Wow! Bulan Dana PMI Jepara Capai Rp 1,192 Miliar

Penyerahan hasil Bulan dana PMI dari panitia kepada PMI Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Penyerahan hasil Bulan dana PMI dari panitia kepada PMI Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jepara selama tahun 2015 meningkat sekitar 17,5 persen dibanding tahun 2014 lalu. Tahun 2015, jumlahnya mencapai Rp 1.192.504.000, sedangkan di tahun 2014 hanya Rp 1.014.476.600. Dengan jumlah yang besar tersebut, diyakini bulan dana PMI Jepara berada di papan atas di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Sholih, yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI tahun 2015 mengatakan, PMI Kabupaten Jepara dalam usaha menghimpun dana melalui Program Bulan Dana dilaksanakan berdasarkan Undang-undang tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Dasar/Angaran Rumah Tangga PMI, Surat dari PMI Prov. Jateng No.0131/BD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Juklak Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2015.

”Selain itu juga surat izin operasional Bapak Bupati Jepara No. 468/298 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015 tentang pemberian izin pengumpulan sumbangan kepada PMI Kabupaten Jepara, Surat Keputusan Bupati Jepara No.468/325 Tahun 2015 Tanggal 7 September 2015 tentang susunan panitia bulan dana PMI Tahun 2015. Sasarannya para donatur dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun perorangan,” terang Sholih dalam laporannya, Rabu (13/1/2016).

Dia menambahkan, Hasil Bulan Dana PMI Tahun 2015 diserahkan kepada PMI Kabupaten Jepara agar dipergunakan untuk pelayanan Kepalangmerahan kepada masyarakat. Seperti halnya membantu korban bencana, membantu penderita akibat kerentanan lainnya tanpa mempertimbangkan latar belakang yang dibantu.

”Bulan Dana PMI merupakan bentuk partisipasi masyarakat di bidang kemanusiaannya berusaha meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya tanpa melihat latar belakang yang dibantu. Misi utama kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun berbagai instansi dan pihak ini adalah untuk bantuan kemanusiaan,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

DAK untuk 3 SD di Kudus Dipangkas

Ilustrasi Uang

Ilustrasi Uang

 

KUDUS – Sebanyak tiga sekolah dasar (SD) di Kudus yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 terpaksa dipangkas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dipangkasnya DAK untuk tiga SD tersebut, di antaranya sekolah sudah mendapatkan dana dari sumber lain.

“Ada tiga SD yang mendapatkan bantuan DAK, namun terpaksa dipangkas. Pertama adalah SD 1 Margorejo, yang terjadi kesalahan dalam peruntukannya, yakni tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam DPA, yang direhap adalah gedung kelas, namun dalam pelaksanaan yang dilakukan malah pembangunan gedung perpustakaan,” ujar Kepala Disdikpora Kudus melalui Kabid Dikdas Kasmudi.

Karena kesalahan ini, Disdikpora Kudus terpaksa memangkas anggaran pembangunan, lantaran tidak sesuai. Meskipun pembangunan ruang perpustakaan dibutuhkan, namun hal itu tidak sesuai dengan DPA, sehingga tidak diperbolehkan.

SD berikutnya adalah SD 1 Soco. Di sekolah ini, juga ada pemangkasan untuk dana rehab yang rencananya bisa untuk merehab satu kelas. Karena, usulan yang awalnya dua kelas, ternyata dalam pelaksanaannya hanya satu kelas. Mengingat kebutuhan yang diperlukan hanya satu kelas.

Selanjutnya adalah SD 1 Tanjungkarang. Di sana juga pemangkasan anggaran, karena rencana anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan enam kelas, ternyata dengan menggunakan biaya tiga kelas sudah cukup.”Jadi ada penghormatan. Seharusnya anggaran enam kelas, tapi dengan biaya tiga kelas sudah dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Meski ada pemangkasan anggaran, menurutnya, pembangunan untuk tiga sekolah tersebut sudah selesai dilaksanakan seperti rencana semula.

Mengenai jumlah anggaran yang dipangkas, pihaknya belum dapat memberitahu, lantaran masih dalam tahap rekapitulasi atau pendataan akhir. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Pencairan Dana Saksi Berpotensi Dibatalkan

JAKARTA-Pemerintah mengisyaratkan akan membatalkan pencairan dana saksi dari parpol dalam Pemilu 2014. Hal itu bisa dilakukan jika terdapat parpol menolak kebijakan tersebut.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, Perpres tentang dana saksi akan dikeluarkan jika seluruh parpol setuju terhadap kebijakan tersebut. Artinya, jika ada parpol yang menolak anggaran saksi, maka pemerintah bisa saja mempertimbangkan untuk membatalkan alokasi anggaran tersebut.
”Kalau (parpol) tidak setuju tentu tidak mungkin diberikan. Itu tergantung bagaimana Bawaslu-nya. Pemerintah tidak mau masuk dalam wilayah yang tiba-tiba ada perbedaan semacam itu,” kata Gamawan, dikutip Antara.
Padahal saat ini sudah ada dua parpol yang tegas menolak kebijakan dana saksi. Dua parpol itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Keduanya pun menyatakan, lebih baik dana sebesar Rp 700 miliar itu digunakan untuk penanganan bencana.

Lanjutkan membaca