Bupati Grobogan Minta Kades Tidak Takut Gunakan Dana Desa untuk Pembangunan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa catatan saat membuka sosialisasi dan evaluasi penggunaan dana desa di pendapa kabupaten, Kamis (24/8/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta para kepala desa (Kades) agar tidak tidak perlu takut dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan atau kepentingan masyarakat lainnya. Hal itu ditegaskan Sri Sumarni saat membuka sosialisasi dan evaluasi penggunaan dana desa di pendapa kabupaten, Kamis (24/8/2017).

”Jangan takut untuk melaksanakan pembangunan dari dana desa. Jika semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur maka bisa dipastikan tidak akan terjerat masalah hukum. Terlebih, saat ini sudah ada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari aparat penegak hukum yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek pembangunan,” tegasnya.

Acara sosialisasi juga dihadiri Kajari Grobogan Edi Handojo, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Suwasana, Kepala Inspektorat Puji Raharjo, Kepala Dispermades Sanyoto. Hadir pula sejumlah pejabat terkait dan camat.

Dalam kesempatan itu, Sri juga meminta agar para kepala desa tidak mengalokasikan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi, juga menyalurkan untuk kegiatan lain, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sri, dari evaluasi penggunaan dana desa tahun 2016 dalam skala kabupaten, penggunaan dana desa mayoritas masih digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik. Seperti pembangunan jalan, jembatan, talud, gedung TK, dan Paud.

”Alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ini prosentasenya diatas 90 persen. Untuk tahun 2017 ini, sebagian dana desa perlu digunakan juga untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan masyarakat,” cetusnya.

Ditambahkan, dalam rakornas prioritas dana desa 2017 beberapa waktu lalu di Jakarta, pihak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memberikan arahan supaya memprioritaskan empat kegiatan. Yaitu,pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama), pembangunan embung untuk peningkatan produksi pertanian, pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.

“Program pembangunan dengan dana desa memang masih jadi prioritas utama. Namun, bidang lainnya yang berkaitan dengan peberdayaan juga perlu mendapat perhatian lebih,” katanya.

Sementara itu, Kajari Grobogan Edi Handojo menyatakan, pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.

Tugas TP4D ini dinilai cukup berat karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan. Namun, dalam menjalankan tugas, TP4D ini tidak mengintervensi masalah teknis

“Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk penggunaan dana desa,” katanya.

Pengunaan dana desa agar tepat sasaran, lanjut Edi merupakan suatu prioritas pengawasan. Oleh sebab itu, pihaknya akan bertindak tegas jika ada oknum yang berani menghalangi penyaluran dana desa untuk kegiatan pembangunan. Dengan catatan, pihak desa dan tim pelaksanan kegiatan sudah menempuh prosedur yang benar.

Editor: Supriyadi

Pembuatan Embung Pertanian Jadi Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa

Direktur PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Faisal Iskom saat melangsungkan sosialisasi pembangunan desa di pendapa kabupaten Grobogan, Rabu (9/8/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSelain infrastruktur, pembangunan embung pertanian jadi salah satu skala prioritas penggunaan dana desa. Hal itu disampaikan Direktur PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Faisal Iskom saat melangsungkan sosialisasi pembangunan desa di pendapa kabupaten Grobogan, Rabu (9/8/2017).

“Pembangunan embung ini juga harus jadi prioritas. Untuk Kabupaten Grobogan, pembangunan embung sangat diperlukan karena daerah ini sebagian besar bergelut di sektor pertanian,” katanya.

Acara sosialisasi dibuka Bupati Grobogan Sri Sumarni. Sosialisasi dihadiri camat, kasi pemerintahan desa serta kepala desa se-kabupaten Grobogan.

Menurut Faisal, pembangunan embung bisa dilakukan untuk skala kecil. Misalnya, embung berukuran 15 x 15 meter dengan alokasi anggaran kisaran Rp 100 juta. Adanya embung ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya saat musim kemarau tiba.

Jika di desa sudah ada embung yang dibangun Pemkab, maka anggaran bisa dialihkan untuk prasarana pendukung. Misalnya, membuat saluran irigasi dari embung menuju ke areal pertanian.

Selain embung, masih ada skala prioritas lainnya yang perlu dibiayai dari dana desa. Yakni, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diharapkan, semua desa harus punya BUMDes guna menambah pendapatan dan mengembangkan potensi lokal.

“Kalau desa sudah punya BUMDes maka harus dimaksimalkan. BUMDes ini harus dikasih anggaran supaya bisa eksis. Tidak perlu banyak-banyak alokasinya, semampunya dulu,” jelasnya.

Satu hal lagi yang dijadikan prioritas adalah penyediaan sarana olahraga di desa. Sejauh ini, desa yang menganggarkan dana desa untuk pembuatan sarana olahraga masih minim.

Editor: Supriyadi

Dana Desa Tahap II di Grobogan Dijadwalkan Cair Akhir Agustus

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Grobogan – Pencairan Dana Desa tahap II bakal terealisasi dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Grobogan, Sanyoto menegaskan, informasi yang diterima, pencairan akan dilakukan mulai akhir Agustus 2017.

Menurut Sanyoto, pencairan Dana Desa tahun 2017 dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak 60 persen cair pada tahap I dan sisanya 40 persen dalam tahapan berikutnya.

Untuk tahap I, dana sudah disalurkan ke rekening desa beberapa bulan lalu. Sejak satu bulan lalu, pihak desa sudah mulai mengajukan permohonan pencairan untuk tahap II. Untuk bisa mencairkan pada tahap II, pihak desa harus melampirkan laporan penggunaan Dana Desa tahap I.

“Desa yang belum mengajukan permohonan pencairan untuk tahap II hanya tinggal beberapa saja. Desa-desa ini masih menyelesaikan administrasi laporan penggunaan dana tahap I. Kita harapkan, akhir Agustus sudah cair sehingga bisa digunakan. Pencairan dana desa ini nanti langsung ditransfer ke rekening desa,” jelasnya.

Sanyoto menjelaskan, Pemkab Grobogan mendapat kucuran Dana Desa sebesar Rp 229 miliar lebih, untuk tahun anggaran 2017 ini. Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan.

“Dibandingkan tahun 2016, besarnya Dana Desa yang kita dapat tahun ini naik 27 persen. Tahun lalu, Dana Desa nilainya sekitar Rp 179 miliar,” ungkap mantan Camat Gubug itu.

Besarnya Dana Desa  yang diterima tiap desa berbeda-beda. Paling kecil nilainya sekitar Rp 761 juta. Sedangkan nominal  tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,02 miliar. Jika dirata-rata,Dana Desa yang diterima tiap desa berkisar Rp 800 juta.

Menurut Sanyoto, besarnya Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dari banyak faktor. Yakni, didasarkan dengan klasifikasi tiap-tiap desa yang dilihat dari beberapa unsur. Antara lain, luas wilayah, kesulitan geografi, angka kemiskinan dan jumlah penduduk.

“Kondisi tiap-tiap desa itu tidak sama. Oleh sebab itu, nominal dana desa yang didapat juga beda-beda. Hal ini sudah tertuang dalam aturan mengenai penyaluran dana desa,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Baru Lima Desa di Jepara yang Ajukan Pencairan Dana Desa

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Jepara – Hingga penghujung bulan April 2017, baru lima desa di Jepara yang mengajukan pencairan Dana Desa (DD). Kendala penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), ditengarai menjadi sebab lambannya pengajuan pencairan dana tersebut. 

“Sudah turun dan beberapa desa juga sudah mengajukan baru sedikit, kurang dari 10 sekitar lima desa,” ujar Kasi Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa, Yeni Diah Susilawati, Selasa (25/4/2017). 

Dirinya mengatakan, saat ini lebih dari 30 desa di Jepara telah merampungkan APBDes. Namun demikian, dirinya mengaku belum tahu pasti terkait rendahnya pengajuan pencairan Dana Desa. 

“Kalau informasinya nanti-nanti belum mengajukan, kemungkinan kesulitan untuk pembuatan RPJ, tapi itu masih kemungkinan,” imbuhnya. 

Ditanya mengenai detail lima desa yang telah mengajukan pencairan DD, Yeni tidak merincinya. 

Perlu diketahui, Kabupaten Jepara mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar Rp 158.765.096.000. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa tahun 2017 mendapatkan Rp 104.463.271.000.

Editor : Kholistiono

Tahun Ini, 401 Desa di Pati Digelontor Dana Ratusan Miliar

Dipermades Pati dalam suatu acara sosialisasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 401 desa di Kabupaten Pati akan digelontor dana desa (DD) sebanyak Rp 317,4 miliar. Belum lagi, alokasi dana desa (ADD) jumlahnya mencapai Rp 130,1 miliar.

Karena itu, penggunaan anggaran sebesar itu di masing-masing desa diharapkan mendapatkan pengawasan yang ketat dari masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati Sunaryo, Selasa (28/3/2017).

“DD dan ADD jumlahnya sangat besar. Tujuan pemerintah menggelontorkan dana sebesar itu bukan tanpa alasan, tetapi untuk membangun desa supaya bisa maju. Kalau semua desa maju, maka daerah secara keseluruhan juga akan maju,” kata Sunaryo.

Namun, niat baik pemerintah untuk memajukan desa mesti mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Sebab, dana sebesar itu akan sia-sia bila tidak digunakan sebaik mungkin untuk kemajuan desa, sesuai peruntukannya.

“Kalau tidak tepat peruntukannya, apalagi seandainya dikorupsi, maka tidak dapat menyejahterakan masyarakat desa. Oleh sebab itu, kami meminta kepada masyarakat untuk ikut mengambil peran mengawasi dan mengontrol penggunaannya supaya tepat sasaran, sesuai aturan,” tuturnya.

Selain DD dan ADD, desa juga memiliki sumber dana lainnya, seperti pendapatan asli desa, pengembalian distribusi, bantuan pemerintah provinsi dan berbagai bantuan lainnya. Pembagian DD sendiri didasarkan pada jumlah penduduk dan luas wilayah, jumlah kemiskinan, serta indeks kesulitan geografis.

Pencairan DD dan ADD dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama sebesar 60 persen yang dicairkan Maret dan tahap kedua sebesar 40 persen yang akan dicairkan pada Agustus. Penggunaan dana tersebut akan diserahkan pengelolannya pada pemerintah desa.

Editor : Kholistiono

Anggaran Dana Desa di Jepara Naik, Desa Troso Dapat Anggaran Terbesar

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Dana untuk pemberdayaan masyarakat desa di Jepara tahun ini kembali ditambah. Baik itu anggaran yang berasal dari kabupaten (Alokasi Dana Desa) maupun anggaran dari pusat (Dana Desa).

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara M Zahid melalui Kasi Penguatan Lembaga, Masyarakat dan Desa  Yeni Diah Susilawati mengatakan, tahun 2016 lalu ADD sebesar Rp 104. 335. 200. 000. Tahun 2017 ini, naik menjadi Rp 104. 463. 271. 000 atau naik sebesar Rp 128. 071.000.

Kemudian, untuk Dana Desa di tahun 2016 sebesar Rp 124. 669. 832. 000, tahun ini ditambah menjadi Rp 158. 765. 096.000 atau naik sebesar  Rp. 34. 095. 264. 000.

“Semua desa mengalami kenaikan. Jumlah kenaikannya berbeda. Indikator kenaikan tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Paling banyak mendapat anggaran adalah Desa Troso, Kalinyamatan.  Sementara paling rendah Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung, ” ujarnya.

Dia melanjutkan, pencairan ADD maupun DD tak ada perubahan. Pencairan masih sama dengan tahun lalu. ADD dibagi selama 12 bulan, sementara DD dicairkan dua kali yaitu 60 persen untuk tahap pertama dan 40 persen tahap kedua.

”Untuk pencarian DD tergantung dari pusat. Secara keseluruhan, pencairan tahap awal tetap mengacu pada DD 2016. Kalau laporan bisa dikirim cepat, kemungkinan Maret sudah bisa cair tahap pertama. Begitu pula tahap kedua. Menunggu laporan tahap satu selesai. Paling tidak, laporan selesai 80 persen, DD tahap kedua sudah bisa cair. Tahun lalu kami ajukan Juli, dan Agustus sudah bisa cair,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk DD tahun 2016 lalu, sudah dicairkan seluruhnya. Sehingga tak ada satupun desa di Jepara yang tidak bisa mencairkan. “Tahun 2016 sudah cair semuanya. Termasuk Desa Sengon Bugel yang sempat bermasalah mencairkan DD di 2015 sebelumnya,” ucapnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini DD 2015 di Desa Sengon Bugel belum bisa cair karena persyaratan memang belum dipenuhi. “Dana tersebut masih bisa dicairkan di 2017 asalkan syarat-syaratnya bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Administrasi jadi Kendala Pencairan Dana Desa di Jepara

dana desa

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan administrasi ternyata masih menjadi kendala bagi sejumlah desa untuk mencairkan dana desa. Di Kabupaten Jepara masih ada sekitar lima desa yang belum bisa mencairkan dana desa tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Desa (Bapermades) Jepara, Deni Hendarko, menjelaskan, dari 184 desa di Jepara, ada lima desa yang belum bisa mencairkan dana desa. Mereka masih terkendala beberapa masalah. Di antaranya, terkait administasi yang masih belum lengkap.

“Selain itu, ada juga yang terkendala oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang belum beres. Lima desa tersebut berada di empat kecamatan, yaitu Desa Kaliombo, Pecangaan; Desa Paren, Mayong; Desa Tahunan, Tahunan; Desa Sowan Lor dan Surpdadi, Kedung,” ujar Deni kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, proses pencairan dana desa bisa dilakukan dua tahap. Namun perubahan tahapan pencarian tersebut tak sepenuhnya membuat proses pencairan berjalan lancar. Ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa desa yang belum bisa mencairkan dana desa. Padahal, tujuan perubahan dari tiga tahap pada tahun lalu menjadi dua tahap tahun ini diharapkan bisa mempermudah pencairan dana desa. “Besaran dana desa bagi masing-masing desa berfariasi, rata-rata sekitar Rp 600 jutaan,” terangnya.

Lebih lanjut Deni mengatakan, dana tersebut masih bisa dicairkan sepanjang persyaratan bisa dipenuhi. Jika tidak, maka dana tersebut tidak bisa dicairkan.  Deni mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah beberapa kali memperingatkan. Baik melalui pihak kecamatan maupun pada pihak desa langsung. ”Karena mereka memang belum memenuhi administrasinya yang tidak bisa,” tandasnya.

Sementara itu, desa lain yang sudah mencarikan dana pada tahap satu ini, sebagian sudah melangkah untuk mengurus pencarian dana desa tahap kedua. Sebagaimana aturan yang berlaku, 60 persen dana desa dicairkan pada tahap pertama. Sisanya 40 persen dicairkan pada tahap berikutnya.

Editor : Akrom Hazami

Dugaan Penyelewengan Dana di Desa Tahunan Jepara, Inspektorat Utamakan Pengembalian Uang Negara

seleweng

Kepala Inspektorat Kabupaten Jepara Anwar Hariono. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bendahara Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Jepara, mendapat respons dari Inspektorat.

Mereka telah melakukan penyelidikan. Inspektorat mengutamakan pengembalian uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak yang bersangkutan senilai Rp 153 juta.

“Hasil penyelidikan kami, ditemukan bahwa bendahara diduga melakukan penyelewengan. Modusnya membagi-bagikan uang desa sekitar Rp 153 juta ke beberapa RT di Desa Tahunan,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Jepara Anwar Hariono kepada MuriaNewsCom, Senin (8/8/2016).

Ketika ditelusuri, lanjut Anwar, tidak semua RT menerima uang tersebut. Tetapi uang yang semula akan diberikan ke RT untuk proyek pembangunan, ternyata dilaksanakan sendiri oleh bendahara desa tersebut.

“Misal buat gorong-gorong, ternyata dilaksanakan sendiri oleh bendahara, tetapi atas nama pihak RT tertentu. Itu yang kami temukan, sehingga kami memberikan waktu 60 hari kepada bendahara Desa Tahunan untuk melaksanakan beberapa rekomendasi kami, termasuk mengembalikan uang itu,” terangnya.

Lebih lanjut Anwar mengemukakan, batas 60 hari selesai di akhir bulan Juli kemarin. Langkah berikutnya, pihaknya menunggu hasil dari bagian pemerintahan. Uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan harus dikembalikan ke kas desa, untuk selanjutnya pihak desa mengembalikan uang itu ke Pemkab Jepara, jika uang itu bersumber dari APBD.

“Pelanggaran yang dilakukan Bendahara Desa Tahunan bernama Abdurrahman itu adalah pelanggaran prosedur. Kami tugasnya memberikan pembinaan dan pengawasan.. Kami arahkan pihak-pihak yang melanggar aturan untuk bisa memperbaikinya,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini petugasnya tengah berkoordinasi dengan pihak Desa Tahunan. Itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut. Selanjutnya hasil koordinasi dan pantauan itu akan dilaporkan ke Bupati Jepara.

Editor : Akrom Hazami

 

Dana Desa di Kaliori Rembang sudah di Rekening Kas

Dari pemegang mik ke kiri  Pengurus Masjid Jami' Darussalam, Camat Kaliori Mustholih, Bupati Rembang Abdul Hafidz, dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto saat tarawih keliling Bupati Rembang di Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kamis (9/6/2016). (MuriaNewsCom/Achmad Hasyim)

Dari pemegang mik ke kiri  Pengurus Masjid Jami’ Darussalam, Camat Kaliori Mustholih, Bupati Rembang Abdul Hafidz, dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto saat tarawih keliling Bupati Rembang di Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kamis (9/6/2016). (MuriaNewsCom/Achmad Hasyim)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun anggaran 2016, setiap desa di Kabupaten Rembang mendapat dana desa Rp 565.640.000.

Camat Kaliori Mustholih mengatakan bahwa dana desa di Kecamatan Kaliori sudah berada di rekening kas desa masing-masing. Menurutnya beberapa desa sudah menjalankan pembangunan menggunakan dana desa tersebut.

“Kecamatan Kaliori dalam keadaan baik. Kecamatan Kaliori sudah memantau pelaksanaan pembangunan di desa,” kata Mustholih saat tarawih keliling Bupati Rembang di Masjid Jami’ Darussalam Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kamis (9/6/2016).

Ia mengakui, ada beberapa desa yang belum melakukan pembangunan. Namun, menurutnya, hal tersebut dikarenakan kendala teknis yaitu belum adanya tukang.

Dalam tarawih keliling tersebut hadir Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto. Dalam sambutannya, Hafidz mengatakan bahwa tarawih keliling bertujuan untuk berbaur dengan masyarakat, agar pejabat tidak hanya di kantor terus.

“Saya akan menyampaikan beberapa tentang pemerintahan dan ibadah. Dana-dana untuk pembangunan di luar desa contohnya jalan antarkecamatan belum wujud tetapi masih proses,” ungkapnya di depan masyarakat Desa Tasikharjo.

Ia mengatakan, Pemkab Rembang akan mengusahakan perbaikan jalan antarkecamatan contohnya antara Kecamatan Kaliori dan Sumber dapat dimulai awal Agustus 2016.

Editor : Akrom Hazami

 

Stttt…. Dana Desa di Kabupaten Grobogan Sebentar Lagi Akan Dicairkan

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Terkatung-katungnya proses pencairan dana desa tahun 2016 akhirnya berakhir. Ini, menyusul sudah masuknya alokasi dana desa dari pusat ke rekening kas daerah Grobogan. Dengan kondisi ini, maka proses pencairan dana ke desa tinggal menunggu hitungan hari saja.

Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto ketika dimintai komentarnya membenarkan sudah masuknya dana desa ke rekening kas daerah tersebut. Jumlah alokasi dana keseluruhan ada Rp 179 miliar lebih yang akan disalurkan ke 273 desa.

Menurutnya, untuk tahap awal, sudah ada 64 desa yang mengajukan proses penyairan dana tersebut. Pekan lalu, pihaknya sudah merekomendasikan pada DPPKAD Grobogan agar dana desa untuk 64 desa tersebut bisa dicairkan.

“Untuk sementara baru 64 desa dulu, lainnya akan menyusul bertahap. Kemungkinan, dalam minggu ini sudah disalurkan ke desa tersebut. Sebab, penyaluran dari DPPKAD ke desa juga butuh proses administrasi terlebih dahulu. Penyairan dana desa itu nanti akan langsung ditransfer ke rekening desa,” kata mantan Kabag Tata Pemerintahan itu.

Adapun besarnya dana desa yang diterima 273 desa itu nilainya bervariasi. Paling sedikit Rp 602 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 793 juta lebih.

Alokasi dana desa ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Dimana, alokasi dana desa tahun 2015 paling kecil Rp 275 juta lebih dan tertinggi Rp 335 juta lebih.

Dikatakannya, dana desa 2016 itu nantinya akan disalurkan dalam dua tahap. Pada tahap kedua direncanakan akan cair pada Agustus mendatang. Pola pembagiannya, 60 persen pada tahap pertama dan sisanya 40 persen pada tahap kedua yang dijadwalkan cair pada bulan Agustus.

Masih dikatakan Sanyoto, penyaluran penyaluran dana desa tahap pertama memang mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi lantaran ada perubahan dari mekanisme penyairan dana. Dari semula tiga tahap menjadi dua tahap. 

Editor: Supriyadi

Jepara “Hanya” Kebagian Rp 175 M dari Dana Desa

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarsobersama Wabup Jepara Subroto. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruzzaman)

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarsobersama Wabup Jepara Subroto. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruzzaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dana desa dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Jepara dipastikan naik sebesar 125 persen dari tahun lalu.

Sebab, tahun ini dana desa yang digelontor mencapai Rp 175 miliar. Kepastian tersebut disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso.
Menurutnya, alokasi dana desa di Jepara meningkat 125 persen. Harapannya program dan kegiatan yang didanai dana desa tepat sasaran dan produktif.

Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk tidak terlalu lama menyimpan uang desa di kas daerah. Uang alokasi dana desa diharapkan dapat secepatnya langsung ditransfer ke kas desa.

“Untuk dapat mencairkan dana desa, selain syarat-syarat yang sudah ditentukan, tahun ini ada syarat tambahan. Salah satunya laporan penyaluran dan konsolidasi dana desa pada tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan dalam rangka akuntabilitas,” ujar Budiarso, di hadapan ratusan aparat pemerintah desa di Pendapa Kabupaten Jepara, Jumat (8/4/2016).

Dia juga mengemukakan, peningkatan alokasi dana desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, alokasi dana desa tidak hanya untuk peningkatan infrastruktur, tapi juga peningkatan di sekotor yang lain. Itu seperti pendidikan dan kesehatan warga.

Dia menambahkan, dengan alokasi sebesar Rp. 175 miliar, nantinya setiap desa di Kabupaten Jepara rata-rata bakal memperoleh alokasi dana desa Rp. 1,4 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana desa sebesar Rp. 600 juta. Sisanya dari dana Alokasi Dana Desa.

“Pencairan dana desa kami ubah. Kalau tahun lalu pencairan dana desa tiga tahap, mulai tahun ini pencairan dana desa dua tahap. Pertama Rp. 600 juta pada bulan Maret, sisanya pada Agustus” imbuhnya.

Editor: Merie

Desa di Jepara ini Gunakan Prinsip Bagi Rata Dana Desa

Proses pengaspalan di jalan Desa Langon Kecamatan Tahunan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz zaman)

Proses pengaspalan di jalan Desa Langon Kecamatan Tahunan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah mulai merealisasikan program dana desa, dengan kucuran dana ratusan juta rupiah. Wewenang terhadap dana itu diberikan seutuhnya kepada pemerintah di tingkat desa. Untuk menggunakan dana itu, Pemdes Langon Kecamatan Tahunan, Jepara menggunakan prinsip bagi rata kepada RT yang ada di desa setempat.

Petinggi Desa Langon, Santoso mengatakan, dana tersebut dibagi rata di setiap RT untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya untuk pengaspalan jalan, pembetonan jalan, dan perbaikan jembatan. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk perbaikan tempat ibadah.

”Tahun pertama prinsip saya sama rata, sama rasa agar tidak ada kecemburuan. Tahun ini baru mulai skala prioritas,” kata Santoso.

Lebih lanjut dia mengemukakan, pengelolaan dana desa, sepenuhnya diserahkan kepada panitia pelaksana kegiatan. Hanya saja, ada rambu-rambu yang mesti ditaati penerima bantuan dana desa. Itu seperti spesifikasi jenis kegiatan harus sesuai dengan yang ada dalam peraturan bupati.

”Spek kegiatan kami sesuaikan dengan yang sudah ada di Perbub,” katanya.

Sementara itu, Ketua RT 5 RW 3 Desa Langon, Karnawi mengatakan, pembangunan infrastruktur di desanya sangat terbantu dengan ada dana desa. Sebelum ada alokasi dana desa, untuk perbaikan jalan rusak maupun saluran air, warga harus iuran. Namun, setelah ada dana desa, meski warga masih ditarik iuran, tapi nominalnya lebih kecil.

”Dulu kalau mau menambal jalan rusak atau membeton jalan, ya, warga iuran. Tapi, dengan adanya dana desa ini warga menjadi terbantu. Masih iuran tapi kecil,” katanya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Minim Sosialisasi, Pencairan Dana Desa 2015 Dinilai Terlambat

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pada tahun pertama menerima dana alokasi desa, banyak Kepala Desa atau Petinggi di Kabupaten Jepara mengaku masih banyak menuai kendala. Seperti peraturan perundang-undangan berkait dana desa yang selalu berubah-ubah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dinilai terlambat memberikan sosialisasi. Akibatnya, pencairan dana alokasi desa mengalami keterlambatan. Hal itu seperti yang dikatakan Petinggi Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Jepara, Santoso.

”Seperti tahun 2015 kemarin, bulan Juli baru digedok, jadi hitungannya terlambat. Sehingga dalam pelaksanaannya jadi terburu-buru,” kata Santoso.

Menurutnya, jika keterlambatan itu terus terjadi, maka yang repot adalah pemerintah di tingkat Desa. Untuk itu, dia berharap, tahun ini dapat berjalan lancar dan nominal alokasi dana desa yang dikucurkan dapat bertambah. Selain itu, pencairan dana desa bisa segera dilakukan. Mengingat, saat ini sejumlah tahapan untuk mencairkan dana desa sudah dilalui Pemdes Langon.
”Mudah-mudahan April sudah bisa cair dan nilainya bisa bertambah,” harap Santoso.

Selain itu, dia juga mengatakan, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dirasakan sangat membantu pertumbuhan desa. Pembangunan infrastruktur desa meningkat. Sebelum menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat, Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, hanya mendapat alokasi dana bantuan desa sebesar Rp 100 juta dari Pemerintah Kabupaten Jepara.

”Tahun 2015 kami mendapat bantuan alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 660 juta,” imbuhnya.

Editor :Titis Ayu Winarni

Dana Desa dan ADD di Rembang Meningkat, Desa Siap-siap Sejahtera

Rapat koordinasi dengan kepala desa di Pendopo Museum Kartini Rembang, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Rapat koordinasi dengan kepala desa di Pendopo Museum Kartini Rembang, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Besaran alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa untuk kabupaten Rembang tahun 2016 ini meningkat signifikan dibandingkan periode tahun lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz dalam rapat koordinasi dengan kepala desa di Pendapa Museum Kartini Rembang, Senin (21/3/2016).

Dibeberkan olehnya, alokasi dana desa yang semula tahun 2015 hanya Rp 75 miliar, tapi tahun 2016 menembus Rp 82 miliar lebih. Sementara, desa yang berhak menerima ADD tertinggi yakni desa Tahunan, Kecamatan Sale. ”Ini desa tertinggi, Desa Tahunan Sale yang mencapai 533 juta rupiah. Sedangkan yang terkecil, Pantiharjo Kaliori hanya 157 juta rupiah,” bebernya.

Begitu pula dana desa, juga mengalami kenaikan pesat. Dari Rp 79 miliar, melonjak hingga Rp 178 miliar. ”Tertinggi Desa Pamotan, 761 juta rupiah. Sedangkan terendah, Pantiharjo yang dapat 580 juta. Sedangkan dana bagi hasil retribusi dan pajak masih tetap, pada kisaran 6 miliar rupiah,” imbuhnya.

Abdul Hafidz menambahkan ada kebijakan yang berubah dari pemerintah pusat. Tahun 2015 dana disalurkan tiga tahap, tetapi kali ini dicairkan dua kali, masing-masing 60 % dan 40 %. ”Karena Peraturan Pemerintah belum direvisi, maka pihak desa tidak perlu khawatir. Sementara masih mengacu aturan yang ada dulu,” terangnya.

Dalam Rakor yang dihadiri ratusan kepala desa tersebut, Bupati mengingatkan supaya dana desa maupun alokasi dana desa (ADD), benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berpesan agar setiap kegiatan desa juga ada susunan kepanitiaannya. ”RKBDes dan APBDes, pelaksanaannya harus ada panitianya. Ini untuk menghindari penyimpangan penyelahgunaan dana,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin menjelaskan apabila aturan dari pusat sudah jelas, pihaknya segera menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang transfer dana desa, ADD dan dana bagi hasil. ”Maka Pemkab perlu menggelar rapat koordinasi, sebagai bentuk sosialisasi kepala desa,” tambahnya.

Akhsanudin mengimbau jika aparat desa masih bingung melangkah, diminta untuk tidak malu berkonsultasi dengan kecamatan. Menurutnya, pada tahun ini pihak desa sudah mampu beradaptasi. ”Pada tahun ke II ini desa mulai bisa menyesuaikan, setelah melewati banyak tahapan dan membuat pertanggungjawaban anggaran selama tahun 2015 lalu,” tandasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Hanya Satu Desa di Jepara yang Belum Ambil ADD dan Dana Desa 2015

Ilustrasi Dana

Ilustrasi Dana

 

JEPARA – Kekhawatiran terhadap banyaknya desa yang belum melaksanakan pencairan dan pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun anggaran 2015 di Jepara, tak terbukti. Pasalnya hanya satu desa yang dipastikan tak bisa mencairkan dana tersebut lantaran tak memenuhi persyaratan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jepara, Deny Hendarko mengatakan, satu-satunya desa yang belum mencairkan anggaran tersebut yakni Sengonbugel, Kecamatan Mayong. Imbasnya, anggaran besar tersebut masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Lebih dari itu, karena terbentur masalah lainnya, Petinggi setempat juga resmi diberhentikan sementara dan dituntut merampungkan tunggakan tugas. Salah satunya penyusunan syarat pencairan ADD dan Dana Desa.

”Sampai akhir tahun kemarin, semuanya sudah mencairkan kecuali Desa Sengonbugel,” kata Deny Hendarko kepada MuriaNewsCom, Kamis (14/1/2016).

Menurut dia, ADD dan Dana Desa kemungkinan memang banyak terdapat sisa karena tidak terbelanjakan mengingat waktu pencairan tahap akhir yang mendekati akhir tahun. Sedangkan semua proyek yang dilakukan diinstruksikan agar diselesaikan pada 31 Desember 2015. Hal ini juga sudah disosialisasikan kepada pihak kecamatan, dan untuk dilanjutkan ke pemerintah desa.

”Untuk pelaporan ditunggu hingga akhir Januari. Jika sisa anggaran mencapai 30 persen dari total ADD dan Dana Desa, laporan harus disertai lampiran alasan mengapa dana tak dibelanjakan. Sebab Pemkab harus melayangkan laporan ke Pemerintah Pusat pada Maret mendatang,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Akhirnya, Dana Desa Tahap Ketiga Sudah Masuk Kas Daerah Grobogan

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Terkatung-katungnya proses pencairan dana desa tahap ketiga akhirnya berakhir. Ini, menyusul sudah masuknya alokasi dana desa tahap ketiga dari pusat ke rekening kas daerah Grobogan. Dengan kondisi ini, maka proses pencairan dana ke desa tinggal menunggu hitungan hari saja.

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono ketika diminta tanggapannya membenarkan, jika dana desa tahap ketiga sudah masuk ke kas daerah. Namun, sesuai prosedur, sebelum disalurkan ke rekening desa, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Grobogan terlebih dahulu.

”Memang benar jika dana desa tahap ketiga ini sudah masuk kas daerah. Setelah rekomendasi dari Bapermas turun, dana ini langsung kita transfer ke desa-desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto menyatakan, hingga saat ini dari 273 desa, sudah lebih dari 90 persen yang mengajukan pencairan dana desa tahap ketiga tersebut. Semula, jadwal pencairan ini dilakukan awal Desember lalu. Namun, akhirnya mundur hingga pekan ketiga.

Dijelaskan, pencairan dana desa itu nanti langsung masuk ke rekening desa. Meski demikian, pihaknya meyeleksi terlebih dahulu desa-desa yang bisa mencairkan dana tahap ketiga. Salah satu syaratnya, desa tersebut sudah melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan laporan penggunaan dana desa tahap pertama dan kedua.

”Dananya nanti langsung ditransfer ke rekening desa. Bagi desa yang sudah melaksanakan kegiatan tahap pertama dan kedua, langsung kita cairkan dana desa tahap ketiga. Dalam satu atau dua hari ini, kita upayakan sudah mulai menyalurkan dana tahap ketiga,” jelas mantan Camat Gubug itu.

Dikatakan Sanyoto, besarnya dana desa yang diterima 273 desa itu nilainya bervariasi. Paling sedikit Rp 275 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 335 juta lebih.

Proses pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan 20 persen lagi cair pada tahap ketiga. Dana desa yang cair langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing. Pada proses pencairan dana desa tahap pertama dan kedua berjalan lancar tidak ada kendala. (DANI AGUS/TITIS W)

Ratusan Kades Dibuat Gelisah Nunggu Dana Desa Tahap Ketiga Cair

Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Kepastian cairnya dana desa tahap ketiga hingga saat ini masih belum jelas. Padahal, semula dijanjikan pada awal Desember ini dana desa tahap terakhir sudah disalurkan ke daerah.

Saat menyampaikan sosialisasi dana desa di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi, Minggu (8/11/2015) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sempat menjanjikan akan segera mencairkan dana desa tahap ketiga. Namun, hingga hari ini dana tersebut belum masuk ke kas Pemkab Grobogan.

“Informasi sebelumnya, kisaran tanggal 2 Desember ini dana desa tahap ketiga akan cair. Tetapi sampai hari ini, belum ada realisasinya,” kata Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto.

Menurutnya, saat ini, ratusan desa sudah menantikan cairnya dana desa tahap ketiga tersebut. Dimana, hampir setiap hari, sejumlah kades selalu menanyakan kepastian waktu pencairan dana itu.

Ia menjelaskan, dari 273 desa, sudah ada 232 desa yang mengajukan pencairan dana desa tahap ketiga. Sementara 41 desa lainnya masih akan segera mengajukan dalam waktu dekat karena masih menyelesaikan administrasi laporan.

Masih dikatakan Sanyoto, besarnya dana desa yang diterima 273 desa itu nilainya bervariasi. Paling sedikit Rp 275 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 335 juta lebih.

Proses pencairan dana desa akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan 20 persen lagi cair pada tahap ketiga.

“Dana desa yang cair akan langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing.
Pada proses pencairan dana desa tahap pertama dan kedua berjalan lancar tidak ada kendala,” ungkapnya.

Sanyoto berharap agar pencairan dana desa tahap ketiga itu bisa secepatnya direalisasikan karena saat ini sudah mendekati akhir tahun. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Ini Penjelasan Soal ADD yang Belum Cair

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan pengarahan pada rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan pengarahan pada rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Rakor Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di ruang Rapat I Setda, Senin (30/11/2015) mengemukakan, Camat dan Sekcam dapat memberikan penjelasan dan pengarahan kepada desa agar segera menyelesaikannya, jika masih memungkinkan cair.

”Tetapi manakala tidak memungkinkan, jangan sampai meninggalkan catatan administrasi yang belum terselesaikan. Hal ini penting agar kedepannya tidak terkena persoalan hukum,” Ahmad Marzuqi.

Penekanan juga disampaikan pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih. Menurutnya, pada prinsipnya akhir tahun harus dapat selesai. Pertanyaannya, jika tidak cair hingga akhir tahun maka jawabnya adalah akan hilang atau tidak bisa dilaksanakan.

”Selanjutnya jika dana cair namun pembangunan belum selesai maka berdasarkan Perbup dana tersebut harus dikembalikan. ADD hingga akhir tahun tidak selesai, bisa dimasukkan APBD tahun berikutnya yaitu tahun 2016,” kata Sholih.

Dia juga mengemukakan, hal ini bisa dilakukan pada perubahan atau jadi silva dimasukkan dalam APBDes 2016. Namun hal ini hanya berlaku untuk ADD saja. Sementara untuk Dana Desa yang hingga saat ini baru cair sekitar 20 %, mekanisme aturannya sesuai dengan peraturan dari pusat. (WAHYU KZ/TITIS W)

4 Desa di Jepara Belum Cairkan ADD Tahap I dan II

Sejumlah Camat dan Sekcam se-Kabupaten Jepara mengikuti rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah Camat dan Sekcam se-Kabupaten Jepara mengikuti rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Menjelang akhir tahun 2015, sampai saat ini ternyata masih ada empat desa yang belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap I dan II. Keempat desa tersebut adalah Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Desa Surodadi Kecamatan Kedung, Desa Paren dan Sengon Bugel Kecamatan Mayong.

Tercatat Alokasi Dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Jepara sebesar Rp 97.628.386.000. Hingga tanggal 20 November 2015 telah cair 84,37 %. Tepatnya yang telah cair Rp 82.366.322.000. Sementara dana desa total jumlahnya mencapai Rp 55.540.072.000.

”Hingga 20 November 2015 dana desa telah cair Rp 39.775.341.000. Tepatnya 71,62 %,” kata Kepala Bapermades Jepara Deny Hendarko pada Rakor ADD Tahun 2015 yang dihadiri Camat dan pihak terkait di Ruang Rapat I Setda, Senin (30/11 2015).

Menurutnya, dia berharap melalui Rapat Koordinasi ini dapat memberikan dan meningkatkan pemahaman dan pengertian. Sehingga pelaksanaan dan pencairan ADD maupun Dana Desa ini dapat benar-benar berjalan bersih, benar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Mengingat waktu yang hanya tinggal sebulan, kepada Camat dan Sekcam untuk dapat memberikan penjelasan dan pengarahan kepada desa agar segera dapat menyelesaikannya, jika masih memungkinkan,” kata dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

Bapermas Grobogan Minta Kepastian Pencairan Dana Desa Tahap Ketiga

Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Saat menyampaikan sosialisasi dana desa di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi, Minggu (8/11/2015) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far menjanjikan akan segera mencairkan dana desa tahap ketiga. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Padahal, dari 273 desa sudah hampir seluruhnya mengajukan pencairan dana desa tahap terakhir tersebut.

“Dari 273 desa, hanya tinggal beberapa desa saja yang belum mengajukan pencairan tahap tiga, karena masih menyelesaikan masalah administrasi laporan. Hingga saat ini, pihak desa sudah selalu menanyakan kapan kepastian dana desa tahap tiga ini turun,” kata Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto.

Terkait dengan kondisi itu, beberapa hari lalu, Pemkab Grobogan mengirimkan surat kepada Kemenkeu dan Kemendes untuk menanyakan kepastian cairnya dana desa tahap ketiga tersebut. Kepastian itu diperlukan agar pihak desa bisa mendapat kejelasan. Selain itu, kepastian tersebut juga diperlukan mengingat tahun anggaran 2015 ini akan segera berakhir.

Ia menjelaskan, sebelumnya sempat ada aturan yang mengganjal pencairan dana desa tahap ketiga. Dimana, cairnya dana desa tahap akhir itu akan dilakukan jika laporan penggunaan dana desa tahap I dan II sudah selesai 100 persen.

Namun, dalam rakor Bappermas dan DPPKAD se-Indonesia di Jakarta belum lama ini, aturan itu diperlunak. Dimana, cairnya dana desa tahap akhir itu bisa dilakukan jika laporan penggunaan dana desa tahap I dan II sudah 70 persen.

“Kalau menunggu semua desa bikin laporan semua memang cukup menyulitkan. Soalnya, ada beberapa desa yang terlambat bikin laporan karena berbagai kendala,” jelasnya.

Menurutnya, besarnya dana desa yang diterima 273 desa itu nilainya bervariasi. Paling sedikit Rp 275 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 335 juta lebih.

Proses pencairan dana desa akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan 20 persen lagi cair di tahap ketiga. Dana desa
yang cair akan langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing.

Pada proses pencairan dana desa tahap pertama dan kedua berjalan lancar tidak ada kendala. Sanyoto berharap agar pencairan dana desa tahap ketiga itu bisa secepatnya direalisasikan. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Tiap Desa Digelontor Rp 1,2 Miliar, Ini yang Harus Dilakukan Pemdes

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Dalam aturan yang baru, tiap desa mendapatkan dana dari pemerintah dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itu, desa juga harus menyiapkan segala hal untuk menjalankan program tersebut.

Hal itu diungkapkan Camat Jati Harso Widodo. Menurutnya dengan dana yang besarnya mencapai Rp 1,2 miliar, pembangunan di tingkat desa dapat dimaksimalkan. Sebab desa yang tahu apa yang seharusnya dibenahi .

”Karena dana yang besar, maka desa dapat memetakan kebutuhan. Khususnya pembangunan fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pembangunan jalan dan juga jembatan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, juga harus dilakukan pendataan aset desa. Mana saja aset milik desa dan aset milik pemkab. Sehingga dalam menjalankan program juga dapat berjalan secara maksimal.

Bahkan, kalau perlu infrastruktur milik desa juga harus di SK kan. Hal itu akan sangat membantu dalam kepemilikan banda desa untuk kebutuhan desa dan juga masyarakat.
Di Kecamatan Jati, terdapat hal yang jelas dalam pembangunan desa. Hal itu diproyeksikan pembangunan yang berbasis lima tahun, dengan dibagi tiga tahun pertama dan dua tahun berikutnya.

”Tiga tahun pertama silahkan pembangunan fisik infrastruktur desa, sambil berjalan juga mengembangkan SDM. Dimulai dari tahun ini dan berakhir 2017. Sedangkan sisa tahun berikutnya tinggal di fokuskan ke pemberdayaan kepada SDM di desa,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Pemdes di Kudus Tak Perlu Risau Penggunaan Anggaran Desa

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Pemerintah di Kudus, tidak perlu risau menggunakan anggaran yang sangat besar. Meski banyak aturan yang mengikat penggunaan anggaran. Namun sebagai perangkat desa juga harus menjalankan program desa.

Hal itu diungkapkan Camat Jati Harso Widodo. Menurutnya, beberapa desa khususnya di Kecamatan Jati sempat khawatir dengan pengoperasian dana desa. Hanya, pihaknya meminta tidak usah risau lantaran semua sudah ada aturannya.

”Kalau takut tidak, hanya untuk aturan yang baru ini harus lebih teliti lagi. Khususnya administrasi dan perencanaan dalam menjalankan program juga harus dimaksimalkan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Tidak hanya itu, bagi dia mental perangkat juga harus dirubah. Sebab secara garis besar, nantinya desalah yang bakal memajukan Indonesia. Pihaknya sepakat kalau kemakmuran Indonesia juga dimulai dari tingkat yang terkecil yakni desa. Sehingga jika desa bagus, maka akan turut menciptakan kemajuan Indonesia.

”Seperti halnya pemkab, dalam menjalankan progam sekarang banyak di desa. Termasuk juga anggarannya. Jadi desa juga lebih banyak pekerjaan untuk memajukan desa, karena memang mereka yang tahu persoalan desa itu apa,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam menjalankan progam kalau memang diperlukan, dapat menggunakan rekanan dan juga jasa konsultan. Namun tetap mengupayakan dari warga sekitar untuk kemakmuran warganya.

”Kalau mengalami kesulitan segera dikonsultasikan. Seperti kepada pihak kecamatan agar dapat segera memecahkan persoalan yang dihadapi,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Warga Mlati Norowito Merasa Tidak Adil Antara Dana Desa dan Kelurahan

Norowito-Kudus

Kondisi jalan Gang 7 Mlati Norowito, Kecamatan Kota banyak yang berlubang dan rusak. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Terkait minimnya kegiatan pembangunan atau kemasyarakatan di Mlati Norowito, Kecamatan Kota, memang sempat membuat warga sekitar iri dengan desa lain. Sebab kegiatan tersebut juga harus ditunjang dengan anggaran atau biaya yang diberikan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, pihak warga berharap bisa menggelar suatu kegiatan yang didalamnya bisa menggali potensi SDM.

Salah satu warga Malti Norowito Ali Shofwan mengatakan, memang wilayah kelurahan itu berbeda dengan desa. Sebab saat ini pedesaan mendapatkan anggaran penuh dari pemerintah. Yakni setiap desa rata-rata Rp 1 miliar, sedangkan kelurahan hanya mendapat sekitar Rp 150-an juta tiap tahun.

Shofwan melanjutkan, sebenarnya kegiatan wilayah kelurahan juga tidak berbeda dengan wilayah desa. Yakni kepemudaan, PKK dan sejenisnya. Akan tetapi dengan minimnya dana tersebut, warga tidak bisa melaksanakan kegiatan.

Berbeda dengan desa, sebab segala kegiatan yang ada, baik pembangunan, kepemudaan, maupun organisasi dianggar oleh pememintah desa setempat. Sedangkan untuk kelurahan, dana atau anggarannya menginduk kepada pemerintah daerah.

”Sebenarnya Mlati Norowito dahulunya itu berbentuk desa. Sebab di wilayah ini juga masih mempunyai bengkok. Namun kini menjadi kelurahan,” ujarnya.

Dia menambahkan, misalnya Mlati Norowito kembali menjadi pemdes juga baik. Sebab wilayah ini juga masih mempunyai bengkok. Sehingga jika menjadi pemdes, maka semua kegiatan dikendalikan oleh RT, RW, serta pemerintah terkait. Bahkan tokoh masyarakat pun ikut mengawasinya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Ini Cara Desa untuk Menerima Bantuan Dana Khusus

uang

JEPARA – Diberlakukannya Undang-Undang (UU) tentang Desa menuntut desa agar mandiri dalam membangun dengan dana besar yang digelontorkan dari pusat maupun pemerintah daerah.

Konsekuensi dari adanya UU ini, pemkab maupun institusi pemerintah lainnya tak lagi bisa memberikan bantuan keuangan dan proyek infrastruktur di desa secara bebas.

“Desa masih bisa menerima bantuan tapi sifatnya khusus. Berbeda dengan bantuan sebelumnya yang diusulkan DPRD maupun pemkab. Bantuan keuangan khusus ini tidak dalam bentuk proyek pembangunan fisik. Melainkan tetap dalam bentuk keuangan. Nantinya, desa yang bertugas melakukan pembangunan,” ujar Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno kepada MuriaNewsCom, Sabtu (14/11/2015).

Selain itu, untuk memperoleh bantuan keuangan khusus ini, pihak desa yang mengajukan. Yakni dengan proposal yang detail, lengkap dengan peruntukan dari dana itu, serta lokasi pembangunan.

“Sebenarnya bantuan ini memiliki semangat yang sama dengan UU Desa, yakni agar desa mandiri dan diperuntukkan lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Atas dasar ini, maka DPRD Jepara merevisi, menyetujui dan mengusulkan sejumlah bantuan keuangan khusus kepada desa hal itu terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2016 yang diparipurnakan dan disahkan pada awal September lalu. Terdapat puluhan item bantuan keuangan khusus untuk desa dalam KUA-PPAS itu. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Desa Tak Lagi Bebas Menerima Bantuan untuk Proyek Infrastruktur

uang

JEPARA – Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa, semua desa memiliki otonomi sendiri dalam bidang keuangan seiring dengan sejumlah dana yang digelontorkan. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konsekuensinya, desa tidak lagi secara bebas atau seenaknya menerima bantuan dari pemerintah untuk proyek infrastruktur. Bahkan, bagi anggota dewan juga tak bisa sebebasnya mengusulkan pembangunan fisik di wilayah dapil mereka.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno mengatakan, terdapat skema lain yakni berupa bantuan keuangan khusus kepada desa. Hal ini dinilai tak menyalahi UU tersebut.

”Dalam prateknya, ibarat kata desa seperti layaknya SKPD, atau bahkan pemda sendiri. Sehingga memiliki pemasukan dari dalam desa sendiri maupun dari luar,” ujar Pratikno kepada MuriaNewsCom, Sabtu (14/11/2015).

Menurut dia, desa juga diberi peluang untuk mencari sumber dana yang lain. Salah satunya dari bantuan keuangan khusus. Dan bantuan ini, kata dia, tidak menyalahi UU Desa.

“Tetapi, beda dengan bantuan sebelumnya yang diusulkan DPRD maupun pemkab, bantuan keuangan khusus ini tidak dalam bentuk proyek pembangunan fisik. Melainkan tetap dalam bentuk keuangan. Nantinya, desa yang bertugas melakukan pembangunan,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)