Semua Pihak Harus Cegah Upaya Pelanggaran Cukai Ilegal

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Kabupaten Kudus adalah salah satu daerah penghasil rokok terbesar di Indonesia. Itu sebabnya, daerah ini menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat.

Namun, pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan cukai itu, selalu saja muncul. Pelanggaran terhadap ketentuan atau regulasi mengenai cukai, masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat.

Karena itu, sosialisasi regulasi soal cukai adalah satu hal yang penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai ini.

Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, pihaknya sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat.

”Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” katanya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

”Inilah yang kemudian kita sering sosialisasikan. Sehingga pengusaha memahami bagaimana ketentuan untuk usaha yang berhubungan dengan cukai ini. Jika pengusahanya paham, maka adanya peredaran cukai ilegal, akan semakin bisa diminimalisasi,” tuturnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Ini Alasan Kenapa Dana Cukai Begitu Diperlukan

Ilustrasi Animasi

Ilustrasi Animasi

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, bukan semata-mata sebuah dana cuma-cuma dari pemerintah pusat. Namun, ada alasan kenapa dana cukai begitu diperlukan.

Salah satu alasannya adalah bagaimana dana cukai ini, bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kudus. ”Juga bagaimana dana cukai digunakan untuk mengurangi pengangguran di wilayah ini, sehingga masyarakat akan bisa semakin sejahtera,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut ”Win” Winarno.

Menurut Win, tujuan utama penerimaan dana cukai di Kudus ini, selain memang Kudus adalah daerah penghasil cukai terbesar di Indonesia, juga karena untuk bisa menguatkan perekonomian masyarakat.

”Dalam ketentuan penggunaan cukai kan, memang sudah dijelaskan bagaimana penggunaannya itu lebih ditekankan kepada penguatan ekonomi masyarakat. Itu juga yang kita laksanakan saat ini,” jelasnya.

Win mengatakan, tidak sedikit kemudian masyarakat yang sudah berhasil memiliki usaha atau ketrampilan sendiri. Semuanya berkat pelatihan dan pengembangan kemampuan, di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerima dana cukai.

Masing-masing SKPD, menurut Win, memiliki tanggung jawab untuk bisa menggelar berbagai program, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

”Ada banyak program dari masing-masing SKPD penerima dana cukai. Misalnya saja di Bagian Humas ini, kami kebagian peran untuk terus melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dana cukai. Termasuk manfaatnya bagi masyarakat Kudus ini,” terangnya.

Semua kegiatan yang dilakukan itu, adalah bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Belum lagi banyak kegiatan lainnya, dari mulai pembenahan infrastruktur hingga pelatihan, yang sudah dijalankan selama ini. Sehingga kita semua yakin bahwa dana cukai akan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kudus ke depannya,” imbuhnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Ini Sebabnya, Sosialisasi Manfaat Dana Cukai Harus Terus Digencarkan

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Ada alasan kenapa sosialiasasi manfaat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, harus terus digencarkan.

Salah satunya karena masih ada sebagian warga di Kudus ini, yang ternyata belum mengetahui manfaat dana tersebut secara pasti. Mereka ada juga yang kurang memahami bagaimana pentingnya penerimaan dana cukai bagi Kabupaten Kudus.

”Saya kok, kurang tahu ya, apa itu cukai. Mungkin yang berkaitan dengan rokok. Kalau dana cukai juga kurang tahu,” kata Indah, salah satu warga Kecamatan Kota, saat ditanya apa itu cukai.

Menurut Indah, sepanjang pengetahuannya, dana cukai adalah dana yang diberikan kepada warga miskin yang ada di Kabupaten Kudus. Supaya mereka bisa meningkat kesejahteraannya.

”Katanya yang diberikan lewat BLK (Balai Latihan Kerja, red) itu, kan. Kalau di sana katanya ada pelatihan-pelatihan. Supaya warga bisa mendapatkan berbagai macam ketrampilan,” tuturnya.

Kekurangpahaman Indah akan cukai atau dana cukai itu sendiri, menjadi salah satu faktor kenapa sosialisasi harus digencarkan. Apalagi, manfaat dana cukai itu memang sangat bagus.

”Ini menjadi salah satu tugas dari kami, untuk bisa memberikan pengertian kepada masyarakat luas, bagaimana pentingnya dana cukai itu untuk kesejahteraan mereka,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut ”Win” Winarno.

Sosialisasi ini juga dilakukan, sebagai bagian dari melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Sejauh ini, sudah banyak warga yang ikut serta dalam berbagai program yang dibuat berdasarkan alokasi anggaran dana cukai ini. Misalnya saja di BLK tadi. Di sana, aneka macam ketrampilan juga diberikan, sehingga diharapkan warga bisa memiliki ketrampilan tersendiri, dan bisa semakin sejahtera,” kata Win.

Itu sebabnya, Win menambahkan bahwa sudah seharusnya warga Kudus bisa memahami dan menerima manfaat dari dana cukai. Karena memang banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari dana cukai ini.

Editor: Merie

Jika Sudah Banyak Kesempatan Kerja di Kudus, Kenapa Harus Merantau

iklan-cukai-kudus-munyus-merantau-tyg-8-nov-2016

Peran seorang suami memang masih sangat vital. Namun, istri juga memiliki peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Keinginan untuk memperbaiki nasib, adalah satu hal yang wajar dilakukan seseorang. Bahkan, rela untuk merantau ke luar kota agar nasib menjadi lebih baik.

Termasuk dalam satu keluarga. Peran seorang suami memang masih sangat vital, untuk membangun sebuah keluarga yang sejahtera. ”Namun, istri juga memiliki peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga juga. Jadi memang harus saling mendukung,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut ”Win” Winarno.

Keinginan kuat untuk memperbaiki nasib itu, biasanya akan memaksa seseorang untuk pergi ke luar kota atau merantau, guna mendapatkan pekerjaan yang baik. Sehingga ketika suaminya merantau, istrilah yang harus berurusan dengan kondisi dan situasi di rumah.

Namun, ada hal yang harus diingat warga Kabupaten Kudus. Bahwa kesempatan untuk memperbaiki nasib, juga ada di kota ini. Tidak perlu jauh-jauh sampai harus ke luar kota.

”Melalui aneka kegiatan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus, warga bisa mendapatkan berbagai macam ketrampilan. Nah, dari ketrampilan itu, bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan,” tutur Win.

Dikatakan Win, kegiatan di BLK antara lain pelatihan tata busana, mesin, tata boga, dan beragam pelatihan lain. Ada kurang lebih 20 jenis pelatihan yang bisa diikuti warga. ”Dan semua dilaksanakan dengan gratis. Silakan warga Kudus yang memiliki potensi di berbagai bidang itu, untuk mengasah ketrampilannya di BLK,” jelasnya.

BLK sendiri hadir sebagai bagian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Termasuk juga Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Kesempatan untuk bekerja akan menjadi sangat luas, apabila kita memiliki kemampuan atau skill tersendiri. Tentu saja pelatihan di BLK itu, diselaraskan dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Sehingga akan sangat berguna nantinya, bagi upaya meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Win.

Sosialisasi bagaimana pentingnya BLK tersebut, memang harus terus dilakukan. Supaya warga bisa mendaftarkan diri ke sana, dan mendapatkan pelatihan dengan baik. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Wahai Para Istri, Sampaikan ke Suamimu Tidak Usah Merantau

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Pasangan suami istri memang harus saling berjuang untuk bisa membangun keluarga yang baik dari sisi apapun. Dukungan satu sama lain, akan membuat sebuah keluarga semakin sejahtera.

Sudah sewajarnya memang seorang suami mencari nafkah bagi istrinya. Hanya saja, bagi para istri di Kabupaten Kudus, ada hal yang perlu disampaikan kepada suaminya, bahwa mencari nafkah tidak perlu harus sampai merantau.

Contoh pasangan suami istri yang ada di video cukai ini. Karena ingin meningkatkan taraf hidupnya, sang suami pergi merantau ke Jakarta dan meninggalkan istrinya di rumah.

Padahal, saat di Jakarta kehidupannya tidak menjadi lebih baik. Bahkan, usaha keras yang dilakukannya, tidak membuahkan hasil yang bisa membuat keluarga muda tersebut meningkat kesejahteraannya.

Karena itu, suami tersebut memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Dan sang istri sudah punya jawaban yang bagus, ketika suaminya hendak mencari kerja di Kudus saja. Terutama menegaskan jika tidak usah merantau kalau kemudian ingin sejahtera. Cukup di Kudus saja.

Apa itu jawabannya, saksikan saja di video sosialisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus ini.

Sosialisasi ini sebagai bagian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Mahasiswa di Kudus Ini Ternyata Fasih Bicara Dana Cukai

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Jangan remehkan mahasiswa di Kabupaten Kudus. Mereka terbilang pintar dan pandai, termasuk dalam urusan kebijakan daerah yang memang harus diketahui banyak pihak.

Contohnya adalah saat menyosialisasikan ketentuan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Coba saja cermati video yang satu ini. Tiga orang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Kudus, begitu fasih berbicara mengenai dana cukai. Mereka paham dana cukai itu digunakan untuk apa saja.

Video tersebut adalah video yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus, sebagai salah satu cara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Nah, sosialisasi melalui video ini juga merupakan salah satu amanat dari penggunaan dana cukai. Sehingga memang sudah sewajarnya kalau kemudian masyarakat perlu tahu tentang penggunaan dana tersebut.

Mahasiswa-mahasiswa inilah yang juga bisa menjadi salah satu pihak yang bisa menyosialisasikan penggunaan dana cukai tersebut. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahaminya dengan baik. Termasuk memperoleh manfaat dari dana ini.

Sebagaimana kata para mahasiswa itu, dana cukai digunakan untuk membangun daerah dan membuat warga semakin sejahtera. Selamat menonton. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Semangat Mariatun Ini Dapat Menjadi Teladan untuk Dirimu Bisa Sukses

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Namanya Mariatun, (27), warga Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Apa yang dilakukannya demi membuat hidupnya lebih baik, patut diacungi jempol dan ditiru.

Ibu satu anak tersebut, mengatakan jika perjalanan hidupnya memang tidak mudah. Keinginannya untuk meraih pendidikan tinggi layaknya teman-temannya yang lain, terhalang kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan.

Namun, Mariatun tidak menyerah. Setelah menikah, dia berpikir untuk ikut membantu keluarganya, meningkatkan taraf kesejahteraan. Caranya, dia mendaftar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus, dan mendapat beragam pelatihan.

Itulah yang membuatnya bersyukur sekarang ini, karena sudah memiliki usaha sendiri. Bahkan, sangat terbantu dengan segala bentuk pelatihan dan fasilitas yang didapatnya dari BLK Kudus.

Cerita selengkapnya Mariatun ini, bisa disaksikan di video yang satu ini. Sebuah video yang mengungkap bagaimana bermanfaatnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang didapatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dari Pemerintah Pusat.

Video ini adalah video Bagian Humas Setda Kudus, yang dibuat sebagai salah satu cara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Jadi, inilah kisah Mariatun yang begitu tangguh menjalani hidup, dan terbantu dengan dana cukai. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Ini Manfaat Besar Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai yang Diperoleh Kudus

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Namun, tahukah Anda manfaat besar dari penggunaan dana tersebut.

Video yang satu ini, bisa menjelaskan bagaimana dana cukai digunakan Pemkab Kudus. Baik dari sisi aturannya, maupun dari penggunaannya. Dan penggunaan itu, sudah dilaksanakan Pemkab Kudus sebagaimana semestinya.

Dalam video yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus itu, dijelaskan secara rinci apa saja kegunaan dana cukai. Misalnya saja yang terutama adalah bagaimana dana cukai digunakan untuk pengentasan kemiskian.

Dikemas dengan cara yang menarik, yakni dengan teknik animasi, video ini mampu menjelaskan dengan gamblang bagaimana dana cukai digunakan. Salah satunya yang utama adalah digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga, video ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui manfaat besar dari dana cukai.

Video ini adalah bagian dari upaya sosialisasi penggunaan dana cukai, yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus. Tepatnya melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Jadi, kalau penasaran dengan manfaat dana cukai, silakan tonton video animasi yang sangat enak untuk dilihat. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Fahturozi Minta Anak Muda Kudus Bisa Tonton Videonya

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Namanya Fahturozi, salah seorang warga Kabupaten Kudus. Anak-anak muda yang ada di wilayah ini, harusnya bisa mencontoh apa yang dilakukan Fahturozi.

Pasalnya, Fahturozi adalah salah satu contoh anak muda yang berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang wirausahawan muda. Semuanya, berkat kerja kerasnya untuk berusaha, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Mau tahu bagaimana Fahturozi memulai usahanya sehingga bisa menekuni pekerjaan yang sesuai keingiannya? Ada baiknya, Anda saksikan video yang memperlihatkan bagaimana Fahturozi bisa mendapatkan aneka pelatihan, berkat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Video cukai ini dibuat Bagian Humas Setda Kudus, sebagai salah satu cara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Ada banyak hal yang dipelajari Fahturozi saat mengikuti kegiatan di BLK. Karena dana cukai memang dipergunakan untuk siapa saja anak muda di Kudus, yang menginginkan bisa berwiraswasta dengan usahanya sendiri.

Penasaran dengan apa yang dialami dan diikuti Fahturozi, ada baiknya untuk menyimak video ini. Pastinya, akan sangat menginspirasi. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Naik Angkot di Kudus, Ternyata Banyak Sekali Ceritanya, Lho

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Naik angkutan umum yang berbeda itu, rasanya hanya bisa didapatkan di Kabupaten Kudus. Bukan saja akan bisa mengantarmu ke tujuan, namun ada banyak ceritanya juga, lho.

Tidak percaya? Tonton saja video angkot cukai yang dibuat oleh Bagian Humas Setda Kudus ini. Di angkutan itu, ada banyak perempuan-perempuan cantik, yang bercerita soal manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus.

Pastinya kamu akan senang melihat video ini. Video sosialisasi yang dibuat itu, memang berbeda. Sebagai bentuk sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus, Bagian Humas mengemasnya dengan cara yang asyik.

Saat naik angkutan ini, ada banyak cerita bagaimana dana cukai itu digunakan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk membuat masyarakat mendapatkan berbagai pelatihan, infrastruktur yang bagus, sampai urusan kesehatan juga diperhatikan.

Pokoknya, jika ingin menikmati angkutan yang beda, tonton saja video ini. Selain bisa sampai tujuan dengan selamat, juga banyak ilmu pengetahuan yang didapat. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Batman Ternyata Paham Akan Manfaat Dana Cukai, Lho

Batman menjelaskan Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Batman menjelaskan Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Superhero seperti Batman, ternyata memahami benar bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, memiliki manfaat yang sangat besar demi kesejahteraan warga.

Tidak percaya? Lihat saja video cukai yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus ini. Di video ini ada cerita bagaimana Batman menangkap pelaku pencurian pita cukai ilegal. Dengan kostumnya yang sangat khas itu, apa yang dilakukan Batman dalam video tersebut, memang lucu dan menyenangkan.

Film ini sendiri adalah sebagian dari beberapa film yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus, sebagai bentuk sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Nah, Batman dalam film ini tugasnya adalah menangkap mereka yang menyalahgunakan pita cukai ilegal. Pasalnya, penyalahgunaan pita cukai ilegal, akan merugikan banyak pihak. Bukan saja pemerintah, tetapi juga warga masyarakat yang merupakan sasaran dari diterima dana cukai di Kudus ini.

Coba saja lihat aksi Batman di video ini. Selain bisa tertawa melihat bagaimana aksinya memberantas pelaku peredaran pita cukai ilegal, Batman juga mengajarkan bahwa dana cukai sangat penting, karena bisa menyejahterakan masyarakat Kudus. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Warga Kirig, Jangan Lupa Saksikan Film Cukai yang Akan Buat Sejahtera

 Bagian Humas Setda Kudus memutar film sosialisasi mengenai aturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus selama ini. (MuriaNewsCom)

Bagian Humas Setda Kudus memutar film sosialisasi mengenai aturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus selama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Kegiatan pemutaran film mengenai sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, terus berlanjut.

Rencananya, kegiatan itu akan kembali digelar di Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kudus, pada Sabtu (30/7/2016) malam, mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai.

Ini adalah kesempatan bagi warga Kirig, untuk bisa melihat secara langsung, sosialisasi mengenai penggunaan dana cukai, yang digunakan demi kesejahteraan masyarakat Kudus. Dari film itu, warga bisa menyaksikan pesan bahwa mereka bisa ikut memanfaatkan dana cukai, melalui berbagai kegiatan yang diprogramkan Pemkab Kudus.

”Warga Kudus supaya paham bahwa dana cukai yang diterima pemkab, memang digunakan untuk kesejahteraan mereka. Melalui program-program yang sudah dibentuk dan dilaksanakan. Nah, tugas kita menyosialisasikan program itu, supaya masyarakat yang belum mengetahuinya, bisa tahu dan paham soal ini,” tutur Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Tujuan dari berbagai program kerja dari dana cukai ini, menurut Winarno, memang diperuntukkan bagi warga itu sendiri. Misalnya kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus, yang terdiri dari berbagai macam jenis pelatihan.

”Ikut saja pelatihan di sana. Dari sana jenis ketrampilan yang bisa dikuasai akan bertambah, karena sudah diajarkan semua. Jenisnya juga menyesuaikan apa kebutuhan dari warga sendiri. Sehingga nanti jika membuka usaha sendiri, akan bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Bagian Humas Setda Kudus sendiri menjalin kerja sama yang baik dengan perangkat desa yang menjadi lokasi pemutaran film. Perangkat desa menyambut hangat kegiatan ini, karena memang sangat bermanfaat bagi warga mereka.

”Tentu saja ini adalah bentuk kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dengan para perangkat desa. Karena keinginan pemkab untuk menyosialisasikan program-programnya, mendapat sambutan baik di tingkat desa,” kata Kepala Bagian Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Winarno mengatakan, keinginan pihaknya agar setiap warga di Kabupaten Kudus mengetahui dan memahami bagaimana Kudus menerima dana cukai, digunakan untuk apa saja, dan terutama apa manfaatnya bagi masyarakat Kudus itu sendiri, bisa diakomodir masing-masing perangkat dengan baik. ”Sehingga semua yang ingin kita sampaikan, tersampaikan dengan baik,” terangnya.

Setelah Desa Kirig, kegiatan pemutaran fil ini akan digelar juga di Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Kutuk (Undaan) pada 4 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 10 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) pada 13 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Tak Perlu Kemana-mana, di Kudus Sudah Bisa Sejahtera

Suasana pemutaran film mengenai aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, pada Rabu (27/7/2016). (MuriaNewsCom)

Suasana pemutaran film mengenai aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, pada Rabu (27/7/2016). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Tujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus saat ini adalah bagaimana membuat warganya semakin sejahtera. Sehingga semua program dan kebijakan yang dibuat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Itulah yang ingin disampaikan Pemkab Kudus dengan menggelar sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilakukan dengan pemutaran film, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kudus, pada Rabu (27/7/2016) malam.

Film iklan cukai yang diputar di sana, memang memperlihatkan bagaimana dana cukai yang diterima Kudus, digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui pelatihan yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Dalam film digambarkan bagaimana seorang suami yang asal Kudus, harus bersusah payah merantau ke luar kota. Namun karena tidak juga berhasil, maka dia kembali ke Kudus. Oleh sang istri, disarankan untuk mengikuti pelatihan di BLK Kudus saja, demi menambah kesejahteraan.

”Karena memang di BLK disediakan berbagai macam jenis ketrampilan yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Dari sana, warga diharapkan bisa mengembangkannya menjadi salah satu skill untuk meningkatkan kesejahteraan,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Bagian Humas Setda Kudus memang menjadi salah satu pilar untuk melakukan sosialisasi mengenai pemakaian dana cukai ini. Sehingga warga Kudus bisa mengetahui jika dana cukai digunakan untuk kesejahteraan mereka.

Kegiatan yang digelar ini, berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Kami memiliki sejumlah film mengenai aturan cukai, yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada beberapa judul dengan tema-tema menarik di dalamnya. Namun intinya adalah soal sosialisasi mengenai aturan cukai itu sendiri,” kata Winarno.

Selain untuk melatih ketrampilan warga, Winarno juga mengatakan jika dana cukai digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Kudus. Misalnya saja jalan dan jembatan.

”Yang tentunya akan membuat aktivitas atau kegiatan warga menjadi lancar. Jika infrastruktur sudah mendukung, maka aktivitas perekonomian juga akan meningkat. Dan akan mengangkat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan Winarno, melalui film itu disampaikan pula pesan bahwa jika ingin sejahtera, tidak usah pergi ke mana-mana. Cukup mengangkat potensi yang ada di Kudus, melalui serangkaian kegiatan yang diprogramkan pemkab. ”Dan yang terpenting adalah bagaimana memahamkan kepada warga, bahwa dana cukai itu digunakan untuk kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Setelah Desa Besito, kegiatan serupa juga akan digelar Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 5 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) 7 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Separuh Jumlah Dana DBHCHT, Digunakan untuk Program Pembangunan Daerah

Kondisi kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus yang sudah berubah banyak, sejak direnovasi belum lama ini. Dengan dana cukai, pembangunan yang dilaksanakan di Kudus menjadi semakin maksimal, demi kesejahteraan masyarakat. (ISTIMEWA)

Kondisi kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus yang sudah berubah banyak, sejak direnovasi belum lama ini. Dengan dana cukai, pembangunan yang dilaksanakan di Kudus menjadi semakin maksimal, demi kesejahteraan masyarakat. (ISTIMEWA)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.

Ada makna yang harus dipahami dalam PMK ini. Pertama, yang dimaksud dengan lingkungan industri hasil tembakau, yaitu seluruh wilayah administrasi daerah yang memiliki industri hasil tembakau.

Kedua, Penghasil bahan baku industri hasil tembakau yakni, Seluruh wilayah administratif yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan untuk seluruh wilayah administratif daerah penghasil industri hasil tembakau dan wilayah yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau.

Ada perbedaan PMK 28/PMK.07/2016 dengan PMK Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau sebagaimana yang telah diubah dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2009.

Pada Bab II pengunaan DBHCHT bahwa, pengunaan DBHCHT diatur di antaranya paling sedikit lima puluh persen untuk mendanai lima program/kegiatan. Antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Sedangkan paling banyak lima puluh persennya untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Sehingga paling banyak setengah dari jumlah DBHCHT yang diterima oleh daerah penerima, penggunaan digunakan  untuk program/kegiatan selain lima program/kegiatan yang menjadi ketentuan dalam 28/PMK.07/2016.

Penggunaan DBHCHT yang digunakan mendanai program/ kegiatan yang disesuaikan kebutuhan dan prioritas daerah ini, harus disinkronisasikan dengan program atau kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil lainnya dan belanja murni APBD. DBHCHT yang digunakan untuk mendanai program kegiatan tersebut, harus mendapat ketetapan APBD melalui proses penganggaran antara eksekutif dan legeslatif. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Ratusan Peternak di Lingkungan IHT Kudus Terima Bantuan Bibit Ternak

Bupati Kudus H Musthofa ketika memberikan sambutan di depan para kelompok peternak Kudus. (Foto: Bagian Humas Setda Kudus)

Bupati Kudus H Musthofa ketika memberikan sambutan di depan para kelompok peternak Kudus. (Foto: Bagian Humas Setda Kudus)

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Kudus digunakan untuk sektor-sektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu diantarnya dialokasikan dengan peluncuran program bantuan bibit ternak kepada kelompok-kelompok peternak yang berada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Pada 2012, Pemkab Kudus menyalurkan 480 ekor kambing betina dan 48 ekor kambing jantan. Bantuan ini diberikan kepada 48 kelompok peternak kambing di Kudus dengan masing-masing mendapat sepuluh ekor kambing betina dan satu kambing jantan.

Sedangkan pada program bantuan serupa di tahun 2013, jumlah bibit ternak kambing yang disalurkan meningkat menjadi 730 ekor betina dan 146 ekor jantan. Bukan hanya jumlah ternaknya bertambah, jumlah kelompok penerima juga meningkat. Dari 48 kelompok di tahun 2012 menjadi 73 kelompok pada tahun 2013. Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus mengatakan jika kegiatan ini bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Program bantuan hibah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 Ayat 1 huruf a dan huruf f. Huruf a : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Adapun pada huruf f disebutkan penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan.

Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus tahun 2010, Lampiran IV.A.3 Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b. 4) h) Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan bibit ternak, alat mesin peternakan dan sarana produksi peternakan, pembinaan peternak/pelatihan/penyuluhan di lingkungan IHT.

Kegiatan ini juga sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam rangka mengurangi pengangguran. Pada akhirnya, program ini dapat turut serta mengentaskan kemiskinan di Kudus.

Sebelum mendapat bantuan, kelompok-kelompok tersebut terlebih dahulu menjalani proses seleksi. Sejumlah kriteria harus mereka penuhi, mulai dari aktivitas kelompok, kesiapan kandang, kesiapan teknologi, hingga dukungan dari pemerintah desa. Seleksi ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Tidak hanya peternak kambing, kelompok-kelompok peternak sapi juga mendapat perhatian dari Pemkab Kudus. Bentuk perhatian ini bisa dilihat dari program bantuan induk sapi yang sudah diberikan sejak 2012 lalu.

Pada tahun 2012, Pemkab Kudus telah memberikan bantuan sapi betina sebanyak 70 ekor. Jumlah tersebut diberikan kepada tujuh kelompok peternak dari berbagai wilayah di Kudus. Sehingga, masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebanyak 10 ekor sapi betina.

Sebenarnya kelompok yang mengajukan bantuan sangat banyak. Namun, dinas melakukan seleksi terlebih dahulu kepada kelompok-kelompok tersebut. Karena dinas ingin bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Sehingga, sapi bantuan yang diberikan bisa dipelihara dan dikembangbiakkan dengan baik.

Peternak penerima bantuan tentu diutamakan kelompok yang berasal dan tinggal di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Selain itu, ada juga anggota kelompok yang sebelumnya merupakan buruh di pabrik rokok. Mereka dibimbing menjadi peternak sapi setelah menjadi korban PHK perusahaan rokok yang gulung tikar.

(ads)