Air Gunung Surut, Petani Kawasan Muria Garap Ladang Setahun Sekali

Gapoktan Hasil Tani Muria berorasi di Pendapa Kabupaten Kudus terkait makin minimnya air di pegunungan Muria. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Gapoktan Hasil Tani Muria berorasi di Pendapa Kabupaten Kudus terkait makin minimnya air di pegunungan Muria. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Menyusutnya air Gunung Muria beberapa tahun ini mengakibatkan petani yang berada di lereng Gunung Muria meradang. Sebab mereka yang mulanya dapat bercocok tanam setahun tiga kali, namun saat ini hanya dapat satu kali dalam setahun.

Anggota gabungan kelopak tani (Gapoktan) Hasil Tani Wilayah Muria Khamid (55) memaparkan, dengan mengeringnya sungai dan air pegunungan memang berimbas kepada petani. ”Sebab lahan saya seluas kurang lebih 1 hektare itu dahulunya dapat ditanami palawija 3 kali dalam setahun. Namun setelah maraknya penjualan air secara besar-besaran, maka lahan sawah (ladang) sekarang hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun, karena kekurangan air,” paparnya.

Selain itu, pihaknya berharap supaya penjual atau pengeksploitasi air pegunungan itu dapat dirazia. Sehingga air pegunungan dapat turut menyeimbangkan ekosistem, serta dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

”Sekarang yang tumbuh itu malah rumput. Sebab proses penyemprotan atau pembasmian rumput terkendala. Sebab aliran sungainya mengering, sehingga tanaman yang ada tumbuhnya terganggu oleh rumput liar,” ujarnya.

Dia menilai, aksi damai ini memang sangat penting. Sebab menyalurkan pendapat para petani. Sementara itu, puluhan para petani yang tergabung dalam Gapoktan Hasil Tani tersebut juga bakal berorasi di depan kantor gubernur Jawa Tengah.

Editor : Titis Ayu Winarni

Maraknya Ekploitasi Air Gunung Muria, Puluhan Petani Berorasi di Pendapa Kudus

Para petani kawasan Gunung Muria gelar orasi di depan Pendapa Kabupaten Kudus terkait semakin sedikitnya air di daerah tersebut. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Para petani kawasan Gunung Muria gelar orasi di depan Pendapa Kabupaten Kudus terkait semakin sedikitnya air di daerah tersebut. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sekitar 30 petani yang tergabung dari gabungan kelompok tani (Gapoktan) Hasil Tani wilayah Kajar, Kecamatan Dawe menggelar orasi di depan pendapa Kudus, Rabu (23/3/2016). Hal tersebut dilakukan lantaran mereka sangat prihatin terhadap lingkungan gunung Muria yang akhir-akhir ini tidak berair.

Salah satu petani dari Gapoktan Hasil Tani Wilayah Kajar Sutikno mengutarakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya penjualan atau eksploitasi air Gunung Muria. ”Sehingga berdampak pada dunia pertanian,” paparnya.

Dia menilai, maraknya eksploitasi air pegunungan Muria wilayah Kudus ini maka hasil pertanian yang ada di wilayah Gunung Muria Kudus menurun drastis.

Sementara itu, dengan adanya eksploitasi air pihaknya berharap kepada pemerintah atau pihak terkait dapat menindak secara tegas atau memberikan sanksi.

”Air Gunung Muria sekarang sangat minim, sehingga hasil panen tidak bisa maksimal. Baik itu jagung, singkong atau juga tebu. Sehingga kita menggelar aksi damai serta untuk memperingati hari air yang jatuh pada Selasa (22/3/2016) kemarin,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Tidak Ada Tatib, Panitia Pilkades Desa Getasrabi Akan Terima Sanksi

Audiensi warga Desa Getasrabi dengan DPRD Kudus terkait kabar pilkades Getasrabi gagal, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Audiensi warga Desa Getasrabi dengan DPRD Kudus terkait kabar pilkades Getasrabi gagal, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu perwakilan aliansi masyarakat peduli Desa Getasrabi, Gebog Ali Jafar yang mewakili audiensi dengan DPRD Kudus mengatakan, tidak adanya tata tertib untuk calon kepala desa inilah yang dapat dengan mudah membatalkan pencalonan tersebut.

”Panitia pilkades itu tidak tegas. Yakni mereka tidak membuat aturan dan tata tertib. Sehingga calon bisa seenaknya saja untuk mundur. Sehingga pemilihan kepala desa itu banyak celah untuk disalah gunakan atau digagalkan,” paparnya.

Dia melanjutkan, pihaknya juga melihat ada beberapa oknum baik dari panitia atau yang lain sering berkomunikasi dengan calon lain berusaha untuk menggagalkan pilkades ini. Yakni dengan cara menyuarakan “pilkades gagal” dengan lantang. Suara itu disuarakan oleh oknum tertentu pada Selasa (15/3/2016) kemarin. Sebab hari tersebut memang waktunya untuk penyampaian proposal visi misi oleh calon kades.

Dengan adanya kondisi itu, maka pihaknya meyakini ada oknum tertentu yang ingin menggagalkan pemilihan kepala desa yang ada di Getasrabi, Kecamatan Gebog ini.

Sementara itu, pihak Kabag Pemdes Kudus Adi Sadhono M memaparkan, pihaknya juga sepakat dengan adanya tuntutan dari aliansi masyarakat Getasrabi tersebut. ”Kami sepakat itu, khususnya di poin 2. Yakni bila calon kades yang mengundurkan diri dengan seenaknya saja, maka waktu mendatang tidak dibolehkan mencalonkan diri lagi. Sebab mereka tersebut tidak niat atau leda-lede untuk mencalonkan diri. Sehingga aturan atau perbup itu juga dapat ditambahkan poin ke dua tersebut,” paparnya.

Dia menilai, pemaparan visi misi calon kepala desa memang penting. Yakni proposal visi misi itu merupakan bahan dasar untuk pembuatan RPJMDes disaat calon tersebut terpilih menjadi kepala desa. Selain itu, pihaknya juga berupaya mewujudkan aturan yang baik.

”Aturan untuk menyertakan proposal visi misi itu juga penting disaat masih menjadi balon (bakal calon). Dan tidak serta memiliki visi misi itu disaat menjadi calon. Akan tetapi bakal calon juga harus punya itu. Sehingga pencalonan menjadi bakal calon, hingga calon kepala desa juga tidak main-main,” ujarnya.

Disaat yang sama, Ketua DPRD Kudus Masan mengutarakan, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan komisi A, panitia pilkades Getasrabi, Kabag Pemdes kabupaten dan SKPD terkait untuk membahas hal itu. ”Kita akan bahas lagi pada Kamis yang akan datang, sekaligus mendatangkan Panitia pilkades Getasrabi tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menghadapi persoalan ini memang harus membutuhkan kepala dingin. Sebab permasalahan ini juga menyangkut UU dan aturan. Selain itu, pihaknya juga menyepakati aturan yang baru. Yakni calon yang mengundurkan diri harus mendapat sanksi. Supaya mereka tidak main-main dalam pencalonan. Sehingga kedepannya juga tidak ada lagi permasalahan semacam ini di desa lainnya. Sementara itu, pihaknya beserta kabag Pemdes juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri, supaya dapat jawaban yang jelas tentang hal ini.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ratusan Warga Getasrabi Kudus Gerudug DPRD

Ratusan warga Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Getasrabi menggelar orasi di depan gedung DPRD Kudus, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ratusan warga Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Getasrabi menggelar orasi di depan gedung DPRD Kudus, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan warga Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Getasrabi menggelar orasi di depan gedung DPRD Kudus, Senin (21/3/2016). Hal tersebut dilakukan lantaran pemilihan kepala desa yang digelar 5 April 2016 mendatang terancam gagal.

Koordinator orasi Edi Purnomo memaparkan, pihaknya menggelar orasi di depan DPR beserta 100 warga desa yang terdiri dari RT, RW dan tokoh desa ini menuntut supaya pemilihan kepala desa tetap berlangsung. ”Kegagalan itu lantaran, dari ke tiga calon kades, dua di antaranya mengundurkan diri tanpa sebab yang pasti,” ujarnya.

Selain itu, dalam tuntutannya tersebut, pihaknya berharap supaya pihak DPRD khususnya Komisi A dapat menginvestigasi mundurnya dan terancam gagalnya pilkades tersebut. Edi melanjutkan, kegagalan itu karena Asmijan salah satu calon kades tidak bersedia menyerahkan proposal visi misi, sedangkan calon satunya bernama Indah P memang mundur secara tertulis.

”Tapi saat 29 Februari 2016 lalu, pengunduran tersebut ditolak oleh panitia pilkades. Hingga kini yang masih ada yakni calon tunggal bernama Muslihin,” tuturnya.

Dia menilai, untuk saat ini adanya calon tunggal tersebut memang tidak sah. Sebab menurut aturan yang ada, minimal calon pilkades ada dua orang dan maksimal lima orang. Selain itu, pihaknya juga menilai panitia pilkades gagal menjalankan tugas. Yakni mereka tidak membuat tata tertib untuk calon kepala desa tersebut. Sehingga dapat disalahgunakan atau menggagalkan demokrasi pemilihan kepala Desa Getasrabi ini.

Dengan menggelar orasi tersebut, pihaknya berharap supaya dewan memberi keputusan yang baik. Sehingga pilkades Desa Getasrabi, Gebog dapat berjalan serentak, seperti halnya 5 desa lainnya.

”Di sini kami menuntut 4 poin yakni pelaksaan pilkades getasrabi harus berjalalan tahun 2016 ini. Kedua, bagi calon yang mengundurkan diri disaat penyerahan proposal visi misi tidak diperbolehkan mengikuti pencalonan kepala desa berikutnya. Ke tiga, masyarakat yang ditunjuk sebagai panitia supaya diganti. Dan yang terakhir yakni Komisi A supaya dapat menginvestigasi kasus ini,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Bupati Kudus Bakal Ambil Langkah Darurat untuk Normalisasi Sungai SWD 1

Bupati Kudus H Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot (Istimewa)

Bupati Kudus H Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot. (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Menanggapi aksi warga Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, yang melakukan aksi menuntut Pemprov Jateng untuk segera menormalisasi Sungai Sungai Serang Welahan Drainase (SWD) , Bupati Kudus mengaku sempat kecewa.

Dirinya meminta agar warga bisa menjalin komunikasi lebih baik dalam menyampaikan tuntutannya. ”Sebisa mungkin gak usah demo seperti ini lah. Pak Ganjar kan juga gubernur kita semua dan harus didukung,” kata bupati.

Sedangkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga, bupati berjanji akan melakukan langkah darurat. Pihaknya mengaku siap membantu mendatangkan alat berat milik Dinas BMPESDM serta BPSDA Seluna untuk melakukan normalisasi. Bupati juga meminta agar warga ikut membantu upaya normalisasi tersebut.

”Saya siapkan alat beratnya, tapi warga harus ikut membantu upaya normalisasi ini. Upaya ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD provinsi maupun kabupaten,” kata bupati.

Bupati juga mematok target waktu selama dua minggu upaya normalisasi sungai sepanjang sekitar 12 kilometer tersebut bisa selesai. ”Saya minta dua minggu sudah selesai. Apalagi saat ini intensitas hujan masih tinggi, sehingga upaya normalisasi harus cepat dilakukan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Gubernur Jateng Didemo Warga Pasuruan Lor Kudus, Bupati Turun Tangan

Gubernur Jateng Didemo Warga Pasuruan Lor Kudus, Bupati Turun Tangan

Bupati Kudus Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot (Istimewa)

Bupati Kudus Musthofa saat meminta poster tuntutan warga kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang terpasang di tanggul Sungai SWD 1 untuk dicopot. (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Lantaran wilayahnya sering diterjang banjir, warga Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, melakukan aksi menuntut Pemprov Jateng segera menormalisasi Sungai Sungai Serang Welahan Drainase (SWD) 1 yang melintasi wilayah mereka.

Aksi warga tersebut dilakukan dengan memasang sebuah poster besar yang meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo segera turun tangan menormalisasi sungai tersebut.

Aksi warga tersebut langsung membuat gerah Bupati Kudus Musthofa. Dengan mengajak Kepala BPSDA Seluna Novianto, Kepala BMPESDM Kudus Samani Intakoris serta camat dan kades di wilayah Kecamatan Jati dan Kaliwungu, bupati mendatangi lokasi aksi warga pada Selasa (23/2/2016).

Kades Pasuruhan Lor Nor Badri mengungkapkan, aksi warga tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Minggu (21/2/2016). Sambil bekerja bakti membuat tanggul darurat, warga menancapkan poster yang berisi tuntutan kepada gubernur untuk segera menormalisasi Sungai SWD1.

”Selama ini warga memang cukup menderita lantaran setiap musim hujan, lahan warga selalu tergenang akibat sungai SWD 1. Karena sungai ini merupakan kewenangan provinsi, maka kami berharap gubernur turun tangan,” ujar Badri.

Tuntutan warga tersebut menurut Badri sangat berasalan. Sebab, bencana banjir seakan menjadi langganan bagi warga Pasuruhan Lor. ”Bahkan, bukan hanya Pasuruhan Lor saja, tapi desa-desa lain yang dilewati Sungai SWD 1, seperti Setrokalangan maupun Gatet dan desa lain juga mengalami hal yang sama,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

HARI ANTIKORUPSI : 10 Keranda Menyeramkan Disiapkan

10 keranda dibawa dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

10 keranda dibawa dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS –  Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember, dirayakan dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah adanya 10 keranda menyeramkan dibawa saat aksi unjuk rasa di Kudus, Rabu (9/12/2015).

Koordinator aksi  Selamet Machmudi mengatakan, keranda itu dimaksudkan untuk penegak hukum yang tidak mampu menangani kasus korupsi di Kudus. “Keranda untuk mereka penegak hukum,” kata Slamet.

Dia mengatakan, korupsi telah menjangkiti semua lini birokrasi. Tidak hanya kalangan eksekutif, yudikatif tetapi juga legislatif. Telah banyak oknum pejabat yang dihukum akibat korupsi dengan kerugian negara tak terhitung nilainya.

“Praktik korupsi dijalankan secara sistematis. Untuk mengungkapnya dibutuhkan keberanian dan langkah-langkah luar biasa dari para penegak hukum. Partisipasi publik dalam memerangi korupsi sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Tidak cukup dengan perbaikan sistem dalam menekan praktik korupsi, keterlibatan publik dalam pengawasan serta keberanian menolak praktik korupsi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perang melawan korupsi.

Dia berharap di hari itu, diharapkan tidak menjadi ajang kegiatan seremonial tahunan semata. Sekaligus momentum gerakan massal melawan praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi persoalan serius bangsa Indonesia. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

HARI ANTIKORUPSI : Unjuk Rasa Suarakan Kudus Darurat Korupsi

Aksi unjuk rasa menyuarakan Kudus darurat korupsi digelar, Rabu (9/12/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Aksi unjuk rasa menyuarakan Kudus darurat korupsi digelar, Rabu (9/12/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kabupaten Kudus dianggap layak untuk dimasukkan dalam wilayah darurat korupsi. Hal itu disampaikan dalam aksi Gerakan Ganyang Korupsi (Gengsi) saat unjuk rasa, di Kudus, Rabu (9/12/2015).

Menurut koordinator aksi Selamet Machmudi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memerangi praktik korupsi memunculkan banyak persoalan, termasuk dalam penegakan hukum.

“Kami sudah melaporkan beberapa aduan, namun beberapa aduan kepada institusi penegak hukum terkait dugaan korupsi dalam kegiatan pemerintah direspons tanpa jelas penyelesaiannya,” katanya dalam aksi.

Menurutnya, Pemkab Kudus masih setengah hati ketika bicara transparansi anggaran. Produk kegiatan pemerintah masih banyak yang tidak efisien dalam menggunakan anggaran (Mark Up).

Dia menambahkan, penyerapan anggaran masih berorientasi proyek yang berujung pada pemborosan anggaran. Parahnya lagi itu untuk kesejahteraan pejabat dan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Prioritas kebutuhan yang menjadi orientasi ideal dalam penentuan pembangunan masih menjadi nomor kesekian kalinya.

Bahkan, pelayanan publik tak luput dari praktik korupsi. Keluhan masih adanya pungli atau setoran biaya di luar ketentuan kerap terjadi. Termasuk, lanjutnya, pelayanan perizinan terpadu bahkan online tidak menjamin bebas dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak sebanding dengan peningatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. itu masih sebatas tuntutan peningkatan kesejahteraan guru PNS dan dokter serta tenaga kesehatan.

“Soal bagaimana masyarakat terlayani secara berkualitas dalam hal pendidikan dan kesehatan tidak menjadi pemikiran utama. Sebab Pemkab Kudus belum memiliki komitmen dalam membangun aparatur-nya untuk bersih dari praktik KKN. “Jangankan komitmen slogan bersih dari korupsi, untuk menginspirasi para pegawai dan pejabatnya sama sekali tidak memiliki,” imbuhnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

DEMO GALIAN C : Ini Jawaban Pemkab Kudus

Pendemo melakukan aksinya di kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pendemo melakukan aksinya di kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pemkab Kudus berjanji bakal menindaklanjuti tuntutan warga mengenai kegiatan galian C di Tanjungrejo, Jekulo.

Sebagaimana diketahui warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pegunungan dan Alam Kudus (AMPPAK) berdemo di kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015).

Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, perda aturan mengenai galian C di daerah Tanjungrejo diperbolehkan. Hal itu sesuai dengan Perda RT RW pemkab Kudus.

“Aturannya memperbolehkan. Namun ini tuntunan warga, kami tetap mengupayakan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menjelaskan, galian C di Tanjungrejo sudah diperpanjang pada 2014 lalu, dan akan berakhir pada 2016 mendatang pada September. Selain itu, syaratnya juga sudah sesuai.

“Yang menyelesaikan adalah provinsi, jadi yang memberikan izin dan juga mencabutnya juga langsung dari provinsi. Sebab galian C merupakan kewenangan dari Provinsi,” imbuhnya.
(FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

DEMO GALIAN C : Galian C Ilegal Bikin Susah Warga Setempat

Aksi demo berlangsung di depan Kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015). (MuriaNewsCom)

Aksi demo berlangsung di depan Kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015). (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pegunungan dan Alam Kudus (AMPPAK) bersikukuh tetap menolak tambang galian C. Hal itu disampaikan saat mereka berunjuk rasa di kantor Kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015).

Aksi demontrasi tersebut berlangsung secara singkat, sebab para demonstran hanya menyampaikan kekecewaannya dan penolakan galian C kepada Pemkab Kudus. Sebelum akhirnya mereka melanjutkan aksinya ke provinsi.

Koordinator AMPPAK Moh Kholilul Umam, mengatakan aktivitas galian C yang berkepanjangan menyebabkan warga kekurangan air. Terlebih dengan galian C yang melebihi aturan penggalian.
“Kami menolak galian C di Tanjungrejo. Kami akan datang ke provinsi secara langsung hari ini guna menyampaikan keberatan kami,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pemerintah harusnya bersikap tegas dengan kegiatan tersebut. Idealnya, pemerintah tahu mana galian C yang tidak benar atau tidak berizin dan mana yang berizin. “Yang izinnya tidak benar harus ditindak,” ujarnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Kantor Dinas Bina Marga Kudus Digeruduk Pendemo

Aksi demo berlangsung di depan Kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015). (MuriaNewsCom)

Aksi demo berlangsung di depan Kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015). (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Aliansi Masyarakat Peduli Pegunungan dan Lingkungan (AMPAK) Kudus menggeruduk kantor Kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus, di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (23/11/2015).

Mereka menggelar demo dengan menuntut penutupan tambang di Desa Tangjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Aktivitas tambang itu dianggap bermasalah. Karena proses izinnya tidak melibatkan warga.

Sampai saat ini, demo masih berlangsung. Sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya tindakan anarkis dan mengatur arus lalu lintas. (AKROM HAZAMI)

Berikut Tuntutan Gengsi Pada Aparat Penegak Hukum

Usai berdemo di Simpang 7 Kudus, Gengsi menyampaikan aspirasinya ke kantor Kejaksaan dan melakukan audiensi bersama pihak terkait, Senin (16/11/2015). (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Usai berdemo di Simpang 7 Kudus, Gengsi menyampaikan aspirasinya ke kantor Kejaksaan dan melakukan audiensi bersama pihak terkait, Senin (16/11/2015). (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Meminta para penegak hukum dalam mengawal seluruh kegiatan yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan, misalnya korupsi dan KKN menjadi tuntutan utama dalam demo pagi tadi di Simpang 7 Kudus, Senin (16/11/2015). Terlebih dengan akan adanya pembahasan rencana anggaran tahun depan, membuat masyarakat ikut turun tangan meminta pengawalan.

Slamet Mahmudi, Koordinator lapangan menyampaikan beberapa tuntutan saat melakukan demo. Berikut Tuntutan Gengsi pada aparat, yaitu pertama meminta aparat hukum terjun langsung mengawasi proses RAPBD 2016 yang berpotensi besar terjadinya praktik mafia anggaran. Kedua, bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindasan korupsi di Kudus.

Ia melanjutkan, tuntutan yang ketiga adalah memperbaiki citra instansi hukum dengan bersikap independen, profesional, bersih dan transparan dalam menindaklanjuti aduan atau laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan anggaran.

”Yang keempat, kami menuntut adanya evaluasi kerja pencegahan korupsi dengan pihak SKPD yang berindikasi memasung peran aktif kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan begitu, ,embangun budaya dan nilai-nilai semangat zero tolerance corruption dengan memiliki strategi yang jelas dan tegas,” paparnya.

Tuntutan yang kelima, yaitu tidak asal berstatment pencegahan namun tidak memiliki konsep dan strategi dalam merealisasikan langkah pencegahan terhadap tindakan korupsi.

Pasca menyampaikan aspirasi, pihaknya menuju ke kantor Kejaksaan serta melakukan audiensi bersama pihak terkait sebagai penutup serta jawaban aksi. (AYU KHAZMI/TITIS W)

Demo Gengsi, Pertanyakan Kinerja Hukum Lawan Korupsi di Kudus

Gengsi lakukan demo di kawasan Simpang 7 Kudus tuntut kinerja aparat hukum tangani korupsi. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Gengsi lakukan demo di kawasan Simpang 7 Kudus tuntut kinerja aparat hukum tangani korupsi. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Dinilai semakin tidak jelas kinerja institusi penegak hukum Kudus dalam melawan tindak kejahatan korupsi, membuat sekelompok orang melakukan demo di kawasan Simpang 7 Kudus, Senin (16/11/2015). Aliansi yang mengatasnamakan sebagai Gengsi (Gerakan Ganyang Korupsi) tersebut meminta ketegasan aparat penegak hukum.

Slamet Mahmudi, koordinator lapangan Gengsi menyampaikan oknum aparat hukum lebih mementingkan langkah pencegahan dari pada penindakan. ”Bahkan upaya beberapa SKPD menggandeng aparat hukum dalam pengawasan, tidak memperlihatkan efek apapun,” jelasnya.

Justru menurutnya, langkah tersebut tidak lebih dari sekadar akal-akalan agar semisal terjadi penyimpanan tidak berlanjut pada proses hukum.

Pihaknya juga meminta pengawasan terhadap proses pembahasan RAPBD Kudus 2016, agar tidak menjadi awal konspirasi KKN antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan anggaran. (AYU KHAZMI/TITIS W)