BPMPKB Kudus Bina Perempuan Agar Semakin Terampil

iklan cukai kudus-3-tayang 29 februari 2016-pukul 19.00 wib

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 9 Ayat (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus membina ratusan kelompok ekonomi perempuan se Kudus. Ini dilakukan agar para perempuan menjadi lebih terampil dan berdaya guna.

Pembinaan dilakukan kepada 250, yang terdiri dari ketua dan anggota kelompok ekonomi perempuan di Kudus. Sehingga ilmu yang sudah diperoleh, akan dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan perekonomian kelompok ekonomi perempuan yang ada di Kudus. ”Sehingga kesejahteraan mereka semakin terasa,” kata Kepala BPMPKB Kudus Sumiyatun.

Semangat tersebut, memang senantiasa diusung BPMPKB Kudus. Sehingga itu diwujudkan dengan menggelar sejumlah program penguatan ekonomi masyarakat. Di antaranya dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan bagi kaum perempuan di Kudus.

Program yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) itu meliputi berbagai macam aneka pelatihan. Mulai dari tata boga, daur ulang sampah, kerajinan, hingga pemanfaatan potensi desa.

Sebagai landasan, BPMPKB Kudus berpedoman pada dua regulasi yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pada pasal 7 ayat (1) huruf a di peraturan menteri itu disebutkan, Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Sedangkan pada huruf f: Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tem bakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengang guran dan mendorong pertumbuh an ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan per modalan dan sarana produksi.

Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus Lampiran III.A.3. Program Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.5)f) Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan.

Sebelum program digelar, BPMPKB melakukan proses pembentukan kelompok perempuan yang masing-masing beranggotakan delapan orang. Pada 2012, terdapat 30 kelompok atau 240 orang yang meng ikuti pelatihan. Tahun berikutnya, yakni 2013, peserta pelatihan meningkat menjadi 312 orang yang tergabung dalam 39 kelompok. Tahun 2014, pelatihan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan peserta, yaitu 720 orang yang tergabung dalam 90 kelompok. Sedangkan pada 2015 sebanyak 250 peserta.

Materi pelatihan yang diberikan tidak selalu sama. Masing-masing kelompok pelatihan menekuni jurusan keterampilan yang berbeda, disesuaikan potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, di wilayah Kecamatan Jekulo yang banyak terdapat tanaman tebu dan jagung, maka materi yang diberikan adalah pelatihan membuat aneka souvenir dari bahan kulit tebu dan jagung.

Untuk wilayah lain, materinya juga beragam. Antara lain membuat produk inovasi daur ulang sampah, aneka olahan umbi, keripik kulit pisang, aneka souvenir plastik, hingga membuat kue kering mocaf atau ketela. Setiap satu sesi pelatihan, diikuti tiga kelompok atau 24 orang. Untuk pengisi materi atau instrukturnya, BPMPKB Kudus mendatangkan tenaga ahli dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Dengan program ini, maka kaum perempuan bisa semakin kreatif dalam membantu penguatan ekonomi keluarga. Selain itu, mampu secara maksimal memanfaatkan potensi di lingkungannya menjadi produk yang memiliki daya jual serta berkualitas.

Selain di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kudus, pelatihan keterampilan membuat kerajinan dari kain perca juga digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus. Seperti halnya di BPMPKB, pelatihan di BLK juga di biayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus. Selain itu, pelatihan ini juga digelar secara gratis.

”Kami ingin menjadikan kaum perempuan di Kudus lebih kreatif dan mampu memberikan kontribusi pada ekonomi keluarga mereka masing-masing,” kata Sajad, kepala UPT BLK Kudus. (ads)

BLK Kudus Buka Dua Jurusan Baru

iklan cukai kudus-2-tayang 29 februari

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 9 Ayat (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tingginya minat warga untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), menjadi perhatian sendiri bagi UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus.

Melihat kebutuhan masyarakat itulah, pada pelatihan tahun 2016 ini, BLK Kudus menambah jurusan pelatihan baru. Berupa pelatihan kejuruan listrik dan pendingin, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penambahan jurusan ini, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini. Sehingga, para peserta pelatihan keterampilan di BLK Kudus benar-benar mampu terserap di dunia kerja.

”Saat ini pelatihan secara bertahap sudah dimulai sejak 9 Februari. Adanya pelatihan kejuruan listrik dan pendingin ini, yang menjadi jurusan baru, bisa memenuhi kebutuhan dan menjawan kebutuhan masyarakat,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kudus Lutful Hakim.

Lutful berharap jurusan baru ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil untuk bersaing di dunia kerja melalui keterampilan yang dimiliki yang diasah selama mengikuti pelatihan di UPT BLK Kudus.

Sementara Kepala UPT BLK Kudus Sajad menjelaskan bahwa selama ini BLK Kudus sangat fleksibel dalam menentukan jurusan apa saja yang akan dilaksanakan. Jurusan baru tersebut merupakan usulan dari peserta, dan terbukti bisa terealisasi.

”Penambahan jurusan keterampilan, salah satunya didasarkan usulan dari warga. Kalau ada yang mengusulkan jurusan baru dalam pelatihan ini, tetap akan kami usahakan untuk bisa terealisasi,” ujarnya.

Sajad mengungkapkan, jika pada tahun 2015 ada jurusan keterampilan baru, yakni tata kecantikan kulit yang saat itu memiliki peluang kerja yang cukup besar. Mengingat hingga saat ini perawatan kulit, terutama bagi kalangan wanita, sudah menjadi salah satu kebutuhan sendiri.

Begitu juga dengan kejuruan listrik dan pendingin yang juga memiliki peluang kerja yang besar di masyarakat. Karena keahlian tersebut saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, sebelumnya Sajad mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di BLK untuk tahun 2016 bisa diadakan lebih awal dari tahun sebelumnya. Ternyata pada bulan Februari 2016 ini, pelatihan kerja BLK sudah dimulai dengan diikuti peserta yang cukup banyak. Terlebih pada tahun ini pendaftaran peserta juga dibuka melalui online yang ternyata disambut baik para pendaftar.

Pelatihan kerja di BLK Kudus dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pengalokasian dana dan pelatihan mengcu pada dua regulasi. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Pada pelatihan tahun ini, sama dengan tahun 2015, dimana BLK tidak memberi alat-alat penunjang usaha. Hal ini, seiring dengan diterbitkannya Peraturan dari Mendagri. Bahwa DBHCHT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1)a) Pengurangan pengangguran di lingkungan IHT melalui pelatihan dan bantuan sarana bagi pencari kerja. (ads)

Dana Bagi Hasil Cukai 2016 Dimanfaatkan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kudus

iklan-cukai kudus-2-tayang pukul 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Kudus, menerima distribusi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima tahun 2016 ini.

Penggunaan dana cukai itu, diharapkan dapat mendorong upaya untuk pertumbuhan ekonomi di Kudus, melalui serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Itu sebabnya, dana cukai yang dianggarkan di tahun 2016 ini, diharapkan dapat terserap secara optimal, untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Apalagi, hal itu mengingat bahwa penggunaan dana cukai pada 2016 ini, lebih diperlonggar. Dengan demikian, akan mendukung visi dan misi Pemkab Kudus yang salah satunya mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, ke-13 SKPD penerima alokasi dana cukai tahun ini meliputi RS dr Loekmono Hadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

Selain itu, ada juga Kantor Satpol PP, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Bagian Hukum.

”Satu SKPD lagi yang menerima dana cukai di tahun 2016 ini, yakni Dinas Bina Marga dan ESDM Kudus. Ini adalah SKPD baru yang menerima dana. Dan di tiap-tiap SKPD memiliki kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan serta bidangnya masing-masing,” jelas Eko.

Setiap kegiatan yang dilakukan, harus sesuai dengan dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang mengatur penggunaan dana cukai rokok lima puluh persen penggunaannya untuk spesific grant dan lima puluh persen sisanya berupa block grant.

Aturan lainnya yang juga harus dipatuhi adalah Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Eko mencontohkan, di Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM, dana digunakan untuk kegiatan yang menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan daerah. Sedangkan di RS dr Loekmono Hadi, ada kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Sedangkan di BPMPKB, terdapat kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan.

Untuk dana di Dinsosnakertrans, dana cukai dimaksimalkan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT, penguatan sarana prasarana (sarpras) kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja IHT. ”Itu dilakukan melalui pengadaan peralatan ketrampilan, dan penguatan sarpras kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja IHT melalui pemeliharaan sarpras BLK,” jelasnya.

Di samping itu, ada juga kegiatan penguatan ekonomi kemasyarakatan di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan wirausaha dan padat karya.

Untuk Disperinkop UMKM, dana cukai dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM.

Kegiatan lainnya, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi.

Disperinkop UMKM juga menyelenggarakan pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar TAR dan nikotin rendah melalui penerapan good manufacturing practice (GMP). Satu hal lagi, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan industri hulu hilir.

”Sesuai kewenangannya, Satpol PP menggunakan dana cukai untuk pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran,” katanya.

Ditambah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di mana dana cukai dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui pengembangan dan pelatihan desa wisata. (ads)

Demi Kesejahteraan Warga Kudus, Dana Cukai Bakal Dimaksimalkan

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Meski masih terhalang pada aturan, namun Pemkab Kudus bakal memaksimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima.

Upaya untuk memaksimalkan penggunaan DBHCHT tersebut, dilakukan sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan. Yakni melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK/07/2009 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Selain itu, juga didasarkan pada Peraturan Bupati Kudus No 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Penerimaan dana cukai untuk Kudus memang selalu naik setiap tahunnya. Misalnya saja untuk anggaran tahun 2015 lalu, Kabupaten Kudus menerima alokasi dana DBHCHT sebesar Rp118,21 miliar. Jumlah tersebut, lebih tinggi dibandingkan perolehan DBHCHT yang diterima pada tahun 2014, yakni sekitar Rp 108 miliar.

Dimaksimalkannya pemakaian dana cukai itu, diharapkan akan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kudus. Ujung-ujungnya adalah menjadikan masyarakat Kudus semakin sejahtera.

Namun, berdasarkan aturan yang ada, penggunaan DBHCHT hanya diperbolehkan untuk lima bidang. Mulai dari peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, hingga pemberantasan barang cukai ilegal.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kudus Dwi Agung Hartono menjelaskan, dana yang diterima Kabupaten Kudus ini masih bisa berubah. Sebab, pemkab dimungkinkan masih bisa ditambah sisa kegiatan yang menggunakan DBHCHT tahun 2014.

”Sisa penganggaran tersebut, harus dianggarkan kembali untuk kegiatan yang sama. Sehingga memang menyulitkan untuk penyerapan anggaran dalam melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata Dwi.

Dwi menjelaskan, dengan adanya pembatasan kegiatan dana cukai ini, membuat prioritas program dan karakteristik daerah yang tidak termasuk dalam lima jenis kegiatan di atas, tidak bisa diakomodasi.

Untuk itu, Bupati Kudus H Musthofa sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah, untuk melakukan peninjauan peraturan perundang-undangan yang ada.

”Yakni dengan memperluas cakupan jenis kegiatan sesuai prioritas dan karakteristik daerah kepada Menteri Keuangan. Usulan ini telah dikirim Pemkab Kudus melalui surat tertanggal 10 Desember 2014. ”Sehingga penggunaannya akan semakin maksimal demi kepentingan rakyat Kudus,” imbuhnya. (ads)

Bupati Kudus Ingatkan untuk Waspada Terhadap Banjir

Bupati Kudus H Musthofa saat berbicara di depan warga, dalam setiap kunjungan yang dilakukannya. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan program-program yang dibuat pemkab, termasuk menyerap aspirasi. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa saat berbicara di depan warga, dalam setiap kunjungan yang dilakukannya. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan program-program yang dibuat pemkab, termasuk menyerap aspirasi. ISTIMEWA

 

KUDUS – Musim penghujan yang sudah datang, membuat semua pihak harus tetap waspada. Termasuk warga di Kabupaten Kudus, yang diharapkan bisa mewaspadai datangnya banjir.

Bupati Kudus H Musthofa mengatakan, saat ini warga harus benar-benar memperhatikan lingkungan mereka. ”Kalau ada sampah ataupun hal-hal yang menghambat jalannya air, maka harus segera dibersihkan. Supaya tidak terjadi banjir,” jelasnya.

Dikatakan bupati, kebersihan lingkungan, selokan, dan sungai, menjadi fokus utama yang bisa mengakibatkan banjir. ”Pengalaman banjir awal tahun 2014 lalu, hendaknya menjadi pelajaran dan tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Perhatian bupati terhadap kepada kebersihan lingkungan, memang sudah dibuktikan dengan seringnya keliling wilayah, untuk mengajak warga mengadakan kerja bakti. Bahkan, seringkali bupati terjun langsung untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Kepada setiap desa yang dikunjungi, bupati selalu mengecek kondisi sungai ataupun saluran air yang ada di sana. Termasuk memastikan jika kemudian aliran sungai tetap lancar dan tidak ada sampah yang menghambat.

Terkadang untuk penanganan sampah dengan jumlah atau volume yang besar, bupati memerintahkan penggunaan alat-alat besar yang kemudian digunakan untuk mengeruk sampah.

”Saya memang ingin warga bisa kembali memiliki semangat kerja bakti, gotong royong, dalam membuat lingkungannya menjadi lebih bersih. Ini sangat penting, supaya nantinya bisa mencegah terjadinya banjir. Supaya wilayah juga bisa kelihatan cantik saat dilihat. Sehingga akan membuat nyaman,” tuturnya.

Upaya kerja bakti dan gotong royong itu, memang terlihat menuai hasilnya. Desa-desa yang ada di Kudus, sudah mulai menggalakkan aksi atau kegiatan itu. Setiap pekannya, warga diajak untuk kerja bakti menjaga kebersihan lingkungannya.

Bupati mengatakan, untuk menjaga sebuah desa tetap dalam kondisi yang baik, memang salah satunya adalah tanggung jawab kepala desa. Tentu saja dengan dukungan dari satuan lainnya. Baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar.

”Kepala desa harus bisa noto deso dengan baik. Termasuk juga memperhatikan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Kalau memang niatnya sama-sama baik, maka perjalanan pemerintahannya juga akan baik,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Selalu ada Sisa Anggaran, Pemkab Kudus Minta Pemerintah Pusat Revisi Aturan DBHCHT

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kudus Eko Djumartono (e)

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kudus Eko Djumartono

KUDUS – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang telah diterima Pemkab Kudus dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015 senilai Rp 136,4 miliar. Jumlah penerimaan tahun ini jauh lebih tinggi dibanding penerimaan tahun 2014 sebesar Rp 104,5 miliar, atau naik sekitar 30 persen.

Kepala DPPKD Kudus Eko Djumartono menjelaskan, di lihat dari tren yang ada, dari tahun ke tahun penerimaan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Kudus, khususnya DBHCHT selalu mengalami peningkatan yang signifikan. ”Seperti kita ketahui bersama, bahwa penerimaan DBHCHT dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimulai sejak tahun 2008 lalu. Berarti kurang lebih tujuh tahun daerah diberi kewenangan untuk mengelola anggaran yang bersumber dari dana cukai ini,” kata Eko.

Alokasi program dan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT tersebut penggunaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Berdasarkan aturan tersebut, penggunaan DBHCHT difokuskan hanya untuk lima kegiatan. Lima kegiatan tersebut meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang cukai ilegal.

Pembatasan kegiatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Menurut Eko, pembatasan tersebut sangat memberatkan Pemkab Kudus dalam merealisasikannya. Sehingga setiap akhir tahun anggaran terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang cukup banyak. Karena besarnya anggaran yang dikelola dari dana cukai ini dan penggunaannya yang cukup menyulitkan.

”Karena itulah, dalam penggunaan DBHCHT tersebut, Pemkab Kudus berharap agar pemerintah pusat bisa merevisi aturan terkait penggunaan DBHCHT. Dengan demikian, dapat lebih diperluas penggunaannya,” lanjutnya.

Selain didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan dana cukai di Kudus juga disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Adapun dasar untuk penghitungan DBHCHT, berdasarkan Permenkeu Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke daerah, sesuai pasal 20 ayat 1 variabel yang digunakan untuk menentukan DBHCHT adalah penerimaan cukai tahun sebelumn yasebesar 58 % produksi tembakau tahun sebelumnya 38 %, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun sebelumnya 4 %.

Disebutkan, pembagian DBHCHT dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan, yaitu dengan komposisi 30% untuk provinsi penghasil, 40% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30% untuk kabupaten/kota lainnya.

Untuk TA 2015, DBHCHT yang telah teranggarkan sejumlah Rp 131.692.000 yang didistribusikan ke 11 SKPD yang mengampu program dan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT.

Diharapkan, DBHCHT yang dianggarkan pada 2015 ini dapat terserap secara optimal untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kudus. ”Dengan demikian, akan mendukung visi dan misi Pemkab Kudus yang salah satunya mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera,” terangnya. (ADV)

DBHCHT Dimanfaatkan untuk Uji Tar Nikotin

adv tar nikotin (e)

KUDUS – Guna meningkatkan mutu produk sebelum dilakukan proses pengolahan, pengusaha Industri Hasil Tembakau (IHT) wajib melakukan uji tar nikotin di laboratorium. Sebagaimana diketahui, keberadaan laboratorium uji tar nikotin milik Pemkab Kudus yang berada di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) hingga kini belum memiliki sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sehingga untuk melakukan uji tar nikotin, para pelaku usaha IHT kecil melakukannya di laboratorium milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Karena laboratorium tar nikotin yang beradi di LIK IHT belum bersertifikasi, maka uji lab dilakukan di laboratorium milik Pemprov Jawa Tengah di Semarang,” tutur Pipin Udianto, Kasi Industri, Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (Ilmiah) Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus.

Biaya untuk melakukan uji laboratorium tar nikotin berkisar Rp 1,5 juta. Menurutnya, pihak Dinas Perinkop dan UMKM Kudus menyediakan anggaran untuk membantu para pengusaha kecil IHT saat melakukan uji tar nikotin. Anggaran itu, lanjutnya, diambilkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Dengan menggunakan DBHCHT, biasanya Dinas Perindustrian siap membantu para pengusaha kecil IHT membiayai uji tar nikotin di laboratorium propinsi Jateng,” ungkapnya.

Kegiatan itu juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. (Adv)

Alokasi DBHCHT Kudus Harusnya untuk Pembinaan IHT yang Kian Punah

Alokasi DBHCHT (e)

Pembinaan lingkungan sosial untuk lingkungan industri hasil tembakau. (MuriaNewsCom)

KUDUS – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak lepas dari keberadaan Industri Hasil Tembakau. Dari lima peruntukan DBHCHT, anggaran untuk pembinaan lingkungan sosial jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembinaan industri IHT. Sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan survei yang ditulis dalam buku ”Ironi Cukai Tembakau”, pembinaan lingkungan sosial mendapatkan porsi yang jauh melampaui empat peruntukan DBHCHT. Fakta tersebut terjadi secara umum di daerah yang mendapatkan DBHCHT, bahkan daerah penghasil tembakau juga berlaku demikian.

Disebutkan dalam penelitaan, Kabupaten Kediri sebagai basis industri pengelolaan hasil tembakau terbesar, kegiatan pembinaan industri hanya mendapatkan alokasi 0,35% saja. Angka ini sangat timpang ketika melihat alokasi untuk kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial yaitu 98,59% atau sebesar Rp 53,48 miliar. Hal yang sama terjadi pula di Kudus, di mana alokasi kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial mencapai 93,90%. Ironisnya, Kudus yang dikenal sebagai Kota Kretek justru mengalokasikan DBHCHT paling kecil untuk pembinaan industri yakni kurang dari 0,06%.

Diminta tanggapannya terkait hasil penelitian tersebut, Murwanto, Aktifis Komunitas Masyarakat Mijen Berani (KOMJEN) mengungkapkan harus ada keadilan dalam setiap kegiatan yang dibiayai DBHCHT. Pembinaan industri IHT mestinya diberikan alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka memberdayakan pabrikan rokok yang mulai berkurang keberadaannya.

”Setiap kegiatan yang dibiayai DBHCHT mestinya dilakukan secara proporsional. Alokasi DBHCHT untuk pembinaan indutri cukup penting guna melindungi IHT yang kian punah,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, DBHCHT bersifat spesifik grand. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20/PMK.07/2009. Diantara kegiatan yang dibiayai DBHCHT meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. (Adv)

DBHCHT Punya Solusi Lindungi Warga dari Perokok

adv KTR ilust

KUDUS – Ruang khusus merokok menjadi konsekuensi untuk disediakan ketika ruang publik dan perkantoran pemerintah ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebagaimana telah diketahui, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan Paraturan Bupati (Perbup) tentang KTR.

Pembinaan lingkungan sosial menjadi salah satu peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) meliputi penetapan KTR. Termasuk pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. Hal ini sesuai penjabaran dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT.

Dalam panduan penggunaan DBHCHT di bidang Kesehatan yang dikeluarkan Pusat Promosi Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan. Rokok tidak hanya berdampak pada perokok. Namun juga pada orang di sekitarnya.

Rokok mengeluarkan asap utama dan asap sampingan. Asap utama yang dihembuskan setelah menghisap rokok sementara asap sampingan sebagai hasil pembakaran kecil diujung rokok yang terbakar saat rokok tidak dihisap.

Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, dr. Lily S. Sulistyowati, MM dalam kata pengantar buku Panduan Penggunaan DBHCHT di bidang Kesehatan, November 2012, menjelaskan kegiatan pembinaan lingkungan sosial pada dasarnya mengatur dua hal. Pertama pembinaan terhadap petani tembakau dan kedua perlindungan terhadap dampak buruk dari rokok dalam bidang kesehatan.

Peruntukan DBHCHT untuk menanggulangi dampak buruk rokok, lanjutnya, terbagi dalam dua kegiatan. Pertama, kegiatan dalam rangka penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. Sedangkan kegiatan kedua yakni menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Lily berharap, pedoman penggunaan DBHCHT di bidang kesehatan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah.

”Dengan adanya pedoman ini diharapkan penggunaan DBHCHT dalam bidang kesehatan bisa terlaksana secara optimal,” tuturnya.

Buku pedoman penggunaan DBHCHT di bidang kesehatan ini juga dilengkapi sambutan Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Drs. Pramudjo, M.Soc.Sc. Poin yang disampaikan agar buku pedoman DBHCHT yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi selama ini dalam penggunaan DBHCHT di bidang Kesehatan. (Adv)

Manfaatkan DBHCHT, Pemkab Kudus Ajak UMKM Ikuti Pameran di Berbagai Kota

Industri bordir yang juga sebagai salah satu kekhasan Kudus kerap mengikuti pameran lokal dan nasional. (MuriaNewsCom)

Industri bordir yang juga sebagai salah satu kekhasan Kudus kerap mengikuti pameran lokal dan nasional. (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Selain menyelenggarakan even pameran UMKM di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Kudus turut menyertakan UMKM pameran di berbagai kota. Hal ini sebagai bukti pengembangan dunia usaha terutama sektor usaha kecil menengah, mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus.

Untuk mendorong pengembangan UMKM, Pemkab Kudus mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai bagian dari upaya pembinaan lingkungan sosial. Sebagaimana diketahui, pembinaan lingkungan sosial merupakan salah satu peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan PMK 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT. Ketentuan tersebut dirinci dalam Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan DBHCHT di Kudus. Pada lampiran II A.3 dijelaskan Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5)b) Fasilitasi bagi UMKM di lingkungan IHT untuk ikut serta dalam pameran skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dengan memanfaatkan DBHCHT, Pemkab Kudus mengajak UMKM mengikuti berbagai even pameran industri dan pariwisata di berbagi kota. Salah satunya even pameran Perdagangan, Pariwisata, Kerajinan dan Industri Kreatif di Bogor.

Pada even pameran tersebut, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus memberangkatkan Saqinano dan Alfa shoofa. Saqinano merupakan UMKM binaan Disperinkop UMKM yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kopi dan teh rempah. Sementara Alfa Shoofa merupakan salah satu pengusaha kecil menengah di bidang bordir dan batik.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Bambang TW menjelaskan dengan mengikuti pameran diharapkan UMKM tersebut dapat berkembang dan luas pangsa pasarnya. Kegiatan ini, menurutnya, sesuai regulasi pemanfaatan DBHCHT yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan PMK 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT dan Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan DBHCHT di Kudus. Pada lampiran II A.3 dijelaskan Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5)b) Fasilitasi bagi UMKM di lingkungan IHT untuk ikut serta dalam pameran skala lokal, regional, nasional dan internasional. (Ads)

Pelatihan GMP Bagi IHT Kudus Mampu Tingkatkan Mutu Produk dan Kepuasan Pelanggan

Pelatihan-GMP

Pelatihan good manufacturing practice (GMP) yang diikuti oleh 30 pelaku usaha IHT kecil di wilayah Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Kebijakan pembatasan produksi dan konsumsi tembakau oleh pemerintah pusat kian menghimpit berkembangnya Industri Hasil Tembakau (IHT) golongan kecil. Keberadaan pabrikan rokok kecil populasinya semakin berkurang. Di Kabupaten Kudus hanya ada sekitar 30 pabrikan kecil yang masih bertahan dengan pola produksi yang tidak stabil.

Dalam rangka melakukan pembinaan industri rokok, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus memiliki program kegiatan berorientasi pada pembinaan dan peningkatan kualitas managerial. Diantaranya pelatihan good manufacturing practice (GMP) yang diikuti oleh 30 pelaku usaha IHT kecil di wilayah Kabupaten Kudus.

Menurut Kepala seksi Industri, Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, Pipin Udianto, pelatihan GMP dibiayai dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sesuai pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Target pelatihan yang diikuti para pelaku usaha di sektor rokok ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas bahan baku dan mendistribusikan produk dengan baik. ”Pelatihan GMP bagi IHT dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu produk dan meningkatkan kepercayaan pelanggan,” ujarnya.

Terkait dengan GMP, ia menjelaskan penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) pada sebuah perusahaan memiliki banyak keuntungan. Di antaranya meningkatkan kepercayaan pelanggan, image dan kompetensi perusahaan lebih baik, membuka wawasan serta pengetahuan terhadap produk dan sebagainya.

Implementasi GMP diterapkan oleh industri yang produknya di konsumsi atau digunakan oleh konsumen dengan tingkat risiko yang sedang hingga tinggi. Rokok, ujar Pipin, dianggap produk makanan yang menimbulkan risiko bagi pemakainya. Prinsip dasar GMP, lanjutnya, lebih menekankan pada proses produksi yang benar. Bukan hanya sekadar proses pemeriksaan atau inspeksi/testing.

”Cakupan GMP meliputi jaminan mutu produk yang dihasilkan oleh IHT kecil. Sehingga mampu bersaing dengan produk IHT lainnya,” ucapnya. (Adv)

Tahun Ini Satpol PP Kudus Peroleh Jatah DBHCHT Rp 150 Juta

Satpol PP lakukan operasi rokok ilegal ke pasar-pasar. (ISTIMEWA)

Satpol PP lakukan operasi rokok ilegal ke pasar-pasar. (ISTIMEWA)

 

KUDUS – Tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Kudus mendapat jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 150 juta. Alokasi ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 60 juta. Hal tersebut sesuai pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Kasi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Kudus, Purnomo, menjelaskan alokasi DBHCHT dipergunakan untuk tiga kegiatan. ”Tahun 2015 Satpol PP mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp 150 juta. Penggunaannya untuk sosalisasi ketentuan dibidang cukai, razia rokok ilegal dan pemasangan iklan masyarakat,” terang Purnomo.

Ketiga program kegiatan tersebut dilaksanakan secara periodik hingga bulan Desember 2015. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pembuatan iklan masyarakat yang rencananya dipasang di dua puluh empat lokasi yang tersebar di sembilan kecamatan.

”Subtansi dari isi pesan masyarakat terkait ajakan untuk tidak memproduksi, menjual ataupun memakai produk rokok ilegal,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan razia yang dilakukannya berorientasi pada upaya pencegahan dan pembinaan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar aktivitas ilegal berupa memproduksi, menjual, dan menggunakan produk rokok ilegal tidak dilakukan oleh masyarakat.

”Bagi para pedagang yang ketahuan menjual produk rokok ilegal, kami beri pembinaan. Rata-rata mereka tidak mengetahui ketentuan larangan menjual rokok tanpa pita cukai,” jelasnya.

Terkait tingkat keberhasilan dari program yang dilaksanakan Satpol PP, pihaknya menjelaskan adanya tren penurunan peredaran produk rokok ilegal di Kabupaten Kudus. Peredaran rokok ilegal hanya di daerah pinggiran dengan sasaran konsumen para petani.
”Dari beberapa razia ditemukan barang bukti rokok ilegal yang dijual di wilayah pinggiran. Seperti Kecamatan Undaan dan sebagian kecil Kecamatan Dawe,” tuturnya. (Adv)

Pengujian Tar dan Nikotin untuk Pengusaha Rokok Golongan Kecil Tanpa Dipungut Biaya

Ilustrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus

Ilustrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus

 

KUDUS – Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus, memberikan layanan pengujian tar dan nikotin rokok yang dihasilkan oleh produsen rokok golongan kecil di daerah setempat secara gratis.

”Kami sudah mensosialisasikannya kepada para pengusaha rokok golongan kecil, bahwa pengujian tar dan nikotin tanpa dipungut biaya,” kata Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Kusnaeni di Kudus.

Ia mengatakan, layanan gratis tersebut bertujuan untuk membantu pengusaha rokok golongan kecil selama laboratorium tersebut belum mengantongi akreditasi resmi.

Meski demikian, kata dia, sertifikat hasil pengujiannya tetap berlaku legal karena keberadaan laboratorium sesuai hasil bimbingan teknis yang diselenggarakan Pemerintah Pusat di Bandung beberapa waktu lalu. Yang menjelaskan, setiap laboratorium memiliki kewajiban mengeluarkan sertifikat terhadap sejumlah pihak yang mengajukan pengujian tar dan nikotin terhadap setiap produk rokoknya.

”Hasil pengujiannya juga sesuai dengan standar nasional Indonesia, meskipun dalam sertifikat yang dikeluarkan belum ada logo Komite Akreditasi Nasional (KAN),” ujarnya.
Ia mengatakan, akreditasi tersebut berlaku untuk pengusaha rokok yang berkeinginan menjual produk rokoknya ke luar negeri. Karena akreditasi yang dikeluarkan oleh KAN berlaku untuk 35 negara di dunia.

Sementara pengusaha rokok yang nantinya hanya menjual produknya di Tanah Air, kata dia, masih bisa menggunakan hasil uji laboratorium milik Pemkab Kudus.
Untuk melayani uji tar dan nikotin pengusaha rokok golongan kecil di Kudus, kata dia, Dinas Perindustrian sedang berkonsultasi untuk tata dan bentuk sertifikat yang bakal dikeluarkannya.

”Secara organisasi, administrasi dan teknisi sudah siap melayani uji tar dan nikotin untuk produk rokok lokal dari produsen yang masuk kategori III,” ujarnya.

Laboratorium penguji tar dan nikotin milik Pemkab Kudus yang berada di kawasan LIK Industri Hasil Tembakau yang dibangun di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus tersebut, dilengkapi dengan peralatan seperti “smoking” mesin, satu unit alat analisa tar atau GC gas, serta peralatan pendukung lainnya.

Pengadaan sejumlah peralatan di laboratorium uji tar dan nikotin tersebut, dibutuhkan anggaran hingga Rp 6,97 miliar yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Sesuai pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. (Adv)

Dinsosnakertrans Gelar Pelatihan yang Diikuti Ribuan Peserta dari Lingkungan IHT Kudus

Salah satu pelatihan yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus. (BLK Kudus)

Salah satu pelatihan yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus. (BLK Kudus)

 

KUDUS – Pembinaan lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menjadi salah satu alokasi dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus dimaksimalkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus pada tahun 2015 telah melatih 3.500 peserta dari masyarakat di lingkungan IHT Kudus. Hal ini juga mengacu kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Menurut Sajad, Kepala UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Conge Ngembalrejo Kudus, pelatihan keterampilan kerja disesuaikan dengan pangsa kerja yang ada. Perencanaan dan penentuan pangsa kerja berdasarkan Muskerbang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

BLK milik Dinsosnakertrans Kudus itu pada tahun 2015 telah menargetkan peserta sebanyak 3.500 mengikuti pelatihan kerja. Sebanyak 25 jenis kejuruhan pelatihan kerja telah diminati peserta pelatihan.“Peserta pelatihan hanya boleh mengikuti satu pilihan jurusan saja,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan peran dalam penggunaan DBHCHT, pihak BLK terus melakukan evaluasi. Termasuk evaluasi yang penting dilakukan, menurutnya, menyesuaikan jenis pelatihan dengan perkembangan pasar kerja.

“BLK terus melakukan kreatifitas dalam penentuan dan penambahan jurusan. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya pilihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ungkapnya. (Ads)

Dishubkominfo Kudus Maksimalkan DBHCHT

Ilustrasi DBHCHT

Ilustrasi DBHCHT

 

KUDUS – Memaksimalisasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Kudus. Hal ini dilakukan instansi tersebut sebelum tahun 2014 saat mendapatkan alokasi DBHCHT.

“Penyebaran informasi terkait ketentuan di bidang cukai meminimalisasi pelanggaran berupa rokok ilegal. Masyarakat perlu tahu kegunaan atau manfaat cukai untuk produk tembakau serta sanksi atas penyalahgunaan dan pemalsuan cukai,” ujar Putut Sri Kuncoro salah satu Kabid di Dishubkominfo yang mengaku sejak 2005 bekerja di instansi tersebut.

Selain melalui media booklet (selebaran), Dishubkominfo Kabupaten Kudus juga melakukan sosialisasi peruntukan DBHCHT dan regulasi tentang cukai Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai melalui media elektronik. Bekerjasama dengan televisi lokal, beberapa kali. Dishubkominfo menfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog interaktif. Dengan menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Bupati Kudus dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kudus.

Hasil tayangan di beberapa stasiun televisi lokal juga didokumentasikan dalam bentuk CD. Dengan beberapa tema yang tidak jauh dari pembahasan mengenai ketentuan cukai, penggunaan DBHCHT, peran masyarakat terhadap peruntukan DBHCHT dan sebagainya.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Kudus, Didik Sugiharto mengatakan ketentuan dalam penggunaan DBHCHT salah satu peruntukan dialokasikan untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Menurutnya kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 yang direvisi melalui PMK nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas Penyimpangan DBHCHT.

Kegiatan itu juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Pihaknya menganggap pentingnya masyarakat Kudus mengetahui manfaat cukai bagi kepentingan negara serta mengantisipasi pelanggaran terkait cukai yang terjadi di masyarakat. “Masyarakat Kudus diharapkan paham dengan aturan percukaian. Apalagi masyarakat Kudus berada di sentra Industri Hasil Tembakau,” kata Mantan Camat Dawe itu.

Pihaknya menambahkan, sosialisasi ketentuan bidang cukai di sejumlah televisi lokal dilaksanakan sebelum tahun 2014. Pada saat itu dirinya mengaku belum menjabat sebagai kepala Dishubkominfo. Namun secara administrasi, kegiatan sosialisasi DBHCHT terdokumentasikan dengan baik. Sehingga pihaknya dapat memberikan penjelasan terkait kegiatan pada tahun lalu. (Adv)

Antisipasi Maraknya Rokok Ilegal, Pemkab Kudus Lakukan Sosialisasi

Petugas Bea Cukai mengamankan rokok ilegal. Untuk mengantisipasi maraknya rokok ilegal, Pemkab Kudus melakukan sosialisasi. (MuriaNewsCom)

Petugas Bea Cukai mengamankan rokok ilegal. Untuk mengantisipasi maraknya rokok ilegal, Pemkab Kudus melakukan sosialisasi. (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Salah satu dari lima item penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan untuk pemberantasan rokok ilegal. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah berupaya mengatasi usaha ilegal tersebut melalui berbagai sosialisasi. Langkah sosialiasi aturan tentang cukai dimaksudkan sebagai langkah preventif.

Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Selain itu, hal tersebut juga mengacu kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Menyikapi penindakan yang dilakukan pihak bea cukai terhadap pelaku ilegal produk tembakau, Sekretaris Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Hotel dan Tembakau (FSB KAMIPARHO), Budi Santoso mengingatkan agar langkah prevenstif berupa sosialisasi dikedepankan. Mantan buruh rokok di salah satu perusahaan rokok besar di Kudus itu mendukung langkah Pemkab Kudus yang melakukan sosialisasi terkait aturan cukai melalui berbagai media.

“Langkah Pemkab terkait sosialisasi tetang ketentuan cukai sudah baik. Kedepan perlu ditingkatkan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Pihaknya berharap, pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan penindakan rokok ilegal perlu menelusuri latarbelakang dan motif para pelaku. Kenyataan yang terjadi, sebagian besar para pelaku rokok ilegal berlatarbelakang mantan pengusaha atau pengrajin rokok.

“Akibat regulasi yang ketat terhadap berkembangnya IHT kecil, maka pilihan yang diambil dengan melakukan praktek ilegal,” katanya dan meminta realitas tersebut turut dijadikan bahan evaluasi pemerintah dalam melangkah.

Dampak regulasi yang dianggap mempersulit berkembangnya pabrikan kecil menjadi pemicu munculnya praktek rokok ilegal. Rokok ilegal akan menjadi problem dalam penindakan hukum. Terlebih belum ada alternatif usaha dan jaminan pekerjaan bagi mantan pengusaha dan buruh IHT.

Di samping itu, rokok ilegal memiliki pangsa pasar relatif besar berada di daerah desa atau pedalaman.  “Rokok ilegal menjadi alternatif di tengah mahalnya harga rokok resmi,” imbuhnya. (Ads)

Karakteristik Daerah Berpengaruh Dalam Penggunaan DBHCHT

Salah satu kegiatan pelatihan yang didanai DBHCHT. Karakteristik daerah berpengaruh dalam penggunaan DBHCHT. (BLK Kudus)

Salah satu kegiatan pelatihan yang didanai DBHCHT. Karakteristik daerah berpengaruh dalam penggunaan DBHCHT. (BLK Kudus)

 

KUDUS – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 2, penggunaan DBHCHT dibatasi pada lima penggunaan. Di antaranya peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Dalam praktiknya, karakteristik daerah berpengaruh dalam penggunaan DBHCHT. Untuk merealisasikan ketentuan penggunaan DBHCHT tidak semua daerah memiliki kesamaan. Bisa jadi satu daerah memiliki kegiatan tertentu yang didanai DBHCHT, namun di daerah lain kegiatan serupa tidak diperkenankan untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus, Lutful Hakim terkait penggunaan DBHCHT berdasarkan karakteristik daerah penghasil tembakau.

Menurutnya, dalam beberapa hal penggunaan DBHCHT menyesuaikan lingkungan IHT yang ada di daerah. Terkecuali untuk beberapa ketentuan seperti pemberantasan rokok ilegal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang telah jelas pelaksanaannya.  “Kegiatan yang didanai DBHCHT di daerah tertentu ada yang tidak bisa dilaksanakan di daerah lainnya. Kecuali ketentuan yang jelas seperti sosialisasi ketentuan di bidang cukai ataupun pemberantasan barang kena cukai ilegal,” tuturnya.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Lutful mencontohkan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang didanai DBHCHT di Kabupaten Temanggung. Kabupaten yang dikenal daerah penghasil tembakau tersebut membangun infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses para petani tembakau.  “Jelas di Kabupaten Temanggung DBHCHT dapat digunakan untuk pembangunan jembatan dan jalan di sekitar lokasi pertanian tembakau,” ungkapnya.

Lebih lanjut Lutful mengingatkan, perbedaan karakteristik daerah penghasil produk tembakau perpengaruh pada penyerapan DBHCHT. Pihaknya berharap masyarakat memahaminya sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terkait alokasi DBHCHT khususnya di Kabupaten Kudus. (Ads)

Bupati: Pejabat dan Kades Harus Hidup dengan Teratur dan Baik

Bupati Kudus H Musthofa saat memberikan pengarahan kepada para kepala SKPD dan kepala desa yang ada di Kabupaten Kudus ini. Diharapkan bupati, mereka semua bekerja sesuai dengan amanah yang sudah diembannya. ISTIMEWA

Bupati Kudus H Musthofa saat memberikan pengarahan kepada para kepala SKPD dan kepala desa yang ada di Kabupaten Kudus ini. Diharapkan bupati, mereka semua bekerja sesuai dengan amanah yang sudah diembannya. ISTIMEWA

 

KUDUS – Jabatan merupakan amanah atau titipan, yang sudah seharusnya dijaga dengan baik. Tentunya dengan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab terkait tugas pokok dan fungsinya sesuai jabatannya itu.
Hal ini dikarenakan ada pertanggungjawaban secara kedinasan, tanggung jawab sosial kepada masyarakat, bahkan yang terpenting adalah tanggung jawab kepada Allah SWT.

Hal ini disampaikan Bupati Kudus H Musthofa, saat memberikan arahan kepada para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), direktur perusahaan daerah (perusda), dan kepala desa (kades), pada setiap rapat pimpinan (rapim) yang digelar.

Pada rapim itu, sebelumnya disampaikan paparan dari masing-masing asisten sekretaris daerah (sekda), mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di desa.

Dari paparan yang ada, masih ditemui beberapa kekurangan pada SKPD dan desa, terkait pelaksanaan anggaran tahun 2015 ini. Termasuk di antaranya realisasi pencairan dana desa yang belum tuntas.

Pasalnya, mengingat saat ini telah memasuki akhir tahun anggaran. Selain itu masih ada target program dan kegiatan dari SKPD yang belum bisa terealisasi sesuai harapan.

Untuk itu, bupati kembali menegaskan agar kepala SKPD dan kades, agar bisa melaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Sesuai prinsip 4T yang telah dicanangkannya untuk SKPD dan desa. Yaitu tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Prinsip ini harus tetap dipegang sebagai pedoman pelaksanaan anggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

”Lakukan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Karena jabatan ini merupakan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata bupati.

Lebih lanjut bupati mengingatkan kepada kepala SKPD dan kades, agar bisa merencanakan tugas sesuai jadwal sebaik-baiknya. Selain itu, dirinya menambahkan bahwa penting bagi kepala SKPD dan kades untuk bisa membuat perencanaan yang baik dan hidup dengan teratur.

Termasuk dengan mempersiapkan bekal diri ketika nantinya telah memasuki purna tugas. Karena jabatan ini hanya bersifat sementara dan pasti ada masa berakhirnya.

”Saya tidak ingin lagi mendengar ada pengalaman yang kurang baik para kades yang telah lalu terulang. Di antaranya terbelit masalah ekonomi atau bahkan masalah hukum,” pesannya. (MERIE / ADS)

Pemkab Kudus Semakin Serius Berikan Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan kepada warga Kabupaten Kudus semakin ditingkatkan. Salah satunya menambah unit pelayanan di RSUD dr Loekmonohadi Kudus, di mana ruang hemodialisa akan ditambah menjadi 20 unit. ISTIMEWA

Pelayanan kesehatan kepada warga Kabupaten Kudus semakin ditingkatkan. Salah satunya menambah unit pelayanan di RSUD dr Loekmonohadi Kudus, di mana ruang hemodialisa akan ditambah menjadi 20 unit. ISTIMEWA

 

KUDUS – Terwujudnya masyarakat Kudus yang semakin sejahtera, benar-benar terus diupayakan serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Di bawah kepemimpinan Bupati Kudus H Musthofa, berbagai program pro rakyat digagasnya. Dua program utama yang penting bagi masyarakat yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun anggaran 2015 dan 2016 ini, pemkab akan menambah berbagai layanan kesehatan. Seperti penambahan sejumlah 97 tempat tidur di RSUD dr.Loekmono Hadi Kudus.

Penambahan itu terdiri dari 15 unit, untuk ruang high dependency nurse (HDN), unit stroke sebanyak 12 unit, dan layanan perinatologi sebanyak 20 unit.

”Termasuk untuk ruang hemodialisa sejumlah 30 unit, dan pelayanan jantung dan pembuluh darah sebanyak 20 unit,” kata bupati, saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus atas Ranperda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2016, Senin (16/11/2015).

Penambahan ini dinilai telah cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan. Apalagi secara umum di Kudus terdapat sembilan rumah sakit ditambah beberapa puskesmas yang telah memberikan pelayanan rawat inap. Di antaranya puskesmas Jekulo, Tanjungrejo, Rejosari, Kaliwungu, dan Gribig.

Bupati menyatakan akan terus menambah pelayanan kepada masyarakat ini. Termasuk untuk rawat jalan memenuhi pelayanan pasien yang jumlahnya terus bertambah, akan segera ditambah klinik penyait dalam dan bedah urologi. Semuanya memberikan kepuasan bagi masyarakat terhadap pelayanan bidang kesehatan.

”Layanan puskesmas akan terus kami optimalkan. Termasuk puskesmas Dawe yang saat ini telah melayani rawat inap,” jelas bupati.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan di puskesmas Dawe. Yaitu dengan mengoptimalkan rujukan berjenjang bagi pasien. Selain itu akan terus dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan. Yang tak kalah penting tentunya penambahan sarana dan prasarana.

Namun demikian, bupati mengharapkan masyarakat Kudus untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Yang imbasnya akan berdampak bagi kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya yang semakin baik.

”Dengan masyarakat yang sehat, Kudus akan terwujud menjadi kabupaten yang lebih baik dengan masyarakat yang semakin sejahtera,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Mampu Atasi Kesulitan Pabrikan Rokok Kecil, Pemanfaatan LIK IHT Kudus Terus Dimaksimalkan

LIK-IHT

KUDUS – Meski kondisi (Lingkungan Industri Kecil) LIK Industri Hasil Tembakau (IHT) sekarang menuai banyak kritikan, keberadaannya dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam pembinaan industri hasil tembakau di Kabupaten Kudus. Sebagaimana tertuang dalam aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

LIK IHT dibangun pada tahun 2010 menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 22,38 miliar. Terdapat 11 bangunan masing-masing memiliki luas 200 m2 yang diperuntukan sebagai tempat produksi rokok.

Berdiri di atas tanah seluas 2 hektare di Desa Megawon, Kecamatan Mejobo. Dilengkapi laboratorium uji tar nikotin, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan satu bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor sekaligus Koperasi.

Gagasan awal pembangunan LIK IHT, guna mensiasati regulasi IHT yang mensyaratkan luasan tempat produksi hasil tembakau minimal 200 m2. Ketika itu, banyak kalangan pabrikan rokok kecil tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Muh Koesnaeni Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian Kabupaten Kudus pemanfaatan LIK IHT akan terus dimaksimalkan. Kesulitan pabrikan rokok kecil terkait dengan syarat luasan bangunan dan perizin HO menjadikan LIK IHT tempat alternatif untuk melangsungkan produksi.

”Kendala regulasi dan perizinan yang dihadapi kalangan pabrikan rokok kecil (gol. III) menjadikan LIK IHT tempat alternatif untuk produksi,” ungkapnya.

Pihaknya menjelaskan, salah satu upaya memaksimalkan LIK IHT yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dengan menerapkan larangan penggunaan ruangan LIK sebagai gudang. Seluruh ruangan yang ada harus dipergunakan sebagai tempat produksi.

”Sebagian ruangan yang berada di LIK IHT selama ini dipergunakan sebagai gudang penyimpanan tembakau. Aturan sekarang tidak diperkenankan,” jelasnya.

Data yang dimiliki Dinas Perindustrian Kudus terdapat 35 pabrik rokok kecil yang hingga kini masih berproduksi. Dari jumlah tersebut, terdapat lima pabrikan yang berminat menyewa. Termasuk PR Gentong Gotri.

Terkait keberadaan laboratorium tar dan nikotin, Koesnaeni menjelaskan telah diupayakan mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) di Bandung. ”Ini baru proses. Kalau sudah semua baru dioperasikan,” ujarnya.

Manfaat LIK IHT amat dirasakan oleh pengusaha rokok golongan kecil di Kudus. Salah satu pengusaha rokok kecil, Sutrisno mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah daerah. LIK IHT menjadi tempat baru baginya dari hempasan regulasi IHT.

”Tiada tempat lain untuk kami bisa terus berproduksi kecuali di LIK IHT ini,” katanya.

Ia mengungkapkan, ketika regulasi persyaratan luasan bagi industri rokok diterapkan minimal 200 m2, maka LIK IHT adalah solusi. Dengan harga sewa relatif terjangkau, sehingga membuat kalangan IHT golongan kecil dapat tetap eksis.

Sutrisno yang juga pemilik PR Rajan Nabadi berharap, pemerintah daerah tetap mengupayakan pelestarian kretek. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah, pabrikan rokok kecil sulit bertahan di era regulasi yang tidak berpihak kepada IHT. ”Kami tetap berharap Pemkab Kudus mendukung keberadaan kami,” tuturnya. (Adv)

Disperinkop dan UMKM Kudus Terapkan Strategi Penguatan Ekonomi

Pelatihan operator computer yang diadakan beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia (BLK Kudus)

Pelatihan operator computer yang diadakan beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia (BLK Kudus)

 

KUDUS – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) salah satunya dipergunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT. Pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi tujuan DBHCHT.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Dalam rangka mencapai tujuan dalam penggunaan DBHCHT, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus menerapkan strategi penguatan ekonomi berupa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), usaha dan pemasaran. Masing-masing diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang mengarah pada penciptaan wirausaha mandiri dan mampu membuka peluang kerja baru.

“Kegiatan DBHCHT di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus berorientasi pada penguatan SDM, penguatan usaha dan penguatan pemasaran,” ungkap Pipin Udianto, Kepala Seksi Industri, Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, beberapa waktu lalu.

Penguatan sumber daya manusia, lanjut Pipin, diimplementasikan pada kegiatan pelatihan kewirausahaan, studi banding ke sentra industri sesuai dengan pelatihan yang diajarkan dan dilanjutkan dengan penyaluran profesi berupa magang. Saat ini, ada 37 jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus.

Sementara untuk tahun 2015, terdapat 1.200 orang yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.
Hal ini juga mengacu kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Upaya penguatan usaha, ungkapnya, pihak Disperindakop UMKM memfasilitasi peserta pelatihan dengan penyaluran modal melalui Kredit Usaha Produkstif (KUP) atau CSR BUMN. Sedangkan penguatan pemasaran melalui ekspo, pameran dan promosi. “Semua dilakukan secara tersistem agar strategi penguatan kewirausahaan masyarakat dapat terbina, maju dan mampu mensejahterakan,” tegasnya. (ADS)

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Bagian dari Penggunaan DBHCHT

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Pembinaan lingkungan sosial yang menjadi salah satu peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Termasuk pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. Hal ini sesuai penjabaran dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Kemudian, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Dalam panduan penggunaan DBHCHT di bidang kesehatan yang dikeluarkan Pusat Promosi Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan. Rokok tidak hanya berdampak pada perokok. Namun juga pada orang disekitranya. Rokok mengeluarkan asap utama dan asap sampingan. Asap utama yang dihembuskan setelah menghisap rokok, sementara asap sampingan sebagai hasil pembakaran kecil diujung rokok yang terbakar saat rokok tidak dihisap.

Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, dr. Lily S. Sulistyowati, MM dalam kata pengantar buku Panduan Penggunaan DBHCHT di bidang Kesehatan, November 2012 menjelaskan, kegiatan pembinaan lingkungan sosial pada dasarnya mengatur dua hal. Pertama pembinaan terhadap petani tembakau dan kedua perlindungan terhadap dampak buruk dari rokok dalam bidang kesehatan.

Peruntukan DBHCHT untuk menanggulangi dampak buruk rokok, menurutnya, terbagi dalam dua kegiatan. Pertama, kegiatan dalam rangka penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. Sedangkan kegiatan kedua yakni menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Lily berharap, pedoman penggunaan DBHCHT di bidang kesehatan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah.

“Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penggunaan DBHCHT dalam bidang kesehatan bisa terlaksana secara optimal,” tuturnya. (ADS)

Masyarakat di Lingkungan IHT Kudus Dilatih Kerja

Peserta pelatihan mengikuti kegiatan yang diadakan Pemkab Kudus. (Balai Latihan Kerja)

Peserta pelatihan mengikuti kegiatan yang diadakan Pemkab Kudus. (Balai Latihan Kerja)

 

KUDUS – Sejak Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digulirkan, Dinas sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus membuka secara umum pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Lebih dari 10 ribu orang telah mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinsosnakertrans Conge Ngembalrejo Kudus.

Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinsosnakertrans Kudus sesuai dengan regulasi pemanfaatan DBHCHT. Salah satu peruntukan DBHCHT yaitu pembinaan lingkungan sosial di lingkungan IHT. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam pembinaan lingkungan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 yang direvisi PMK 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas Penyimpangan DBHCHT.

Kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Di antara pelatihan kerja yang banyak diminati masyarakat yakni setir mobil. Tercatat ada 12 kelompok yang masing-masing berisi sembilan hingga dua belas orang peserta pelatihan. Rata-rata berasal dari buruh rokok atau keluarga buruh rokok.

Muhamad Nafik, salah satu peserta pelatihan mengaku memilih keterampilan kerja setir mobil lebih praktis dan relatif mudah. Dengan mengikuti pelatihan kerja, dia berharap dapat memiliki keterampilan setir mobil yang dapat dipergunakan untuk bekerja sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

“Untuk setir mobil karena lebih praktis dan mudah,” ujar Nafik yang diwawancarai Wartakudus di lokasi pelatihan, Kamis, 12 Nopember 2015.

Nafik tercatat sebagai keluarga pekerja rokok. Lulus Madrasah Aliyah swasta ternama di Kudus dua tahun lalu. Ayah dan Ibunya telah memasuki masa pensiun dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Kudus. Warga Desa Sidorekso Kecamatan kaliwungu Kudus itu berharap dapat segera bekerja dengan keterampilan setir mobil yang dia dapatkan dari BLK.

Untuk dapat mengoperasikan mobil, Nafik dan peserta pelatihan kerja lainnya harus mengikuti pelatihan selama 8 hari. Satu hari teori dan sisanya dilakukan dengan materi praktek. Dia dan beserta teman-temannya merasa senang karena bukan hanya pelatihan kerja yang mereka dapatkan, melainkan juga dibiayai dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM A) dari Kepolisian.

“Tentu kami merasa senang. Selain keterampilan setir mobil, kami juga dibiayai untuk mendapatkan SIM A dari Polres,” imbuhnya dengan berharap segera dapat bekerja untuk membantu orang tua. (Ads)

Biar Pelanggaran Cukai Bisa Diminimalisasi

adv Cukai Ilustrasi

Ilustrasi Cukai

 

KUDUS – Kebanyakan sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang untuk diberikan informasi. Lain halnya dengan yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Kudus dalam mensosialisasikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, Dishubkominfo membagikan booklet berisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai di sembilan kecamatan. Hal ini terlihat efektif karena booklet berisi informasi UU Cukai tersebut sangat mudah dipahami masyarakat awam.

“Tidak hanya memberikan informasi jenis pelanggaran per-cukaian tetapi juga dilengkapi dengan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan,” kata Wakit, warga Desa Getasrabi Gebog Kudus saat dimintai pendapatnya terkait booklet yang berisi UU Cukai, Selasa, 10 November 2015.

Sebagaimana ketentuan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) salah satu peruntukan dialokasikan untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 yang direvisi melalui PMK nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Sanksi atas Penyimpangan DBHCHT.

Serta sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Menurut Kepala Dishubkominfo Kudus, Didik Sugiharto, sosialisasi ketentuan di bidang cukai sesuai peruntukan DBHCHT. Pihaknya menganggap pentingnya masyarakat Kudus mengetahui manfaat cukai bagi kepentingan negara serta mengantisipasi pelanggaran terkait cukai yang terjadi di masyarakat. “Masyarakat Kudus diharapkan paham dengan aturan percukaian. Apalagi masyarakat Kudus berada di sentra Industri Hasil Tembakau,” kata Mantan Camat Dawe itu.

Pihaknya menambahkan, sejak 2014 instansi yang dipimpinnya tidak menganggarkan kegiatan dengan DBHCHT. Pasalnya, DBHCHT peruntukannya bersifat spesifik dengan beberapa jenis kegiatan. Oleh karena itu, tambahnya, jika nanti memang ada kegiatan yang terkait DBHCHT pihaknya akan mengusulkan melalui mekanisme yang ada. “Kalau kegiatan dan ketentuannya jelas, kami siap melaksanakan sosialisasi lagi,” tegasnya. (Adv)

Pelatihan Kerja Bikin 25 Ribu Warga Kudus Peroleh Pekerjaan

Warga mengikuti kegiatan pelatihan kerja. (BLK)

Warga mengikuti kegiatan pelatihan kerja. (BLK)

 

KUDUS – Tidak kurang dari 25 ribu masyarakat telah mengikuti pelatihan ketrampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Dari total peserta pelatihan kerja, 65 persen telah terserap di sektor formal dan mandiri.

Pernyataan itu disampaikan Kepala UPT BLK, Sajad, saat ditemui beritamuria.com di ruang kerjanya, Rabu, 30 September 2015.

Pelatihan kerja yang diselenggarakan pihak BLK Dinsosnakertrans merupakan realisasi dari ketentuan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yakni pemberdayaan masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau. Aturan pemanfaatan DBHCHT itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008.

Kegiatan juga berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sajad mengungkapkan sejak tahun pertama pencairan DBHCHT hingga 2015 ini tidak kurang dari 25 ribu masyarakat Kudus telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja di BLK.
“Dari peserta yang mengikuti pelatihan kerja tersebut setidaknya 65 persen telah terserap bekerja di sektor formal maupun mandiri,” ungkapnya.

Untuk peserta pelatihan yang belum terserap, yakni 35 persen, pihaknya berupaya melakukan pendampingan agar segera mendapatkan pekerjaan. Managemen terus dilakukan agar pelatihan yang diselenggarakan sesuai permintaan pangsa pasar kerja.

Ditanya soal perioritas peserta pelatihan, Sajad berujar, buruh di sektor rokok menjadi target pertama perekrutan guna mendapatkan pelatihan kerja. Terutama mantan buruh rokok atau buruh rokok yang perusahaannya mengalami sepi produksi.

“Prioritas pelatihan kerja kepada buruh rokok, terutama yang bekerja di perusahaan rokok yang hampir kolaps atau tutup,” jelasnya.

Pihaknya menghimbau masyarakat Kudus yang berminat mengikuti pelatihan kerja di BLK dapat mendaftarkan diri secara langsung secara gratis. Tempat pelatihan diselenggarakan sesuai bidang ketrampilan yang diambil.

“Sampaikan kepada masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan kerja agar datang sendiri ke BLK. Ada banyak pilihan pelatihan yang dapat dimanfaatkan,” tutur salah satu tokoh Muhamadiyah Kudus itu. (Adv)