Peredaran Rokok Cukai Ilegal Marak, Pj Bupati Rembang Ajak Masyarakat Aktif Mengawasi

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Maraknya peredaran rokok cukai ilegal menjadi sorotan tersendiri bagi penjabat (Pj) Bupati Rembang, Suko Mardiono. Dalam Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015), Suko mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan.

Menurutnya, keberadaan rokok cukai ilegal sangat merugikan negara dan merugikan kesehatan masyarakat karena biasanya tidak mencantumkan komposisi produknya.”Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam pengawasan, tidak hanya bergantung kepada Satpol PP seperti yang selama ini terjadi,” tegasnya.

Selain mengajak masyarakat turut mengawasi peredaran rokok cukai ilegal, menekankan terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar tepat sasaran.Masing-masing SKPD pengelola DBHCHT diminta untuk bisa mereview kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan DBHCHT, apakah dari segi administrasi sudah benar atau belum.

”Penggunaan DBHCHT harus terus dievaluasi, agar semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Sehingga keberadaannya bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (AHMAD WAKID/TITIS W)

Pj Bupati Rembang Berharap DBHCHT Tepat Sasaran

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Pejabat (Pj) Bupati Rembang, Suko Mardiono berharap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai yang dilaksanakan di aula lantai IV Kantor Setda Rembang, Senin (30/11/2015).

Untuk hal itu, Pj Bupati meminta para petani tembakau juga diminta untuk memberikan masukan terkait kegiatan cukai yang dilaksanakan oleh Pemkab. Selain itu, masing-masing SKPD pengelola DBHCHT untuk bisa mereview kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan DBHCHT, apakah dari segi administrasi sudah benar atau belum. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami pemanfaatan dana ini.

”Penggunaan DBHCHT harus terus dievaluasi, agar semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Sehingga keberadaannya bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Rembang, Sukandar menyebutkan tujuan kegiatan tersebut  untuk memberikan pemahaman kepada SKPD terkait dan masyarakat tentang pengelolaan DBHCHT agar lebih bermanfaat, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Forum ini juga menjadi media sharing dan evaluasi pengelolaan dana DBHCHT di kabupaten Rembang.

”Penggunaan DBHCHT tahun 2015, sebesar Rp 9,7 miliar sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE151/MK.07/2010 digunakan untuk lima program. Diantaranya peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan rokok tanpa cukai atau ilegal,” jelasnya.

Dalam sosialisasi tersebut diikuti oleh SKPD pengelola DBHCHT, Camat, Kasi pemberdayaan masyarakat dan Desa se Kabupaten Rembang, koordinator petugas penyuluh pertanian kecamatan, manajemen Pabrik Rokok, perwakilan kelompok petani tembakau dan pedagang rokok. (AHMAD WAKID/TITIS W)