Didemo, PT Starcam Apparel Janji Penuhi Tuntutan Buruhnya

demo e

Aksi para buruh PT Starcam Apparel Indonesia di Jepara. (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

MuriaNewsCom, Jepara –  Setelah didemo ratusan buruhnya, pada Jumat (15/7/2016), PT Starcam Apparel Indonesia di Desa Mindahan Kecamatan Batealit, Jepara berjanji akan memenuhi tuntutan buruh. Salah satunya, akan segera melunasi kekurangan gaji yang diberikan kepada buruh.
Janji tersebut muncul dalam kesepakatan yang telah ditetapkan dalam proses mediasi antara pihak buruh atau karyawan, dengan pimpinan perusahaan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara dan dikawal oleh pihak aparat keamanan polsek maupun koramil setempat.
Selain akan segera melunasi kekurangan gaji yang belum diberikan, juga akan menerapkan aturan jadwal atau jam kerja sebagaimana mestinya. Pihak perusahaan menampik kesengajaan molornya pembayaran gaji, mereka beralasan bahwa kemoloran terjadi karena beberapa hal.
“Gaji sering molor sejak Januari, bahkan untuk bulan Juni belum terbayarkan karena ada masalah pada proses administrasi di bank. Dengan adanya peristiwa ini tentu saja menjadi pembelajaran agar ke depan dapat diperbaiki,” ujar Manajer HRD PT Starcam Apparel Indonesia Ari Munanto.
Menurutnya, persoalan yang dipermasalahkan oleh karyawan murni karena kesalahan tehnis. Selain masalah administrasi di bank, juga penggajian untuk bulan Juli yang seharusnya tanggal 10, waktunya masih libur karena usai lebaran. Kemudian masalah belum digajinya mengenai jam lembur juga ia beralasan karena masalah tehnis sehingga belum bisa dihitung mengenai tambahan gajinya.
“Intinya kami akan memenuhi tuntutan karyawan. Gaji akan segera cair dalam waktu dekat bahkan mulai dicairkan hari ini atau besok,” katanya.
Dalam proses mediasi, pihak Pemerintah Kabupaten Jepara dihadiri perwakilan dari Dinsosnakertrans. Aksi protes berjalan lancar dan masih aman terkendali.
Editor : Akrom Hazami

HARI BURUH : Polres Pati Minta Perusahaan di Pati Pasang Kamera CCTV

Wakapolres Pati Kompol Nyamin (kiri) dan Kabag Ops Kompol Sundoyo berkoordinasi dengan pengusaha dan serikat buruh terkait dengan May Day di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wakapolres Pati Kompol Nyamin (kiri) dan Kabag Ops Kompol Sundoyo berkoordinasi dengan pengusaha dan serikat buruh terkait dengan May Day di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Polres Pati meminta agar perusahaan di Pati memasang kamera CCTV. Hal itu untuk mengantisipasi bila ada hal-hal yang tidak diinginkan saat peringatan Hari Buruh yang jatuh pada Minggu (1/5/2016).

“Pengusaha tidak usah galau dengan adanya May Day. Kita sudah bertemu dengan serikat buruh dan sepakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan massa. Kita harus bersinergi untuk menciptakan situasi kondusif di Pati,” ujar Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo kepada MuriaNewsCom.

Meski demikian, pihaknya menyarankan kepada perusahaan untuk memasang kamera CCTV. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kemungkinan yang tidak diinginkan saat Hari Buruh.

“Kalau setiap perusahaan memasang kamera CCTV, itu bisa dimonitor dengan baik. Jadi, kalau ada yang sesuatu yang tidak diinginkan bisa terpantau. Salah satu perusahaan yang sudah memasangnya, antara lain PT Dua Kelinci,” imbuhnya.

Di Pati, sedikitnya ada 40 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pati. Sementara itu, jumlah buruh di Pati yang tergabung dalam serikat buruh mencapai 22.000 pekerja.

Pekerja di luar serikat buruh di Pati mencapai 32.000 orang. Karena itu, pihaknya berharap agar pengusaha bisa memenuhi hak buruh. Sebaliknya, buruh diharapkan bisa memberikan kewajiban terbaiknya untuk perusahaan.

Editor : Akrom Hazami

HARI BURUH : Pengusaha dan Serikat Buruh di Pati Sepakat Tak Demo

Wakapolres Pati Kompol Nyamin (kiri) didampingi Kabag Ops Kompol Sundyo bersama pengusaha dan serikat buruh sepakat untuk menjaga kondusivitas Pati saat May Day. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wakapolres Pati Kompol Nyamin (kiri) didampingi Kabag Ops Kompol Sundyo bersama pengusaha dan serikat buruh sepakat untuk menjaga kondusivitas Pati saat May Day. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pengusaha dan serikat buruh di Pati sepakat untuk menciptakan suasana kondusif di Pati dan tidak ada unjuk rasa dalam peringatan May Day pada Minggu (1/5/2016) mendatang. Kesepakatan itu dilakukan bersama Wakapolres Pati Kompol Nyamin dan Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo di Mapolres Pati, Jumat (29/4/2016).

M Ridwan, salah satu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pati kepada MuriaNewsCom mengatakan, kalangan pengusaha di Pati sudah menjalin hubungan dan komunikasi yang positif dengan serikat pekerja. Sejumlah persoalan juga acapkali diselesaikan bersama.

Karena itu, mereka sepakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi saat May Day berlangsung. “Kita sudah koordinasi dengan serikat buruh. Kita sudah komitmen untuk menjaga Pati agar tetap kondusif. Kalau situasi kondusif dan perusahaan semakin meningkat, buruh juga akan sejahtera,” ucap Ridwan.

Senada dengan itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Pati Ahmadi juga menyatakan sepakat untuk tidak turun di jalan saat May Day. Kendati begitu, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa bila ada hak-hak dari buruh yang tidak dipenuhi perusahaan.

“Sepanjang hak dan kewajiban antara perusahaan dan buruh itu tercapai dengan baik, kita sepakat untuk tidak menggelar aksi. Tapi, kalau memang ada hak-hak yang tidak dipenuhi, kita akan menggelar aksi,” ungkapnya.

Kompol Nyamin sendiri meminta kepada kedua pihak untuk menyelesaikan dengan cara damai bila memang ada permasalahan. “Partisipasi dalam May Day itu boleh saja, asal kegiatannya positif. Misalnya, bakti sosial, jalan sehat, kerja bakti atau kegiatan positif lainnya. Jangan ada pengerahan massa, apalagi anarkis. Itu tidak diperbolehkan,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Bosnya Ditahan, Karyawan Ini Tunjukkan Kesetiaan

demo pekerja (e)

Puluhan karyawan perusahaan furnitur Els Artsindo menggelar aksi di depan Kantor Bupati Jepara untuk meminta bantuan agar bos mereka bisa dibebaskan. (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Aksi solidaritas ditunjukkan puluhan karyawan perusahaan furnitur Els Artsindo, yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara.

Mereka menggelar aksi meminta dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, agar bos mereka yang tersandung kasus pidana dapat bantuan hukum.

Aksi yang digelar di halaman kantor Setda Jepara itu berlangsung tertib dan lancar. Sejumlah perwakilan dari mereka diterima pihak Pemkab Jepara. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk, petisi yang ditandatangani ratusan karyawan, dan ikat kepala yang bertuliskan Save Lenny Silas yang merupakan bos mereka.

Salah satu kordinator aksi, Sudaryatno mengatakan, pihaknya mendatangi Kantor Bupati Jepara dan melakukan unjuk rasa lantaran meminta dukungan dari Pemkab Jepara. Permintaannya adalah agar pimpinan perusahaannya bernama Lenny Silas tersebut tidak ditahan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

”Kami bersedia menjadi jaminan demi Ibu Lenny agar tidak ditahan. Sebab, menurut kami, penahanan terhadap beliau adalah suatu ketidakadilan,” ujarnya, Senin (25/4/2016).

Menurutnya, ada beberapa hal yang secara kasat mata proses hukum yang dijalani oleh Lenny tidak adil. Selain itu, yang menjadi persoalan adalah sekian banyak karyawan perusahaan yang mengantungkan hidupnya kepada perusahaan tersebut.

”Ada sekitar seribu karyawan, dan hampir semuanya memiliki keluarga. Kami meminta agar bu Lenny tidak ditahan agar prusahaan tetap berjalan, sehingga kami masih bisa mencari rizki di perusahaan ini,” imbuhnya.

Editor: Merie

HARI ANTIKORUPSI : Unjuk Rasa Suarakan Kudus Darurat Korupsi

Aksi unjuk rasa menyuarakan Kudus darurat korupsi digelar, Rabu (9/12/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Aksi unjuk rasa menyuarakan Kudus darurat korupsi digelar, Rabu (9/12/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kabupaten Kudus dianggap layak untuk dimasukkan dalam wilayah darurat korupsi. Hal itu disampaikan dalam aksi Gerakan Ganyang Korupsi (Gengsi) saat unjuk rasa, di Kudus, Rabu (9/12/2015).

Menurut koordinator aksi Selamet Machmudi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memerangi praktik korupsi memunculkan banyak persoalan, termasuk dalam penegakan hukum.

“Kami sudah melaporkan beberapa aduan, namun beberapa aduan kepada institusi penegak hukum terkait dugaan korupsi dalam kegiatan pemerintah direspons tanpa jelas penyelesaiannya,” katanya dalam aksi.

Menurutnya, Pemkab Kudus masih setengah hati ketika bicara transparansi anggaran. Produk kegiatan pemerintah masih banyak yang tidak efisien dalam menggunakan anggaran (Mark Up).

Dia menambahkan, penyerapan anggaran masih berorientasi proyek yang berujung pada pemborosan anggaran. Parahnya lagi itu untuk kesejahteraan pejabat dan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Prioritas kebutuhan yang menjadi orientasi ideal dalam penentuan pembangunan masih menjadi nomor kesekian kalinya.

Bahkan, pelayanan publik tak luput dari praktik korupsi. Keluhan masih adanya pungli atau setoran biaya di luar ketentuan kerap terjadi. Termasuk, lanjutnya, pelayanan perizinan terpadu bahkan online tidak menjamin bebas dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak sebanding dengan peningatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. itu masih sebatas tuntutan peningkatan kesejahteraan guru PNS dan dokter serta tenaga kesehatan.

“Soal bagaimana masyarakat terlayani secara berkualitas dalam hal pendidikan dan kesehatan tidak menjadi pemikiran utama. Sebab Pemkab Kudus belum memiliki komitmen dalam membangun aparatur-nya untuk bersih dari praktik KKN. “Jangankan komitmen slogan bersih dari korupsi, untuk menginspirasi para pegawai dan pejabatnya sama sekali tidak memiliki,” imbuhnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Ratusan Buruh PT JIT Geruduk Dinsosnakertrans Jepara

Buruh PT Jiale Indonesia Textil saat melakukan unjuk rasa (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Buruh PT Jiale Indonesia Textil saat melakukan unjuk rasa (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan buruh yang bekerja di PT Jiale Indonesia Textilmenggeruduk kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Dinsosnakertrans) Jepara, Senin (9/11/2015). Mereka menindaklanjuti
aksi demo yang dilakukan di halaman perusahaan tempat mereka bekerjatersebut pada Jumat (6/11/2015) lalu.

Ratusan buruh dari perusahaan garmen ini rela menempuh jarak belasankilometer untuk menindaklanjuti tuntutan mereka dalam aksi demo yangsebelumnya telah dilakukan. Ratusan karyawan yang didominasi perempuanini membawa berbagai macam spanduk.

“Kami kesini untuk menindaklanjuti demo Jumat kemarin. Selama ini kami(buruh/karyawan) tidak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimumkabupaten (UMK). Kami ingin mendapatkan upah yang layak,” ujar Sunardikepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, alasan dari pihak perusahaan tidak memberi upah layaktidak tepat. Sebab, alasannya hanya status buruh dianggap masih padatahap training. Padahal pada perjanjian awal, masa trainingburuh hanya selama tiga bulan dari saat kali pertama bekerja.

”Selanjutnya, secara resmi menjadi karyawan di perusahaan. Tapi sampaisaat ini sudah berkerja lebih dari tiga bulan, tapi tetap dianggaptraining,” katanya.

Buruh juga mengeluhkan gaji lembur yang diberikan perusahaan. Dalamperjanjian, buruh yang bekerja lembur akan diberikan gaji Rp 4ribu/jam. Rata-rata buruh kerja lembur hingga 4 jam dalam sehari.Tapi upah yang diberikan hanya dihitung satu jam.“Kami lembur empat jam, namun yang dibayar hanya satu jam saja,”imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Buruh PT Jiale Gemulung Juga Permasalahkan Jam Kerja

Ratusan PT Jiale Gemulung saat melakukan aksi unjuk rasa (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan PT Jiale Gemulung saat melakukan aksi unjuk rasa (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan buruh yang bekerja di PT Jiale Indonesia Textile di Jalan Raya Pecangaan-Bate, Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan,menggelar aksi demo pada JUmat (6/11/2015). Mereka tidak hanyamempermasalahkan mengenai gaji yang tak sesuai upah minimum kabupaten(UMK) dan upah untuk kerja lembur. Tetapi ternyata mereka jugamempermasalahkan terkait jam kerja.

“Kami juga dirugikan dengan jam kerja perusahaan. Saat awal masuk,kami dijanjikan masuk 5 hari kerja. Tapi saat ini, setiap Sabtu kamidiharuskan kerja lagi,” kata salah seorang pengunjuk rasa, Retnokepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, semestinya hari Sabtu tersebut juga masuk dalam kategorilembur. Apalagi, masuknya tak hanya setengah hari, melainkan sampai sorehari seperti jam kerja biasa.

“Jam pulang saat hari Senin sampai Jumat juga tidak tentu. Seharusnyajam kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai 15.30 WIB. Tapi beberapa pekanterakhir, kami diharuskan lembur sampai pukul 19.00 WIB,” ungkapnya.

Parahnya, lanjut Retno, jam kerja yang lebih panjang itu tak diimbangidengan upah lembur yang sesuai dengan kesepakatan awal. Hal itu yangmembuat mereka kesal kepada perusahaan hingga harus berunjuk rasa.

Unjuk rasa berhenti, saat perwakilan perusahaan keluar didampingipetugas dari Dinas Ketenagakerjaan Jepara. Para perwakilan perusahaanitu sebelumnya sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan sekitar 30
supervisor perusahaan.

Sebenarnya para pekerja menginginkan adanya penyelesaian daripersoalan yang mereka tuntut. Namun, saat perwakilan perusahaan keluar,mereka hanya menyampaikan jika semua persoalan akan disampaikan lagi melaluisupervisor masing-masing bagian. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

KHL Lebih Rendah dari UMK, Kosistensi Dewan Pengupahan Dipertanyakan

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Kudus Selamet Machmudi mengatakan, hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh pada bulan Agustus 2015 lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika UMK Kudus saat ini adalah Rp 1.380.000, hasil survey KHL Agustus ini hanya pada angka Rp 1.327.000.

Dengan kondisi ini, dikhawatirkan berdampak terhadap UMK Kudus untuk ke depannya, yakni anjlok dari angka saat ini.

Terkati hal ini, katanya hal itu patut dipertanyakan rasionalitasnya, karena jika dibandingkan situasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini melemahkan daya beli masyarakat, hal itu dinilai tak sinkron. ”Konsistensi perwakilan pekerja dalam dewan pengupahan patut dipertanyakan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, Keberadaan mereka selalu terlambat dalam mengantisipasi hasil survei yang merugikan buruh. Dari tahun ke tahun kejadiannya sama, yakni pada awalnya bersama Apindo dan Disnakertrans melakukan survei pasar, namun pada akhirnya menolak hasil survei.

Dia menambahkan, kesiapan dewan pengupahan yang dipilih mewakili buruh mengikuti survei KHL nyaris tidak ada sama sekali. Sehingga, tidak memiliki argumentasi riil mengenai kebutuhan buruh sehari-hari.

“Ada 60 item yang dijadikan objek survei yang diduga tidak memiliki kesamaan jenis dan kualitas dengan yang dibeli buruh. Dapat dipastikan upah buruh mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Tren kenaikan upah disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Namun, kenaikan upah belum tentu memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

PRD Kudus Minta Pemerintah Pusat Lebih Serius Sejahterakan Buruh

Sejumlah anggota PRD Kudus melakukan aksi di depan kantor bupati Kudus, Jumat (1/5/2015). Mereka meminta pemerintah pusat serius menangani persoalan buruh. (MURIA NEWS/IKA NIKMAH)

KUDUS – Aksi buruh yang digelar di depan kantor bupati Kudus siang ini, Jumat (1/5/2015), meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat,

Lanjutkan membaca

Polres Kudus Siap Dukung Perjuangan Buruh

Kapolres Kudus, AKBP M Kurniawan saat melakukan pengawalan aksi buruh di alun-alun Simpang Tujuh Kudus (MURIANEWS/IKA NIKMAH)

KUDUS – Ketidakadilan yang masih banyak diterima kaum buruh, mulai dari kekerasan, ketidakadilan, dan tidak bertanggung jawabnya pihak perusahaan kepada mereka, menjadi alasan perjuangan para buruh yang selalu digembar-gemborkan setiap May Day.

Lanjutkan membaca

Antisipasi Kemacetan di Hari Buruh, Polres Kudus Kerahkan 290 Personel

Personel kepolisian sedang melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi demo aksi buruh di alun-alun simpang tujuh Kudus. (MURIANEWS\IKA NIKMAH)

KUDUS – Aksi demo memperingati Hari Buruh Internasional di Kudus, yang difokuskan alun-alun simpang tujuh Kudus,  sempat memacetkan arus lalu lintas. Untuk mengantisipasi ini, setidaknya 290 personel dari kepolisian dikerahkan serentak. Para personel yang diterjunkan langsung melakukan pengamanan di lokasi aksi.

Lanjutkan membaca

Demo Buruh Tuntut Perusahaan Beri BPJS

Peserta aksi membentangkan spanduk dalam unjuk rasa Hari Buruh Internasional di Alun-alun Kudus, Jumat (1/5/2015). (MURIANEWS /EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Konfederansi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia melakukan aksi demo di Alun-alun Kudus, Jumat (1/5/2015). Demo dilakukan sebagai peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini.

Lanjutkan membaca