Desa Srikaton Pati Kembali Bergejolak, 5 Perangkat Desa Diberhentikan melalui Musyawarah Luar Biasa

Suasana rapat musyawarah luar biasa untuk memberhentikan lima perangkat desa yang dianggap tidak sah di Balai Desa Srikaton, Kayen, Pati, Selasa (24/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana rapat musyawarah luar biasa untuk memberhentikan lima perangkat desa yang dianggap tidak sah di Balai Desa Srikaton, Kayen, Pati, Selasa (24/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Sarjono menggelar rapat musyarawah luar biasa dengan masyarakat di balai desa setempat, Selasa (24/1/2017). Rapat dilakukan untuk memberhentikan lima perangkat desa yang dianggap tidak sah.

Rapat tersebut dihadiri ratusan warga, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Muspika yang diwakili anggota polisi dan TNI. Masyarakat yang menghadiri musyawarah luar biasa sepakat kelima perangkat desa yang dianggap tidak sah diberhentikan.

“Kebijakan ini kami tempuh untuk meredam warga Srikaton yang terus bergejolak. Selain menjadi aspirasi masyarakat yang tidak menghendaki pengangkatan lima perangkat desa, kebijakan ini ditempuh berlandaskan Perbup, Perda, dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014,” ujar Sarjono.

Menurutnya, pengangkatan lima perangkat desa pada era kepemimpinan Kades Ali Sasmito tidak memiliki landasan hukum. Pengangkatan disebut tidak berdasarkan susunan organisasi tata kerja (SOTK), penyusunan bengkok perangkat, dan teknik formasi yang benar.

“Dari berbagai aspek, pengangkatan lima perangkat desa sudah melanggar. Diangkat atas dasar apa? Kekosongan perangkat itu berapa? Jumlah yang mau diisi itu berapa? Sumber dan pembiayaan perangkat desa itu dari mana? Dulu, warga sudah menolak pengangkatan lima perangkat desa hingga balai desa disegel, tapi tetap dilaksanakan,” kata Sarjono.

Persoalan tersebut terus menyulut gelojak masyarakat, hingga sejumlah warga dipenjarakan saat melakukan perusakan tanaman bengkok perangkat yang dianggap tidak sah. Langkah musyawarah pemberhentian lima perangkat desa dianggap mendesak untuk menghindari adanya konflik horizontal yang berkepanjangan.

Kelima perangkat desa yang dianggap tidak sah dan diberhentikan melalui musyawarah, antara lain kepala dusun dua (bukan kepala wilayah), kapala dusun tiga, dua staf pembangunan, dan satu staf keuangan. “Langkah ini kami tempuh untuk meredam gejolak warga, karena saya yang bertanggung jawab membuat desa tenteram, aman dan damai,” ucapnya.

Rapat musyarawah yang berlangsung kondusif tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Sementara itu, kelima perangkat desa yang akan diberhentikan melalui rapat musyawarah luar biasa tersebut tidak hadir.

Editor : Kholistiono

Kawal Sidang Putusan Kasus Perusakan Bengkok Desa, Warga Srikaton Pati Gelar Selawatan di Depan PN

Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen menggelar doa bersama di depan Kantor Pengadilan Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen menggelar doa bersama di depan Kantor Pengadilan Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom,Pati – Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Pati, Senin (21/11/2016). Kedatangan warga untuk memberikan dukungan moril kepada Jumadi dan Maskub, warga Srikaton yang sedang tersandung masalah kasus perusakan lahan bengkok milik perangkat Desa Srikaton.

Dalam aksi dukungannya, warga menggelar doa dan membaca selawat di depan Pengadilan Negeri Pati. Selain membaca doa bersama, warga juga melakukan orasi menuntut agar kedua tetangganya yang dijadikan terdakwa divonis ringan.

Shoberi (37), perwakilan warga Desa Srikaton mengatakan, aksi yang dilakukan  merupakan bentuk solidaritas warga karena merasa prihatin kepada kedua terdakwa yang dinilai telah menjadi korban kriminalisasi kasus perusakan bengkok desa.

“Kedatangan kami untuk mengawal persidangan Jumadi dan Maskub. Hari ini adalah sidang putusan. Kami berharap terdakwa divonis ringan sebab memurut kami mereka tidak bersalah,” kata Shoberi.

Shoberi menambahkan, sebelumnya dua orang warga Desa Srikaton Jumadi dan Maskub ditangkap polisi karena kasus perusakan tanah bengkok desa milik lima perangkat Desa Srikaton. Padahal, menurut Shoberi, pengangkatan kelima  perangkat tersebut masih ditolak warga dan dianggap belum mempunyai hak untuk menggarap lahan bengkok.

Namun, belakangan kelima perangkat yang masih disengketakan warga itu nekat menggarap bengkok dan akhirnya memancing kemarahan warga, sehingga  perusakan lahan yang ditanami padi pihak perangkat desa dirusak warga.

“Pengangkatan kelima perangkat desa tersebut sebetulnya masih dalam proses peradilan. Sebab, perangkat desa yang diangkat oleh mantan Kepala Desa Ali Sasmito pada 2014 tidak diakui warga dan digugat secara hukum,” imbuh Shoberi.

Dengan alasan tersebut, warga menilai perusakan lahan bengkok dianggap bukan kesalahan warga. Sebab, warga menilai lahan bengkok tersebut belum resmi menjadi milik perangkat desa, lantaran statusnya masih disengketakan.

“Kami menilai, kesalahan ada di pihak perangkat desa. Mereka belum mempunyai hak untuk menggarap bengkok tapi sudah memaksakan untuk menggarapnya, sehingga mematik kemarahan warga.  Akhirnya, Jumadi dan Maskub menjadi korbannya, sampai terseret masalah hukum,” tutur Shoberi.

Editor : Kholistiono