Mahasiswa Peringatkan Anggota DPRD Pati untuk Tidak Korupsi

Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi menemui mahasiswa STAIP Pati di depan Kantor DPRD Pati, Jumat (9/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi menemui mahasiswa STAIP Pati di depan Kantor DPRD Pati, Jumat (9/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Joyokusumo Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) memperingatkan pejabat pemerintah dan anggota DPRD Pati untuk tidak korupsi. Peringatan itu disampaikan pada aksi unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di depan Kantor DPRD Pati, Jumat (9/12/2016).

“Anggota DPRD Pati yang merupakan wakil rakyat, yang katanya memperjuangkan hak-hak rakyat untuk bersama-sama memberantas korupsi dari akar-akarnya sampai ke pucuk-pucuknya. Menegakkan supremasi hukum dengan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya tanpa ada praktik jual beli kasus, menghapus pungli di semua tempat pelayanan masyarakat, dan ikut mencegah praktik politik uang pada Pilkada Pati 2017,” ujar Koordinator Aksi, Ahmad Thohir.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, PMII Pati siap membantu dan mendampingi langkah anggota DPRD Pati, selama tidak terlibat kasus korupsi. Bila ada anggota DPRD Pati sendiri yang terlibat, pihaknya tidak segan untuk menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi akan berusaha menjalankan fungsi DPRD sebagai pengawas kinerja pemkab dengan baik. Tanpa diminta pun, kata Hardi, DPRD Pati sudah terus mengawasi kinerja pemerintah.

Selain itu, Hardi memastikan bila tidak ada praktik korupsi di tubuh DPRD Pati. Karena itu, masyarakat mesti percaya pada anggota DPRD Pati yang selama ini diakui sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Editor : Kholistiono

Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Pati

 Mahasiswa PMII Komisariat Joyokusumo STAIP menggelar aksi unjuk rasa dan teatrikal di depan Kantor DPRD Pati, Jumat (9/12/2016), memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Mahasiswa PMII Komisariat Joyokusumo STAIP menggelar aksi unjuk rasa dan teatrikal di depan Kantor DPRD Pati, Jumat (9/12/2016), memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Joyokusumo Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pati, Jumat (9/12/2016). Unjuk rasa dilakukan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP tampak menjaga ketat aksi unjuk rasa yang diiringi aksi teatrikal tersebut. Dalam aksi teatrikal, mereka menggambarkan kondisi realitas bangsa yang dikuasai kaum elite. Harta rakyat dikuras untuk kepentingan elite yang membuat rakyat menderita.

Koordinator Aksi, Ahmad Tohir mengatakan, Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momentum bagi mahasiswa sebagai agen kontrol sosial untuk menyerukan dan melawan koruptor. “Aksi ini digelar untuk menyadarkan siapa saja yang merasa korupsi untuk segera bertobat dan secepatnya kembalikan uang kepada rakyat, sebelum bau busuk itu dicium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Tohir.

Selain itu, mereka menuntut supaya Pati bebas korupsi, supremasi hukum di Pati bisa tegak tanpa pandang bulu, tidak ada pungutan liar (pungli) yang membebani masyarakat, dan tidak ada politik uang pada Pilkada Pati 2017. Tuntutan itu disuarakan supaya Kabupaten Pati bebas dari tindak pidana korupsi.

“Rakyat tidak ingin korupsi tumbuh subur di bumi mina tani, rakyat tidak ingin pembangunan Pati tersendat karena kasus korupsi, rakyat Pati tidak ingin mati konyol karena pemimpinnya korupsi. Rakyat tidak ingin maling ayam dihukum berbulan-bulan, tapi koruptor dibiarkan bebas berkeliaran,” imbuh Tohir.

Editor : Kholistiono

Ribuan Warga Unjuk Rasa Tuntut Tidak Ada Pungli di Perhutani Pati

 Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan warga yang tergabung dari Desa Wedusan, Ngarengan, Gesengan, Puncel dan Grogolan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). Mereka menuding ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum perhutani Pati.

Dalam orasinya, mereka menyebut oknum Perhutani melakukan pungli senilai Rp 4,3 juta per hektare. Hal itu yang dianggap warga sebagai tindakan pemerasan, karena tidak pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya. “Pak Jokowi, tolong usut pungli di Perhutani Pati,” begitu bunyi salah satu spanduk tuntutan warga.

“Saat ini, pemerintah sedang memberantas pungli. Tapi, kenapa Perhutani malah melakukan pungli kepada petani yang menggarap lahannya? Anak buahmu ada yg menghianati Perhutani. Di sini ada markusnya, tunjukkan hidungmu,” ujar Mujib, salah satu orator aksi unjuk rasa.

Abdurrahman, koordinator aksi menambahkan, warga menuntut agar kasus pungli atau pemerasan yang dilakukan oknum Perhutani dihentikan. Pasalnya, pungli yang dilakukan oknum disebut tidak memiliki dasar hukum.

“Aturan itu dibuat main-main oleh mereka yang punya kepentingan. Perhutani terkesan disetir oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bawah Perhutani yang mengatasnamakan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). Yang penting saat ini, petani bisa menggarap lahan Perhutani tanpa ada intimidasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Administratur KPH Pati, Dadang Ishardianto mengaku tidak ada pungli yang dilakukan Perhutani. “Saya malah pengen segera diumumkan siapa yang melakukan pungli. Kalau ada, saya orang pertama yang menghukumnya. Sebab, Perhutani saat ini sedang berbenah,” ucap Dadang.

Usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, massa bertolak ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Mereka ditemui Jajaran Komisi B DPRD Pati untuk melakukan audiensi. Mereka berharap, wakil rakyat bisa memberikan solusi terkait dengan persoalan yang tengah dihadapi warga.

Editor : Kholistiono

Ibu-ibu di Desa Tambakromo Demo Tuntut Perangkat Desa Dilengserkan

Sejumlah ibu-ibu membentangkan spanduk di depan kantor Kecamatan Tambakromo, Kamis (13/10/2016). Mereka menuntut agar S dilengserkan dari jabatannya sebagai perangkat desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah ibu-ibu membentangkan spanduk di depan kantor Kecamatan Tambakromo, Kamis (13/10/2016). Mereka menuntut agar S dilengserkan dari jabatannya sebagai perangkat desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Warga Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kecamatan Tambakromo, Kamis (13/10/2016). Mereka menuntut agar perangkat desa berisial S (45) yang diduga tersandung kasus asusila dilengserkan dari jabatannya untuk selamanya.

Dalam aksinya, warga yang didominasi dari kalangan ibu-ibu melakukan orasi sembari membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar S dicopot dari jabatannya untuk selamanya. Mereka mengaku resah dengan adanya dugaan kasus asusila yang terjadi di desanya.

“Perbuatan S sudah mencoreng nama baik perangkat desa. Itu sebabnya, kami menutut agar yang bersangkutan tidak hanya dinonaktifkan, tetapi juga diberhentikan dari jabatannya. Dia tidak patut dijadikan sebagai teladan untuk masyarakat,” kata Karsono, warga setempat.

Dia mengatakan, tuntutan warga sudah bulat. Saat ini, sudah ada dukungan dari perwakilan 12 rukun tetangga (RT) yang sebagian besar kalangan ibu-ibu. Mereka menuntut agar S dicopot jabatannya dari perangkat desa.

Warga menuntut pencopotan jabatan S, setelah dia diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang penjaga Makam Nyai Ageng Ngerang berinisial Y. Polemik memuncak ketika keduanya akan menggelar prosesi ritual sumpah pocong.

Namun, prosesi itu gagal dilaksanakan, setelah upaya mediasi dari seorang kiai yang disaksikan kepala desa dan perangkat desa lainnya berhasil. Kedua perangkat tersebut dinonaktifkan selama sebulan, pascaperistiwa tersebut.

Editor : Kholistiono

Unjuk Rasa di PN Pati Berujung Anarkis, Ratusan Polisi dan TNI Diturunkan

Puluhan polisi membentuk benteng pengamanan ketika massa mencoba merangsek masuk dan membakar ban di Kantor Pengadilan Negeri Pati, Rabu (14/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan polisi membentuk benteng pengamanan ketika massa mencoba merangsek masuk dan membakar ban di Kantor Pengadilan Negeri Pati, Rabu (14/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Massa yang tidak terima hasil putusan hukum Pengadilan Negeri (PN) Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PN, Rabu (14/09/2016). Aksi tersebut berlangsung anarkis hingga 375 polisi dan seratus brimob diturunkan untuk menghalau massa.

Aksi anarkis berlangsung ketika polisi dilempari dengan botol air mineral hingga sejumlah ban dibakar di depan Kantor PN. Massa sempat kocar-kacir ketika petugas menembakkan gas air mata dari mobil Water Cannon.

Bahkan, sekitar lima anggota Brimob sempat menembakkan peluru dari senapan laras panjang yang dibawa. Satu orang yang diduga menjadi provokator berhasil dilumpuhkan, karena terus menyerang polisi.

Suasana PN berubah begitu mencekam. Beruntung, massa yang sempat membakar ban bekas di dua titik, depan kantor dan pinggir jalan raya berhasil dibubarkan. Aksi dramatis yang berlangsung selama satu jam tersebut merupakan aksi simulasi yang dilakukan Polres Pati untuk pengamanan, termasuk latihan pengamanan Pilkada Pati 2017.

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo mengatakan, simulasi pengamanan kota dilakukan sebagai latihan untuk menghadapi kemungkinan kerusuhan menjelang hingga Pilkada Pati 2017. “Kerawanan kerusuhan bisa saja muncul menjelang pilkada. Karena itu, kami siapkan dengan melakukan simulasi pengamanan kota,” kata Kompol Sundoyo.

Dalam simulasi tersebut, polisi melibatkan anggota TNI dari Kodim 0718/Pati sebagai pasukan keamanan yang melakukan back up ketika dibutuhkan. Selain itu, sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Palang Merah Indonesia (PMI) juga dilibatkan.

Editor : Kholistiono

Ini Kronologi yang Membuat Desa Srikaton Pati Bergejolak

 Sejumlah warga menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati menuntut dua warga Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan. Aksi ini dilakukan pada Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)


Sejumlah warga menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati menuntut dua warga Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan. Aksi ini dilakukan pada Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan warga Desa Srikaton menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/8/2016). Mereka menuntut agar dua warga Desa Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan.

Shobri (35), koordinator aksi mengatakan, polemik bermula ketika warga menolak pengangkatan lima perangkat desa pada zaman kepemimpinan Mantan Kades Srikaton, Ali Sasmito pada 2014. Penolakan tersebut beralasan. Pengangkatan perangkat desa dianggap sarat akan permainan.

Dengan penolakan tersebut, warga juga menilai bila tanah bengkok milik perangkat tidak sah. Namun, perangkat desa tetap menanami padi di atas lahan bengkok. Sontak, warga marah dan berbondong-bondong melakukan perusakan dengan menginjak-injak tanaman padi.

Perangkat desa melakukan perlawanan dengan melaporkan insiden tersebut kepada polisi. Alhasil, dua warga Srikaton bernama Jumadi (49) dan Maskub (50) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai terdakwa.

“Bengkok jatah perangkat desa statusnya juga masih sengketa, karena masih dalam proses hukum. Memang, warga kalah saat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya. Namun, warga saat ini masih menempuh jalur hukum lagi. Mengingat statusnya masih sengketa, warga menilai tanah bengkok tidak boleh ditanami dulu hingga proses hukum selesai,” kata Shobri.

Warga menilai, tanah yang statusnya masih sengketa tidak boleh ditanami. Tapi, perangkat desa menanami tanah tersebut dengan padi sehingga dianggap terlalu memaksakan diri. Hal tersebut yang memantik kemarahan warga.

Editor : Kholistiono

Puluhan Warga Srikaton Demo di Pengadilan Negeri Pati

Puluhan warga Srikaton menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/08/2016). Mereka meminta Jumadi dan maskub dibebaskan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan warga Srikaton menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/08/2016). Mereka meminta Jumadi dan maskub dibebaskan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/8/2016). Aksi tersebut untuk mendukung Jumadi (49) dan Maskub (50), dua warga Srikaton yang diadili lantaran diduga melakukan perusakan tanah bengkok milik perangkat desa.

Dalam aksi tersebut, sejumlah warga membentangkan spanduk yang bertuliskan dukungan untuk kedua terdakwa. Mereka meminta agar kedua tetangganya tersebut dibebaskan dari tuntutan hukum, karena dianggap tidak bersalah.

“Bebaskan Jumadi, dkk. Kami Dukung Bapak Jumadi dan Bapak Maskup.” Begitu sejumlah poster yang dibentangkan di depan PN Pati. Satu gambar di antaranya berupa kuburan sebagai simbol matinya keadilan di Pati.

Mereka juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengkaji masalah tersebut dengan objektif, tidak hanya mendengarkan dari pihak pelapor saja. “Kami menyayangkan tindakan dari polisi yang menangkap dua tetangga kami dan dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Shobri (35), koordinator aksi.

Kasus yang menyeret dua warga Desa Srikaton tersebut, buntut dari masalah penolakan pengangkatan perangkat desa, karena warga menilai proses pengangkatannya bermasalah dan sarat akan permainan. Hal itu memantik kemarahan warga.

Puncak kemarahan warga meluap, ketika tanah bengkok yang dianggap masih sengketa ditanami padi oleh perangkat desa. Puluhan warga yang tidak terima, kemudian menginjak-injak tanaman padi tersebut. Tak terima, perangkat desa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Editor : Kholistiono

Tertipu Investasi Bodong, Puluhan Warga Pati Geruduk Kantor Berjaya Indah Guna

Puluhan nasabah menduduki Kantor PT Berjaya Indah Guna di Jalan Kyai Saleh No 32-D, Pati, Rabu (31/08/2016).Dedangkan direktur lembaga keuangan tersebut diamankan polisi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan nasabah menduduki Kantor PT Berjaya Indah Guna di Jalan Kyai Saleh No 32-D, Pati, Rabu (31/08/2016).Dedangkan direktur lembaga keuangan tersebut diamankan polisi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan nasabah menggeruduk Kantor Lembaga Keuangan PT Berjaya Indah Guna (BIG) di Jalan Kyai Saleh Nomor 32-D, Pati, Rabu (31/08/2016). Mereka ingin uang puluhan juta yang diinvestasikan di BIG bisa dikembalikan.

Sayangnya, aksi mereka tidak berhasil, karena Direktur PT BIG Denny Adi Saputro diamankan petugas kepolisian di Mapolres Pati. Karena itu, tuntutan mereka gagal. Sementara itu, kantor PT BIG kosong saat diduduki massa.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, jumlah total kerugian nasabah yang berinvestasi di PT BIG mencapai Rp 26 miliar. Rencananya, para nasabah akan melaporkan pimpinan PT BIG kepada polisi. Namun, mereka sebetulnya ingin uangnya kembali.

Sumiyati, warga Desa Gabus mengaku menginvestasikan uangnya di PT BIG sebesar Rp 200 juta. Dia sempat menikmati deviden sebanyak Rp 5 juta setiap bulannya. Namun, uang Sumiyati kini terancam raib lantaran lembaga keuangan tersebut diakui mengalami kolaps.

“Usia saya sudah tua. Itu harta satu-satunya yang saya investasikan untuk masa tua. Namun, PT Berjaya Indah Guna ternyata mengalami kolaps dan tidak bisa mengembalikan uang saya. Jangankan uang, deviden saja tidak dibagikan,” ujar Sumiyati sembari menunjukkan sertifikat penyertaan modal yang ditandatangani General Manager PT Berjaya Indah Guna, Novi Natalia.

Senada dengan itu, Susilowati yang merupakan warga Desa Puri, Kecamatan Pati juga sudah tidak menerima deviden sejak Mei 2016 lalu. Dia mulai curiga bila lembaga keuangan tersebut bodong. Setelah mencoba untuk meminta uang yang disertakan, Direktur PT BIG mengelak.

Susilowati sendiri menyertakan modal di lembaga keuangan tersebut sebanyak Rp 50 juta, sedangkan anaknya berinvestasi senilai Rp 25 juta. Susilowati sempat menikmati deviden sebesar Rp 1,5 juta selama setahun, sebelum uangnya tersebut tidak bisa ditarik.

Editor : Kholistiono

Ini 3 Tuntutan Warga untuk Pemerintah Desa Pasucen Pati

Sejumlah warga melakukan orasi di Balai Desa Pasucen, Kamis (25/8/2016), menuntut agar Pemdes Pasucen transparan dalam menggunakan anggaran dan tidak nepotisme dalam pemilihan sekdes. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah warga melakukan orasi di Balai Desa Pasucen, Kamis (25/8/2016), menuntut agar Pemdes Pasucen transparan dalam menggunakan anggaran dan tidak nepotisme dalam pemilihan sekdes. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan warga Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Pati menggelar aksi demo di Balai Desa Pasucen, Kamis (25/8/2016). Aksi tersebut menjadi luapan kemarahan warga karena pemerintah desa dianggap tidak transparan dalam mengelola anggaran, termasuk pemilihan sekretaris desa.

Ada tiga tuntutan yang diajukan warga untuk Pemdes Pasucen. Pertama, mereka menuntut agar pemdes tidak menghilangkan tradisi sedekah bumi atau bersih desa yang sudah lama dilakukan warga secara turun temurun.

Kedua, warga menuntut agar pemdes transparan dalam mengelola dana desa, mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan dana desa.Ketiga, warga meminta kejelasan pengangkatan sekretaris desa yang ditutup-tutupi dan cenderung nepotisme.

“Kami warga desa yang tergabung dalam Aksi Damai Aliansi Pasucen Bersama melihat secara seksama berbagai permasalahan yang ada di desa kami, mulai dari hilangnya tradisi sedekah bumi, tidak ada transparansi dana desa, serta ketidakjelasan pengangkatan sekdes,” kata Wiwik Hadiyanto, orator aksi damai.

Menanggapi hal itu, Kades Pasucen Ikhwan Rosyadi mengaku akan mempertimbangkan kembali dana untuk sedekah bumi dan pos anggaran untuk Desa Pasucen. Pasalnya, dana yang tidak dicairkan masuk dalam dana Sisa Lebih Pemakaian Anggaran (Silpa).

“Saya sudah tahu karakter warga, kalau sudah diberi penjelasan tentu menerima. Sebab, saya tidak merasa membohongi warga, saya juga transparan, dan bekerja keras demi rakyat. Saya tidak mendzolimi warga,” kata Ikhwan.

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan pemdes sudah sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan tidak menyalahi RAB. Karena itu, bila ada yang perlu dikoreksi, pihaknya mempersilahkan. Hanya saja, dia mengimbau supaya warga tidak menyalahkan semua kinerja pemdes.

Editor : Kholistiono

Tuntut Transparansi Desa, Ratusan Warga Pasucen Pati Demo

Sejumlah warga yang bersiap melakukan aksi demo menuju Balai Desa Pasucen, Trangkil, Kamis (25/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah warga yang bersiap melakukan aksi demo menuju Balai Desa Pasucen, Trangkil, Kamis (25/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan warga Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Pati menggelar aksi demo di Balai Desa Pasucen, Kamis (25/8/2016). Aksi tersebut untuk menuntut transparansi anggaran desa dan mekanisme pengangkatan perangkat desa.

Dalam aksinya, warga memakai alat peraga seperti poster, baner, dan pengeras suara. “Aksi damai, jangan hilangkan tradisi sedekah bumi. Dana anggaran bukan untuk dikorupsikan. Rakyat Sucen berdikari, kami tidak mau dibohongi,” begitu bunyi salah satu tuntutan warga yang ditulis pada alat peraga baner.

Selain itu, warga membawa bendera merah putih dari titik kumpul di pertigaan jalan Desa Pasucen RW IV, kemudian bergerak menuju Balai Desa Pasucen dengan mengendarai kendaraan bermotor. Selama perjalanan, warga berorasi dengan diiringi lagu-lagu perjuangan hingga di balai desa.

Selanjutnya, belasan orang yang mewakili warga masuk ke balai desa untuk melakukan audiensi dengan pemerintah desa. “Kami menuntut keadilan, karena kebijakan pemdes yang tidak seimbang. Selain soal transparansi anggaran desa, kami juga menuntut keadilan karena promosi jabatan sekdes sarat dengan nepotisme. Pemilihan sekdes tidak melalui proses ujian tertulis dan tidak ada sosialisasi,” ujar Koordinator aksi, Adis Sulistyo.

Sedikitnya 37 personel dari kepolisian dan 18 personel anggota TNI diterjunkan untuk melakukan pengamanan terhadap aksi protes warga tersebut. Mereka tampak berjaga-jaga di berbagai sudut untuk mengantisipasi bila ada kemungkinan kerusuhan.

Editor : Kholistiono

Video – Bupati Janji Bakal Serahkan Petisi Nelayan Pati Kepada Menteri Susi

Bupati Pati Haryanto menemui nelayan dan akan menyerahkan petisi nelayan kepada Menteri Susi Pudjiastuti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menemui nelayan dan akan menyerahkan petisi nelayan kepada Menteri Susi Pudjiastuti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto berjanji akan menyerahkan petisi berisi tuntutan dari nelayan Pati kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Petisi itu diserahkan perwakilan nelayan kepada Haryanto di depan Kantor Bupati Pati, Selasa (29/3/2016).

Petisi tersebut berbunyi “Kami para nelayan dan pekerja perikanan di Pati dengan ini menyatakan kekecewaan kami yang sangat dalam atas kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti yang telah menyengsarakan dan mematikan kehidupan perekonomian para nelayan dan pekerja perikanan di seluruh pelosok Indonesia.”

Berkaitan dengan hal tersebut, nelayan meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar mempertimbangkan kembali penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI demi peningkatan hidup kesejahteraan para nelayan, serta ketenangan dan kepastian usaha di bidang perikanan.

Hal ini sesuai dengan janji calon presiden Joko Widodo yang diucapkan di depan nelayan Desa Karangsong, Indramayu saat berkampanye dulu bahwa akan dengan sekuat tenaga memperjuangkan nasib dan hidup nelayan beserta keluarganya di seluruh Indonesia.”

Petisi itu ditandatangani Hadi Sutrisno atas nama seluruh nelayan dan pekerja perikanan Pati. “Saya paham betapa sulitnya nelayan dengan adanya peraturan menteri ini. Itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, saya akan meneruskan surat-surat dan petisi ini kepada pemerintah pusat. Kalau saya yang punya kebijakan, sudah barang tentu akan saya lakukan untuk rakyat saya, untuk nelayan saya,” kata Haryanto di depan awak media.

Haryanto sendiri mengaku sudah membuat surat sampai empat kali kepada Menteri Susi. Surat kelima ditujukan kepada Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli. Kendati begitu, surat-surat itu diakui belum pernah ditanggapi.

“Saya sudah melayangkan surat-surat sebanyak lima kali kepada kementerian. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan. Saya juga sudah melaporkan kepada gubernur kaitannya dengan masalah ini. Kami berharap pemerintah bisa memahami kondisi ini,” tukasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Nelayan Pati Pilih Mati Perjuangkan Kapal Cantrang Ketimbang Mati Kelaparan

Lagi, Pocong Hantui Pengadilan Negeri Pati

Replika pocong dihadirkan di depan Pengadilan Negeri untuk mengawal sidang putusan kasus pembunuhan warga Desa Kembang, Dukuhseti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Replika pocong dihadirkan di depan Pengadilan Negeri untuk mengawal sidang putusan kasus pembunuhan warga Desa Kembang, Dukuhseti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ada tren yang tak biasa dari warga Pati saat mengawal persidangan di Pengadilan Negeri Pati. Replika pocong acapkali dijadikan simbol matinya keadilan di meja hijau tersebut.

Setelah replika pocong hadir saat mengawal kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan pendekar PSHT beberapa waktu lalu, kini giliran puluhan warga Desa Kembang, Dukuhseti, Pati membawa replika pocong untuk mengawal kasus pembunuhan yang mengorbankan warganya bernama Arif Pranoto.

Septi Herlina Saputri yang merupakan istri korban saat ditanya MuriaNewsCom, Kamis (10/3/2016) mengatakan, replika pocong itu menjadi aksi simpatik dari tetangga untuk mengawal sidang putusan.

“Ini aksi dari tetangga yang simpatik kepada kami. Pocong menjadi simbol bahwa kami menuntut agar terdakwa dihukum mati atau setidaknya seumur hidup,” tuturnya.

Hukum mati. Begitu tuntutan warga yang dituliskan dalam replika pocong berbalut kain kafan. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan “Preman Kampung Membantai dengan Kejam, Merampas Nyawa. Tindakan Tidak Manusiawi.”

Karena itu, mereka tidak puas setelah majelis hakim akhirnya memberikan vonis pidana 15 tahun penjara untuk ketiga terdakwa yang terbukti membunuh korban. “Kami tidak puas. Menghilangkan nyawa harus mendapatkan hukuman yang setimpal,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Hii….Keranda Mayat Muncul di Depan Pengadilan Negeri Pati 

Baca Surat Al Fatihah 3 Kali, Ratusan Honorer K2 Pati Siap Kepung Istana Negara

Sejumlah massa dari K2 asal Pati berjalan menuju Pendapa dan berdoa bersama sebelum berangkat ke Jakarta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah massa dari K2 asal Pati berjalan menuju Pendapa dan berdoa bersama sebelum berangkat ke Jakarta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 156 tenaga honorer kategori dua (K2) dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berangkat menuju Jakarta untuk menuntut agar mereka diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Mereka berangkat dari Pendapa Kabupaten Pati menggunakan tiga bus dan satu mini bus, Selasa (9/2/2016).

Rencananya, mereka akan bergabung dengan ribuan K2 di seluruh Indonesia dan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara. “Di Jakarta, kami bergabung dengan ribuan K2 di seluruh Indonesia untuk menuju Istana Negara,” ujar Koordinator Aksi Rudi Cahyono kepada MuriaNewsCom.

Baca juga : Honorer K2 Jepara Akan Demo di Istana Negara

Ia mengatakan, ratusan K2 asal Pati sebagian besar dari sudah mengabdi di instansinya masing-masing mulai dari 10 tahun hingga 32 tahun. Karena itu, mereka berharap besar agar aksinya didengar dan diangkat menjadi PNS.

“Ada sekitar 136 K2 dari Dinas Pendidikan dan 20 K2 dari Dinas Kesehatan. Semuanya sudah mengabdi paling singkat 10 tahun dan ada yang sudah 32 tahun tidak diangkat PNS. Kami benar-benar prihatin,” tambahnya.

Sebelum berangkat, ratusan K2 yang mengenakan baju batik khas PNS Pati tersebut menggelar doa bersama. Mereka membaca surat Al Fatihah tiga kali, shalawat tujuh kali, dan menyerukan takbir berkali-kali.

Baca juga : Honorer K2 Blora Bakal Kawal Keputusan MenPAN-RB

Editor : Akrom Hazami

Belasan Warga Unjuk Rasa di Kejari Pati Tuntut CIMB Niaga Diadili

Belasan warga menggelar aksi damai di depan Kejari Pati menuntut agar CIMB Niaga diadili. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Belasan warga menggelar aksi damai di depan Kejari Pati menuntut agar CIMB Niaga diadili. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Belasan warga simpatisan korban penipuan sertifikat rumah ganda CIMB Niaga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Rabu (20/1/2016).

Mereka menuntut agar CIMB Niaga dibekukan izin usahanya, karena sudah bekerja tidak profesional dengan melelang aset bersertifikat ganda. ”Kami tidak lagi menuntut oknum dari CIMB Niaga, tapi ini sudah menyangkut institusi. Yang kami tuntut institusinya, pihak PT Bank Cimb Niaga Tbk,” kata Mashuri Cahyadi, korban penipuan sertifikat ganda saat ditanya MuriaNewsCom.

Dalam aksinya, mereka mengenakan kaos bertuliskan “Korban Bank CIMB Niaga” pada bagian depan dan “Bank CIMB Niaga Bermental Penjajah” pada bagian belakang.

Tak hanya itu, salah satu diantara mereka membungkam mulutnya menggunakan plester dan membawa poster bertuliskan “Cimb Niaga tuli tidak mau mendengarkan omongan kami”.

Ia meneriakkan dukungan kepada instansi Kejari Pati agar tidak takut menangani kasus tersebut. ”Kami datang menggelar aksi damai untuk mendukung Kejari agar berani dan tegas menangani kasus ini,” tambah Mashuri.

Editor : Titis Ayu Winarni

Tuntut CIMB Niaga Diadili, Warga Pati Lakukan Aksi Jalan Kaki 25 Km

Sejumlah warga menggelar aksi long march sepanjang 25 km untuk menjemput keadilan di Mapolres Pati terkait kasus sertifikat ganda CIMB Niaga. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah warga menggelar aksi long march sepanjang 25 km untuk menjemput keadilan di Mapolres Pati terkait kasus sertifikat ganda CIMB Niaga. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pemenang lelang sertifikat ganda CIMB Niaga Mashuri Cahyadi bersama dengan belasan warga menggelar “long march” aksi jalan kaki sepanjang 25 km dari rumah lelang CIMB Niaga di Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil menuju Mapolres Pati, Kamis (3/12/2015).

Mereka menuntut agar CIMB Niaga diadili, karena telah menjual sertifikat berstatus ganda melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPNL) Semarang.

“Hari ini, kami menjemput keadilan menuju Mapolres Pati. Kami meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus sertifikat ganda yang diikutsertakan CIMB Niaga dalam lelang. Kami merasa dirugikan lebih dari Rp 27 miliar,” ujar Cahyadi kepada MuriaNewsCom, setelah sampai di Mapolres Pati.

Dalam perjalanan sepanjang 25 km, belasan warga tersebut membawa poster berisi kecaman terhadap CIMB Niaga dengan melintasi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Trangkil, Wedarijaksa, dan Pati. Dengan aksi itu, Cahyadi berharap agar penegak hukum bisa melek dan memproses oknum CIMB Niaga yang merugikan nasabah.

“Kalau perlu, pegawai-pegawai CIMB Niaga itu dilakukan revolusi mental agar ke depan tidak merugikan nasabah. Jangan sampai oknum CIMB Niaga itu kembali membuat ulah yang mengorbankan nasabahnya,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN: Warga Pati Berlinang Air Mata di PTUN Semarang

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Kuasa hukum penggugat  Zaenal Arifin mengaku, mengaspresiasi putusan hakim PTUN Semarang yang memenangkan gugatan warga kontra semen. “Ini pembuka kemenangan berikutnya. Di daerah lain yang ada rencana pendirian pabrik semen. Awalnya kami ragu bisa menang. Tapi masih ada hakim berhati nurani dan membela masyarakat,” kata dia.

Sidang pembacaan putusan PTUN sendiri digelar mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tanpa jeda istirahat, majelis hakim secara bergantian membaca seluruh putusannya dan baru selesai sekitar pukul 17.25 WIB.

Sidang dihadiri para pihak, serta warga Pati yang sengaja datang untuk menyaksikan.

Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, hanya puluhan warga yang diperkenankan masuk ke ruang sidang. Sementara ratusan warga lain, yang sebelumnnya long march dari Pati ke Kota Semarang berada di depan Gedung PTUN Semarang dengan penjagaan ketat puluhan petugas. Sebuah mobil water canon, tampak berada di depan  gedung PTUN.

Sejak tiba di PTUN sekitar pukul 10.00  WIB, hingga putusan akhir dibacakan, secara bergantian mereka menggelar orasi. Dalam aksi damai itu, mereka membawa sejumlah poster dan aksi Liong sekadar menyemarakkan aksinya.

Sebagian kaum hawa, warga yang sejak Minggu (15/11/2015) pukul 22.00 WIB berangkat jalan kaki menuju Semarang itu tampak terharu, menangis mendengar putusan kemenangan mereka. Sebagaimana diketahui, sejak Maret lalu hingga putusan, warga begitu antusias mengikuti jalannya sidang.

Warga Pati yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mengugat ke PTUN Semarang awal Maret lalu. Gugatan dilayangkan atas penerbitan SK oleh Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pendirian Pabrik Semen Serta Penambangan di Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara kepada PT SMS. Gugatan dilayangkan karena masyarakat menilai izin lingkungan tersebut tidak sesuai prosedur dan melanggar aturan. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN: Tergugat Bakal Ajukan Banding Terkait Putusan Hakim yang Memenangkan Gugatan Warga Kontra Pabrik Semen 

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

Suasana sidang putusan gugatan terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Pati (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Menyikapi putusan hakim PTUN yang memenangkan gugatan warga kontra pabrik semen, pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding. Kuasa hukum PT SMS, Florianus Sangsun menilai majelis hakim tidak cermat menimbang dan menilai seluruh bukti yang diajukannya.

Padahal dalam persidangan sangat kentara alat bukti, saksi dan para ahli yang diajukan tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan proses hingga penerbitan izin lingkungan telah sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku”, jelas Florianus Sangsun.

Ditambahkannya, izin Bupati Pati telah didasarkan atas dokumen Amdal-RKL-RPL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal. Serta telah sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 dan berada di luar KBAK Sukolilo sesuai Kepmen 2641/2014.

Florianus menjelaskan, bahwa argumen penggugat bahwa rencana area pabrik dan pertambangan SMS menempati kawasan bentang alam karst tidak terbukti di pengadilan. Argumen tersebut dapat mengaburkan informasi objektif soal pembangunan pabrik yang diterima masyarakat.

Kuasa hukum tergugat, Siti Subiati menambahkan, pihaknya telah melakukan sesuai kewenangan sebagaiamana ketentuan perundang-undangan. “Sesuai undang-undang, tahapan-tahapan. Tapi itu diabaiakan. Itu sudah diluar KBAK. Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan tergugat II intervensi. Sementara yang dilakukan tergugat tidak,” kata Kabiro Hukum, Pemkab Pati itu. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN : SK Bupati Terkait Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Diminta Dicabut

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memenangkan gugatan warga kontra pabrik semen melawan Bupati Pati terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Saksi (SMS) tertanggal 8 Desember 2014.

Terkait hal ini, hakim menyatakan, SK Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 batal dan memerintahkan tergugat mencabutnya. “Membebankan tergugat dan tergugat intervensi membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 300 ribu,” kata hakim yang membacakan sidang selama sekitar 7 jam lebih itu.

Hakim menolak seluruh eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi yang menyatakan gugatan prematur, tidak ada kepentingan dan tidak adanya legal standing penggugat. Serta eksepsi atas perbaikan gugatan ditengah pemeriksaan perkara.”Menolak eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi seluruhnya,” kata Hakim Ketua Adi  Budi Sulistyo.

Selain mencabut SK tentang izin lingkungan itu, hakim menolak permohonan penundaan pembangunan. Hakim menilai tidak ada kepentingan mendesak. “Maka permohonan itu haruslah ditolak karena tidak beralasan,” kata dia. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN : Ini Alasan Hakim Menangkan Gugatan Warga Kontra Pabrik Semen

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

Sidang putusan gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 di PTUN Semarang. (twitter : omahe kendeng)

 

PATI – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memenangkan gugatan warga kontra pabrik semen melawan Bupati Pati terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/ 476/ tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Saksi (SMS) tertanggal 8 Desember 2014.

Majelis hakim pemeriksa yang diketuai Adi Budi Sulistyo SH MH menyatakan, SK Bupati tidak sesuai ketentuan Perda Pati nomor 5/ 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Hakim menilai, objek sengketa yang mengacu Perda itu tidak didukung ketentuan lokasi penambangan.

Alasan lain, hakim menyatakan, objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) itu disusun tanpa melibatkan masyarakat. Bupati Pati selaku tergugat dianggap tidak mengacu asas-asas pemerintahan yang baik, khusunya padangan cara hidup.

“Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,” kata Adi Budi saat membacakan putusannya dalam sidang terbuka umum. (KHOLISTIONO)

PUTUSAN PTUN TERKAIT IZIN PABRIK SEMEN : PTUN Semarang Akhirnya Kabulkan Gugatan Warga Kontra Pabrik Semen

Putusan sidang gugatan atas izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014, di PTUN Semarang. (Twitter : Omahe Kendeng)

Putusan sidang gugatan atas izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014, di PTUN Semarang. (Twitter : Omahe Kendeng)

 

PATI – Aksi jalan kaki yang dilakukan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) akhirnya berbuah manis. Majelis hakim PTUN Semarang akhirnya mengabulkan gugatan atas izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014.

Sontak, putusan hakim tersebut disambut suara gemuruh warga JMPPK yang sudah melakukan long march dari Pati hingga Semarang sepanjang lebih dari 100 kilometer tersebut.

Majelis Hakim PTUN Semarang memutuskan semua gugatan yang diajukan warga JMPPK diterima, tepat setelah adzan Magrib. Mereka bergembira, lantaran izin pendirian pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng dicabut.

Aksi “menjemput keadilan” pun berbuah manis. Mereka dijadwalkan segera pulang ke Pati untuk menyambut kemenangan atas kedaulatan Pegunungan Kendeng. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Ini Komentar Bupati Pati Haryanto Soal Pro Kontra Pendirian Pabrik Semen

Bupati Pati Haryanto memberikan komentar di depan awak media terkait dengan keputusan PTUN soal pendirian pabrik semen pada Selasa (17/11/2015) besok. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto memberikan komentar di depan awak media terkait dengan keputusan PTUN soal pendirian pabrik semen pada Selasa (17/11/2015) besok. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Puluhan LSM yang tergabung dalam Jaringan Kerja LSM Kabupaten Pati menggelar aksi simpatik mendukung keputusan PTUN Semarang di kawasan Alun-alun Pati, Senin (16/11/2015).

Usai menggelar aksi simpatik, sejumlah perwakilan LSM menemui Bupati Pati Haryanto di Pendapa Kabupaten Pati. Mereka berharap masyarakat menghargai setiap keputusan yang dikeluarkan PTUN, terkait dengan pendirian pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng.

”Wajar kalau menginginkan Kabupaten Pati meningkat kesejahteraan maupun ekonominya. Sehingga kalau terketuk hatinya untuk menyampaikan luapan agar kebijakan-kebijakan ini untuk meningkatkan ekonomi daerah,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Kaitannya dengan yang setuju maupun tidak setuju, kata dia, memang wajar. ”Keduanya sudah kami akomodasi. Saya minta menyampaikan lewat jalur hukum PTUN,” imbuhnya.

Saat ini, kedua pihak antara pro dan kontra pendirian pabrik semen tengah menunggu keputusan PTUN Semarang pada Selasa (17/11/2015) besok. Putusan itu menyangkut nasib, hajat dan kepentingan hidup warga Pati seutuhnya. (LISMANTO/TITIS W)

Ini Tuntutan PMII Pati untuk Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Seorang mahasiswa PMII Pati membacakan tuntutan sebagai refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang mahasiswa PMII Pati membacakan tuntutan sebagai refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) selama setahun mendapatkan kritik dari kalangan mahasiswa. Salah satunya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati yang menggelar aksi demo sebagai refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di Kawasan Alun-alun Pati, Selasa (20/10/2015).

Mereka menuntut tujuh hal terkait dengan pemerintahan Jokowi-JK selama setahun. “Kami menuntut tujuh hal yang kami pandang penting dan urgen untuk segera diselesaikan pemerintah,” kata Ketua PMII Cabang Pati Ali Maftuh kepada MuriaNewsCom.

Ketujuh tuntutan tersebut, di antaranya tinjau ulang proyek infrastruktur yang berasal dari luar negeri, stabilkan nilai tukar rupiah, percepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), cabut izin perusahaan pembakar hutan, tolak impor pangan untuk kedaulatan pangan, wujudkan perdamaian dan usut tuntas kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi di Papua dan Aceh.

Ia menambahkan, ketujuh tuntutan itu dinilai menjadi problem kekinian yang harus segera diselesaikan. Namun, ada hal substantif yang harus dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK empat tahun mendatang, yakni menyejahterakan masyarakat secara masif. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

 

Hadang Mobil Pelat Merah, Mahasiswa PMII Pati Bentrok dengan Polisi

Mobil plat merah dihadang mahasiswa sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ditemui Bupati Pati Haryanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Mobil plat merah dihadang mahasiswa sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ditemui Bupati Pati Haryanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Personil keamanan dari jajaran Polres Pati terlibat bentrok dengan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati di Halaman Kantor Bupati Pati, Selasa (2/9/2015).

Hal tersebut dipicu dengan adanya penghadangan mobil plat merah oleh sejumlah mahasiswa yang masuk ke dalam Kantor Kabupaten. Massa kecewa dengan sikap Bupati Pati Haryanto yang tidak mau menemui mereka.

Bentrok pun tak bisa dielakkan. Puluhan mahasiswa yang terlibat saling dorong dipukul polisi hingga mundur ke luar batas Kantor Bupati. Di luar kantor, mahasiswa dan polisi masih terlibat cekcok.

”Kami menuntut agar Perda Nomor 8 Tahun 2013 benar-benar ditegakkan secara efektif. Sampai saat ini, karaoke di Pati yang melanggar Perda masih buka. Aksi akan terus kami lakukan, sampai benar-benar bisa bertemu dengan bupati untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Ketua PMII Cabang Pati Ali Maftuh kepada MuriaNewsCom.

Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi teatrikal dengan kardus bertuliskan “Perda Nomor 8 Tahun 2013” yang ditaruh di bawah sebagai simbol matinya Perda yang merupakan produk hukum warga Pati. (LISMANTO/TITIS W)

Tuntut Penegakan Perda Karaoke, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Pati

Massa dari mahasiswa memaksa ingin memasuki Kantor Bupati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Massa dari mahasiswa memaksa ingin memasuki Kantor Bupati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pati, Rabu (2/9/2015).

Mereka menuntut agar Perda Nomor 8 Tahun 2013 terkait dengan masalah karaoke yang sudah diberlakukan secara efektif per 2 Juli 2015 lalu segera ditegakkan. Karena, saat ini banyak tempat karaoke yang masih buka.

“Kami menuntut agar Bupati Pati Haryanto tegas dan berani dalam menegakkan Perda terkait masalah karaoke. Setelah diberlakukan secara efektif, Perda itu ternyata mandul karena karaoke sampai saat ini masih buka secara terang-terangan,” ujar Ketua PMII Cabang Pati Ali Maftuh kepada MuriaNewsCom.

Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2013 tidak bisa ditegakkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Polisi Pati Tiba-Tiba Terlibat Bentrok di Kantornya

Sejumlah demonstan terlibat bentrok dengan pasukan keamanan di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Sejumlah demonstan terlibat bentrok dengan pasukan keamanan di Mapolres Pati. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Puluhan demonstran mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pati, Senin (31/8/2015). Mereka ingin menemui anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati yang tengah dimintai keterangan pihak kepolisian.

Lantaran negosiasi antara pihak demonstran dan polisi tak ada kata sepakat, demonstran memaksa masuk ke halaman Mapolres Pati. Bentrok antara demonstran dan petugas kepolisian pun terjadi.

Akhirnya, aksi dorong dan baku hantam turut mewarnai aksi tersebut. Melihat kondisi tersebut, puluhan personel dari Satuan Sabhara dan Brimob Polres Pati diterjunkan.

Untuk meredakan aksi massa, polisi terpaksa melepaskan tembakan air dari armada watercanon. Anjing pelacak juga dikerahkan untuk meredam aksi unjuk rasa yang brutal.

Kapolres Pati AKBP Setijo Nugroho kepada MuriaNewsCom mengatakan, simulasi tersebut untuk memantapkan keahlian personel dalam menghadapi demonstran. “Menjelang Pilkada, pasukan keamanan akan kami gembleng sehingga simulasi ini penting untuk diagendakan,” ujarnya.

Aksi tersebut bukan aksi demonstrasi yang sebenarnya, tetapi simulasi kerusuhan yang digelar Polres Pati untuk mematangkan personel dalam menghadapi kemungkinan aksi demo dalam Pilkada di kota-kota tetangg. Yaitu Blora, Rembang, dan Grobogan. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)