Keberadaan Patung 3 Tokoh Perempuan di Bundaran Ngabul Disoal

Audiensi dilakukan oleh Solidaritas Pegiat Seni Jepara dengan DPRD di Ruang Fraksi PPP, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Audiensi dilakukan oleh Solidaritas Pegiat Seni Jepara dengan DPRD di Ruang Fraksi PPP, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Belasan orang yang tergabung dalam Solidaritas Seni Jepara menggeruduk Kantor DPRD Jepara, Senin (30/1/2017). Hal ini terkait dengan keberadaan patung tiga tokoh perempuan yang dibangun di bundaran Ngabul.

Koordinator Solidaritas Pegiat Seni Jepara Didit mengatakan, pembangunan patung 3 tokoh perempuan yang terdiri dari RA Kartini, Ratu Shima dan Ratu Kalinyamat tersebut dinilai telah menggeser keberadaan tugu identitas yang ada di Ngabul, yakni Tugu Adipura.

“Pemkab Jepara telah merobohkan tugu identitas Adipura yang telah menjadi bukti sejarah perjuangan masyarakat untuk mencapai kota bersih. Tugu Adipura yang dirobohkan itu, kini justru diletakkan di tempat pembuangan akhir (TP). Ini pemkab kan menganggap tugu identitas itu sebagai sampah,” ungkapnya.

Kemudian, pihaknya juga mempermasalahkan salah satu dari patung tersebut, yakni Ratu Shima, yang dinilai tokoh tersebut tidak bisa dipertanggunjawabkan secara ilmiah dan dipertanyakan peran nyata terhadap Jepara.

Selanjutnya, terkait dengan pembuat patung. “Jepara ini kan tempatnya para pematung, tapi kenapa justru untuk pembuatan patung justru diserahkan kepada orang luar Jepara. Ini kan namanya, pemerintah tidak bisa menghargai potensi lokal Jepara,” ujarnya.

Dari pantuan MuriaNewsCom, belasan pendemo terlihat membawa miniatur Tugu Adipura dan melakukan orasi beberapa menit di depan Kantor DPRD. Pendemo kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Imam Yusdi Gozali, Purwanto dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ashar Ekanto.

Dalam kesempatan itu, Wakil ketua DPRD Imam Yusdi Gozali mengatakan, pihaknya bakal memanggil dinas terkait yang menangangi itu serta Komisi A dan D. “Kami akan memanggil dinas terkait yang membangun atau yang menangani itu,” katanya.

Sementara itu, wakil Ketua DPRD Purwanto mengutarakan, pihaknya juga siap bilamana Tugu Adipura tersebut akan ditempatkan di tempat yang layak. “Kita juga siap bila pemindahan itu tak menggunakan anggaran. Namun kita harus sama-sama iuran,” ungkapnya.

Di saat yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ashar Ekanto mengemukakan, Dinas Ciptakarya, PU dan DKK saat itu memang sebagai instansi sub koordinat kegiatan pembangunan.

“Namun leading sectornya yakni berada di LH. Akan tetapi, bila keberadaan Tugu Adipura yang kini berada di TPA itu belum dianggap kurang pas oleh sebagian kalangan, maka akan kita hadirkan semua instansi terkait,” kata Ashar.

Ia juga manampik bahwa penempatan Tugu Adipura di TPA tersebut dianggap sebagai pembuangan atau penyingkiran tugu. “Tugu adipura ditaruh di TPA juga dirawat, dipantau dan bukan serta merta dibuang begitu saja. Dan bila  ada anggapan bahwa tugu itu dibuang, maka itu kurang pas,” tuturnya.

Dia melanjutkan, pengambilan Tugu Adipura di bundaran Ngabul saat itu juga dengan cara menggunakan alat berat dan lalu ditempatkan di Gedung Ciptakarya saat itu. “Pengambilan itu juga sangat hati hati dengan cara dibedol (cabut) dan lalu ditempatkan di Gedung Ciptakarya,”ungkapnya.

Dia menambahkan, ia juga mengakui bahwa keberadaan ruang terbuka hijau di Jepara sangat minim. Selain itu, salah satu penilaian lomba Adipura yakni yang paling mandasar ialah TPA. Sehingga tugu tersebut ditempatkan di tempat tersebut.”Akan tetapi, untuk kedepannya kita juga sudah ada rencana untuk mencari tempat strategis untuk menempatkan tugu tersebut. Dan kita juga perlu koordinasi dengan dinas atau pihak terkait lainnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Jawaban Pemda Jepara Soal Tuntutan Mahasiswa Terkait TPP dan Pasar Modern

Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Usai melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPRD Jepara, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kemudian melanjutkan aksinya di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017).

Tuntutan mahasiswa sama, dengan apa yang disuarakan di depan gedung DPRD. Di antaranya, mahasiswa meminta agar pihak terkait mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kemudian, mahasiswa juga meminta pemerintah agar tidak sembarang memberikan izin pasar modern, yang kini banyak berdiri di dekat pasar tradisional.

Dalam kesempatan ini, ratusan mahasiswa ditemui oleh A.Junaidi, Asisten I Setda Jepara bagian Pemerintahan. Dirinya berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Plt Bupati Jepara.

Kemudian, terkait dengan tuntutan mahasiswa mengenai kenaikan TPP, dirinya juga menyampaikan, jika hal itu merupakan sebuah ikhtiar untuk meminimalisasi adanya tindakan negatif, atau meminimalisasi adanya tindakan korupsi oleh pegawai.

Selanjutnya, terkait keberadaan pasar modern yang kini sudah menjamur di Jepara, menurutnya, saat ini Perda mengenai pasar modern masih dalam pembahasan. “Terkait pasar modern, ini perdanya masih dalam pembahasan. Selain itu, dari Kementrian Perdagangan juga masih menunggu perpres dari presiden mengenai hal itu,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, jika nantinya ada pasar modern yang ditemukan tak berizin atau izinnya sudah kedaluarsa, maka pihak Satpol PP diminta untuk menertibkan.

Baca juga :Mahasiswa Geruduk DPRD Jepara 

Editor : Kholistiono

Mahasiswa Geruduk DPRD Jepara

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017).

Dalam aksinya, mahasisnya menyatakan, menolak kebijakan Plt Bupati Jepara yang menaikan pajak dan retribusi, menyoalkan tingginya angka gizi buruk di Jepara  yang mencapai 141 kasus di tahun 2016. Kemudian, juga persoalan tingginya angka putus sekolah, pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang masih belum terselesaikan.

“Kita juga menuntut, supaya pihak terkait mempertimbangkan kembali kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN. Kemudian, kinerja ASN juga harus ditingkatkan, PAD harus diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, memaksimalkan kinerja dan fungsi BPK dan pembentukan Tim Saber Pungli,” ungkapSunarni, koordinator aksi.

Selain hal tersebut, mahasiswa juga menolak banyaknya pasar modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional dan banyaknya pasar modern yang buka sampai di atas pukul 22.00 WIB.

Dari pantauan MuriaNewsCom, dalam aksinya peserta demontrasi juga membawa replika keranda dan batu nisan. Mereka kemudian membakar kerada dan batu nisan tersebut di depan gedung DPRD Jepara.

Keinginan mahasiswa untuk berdialog dengan anggota dewan, kali ini juga harus gagal. Sebab, saat ini dewan sedang menjalani masa reses. Pada kesempatan itu, mahasiswa kemudian ditemui oleh Mas’ud, Sekretaris Dewan.

Editor : Kholistiono

Puluhan Warga Pendosawalan Gerudug DPRD Jepara

Puluhan warga Desa Pendosawalan memenuhi ruang serbaguna Lantai 2 Kantor DPRD Jepara. Mereka menunggu dimulainya forum audiensi (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Puluhan warga Desa Pendosawalan memenuhi ruang serbaguna Lantai 2 Kantor DPRD Jepara. Mereka menunggu dimulainya forum audiensi (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Puluhan warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara menggerudug Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Mereka melakukan audiensi kepada anggota dewan berkait keberadaan PT Kanindo, pabrik yang bergerak di bidang garmen yang berada di desa setempat, Kamis (17/3/2016).

Mereka datang ke Taman Sari dengan membawa berkas tuntutan mereka yang akan disampaikan kepada anggota dewan. Dalam berkas tersebut, tercatat enam tuntutan warga. Di antaranya, penolakan penutupan atau pengalihan Jalan Ngelo – Cikal yang dilakukan PT Kanindo, menuntut agar PT Kanindo melakukan perbaikan saluran air, dan menuntut PT Kanindo melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan maupun aturan di tingkat desa.

“Selain itu, kami juga menuntut kepada sejumlah pihak agar melakukan tindakan sebagaimana aturan yang berlaku. Misalnya, Dinas Perizinan Jepara agar meninjau ulang izin PT Kanindo, kepada DPRD membentuk pansus untuk masalah ini, dan pihak kepolisian agar dapat bertindak secara lebih profesional,” ungkap koordinator warga Dukuh Ngelo, Desa Pendosawalan Rifa’an, Kamis (17/3/2016).

Puluhan warga telah mendatangi dan memenuhi Lantai 2 Kantor DPRD Jepara sejak azan zuhur berkumandang. Audiensi yang dijadwalkan mulai pada pukul 13.00 WIB, sampai 15 menit kemudian belum dimulai.

Puluhan rombongan ini juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Aparat berjaga-jaga di luar ruangan. Sedangkan audiensi digelar di dalam salah satu ruang serbaguna di Lantai 2 DPRD Jepara.

 Editor : Kholistiono

Baca juga : Ratusan Warga Pendosawalan Jepara Blokir Jalan Menuju Pabrik Garmen Kanindo

Ini Tanggapan PT Kanindo Terkait Unjuk Rasa Warga Pendosawalan Jepara

Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Pendosawalan (MuriaNewsCom/ Wahyu Khoiruz Zaman)

Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Pendosawalan (MuriaNewsCom/ Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara menggelar unjukrasa tandingan setelah dua pekan lalu digelar unjukrasa penolakan terhadap keberadaan PT Kanindo Makmur Jaya.

Kali ini,ratusan orang tersebut menyatakan mendukung kebijakan Pemdes Pendosawalan mengenai keberadaan pabrik garmen tersebut, pada Jumat (26/2/2016) siang tadi.

Adanya aksi pro dan kontra, pihak PT Kanindo dan Petinggi Desa Pendosawalan angkat bicara. Aris Kristiyono, perwakilan dari PT Kanindo mengungkapkan, pihaknya berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada warga. Terkait dengan akses jalan yang sempat menjadi persoalan, kata dia, jalan memang akan dibangun diluar tembok perusahaan dan dilebarkan menjadi 2,5 meter yang digunakan untuk umum.

“Jika warga menginginkan perbaikan jalan dan saluran irigasi itu segera diperbaiki, kami meminta dukungan dari masyarakat. Perusahaan pada prinsipnya ingin sinergi dengan masyarakat,” ujar Aris, Jumat (26/2/2016).

Menurutnya, jalan yang semula setapak, oleh PT Kanindo, akan diperlebar dan dicor. Sehingga bisa memudahkan warga ketika ingin mengangkut hasil panen. Kebijakan ini ditempuh, justru untuk mengurangi volume air yang biasanya membanjiri sawah ‘ledok’.

Sementara itu, Petinggi Desa Pendosawalan Naufal Wachid membantah semua isu mengenai tuduhan soal dirinya yang menjual jalan dan saluran irigasi sebesar Rp 1 milyar kepada perusahaan.“Saya berani bertanggungjawab, tidak ada jual beli atau tukar guling jalan dan saluran air,” jelasnya.

Menurut Naufal, jalan yang dibelakang PT Kanindo awalnya merupakan jalan setapak, namun oleh pemerintah desa melalui peraturan desa (perdes) dilakukan pengalihan dan diperlebar.“Kita sudah berkoordinasi dengan pemkab soal perdes ini dan sejauh ini tidak ada masalah,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Unjuk Rasa Tandingan Digelar Warga yang Pro Pabrik Garmen di Pendosawalan Jepara

Unjuk Rasa Tandingan Digelar Warga yang Pro Pabrik Garmen di Pendosawalan Jepara

Warga melakukan unjuk rasa di Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Warga melakukan unjuk rasa di Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Jika pada 12 Februari 2016, ratusan warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, melakukan unjuk rasa penolakan keberadaan PT Kanindo Makmur Jaya, karena dianggap merusak lingkungan dan saluran irigasi, kali ini ratusan warga lain menggelar unjuk rasa tandingan.

Mereka menyatakan mendukung kebijakan Pemdes setempat mengenai keberadaan pabrik garmen tersebut, pada Jumat (26/2/2016).

Ratusan warga tersebut tergabung dalam Gerakan Rakyat Pendosawalan Bersatu (Grapestu), menggelar unjuk rasa dalam bentuk aksi damai di kantor balai desa setempat. Lebih dari 300 warga baik laki-laki dan perempuan ini membawa beberapa spanduk dukungan kepada pemdes setempat terkait pabrik garmen itu.

Koordinator aksi Ahmad Purnomo mengungkapkan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga, di antaranya meminta PT Kanindo untuk segera merealisasikan pembangunan jalan dan saluran air yang representatif untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, meminta transparansi CSR dari PT Kanindo agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, menolak pemagaran lokasi proyek perluasan PT Kanindo secara sepihak karena tidak sesuai dengan kesepakatan serta memprioritaskan warga Desa Pendosawalan dalam rekrutmen karyawan.

“Akhir-akhir ini di masyarakat beredar banyak isu soal petinggi dan perangkat yang menjual tanah dan saluran air milik desa, sehingga warga ini ingin mendengar sendiri kejelasan soal itu. Jangan hanya katanya-katanya,” ujar Purnomo, Jumat (26/2/2016) siang.

“Kita justru melihat keberadaan PT Kanindo ini membawa banyak manfaat. Selain jalan akan diperlebar, masyarakat juga bisa mendapatkan pekerjaan dari keberadaan perusahaan ini,” jelasnya.

Aksi ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari puluhan polisi dari polsek sekitar dan Polres Jepara.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Ratusan Warga Pendosawalan Jepara Blokir Jalan Menuju Pabrik Garmen Kanindo 

Warga Pendosawalan Jepara Keluhkan Pembangunan Pabrik yang Tutup Akses Jalan dan Ganggu Irigasi Pertanian 

Kesepakatan Lengkap Buruh PT Jiale Jepara dengan Perusahaan

Kasi Hubungan Industrial Syarat Kerja (Hubinsyaker) Dinsosnakertrans Jepara Hidayat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kasi Hubungan Industrial Syarat Kerja (Hubinsyaker) Dinsosnakertrans Jepara Hidayat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Setelah ratusan buruh PT Jiale Indonesia Textile Jepara menggelar aksi demo pada Jumat (6/11/2015). Kemudian ditindaklanjuti dengan menggeruduk kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara pada Senin (9/11/2015).

Akhirnya muncul kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi antara kedua belah pihak yakni buruh dengan perusahaan yang difasilitasi oleh Dinsosnakertrans.

Berikut ini penjelasan pihak Dinsosnakertrans Jepara melalui Kasi Hubungan Industrial Syarat Kerja (Hubinsyaker) Hidayat atas sejumlah kesepakatan hasil mediasi yang telah dilakukan.

Hidayat mengatakan, mediasi yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans menghasilkan sejumlah kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni buruh atau karyawan dengan pihak perusahaan.

Beberapa permintaan karyawan disepakati oleh perusahaan garmen yang baru beroperasi beberapa bulan ini. Di antaranya yakni soal kesedian membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), jam kerja sesuai dengan peraturan perusahaan yakni 6 hari kerja.

“Sebagaimana tuntutan para buruh, pihak perusahaan bersedia membayar upah sesuai dengan UMK,” kata Hidayat kepada MuriaNewsCom, Selasa (10/11/2015). Bahkan, lanjut Hidayat, selain itu perusahaan juga akan menyediakan waktu salat kepada karyawan jika masuk waktu. Waktu salat tersebut sangat penting karena mayoritas karyawan beragama Islam.

“Perusahaan juga bersepakat untuk membayar kekurangan upah lembur karyawan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Sementara target produktivitas kerja, lanjutnya, akan dibicarakan bersama antara karyawan dan perusahaan. Sebab, selama ini target hanya ditetapkan sepihak oleh perusahaan, dampaknya karyawan harus kerja sampai pukul 18.00 WIB dan tidak dianggap lembur.

“Perusahaan juga akan menghitung kekurangan upah lembur karyawan dan membayarkannya,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Buruh PT Jiale Gemulung Juga Permasalahkan Jam Kerja

Ratusan PT Jiale Gemulung saat melakukan aksi unjuk rasa (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan PT Jiale Gemulung saat melakukan aksi unjuk rasa (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan buruh yang bekerja di PT Jiale Indonesia Textile di Jalan Raya Pecangaan-Bate, Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan,menggelar aksi demo pada JUmat (6/11/2015). Mereka tidak hanyamempermasalahkan mengenai gaji yang tak sesuai upah minimum kabupaten(UMK) dan upah untuk kerja lembur. Tetapi ternyata mereka jugamempermasalahkan terkait jam kerja.

“Kami juga dirugikan dengan jam kerja perusahaan. Saat awal masuk,kami dijanjikan masuk 5 hari kerja. Tapi saat ini, setiap Sabtu kamidiharuskan kerja lagi,” kata salah seorang pengunjuk rasa, Retnokepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, semestinya hari Sabtu tersebut juga masuk dalam kategorilembur. Apalagi, masuknya tak hanya setengah hari, melainkan sampai sorehari seperti jam kerja biasa.

“Jam pulang saat hari Senin sampai Jumat juga tidak tentu. Seharusnyajam kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai 15.30 WIB. Tapi beberapa pekanterakhir, kami diharuskan lembur sampai pukul 19.00 WIB,” ungkapnya.

Parahnya, lanjut Retno, jam kerja yang lebih panjang itu tak diimbangidengan upah lembur yang sesuai dengan kesepakatan awal. Hal itu yangmembuat mereka kesal kepada perusahaan hingga harus berunjuk rasa.

Unjuk rasa berhenti, saat perwakilan perusahaan keluar didampingipetugas dari Dinas Ketenagakerjaan Jepara. Para perwakilan perusahaanitu sebelumnya sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan sekitar 30
supervisor perusahaan.

Sebenarnya para pekerja menginginkan adanya penyelesaian daripersoalan yang mereka tuntut. Namun, saat perwakilan perusahaan keluar,mereka hanya menyampaikan jika semua persoalan akan disampaikan lagi melaluisupervisor masing-masing bagian. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Tidak Terima Diberi Upah Rp 600 ribu, Buruh Demo Tuntut Upah Sesuai UMK Jepara

Ratusan buruh di PT Jiale Indonesia Textil di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara menggelar aksi demo di halaman pabrik, Jumat (6/11/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan buruh di PT Jiale Indonesia Textil di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara menggelar aksi demo di halaman pabrik, Jumat (6/11/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan buruh yang bekerja di PT Jiale Indonesia Textil yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara menggelar aksi demo di halaman pabrik tersebut. Mereka menuntut beberapa hal, berikut ini beberapa tuntutan para buruh yang menggelar aksi demo.

Mereka menuntut upah yang sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Jepara yang ditetapkan pemerintah setempat. Hal itu seperti yang dikatakan salah seorang buruh, Suryatun.

Menurut dia, sejumlah karyawan atau buruh tidak menerima upah sebagaimana mestinya. Padahal, kata dia, mereka telah bekerja selama lebih dari tiga bulan.

”Kami sudah bekerja lebih dari tiga bulan. Tapi kami hanya menerima upah sekitar Rp 600 ribu an saja,” kata Suryatun kepada MuriaNewsCom, Jumat (6/11/2015).

Menurut dia, seharusnya semua karyawan terutama yang bekerja lebih dari tiga bulan lamanya, mendapatkan upah sesuai UMK yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.150 juta. Namun mereka hanya menerima upah sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 900 ribu saja.

Selain itu, salah satu buruh lain, Miskan mengatakan, para karyawan juga menuntut upah untuk lembur yang dianggap tidak dibayar sebagaimana kesepakatan sebelumnya. ”Ada beberapa karyawan yang bekerja lembur. Tapi upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal mengenai hitungan upah lembur,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Ratusan Buruh PT Jiale Indonesia Textil Jepara Gelar Demo

Ratusan buruh dan karyawan dari perusahaan bidang textil PT Jiale Indonesia Textil melakukan aksi demo di halaman pabrik yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan buruh dan karyawan dari perusahaan bidang textil PT Jiale Indonesia Textil melakukan aksi demo di halaman pabrik yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan buruh dan karyawan dari perusahaan bidang textil yakni PT Jiale Indonesia Textil melakukan aksi demo. Mereka menggelar unjuk rasa di halaman pabrik yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara tersebut.

Aksi tersebut digelar sejak pagi tadi ketika mereka sampai di halaman pabrik, bersamaan dengan waktu berangkat kerja. Satu per satu buruh berangkat ke kawasan pabrik yang berdiri belum lama itu. Namun, mereka tidak seperti biasanya yang langsung menempati lokasi atau ruang tempat mereka bekerja.

Mereka bergerombol di halaman pabrik, kemudian semakin lama jumlah buruh yang berkumpul semakin banyak. Mereka memilih untuk tidak masuk ke dalam pabrik tempat mereka kerja alias mogok.

Ternyata, mereka melakukan unjuk rasa ini menuntut beberapa hal. Salah satunya mengenai upah yang mereka terima dari perusahaan asing tersebut. Hal ini seperti yang diorasikan oleh sejumlah buruh dalam aksinya.

”Kami tidak menerima gaji sesuai aturan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal, kami sudah bekerja lebih dari tiga bulan,” kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya. (WAHYU KZ/TITIS W)