Pemkab Kudus Fasilitasi Sarana Usaha untuk Warga

iklan cukai-tyg 26 april 2016-pkl 09.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus ini, membuat pemerintah kabupaten memikirkan cara yang tepat untuk memfasilitasi mereka, supaya bisa terus berkembang.

Salah satunya warga di sekitar lingkungan industri hasil tembakau (IHT) yang kemudian menjadi sasaran dari penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Di sana, rupanya banyak sekali warga yang menekuni usaha sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Melalui dana cukai, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus memiliki cara untuk bisa membantu mereka. Salah satunya dengan memberikan bimbingan dan bantuan kepada para PKL di wilayahnya.

Bahkan, bimbingan itu kemudian diwujudkan secsara nyata dengan diberikannya bantuan kepada PKL. Yakni dengan memberikan bantuan kios untuk sarana usaha bagi para pedagang tersebut.

Ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Contohnya saja memberikan bantuan berupa ratusan unit gerobak yang didesain bisa ditaruh ditempatkan di atas motor PKL. Selain PKL sekolah, ada pula program penataan PKL di beberapa titik lainnya di Kudus ini. Misalnya PKL Gang 1, PKL Kaliputu, PKL Jalan Agil Kusumadya, maupun PKL Lapangan Parkir GOR Wergu.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Sudhiharti menjelaskan, program yang dicanangkan ini sudah sesuai regulasi. Pemberian bantuan sarana dan tempat usaha bagi PKL di lingkungan IHT tersebut mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Di sana disebutkan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Perhatian Pemkab Kudus terhadap keberadaan PKL di Kudus memang cukup istimewa. PKL yang selama ini sering diidentikkan dengan pengganggu ketertiban umum, justru merupakan pahlawan ekonomi kerakyatan. Dengan fasilitasi sarana usaha yang diberikan tersebut, diharapkan bisa menjadikan PKL lebih tertib dan justru menjadi daya tarik tersendiri Kota Kudus.

”Ini sesuai komitmen bupati Kudus yang secara khusus memberikan penghargaan bagi para PKL. Bahkan, bupati juga telah menetapkan Hari PKL Kudus yang jatuh setiap tanggal 5 Januari,” kata Sudiharti. (ADS)

Produk Hasil Pelatihan Dana Cukai Dinilai Bisa Unggulan

iklan cukai-tyg 11 april 2016-pkl 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 Ayat (1) guruf f; penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Pada lampiran II A.3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5) b) Fasilitasi bagi UMKM di lingkungan IHT untuk ikut serta dalam pameran skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus giat mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dari pelatihan yang digelar, dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus Koesnaeni mengatakan, dana cukai yang diterima pihaknya, digunakan untuk penguatan ekonomi.
”Yakni bagaimana bisa menghasilan produk hasil dari industri-industri kecil yang ada di Kudus, menjadi produk yang unggulan dan dapat diterima pasar dengan baik,” jelasnya.

Bahkan, produk yang dihasilkan sudah bisa disebut berkualitas. Karena tidak hanya hasil jadinya saja yang dipentingkan, namun juga produk-produk tersebut sudah melalui beragam pemeriksaan, sehingga menjadi produk yang siap dilempar ke pasaran.

”Contohnya produk-produk makanan. Setelah kita latih, mereka kemudian berproduksi, kita kemudian meneliti produk tersebut sampai benar-benar menjadi produk bermutu. Misalnya meneliti zat adiktif atau pewarna pada makanan yang dihasilkan itu,” terangnya.

Tujuan dari pemeriksaan tersebut, menurut Koesnaini, untuk memastikan bahwa produk itu benar-benar sehat dan bisa dikonsumsi. Sehingga konsumen bisa aman dalam menikmati produk yang ada.

”Kami bekerja sama dengan Labkesda untuk meneliti produk tersebut. Sehingga produk tersebut akan benar-benar berkualitas dan terjamin hasilnya. Kita menginginkan supaya produknya bisa menjadi produk unggulan,” tuturnya.

Selanjutnya, produk tersebut akan dipromosikan ke berbagai ajang atau even yang ada. Baik di dalam kota maupun di luar kota. Yang lebih sering dilakukan adalah promosi ke luar daerah.
”Dan memang produk-produk unggulan dari Kudus yang kita bawa saat pameran, selalu saja laris manis di pasaran. Banyak yang suka. Sehingga selalu kehabisan kalau kemudian kita pameran,” tuturnya.

Peserta pameran sendiri memang dipilih sebelum akhirnya diberangkatkan. Sedangkan jika ada yang belum ikut, akan diikutsertakan pada pameran berikutnya. ”Kita gilir mereka supaya semua bisa mendapat kesempatan untuk ikut pameran,” jelasnya.

Kegiatan ini memang sesuai dengan tujuan dari dana cukai yang diperoleh pihak dinas. Yakni memberdayakan dan menguatkan ekonomi masyarakat, sehingga akan menekan angka pengangguran sehingga kesejahteraan akan meningkat. (ads)

Dengan Dana Cukai, Tugas Perempuan Kudus Bukan Hanya Jadi Ibu Rumah Tangga

iklan cukai-tyg 15 maret 2016 - pkl 17.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat (1) huruf a: Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dan f: Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi. Serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus Lampiran III.A.3. Program Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.5)f) Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan.

MuriaNewsCom, Kudus – Tugas utama seorang ibu memang mengurus rumah tangga. Namun, bukan berarti kaum perempuan tidak bisa ikut berperan dalam menopang ekonomi keluarga.

Di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga, kaum perempuan masih bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dengan catatan, mereka memiliki keterampilan yang memadai agar bisa lebih berdaya guna.
Semangat inilah yang diusung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kudus untuk menggelar sejumlah program penguatan ekonomi masyarakat. Di antaranya, dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan bagi kaum perempuan di Kudus.

Program yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) ini meliputi berbagai macam aneka pelatihan. Mulai dari tata boga, daur ulang sampah, kerajinan, hingga pemanfaatan potensi desa.

Sebagai landasan, BPMPKB Kudus berpedoman pada dua regulasi yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf a di peraturan menteri itu disebutkan, Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Sedangkan pada huru f: Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus Lampiran III.A.3. Program Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.5)f) Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan.

Sebelum program digelar, BPMPKB melakukan proses pembentukan kelompok perempuan yang masing-masing beranggotakan delapan orang. Pada 2012, terdapat 30 kelompok atau 240 orang yang mengikuti pelatihan.

Tahun berikutnya, yakni 2013, peserta pelatihan meningkat menjadi 312 orang yang tergabung dalam 39 kelompok. Adapun di tahun 2014 ini, pelatihan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan peserta, yaitu 720 orang yang tergabung dalam 90 kelompok.

Materi pelatihan yang diberikan tidak selalu sama. Masing-masing kelompok pelatihan menekuni jurusan keterampilan yang berbeda, disesuaikan potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, di wilayah Kecamatan Jekulo yang banyak terdapat tanaman tebu dan jagung. Maka materi yang diberikan adalah pelatihan membuat aneka souvenir dari bahan kulit tebu dan jagung.

Untuk wilayah lain, materinya juga beragam. Antara lain membuat produk inovasi daur ulang sampah, aneka olahan umbi, kripik kulit pisang, aneka souvenir plastik, hingga membuat kue kering mocaf atau ketela.

Setiap satu sesi pelatihan, diikuti tiga kelompok atau 24 orang. Untuk pengisi materi atau instrukturnya, BPMPKB Kudus mendatangkan tenaga ahli dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Dengan program ini, maka kaum perempuan bisa semakin kreatif dalam membantu penguatan ekonomi keluarga. Selain itu, mampu secara maksimal memanfaatkan potensi di lingkungannya menjadi produk yang memiliki daya jual serta berkualitas.

Selain di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kudus, pelatihan keterampilan membuat kerajinan dari kain perca juga digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus. Seperti halnya di BPMPKB, pelatihan di BLK juga dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus. Selain itu, pelatihan ini juga digelar secara gratis. (ads)

Ratusan Orang Lulus dari BLK Kudus dan Sudah Berkarya

iklan cukai kudus-3-tayang pukul 19.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu institusi atau lembaga yang kemudian menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2016 ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus.

Penggunaannya lebih banyak diperuntukkan untuk upaya pengembangan ketrampilan warga, melalui beberapa kursus yang diselenggarakan lewat lembaga bernama Balai Latihan Kerja (BLK).

Upaya memberikan ketrampilan kepada warga itu, ternyata memang mampu membuat banyak orang tertarik untuk mengikutinya. Ratusan orang sudah lulus dari BLK, dan memiliki ketrampilan untuk digunakan sebagai cara meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kinerja BLK dalam meluluskan ratusan orang berketrampilan itu, memang sudah dibuktikan. Mereka yang sudah lulus dari BLK itu, memang dibekali dengan ketrampilan yang menunjang upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. BLK sendiri berada di bawah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus.

Bahkan setelah lulus dari sana, mereka juga masih diberikan pembekalan. Kepala Dinsosnakertrans Kudus Ludhful Hakim mengatakan, setelah lulus dari BLK, mereka masih diberikan bekal berupa motivasi dan semangat berusaha.

”Jumlah alumni BLK yang diberi pembekalan itu mencapai ratusan orang. Itu alumni dari beberapa tahun kita berikan pembekalan. Jumlah tersebut diambil dari berbagai angkatan dan jurusan yang dianggap berhasil,” jelasnya.

Menurutnya, meski sudah menjadi alumni, namun perlu diberikan pembekalan. ”Hal itu bertujuan agar jiwa usahanya tidak surut, dengan banyaknya hal yang menimpa selama usaha,” katanya.

Kesempatan pembinaan itu, juga memaparkan bagaimana pentingnya untuk terus berusaha. Di dalam berusaha, haruslah mencintai usahanya sepenuh hati. ”Harus sayang kepada usahanya sepenuh hati. Jangan baru menawarkan satu dua kali ditolak, langsung kapok,” ujarnya.

Selain itu, sebagai pelaku usaha juga dapat dilakukan dengan memperbanyak mengenakkan kepada diri sendiri. Dengan demikian dapat mengetahui potensi yang ada.

Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah dengan kerja keras dan kerja cerdas. Dia mengibaratkan seorang yang lari saja, hanya akan mendapatkan keringat. ”Namun tanpa asupan gizi yang bagus, juga akan percuma. Jadi jangan cuma kerja keras saja. Namun kerja cerdas dengan melihat potensi yang ada di sekitar,” katanya. (ads)

 

Maksimalkan Dana Cukai, BLK Kudus Bakal Siapkan Kursus Lanjutan

iklan cukai-kudus-2

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu contoh nyata penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus adalah beragam ketrampilan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Keberadaan BLK Kudus memang memberikan manfaat yang tidak sedikit kepada warga di wilayah ini. Termasuk pada tahun 2016 ini, di mana Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus sudah mempersiapkan pelatihan ketrampilan lanjutan bagi siswanya.

Bukan hanya itu. BLK juga sudah memilih ketrampilan yang kemudian menjadi favorit dari warga. Atau yang memang banyak dipilih warga, karena dinilai sangat membantu untuk menunjang kehidupan warga.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Ludhful Hakim didampingi Kepala BLK Sajad mengungkapkan, pelatihan lanjutan sedang dipersiapkan oleh pihak BLK.

”Kami lakukan berdasarkan dari permintaan para peserta BLK. Mereka menginginkan adanya pelatihan tingkat lanjutan, untuk jurusan yang diambil mereka,” katanya.

Sajad mengatakan, materi yang diberikan dalam kursus lanjutan tersebut, tentu saja adalah dari yang sudah pernah diberikan pada tingkat dasar. Sehingga, peserta yang mengikuti materi pelatihan, adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat pelatihan sebelumnya.

”Mereka akan bisa dengan mudah mengikutinya, karena sudah menerima pelatihan dasar. Ini juga diketahui dari sertifikat pelatihan sebelumnya, yang sudah mereka terima,” jelasnya.

Ada beberapa jurusan yang menjadi favorit warga dalam mengikuti pelatihan di BLK. Seperti pelatihan menjahit, bengkel motor, tata rias salon, kecantikan rambut, kecantikan kulit, rias pengantin, serta tata boga.

Sajad mencontohkan, materi untuk tata boga bukan hanya mengajarkan cara membuat kue saja. Melainkan juga mengajarkan cara membuat masakan lain seperti bakso, serta kuliner lainnya.

Mengenai instruktur yang terdapat pada BLK, katanya adalah sebagian besar sudah ada. Namun beberapa di antaranya kerja sama dengan bimbingan belajar atau kursus yang terdapat di Kudus.
”Untuk instruktur sebagian besar sudah ada. Namun yang belum terdapat adalah jurusan tata boga dan salon kecantikan. Soalnya sudah mendapatkannya,” ungkapnya. (ads)

Buat Masyarakat Kudus Paham Manfaat Cukai, Bagian Humas Gencar Sosialisasi

 

Sosialisasi Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi  Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Belum seluruh masyarakat Kudus memahami bagaimana manfaat dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus.

Bukan saja masalah soal manfaat cukai, ketentuan-ketentuan di bidang cukai juga belum banyak dipahami. Karena itu, Bagian Humas Setda Kudus gencar melakukan sosilisasi.

Sosialisasi yang digencarkan itu, memang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihaknya itu, dilakukan dengan berbagai cara. ”Sehingga, masyarakat Kudus bisa memahami apa itu cukai, dana cukai, dan lain sebagainya. Agar pemahaman itu bisa merata diterima masyarakat Kudus,” jelasnya.

Putut Winarno mengatakan, sejumlah program sosialisasi tentang ketentuan cukai yang sudah dijalankan, antara lain dialog interaktif di radio, pembuatan dan penayangan spot iklan di radio, dan penerbitan majalah khusus di bidang cukai.

”Selain itu, Bagian Humas Setda Kudus juga melakukan sosialisasi di media massa cetak, pembuatan booklet ketentuan di bidang cukai, serta sosialisasi di papan-papan berita,” katanya.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan ini, sudah sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT). Yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Selain itu, juga didasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Di perbub tersebut, pada Lampiran III A4 program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pada kegiatan b.1 disebutkan, sosialisasi ketentuan di bidang cukai bisa dilaksanakan di media elektronik, media massa cetak, dan penerbitan majalah cukai,” paparnya.

Sedangkan pada poin b.2 Perbub Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus disebutkan, sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui media visual yang meliputi pembuatan leaflet, banner, billdoard, diorama, gambar, stiker, baliho, moving light box, dan media visual elektronik.

Ditambahkan Putut Winarno, dengan adanya sosialisasi seperti ini, masyarakat akan lebih memahami tentang ketentuan – ketentuan di bidang cukai. ”Ini terbukti ketika kami menggelar dialog interaktif di radio, banyak warga yang menghubungi lewat telepon untuk bertanya tentang cukai. Ini merupakan respon yang cukup bagus terhadap upaya sosialisasi yang kita lakukan,” terangnya. (ads)