HAMI Ingatkan Kades di Pati untuk Hati-hati Gunakan Dana Desa


Pengurus HAMI Pati berfoto bersama seusai mengikuti pelantikan di Hotel 21 Pati, Minggu (30/7/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Kabupaten Pati mengingatkan kepada kepala desa dan pemerintah desa untuk berhati-hati menggunakan dana desa. Sebab, dana desa yang jumlahnya besar dinilai rawan menjadi masalah.

Terutama, bila penggunaan anggaran dana desa tidak sesuai aturan. Karena itu, pemdes disarankan untuk cermat menggunakan dana desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta memiliki kemanfaatan pada masyarakat.

“Pemdes sudah semestinya menggunakan anggaran desa sesuai juklak dan juknis. Jangan sampai ada niat buruk seperti korupsi atau mengambil keuntungan pribadi dari dana desa. Pengawasannya saat ini melibatkan semua unsur,” kata Ketua DPC HAMI Pati Bowo Setiadi, usai pelantikan pengurus HAMI di Hotel 21 Pati, Minggu (30/7/2017).

Menurutnya, kehati-hatian pemdes dalam menggunakan dana desa harus dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pembuatan. Pasalnya, kesalahan fatal dalam pelaporan, apalagi ada indikasi korupsi, bisa membawa oknum pemdes ke penjara.

Tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi Bowo ingin mengingatkan agar pemdes bisa menghindari pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan atau unsur ketidaksengajaan. “Jangan sampai niatnya baik, tidak korupsi, tapi malah berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan,” imbuhnya.

Pihaknya juga siap memberikan advokasi kepada pemdes bila diperlukan. Bahkan, advokasi yang diberikan HAMI rencananya dilakukan secara gratis, termasuk konsultasi hukum.

Pengurus HAMI sendiri dibentuk untuk menyatukan pada advokat yang ada di Pati. Mereka berharap, HAMI bisa menjadi wadah bagi advokat muda di Pati yang juga konsen pada agenda advokasi dan konsultasi hukum gratis.Editor : Akrom Hazami

5 Desa di Kudus Belum Cairkan Dana Desa 

Warga melintas di Desa Kedungdowo, Kaliwungu, Kabupaten Kudus, beberapa waktu lalu. Desa ini menjadi salah satu yang belum mencairkan dana desa. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKD) Kudus,Eko Djumartono mengatakan, ada lima desa yang belum mencairkan dana desa.

“Dari 123 desa, hanya lima desa yang belum sama sekali mencairkan dana desa. Kelimanya adalah Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Desa Langgardalem dan Kauman di Kecamatan Kota, Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati dan Desa Panjang Kecamatan Bae,” kata Eko kepada MuriaNewsCom di Kudus, Kamis (20/7/2017).

Jumlah dana desa bervariasi, dengan kisaran Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.  Pihaknya tak tahu alasan kelima desa belum mencairkan dana desa. Karena, dia hanya bertugas untuk mencairkan saja, dengan persyaratan yang sudah terpenuhi tentunya.

Menurut dia,  pencairan dana desa dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap awal dicairkan 60 persen, sedangkan sisanya diberikan pada tahap kedua. Tahap dua dijadwalkan pada semester berikutnya. Seperti Desa Kedungdowo mendapatkan dana desa Rp 923,9 juta. Sekitar 60 persen dari dana desa tersebut dicairkan pada tahap awal.

Sementara, Camat Kaliwungu M Fitriyanto mengatakan, di Kaliwungu hanya satu desa yang belum mencairkan dana desa,  yaitu Kedungdowo. Alasannya, saat ini jabatan kades di Kedungdowo masih belum ada. Dampaknya, dana desa belum bisa dicairkan.

“Ini sedang proses penggantian kades. Tanpa tanda tangan kades, maka dana desa belum bisa dicairkan. Makanya sampai kini dana desa belum cair,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Besarnya Dana Desa di Grobogan 2017 Capai Rp 229 Miliar

Ratusan Kades di Grobogan mengikuti sosialisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2017 di aula kantor Dispermades yang dibuka Bupati Sri Sumarni. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 229 miliar lebih untuk tahun anggaran 2017 ini. Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan.

“Dibandingkan tahun 2016, besarnya dana desa yang kita dapat tahun ini naik 27 persen. Tahun lalu, dana desa nilainya sekitar Rp 179 miliar,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan Sanyoto.

Dijelaskan, dana desa nanti akan disalurkan ke 273 desa. Adapun nilai yang diterima tiap desa berbeda-beda.

Dari perhitungan yang dilakukan, besarnya dana desa paling sedikit nilainya sekitar Rp 761 juta. Sedangkan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,02 miliar. Jika di rata-rata,dana desa yang diterima tiap desa berkisar Rp 800 juta.

“Yang dapat penyaluran dana desa di atas satu miliar hanya tiga desa saja. Nantinya, dana itu akan langsung dimasukkan ke rekening desa masing-masing,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu.

Menurut Sanyoto, besarnya dana desa untuk masing-masing desa ditentukan dari banyak faktor. Yakni, didasarkan dengan klasifikasi tiap-tiap desa yang dilihat dari beberapa unsur. Antara lain, luas wilayah, kesulitan geografi, angka kemiskinan dan jumlah penduduk.

“Kondisi tiap-tiap desa itu tidak sama. Oleh sebab itu, nominal dana desa yang didapat juga beda-beda. Hal ini sudah tertuang dalam aturan mengenai penyaluran dana desa,” jelasnya.

Mantan Camat Gubug itu menyatakan, untuk penggunaan dana desa masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Khususnya, jalan desa dan jembatan. Sebab, di sebagian besar desa, infrastuktur utama ini kondisinya masih belum memadai.

Meski demikian, pihak desa juga diminta memperhatikan hal lainnya dalam penggunaan dana desatersebut. Seperti bidang kesehatan dan pendidikan dasar serta peningkatan ekonomi masyarakat.

“Pada prinsipnya, dana desa ini bisa dipakai untuk membiayai banyak kegiatan. Saya menekankan pada para kepala desa agar menjalin koordinasi dengan komponen masyarakat dalam penggunaan dana desa supaya tepat sasaran. Kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan masyarakat maka hal itu harus diprioritaskan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Bupati Grobogan : Dana Desa Jangan Melulu Dipakai Pembangunan Fisik 

Ratusan Kades di Grobogan mengikuti sosialisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2017 di aula kantor Dispermades yang dibuka Bupati Sri Sumarni. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar para kepala desa tidak mengalokasikan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi, juga menyalurkan untuk kegiatan lain, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sri, dari evaluasi penggunaan dana desa tahun 2016 dalam skala kabupaten, penggunaan dana desa mayoritas masih digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik. Seperti pembangunan jalan, jembatan, talud, gedung TK, dan Paud.

“Alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ini persentasenya di atas 90 persen. Untuk tahun 2017 ini, sebagian dana desa perlu digunakan juga untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan masyarakat,” tegas Sri saat membuka sosialisasi penggunaan dana desa 2017 di aula kantor Dispermades, Sabtu (18/3/2017).

Sri menegaskan, dalam rakornas prioritas dana desa 2017 beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memberikan arahan supaya memprioritaskan empatkegiatan. Yaitu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama), pembangunan embung untuk peningkatan produksi pertanian, pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.

“Program pembangunan dengan dana desa memang masih jadi prioritas utama. Namun, bidang lainnya yang berkaitan dengan peberdayaan juga perlu mendapat perhatian lebih,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

273 Desa di Grobogan dapat Kucuran Dana Desa Rp 229 Miliar

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan Sanyoto. (MuriaNewsCom/Dani Agus)


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan Sanyoto. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 229 miliar lebih untuk tahun anggaran 2017 ini. Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan.

“Dibandingkan tahun 2016, besarnya dana desa yang kita dapat tahun ini naik 27 persen. Tahun lalu, dana desa nilainya sekitar Rp 179 miliar,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Grobogan Sanyoto, Kamis (5/1/2017).

Dijelaskan, dana desa nanti akan disalurkan ke 273 desa. Adapun nilai yang diterima tiap desa berbeda-beda.

Dari perhitungan yang dilakukan, besarnya dana desa paling sedikit nilainya sekitar Rp 761 juta. Sedangkan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,02 miliar. Jika dirata-rata, dana desa yang diterima tiap desa berkisar Rp 800 juta.

“Yang dapat penyaluran dana desa di atas Rp 1 miliar hanya tiga desa saja. Nantinya, dana itu akan langsung dimasukkan ke rekening desa masing-masing,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu.

Menurut Sanyoto, besarnya dana desa untuk masing-masing desa ditentukan dari banyak faktor. Yakni, didasarkan dengan klasifikasi tiap-tiap desa yang dilihat dari beberapa unsur. Antara lain, luas wilayah, kesulitan geografi, angka kemiskinan dan jumlah penduduk.

“Kondisi tiap-tiap desa itu tidak sama. Oleh sebab itu, nominal dana desa yang didapat juga beda-beda. Hal ini sudah tertuang dalam aturan mengenai penyaluran dana desa,” jelasnya.

Mantan Camat Gubug itu menyatakan, untuk penggunaan dana desa masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Khususnya, jalan desa dan jembatan. Sebab, di sebagian besar desa, infrastuktur utama ini kondisinya masih belum memadai.

Meski demikian, pihak desa juga diminta memperhatikan hal lainnya dalam penggunaan dana desa tersebut. Seperti bidang kesehatan dan pendidikan dasar serta peningkatan ekonomi masyarakat.

“Pada prinsipnya, dana desa ini bisa dipakai untuk membiayai banyak kegiatan. Saya menekankan pada para kepala desa agar menjalin koordinasi dengan komponen masyarakat dalam penggunaan dana desa supaya tepat sasaran. Kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan masyarakat maka hal itu harus diprioritaskan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

2 Desa di Kudus Selewengkan Dana Desa, Kejari : Perangkat dan Kades Lain Harus Hati-hati

Kajari Kudus Hasran Harahap SS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap SS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus menerima laporan sejauh ini ada dua desa di Kudus yang melakukan penyelewengan dana desa. Yaitu Desa Kajar Dawe, dan Pedurenan Gebog. Karenanya, Kejari Kudus mengingatkan kades dan perangkat desa lainnya, agar hati-hati dalam menggunakan dana desa. Karena sangat berpotensi terjadi penyelewengan.

“Perangkat desa hendaknya berhati-hati dalam menggunakan dana desa,” kata Kepala Kejari Kudus, Hasran Harahap SS, di Kudus, Rabu (16/11/2016).

Menurutnya, dana desa yang diterima bervariatif. Namun kondisi tersebut bisa membahayakan jika pihak desa tidak hati-hati dalam menggunakan. “Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi hal yang merugikan. Seperti halnya komunikasi dengan pihak Badan Permusawaratan Desa (BPD) yang terdapat di tiap-tiap desa,” ujarnya.

Dengan mengajak BPD untuk rembuk, maka keterbukaan bisa dimulai. Pihak legislatif desa juga mampu membantu menentukan kebijakan yang akan dilakukan desa, demi pembangunan dan kemajuan desa. Lain halnya jika hanya dilakukan dengan sejumlah perangkat desa saja, maka berpotensi terjadi tindakan kecurangan. “Apalagi dana desa akan bertambah tahun depan. Jadi lebih waspada. Tak hanya itu, model pencairan dana yang tahu juga kades, dan bendahara desa saja,” ungkapnya.

Selain BPD, dalam susunan desa juga ada sekretaris atau carik. Carik dapat diminta untuk membantu pengelolaan dana desa. Carik yang masih berstatus PNS, bisa membantu menjalankan dana desa untuk kepentingan masyarakat di desa yang terkait. “Kalangan PNS bisa lebih paham birokrasi dan juga aturan. Itu juga jadi cara untuk menggunakan dana desa sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Untuk kalangan lain yang juga dapat diajak adalah kalangan masyarakat. Khususnya perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat. Tokoh tersebut sangat berpengaruh dengan lingkungan. Dengan mengajak rembukan, juga dapat memberikan masukan kepada pihak desa dalam kebijakan program desa.

Pihak kejaksanan juga bersiap menindak jika memang ada yang melanggar aturan. Sebab bagaimanapun juga dana desa dari masyarakat sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada masyarakat pula. “Seperti halnya Desa Pedurenan, Gebog yang sudah dijatuhi hukuman karena pelanggaran yang dilakukan. Selain itu juga Desa Kajar juga yang juga tersangkut kasus dana desa,” imbuhnya

Sebagaimana diketahui, dana desa yang diterima oleh desa jumlahnya bervariasi. Angkanya kisaran ratusan juta hingga miliran rupiah.

Editor : Akrom Hazami