Semua Pihak Harus Cegah Upaya Pelanggaran Cukai Ilegal

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Kabupaten Kudus adalah salah satu daerah penghasil rokok terbesar di Indonesia. Itu sebabnya, daerah ini menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat.

Namun, pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan cukai itu, selalu saja muncul. Pelanggaran terhadap ketentuan atau regulasi mengenai cukai, masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat.

Karena itu, sosialisasi regulasi soal cukai adalah satu hal yang penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai ini.

Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, pihaknya sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat.

”Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” katanya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

”Inilah yang kemudian kita sering sosialisasikan. Sehingga pengusaha memahami bagaimana ketentuan untuk usaha yang berhubungan dengan cukai ini. Jika pengusahanya paham, maka adanya peredaran cukai ilegal, akan semakin bisa diminimalisasi,” tuturnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Ini Alasan Kenapa Dana Cukai Begitu Diperlukan

Ilustrasi Animasi

Ilustrasi Animasi

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, bukan semata-mata sebuah dana cuma-cuma dari pemerintah pusat. Namun, ada alasan kenapa dana cukai begitu diperlukan.

Salah satu alasannya adalah bagaimana dana cukai ini, bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kudus. ”Juga bagaimana dana cukai digunakan untuk mengurangi pengangguran di wilayah ini, sehingga masyarakat akan bisa semakin sejahtera,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut ”Win” Winarno.

Menurut Win, tujuan utama penerimaan dana cukai di Kudus ini, selain memang Kudus adalah daerah penghasil cukai terbesar di Indonesia, juga karena untuk bisa menguatkan perekonomian masyarakat.

”Dalam ketentuan penggunaan cukai kan, memang sudah dijelaskan bagaimana penggunaannya itu lebih ditekankan kepada penguatan ekonomi masyarakat. Itu juga yang kita laksanakan saat ini,” jelasnya.

Win mengatakan, tidak sedikit kemudian masyarakat yang sudah berhasil memiliki usaha atau ketrampilan sendiri. Semuanya berkat pelatihan dan pengembangan kemampuan, di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerima dana cukai.

Masing-masing SKPD, menurut Win, memiliki tanggung jawab untuk bisa menggelar berbagai program, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

”Ada banyak program dari masing-masing SKPD penerima dana cukai. Misalnya saja di Bagian Humas ini, kami kebagian peran untuk terus melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dana cukai. Termasuk manfaatnya bagi masyarakat Kudus ini,” terangnya.

Semua kegiatan yang dilakukan itu, adalah bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Belum lagi banyak kegiatan lainnya, dari mulai pembenahan infrastruktur hingga pelatihan, yang sudah dijalankan selama ini. Sehingga kita semua yakin bahwa dana cukai akan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kudus ke depannya,” imbuhnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Ini Sebabnya, Sosialisasi Manfaat Dana Cukai Harus Terus Digencarkan

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Ada alasan kenapa sosialiasasi manfaat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, harus terus digencarkan.

Salah satunya karena masih ada sebagian warga di Kudus ini, yang ternyata belum mengetahui manfaat dana tersebut secara pasti. Mereka ada juga yang kurang memahami bagaimana pentingnya penerimaan dana cukai bagi Kabupaten Kudus.

”Saya kok, kurang tahu ya, apa itu cukai. Mungkin yang berkaitan dengan rokok. Kalau dana cukai juga kurang tahu,” kata Indah, salah satu warga Kecamatan Kota, saat ditanya apa itu cukai.

Menurut Indah, sepanjang pengetahuannya, dana cukai adalah dana yang diberikan kepada warga miskin yang ada di Kabupaten Kudus. Supaya mereka bisa meningkat kesejahteraannya.

”Katanya yang diberikan lewat BLK (Balai Latihan Kerja, red) itu, kan. Kalau di sana katanya ada pelatihan-pelatihan. Supaya warga bisa mendapatkan berbagai macam ketrampilan,” tuturnya.

Kekurangpahaman Indah akan cukai atau dana cukai itu sendiri, menjadi salah satu faktor kenapa sosialisasi harus digencarkan. Apalagi, manfaat dana cukai itu memang sangat bagus.

”Ini menjadi salah satu tugas dari kami, untuk bisa memberikan pengertian kepada masyarakat luas, bagaimana pentingnya dana cukai itu untuk kesejahteraan mereka,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut ”Win” Winarno.

Sosialisasi ini juga dilakukan, sebagai bagian dari melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Sejauh ini, sudah banyak warga yang ikut serta dalam berbagai program yang dibuat berdasarkan alokasi anggaran dana cukai ini. Misalnya saja di BLK tadi. Di sana, aneka macam ketrampilan juga diberikan, sehingga diharapkan warga bisa memiliki ketrampilan tersendiri, dan bisa semakin sejahtera,” kata Win.

Itu sebabnya, Win menambahkan bahwa sudah seharusnya warga Kudus bisa memahami dan menerima manfaat dari dana cukai. Karena memang banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari dana cukai ini.

Editor: Merie

Jika Sudah Banyak Kesempatan Kerja di Kudus, Kenapa Harus Merantau

iklan-cukai-kudus-munyus-merantau-tyg-8-nov-2016

Peran seorang suami memang masih sangat vital. Namun, istri juga memiliki peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Keinginan untuk memperbaiki nasib, adalah satu hal yang wajar dilakukan seseorang. Bahkan, rela untuk merantau ke luar kota agar nasib menjadi lebih baik.

Termasuk dalam satu keluarga. Peran seorang suami memang masih sangat vital, untuk membangun sebuah keluarga yang sejahtera. ”Namun, istri juga memiliki peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga juga. Jadi memang harus saling mendukung,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut ”Win” Winarno.

Keinginan kuat untuk memperbaiki nasib itu, biasanya akan memaksa seseorang untuk pergi ke luar kota atau merantau, guna mendapatkan pekerjaan yang baik. Sehingga ketika suaminya merantau, istrilah yang harus berurusan dengan kondisi dan situasi di rumah.

Namun, ada hal yang harus diingat warga Kabupaten Kudus. Bahwa kesempatan untuk memperbaiki nasib, juga ada di kota ini. Tidak perlu jauh-jauh sampai harus ke luar kota.

”Melalui aneka kegiatan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus, warga bisa mendapatkan berbagai macam ketrampilan. Nah, dari ketrampilan itu, bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan,” tutur Win.

Dikatakan Win, kegiatan di BLK antara lain pelatihan tata busana, mesin, tata boga, dan beragam pelatihan lain. Ada kurang lebih 20 jenis pelatihan yang bisa diikuti warga. ”Dan semua dilaksanakan dengan gratis. Silakan warga Kudus yang memiliki potensi di berbagai bidang itu, untuk mengasah ketrampilannya di BLK,” jelasnya.

BLK sendiri hadir sebagai bagian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Termasuk juga Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Kesempatan untuk bekerja akan menjadi sangat luas, apabila kita memiliki kemampuan atau skill tersendiri. Tentu saja pelatihan di BLK itu, diselaraskan dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Sehingga akan sangat berguna nantinya, bagi upaya meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Win.

Sosialisasi bagaimana pentingnya BLK tersebut, memang harus terus dilakukan. Supaya warga bisa mendaftarkan diri ke sana, dan mendapatkan pelatihan dengan baik. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Ini Manfaat Besar Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai yang Diperoleh Kudus

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Namun, tahukah Anda manfaat besar dari penggunaan dana tersebut.

Video yang satu ini, bisa menjelaskan bagaimana dana cukai digunakan Pemkab Kudus. Baik dari sisi aturannya, maupun dari penggunaannya. Dan penggunaan itu, sudah dilaksanakan Pemkab Kudus sebagaimana semestinya.

Dalam video yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus itu, dijelaskan secara rinci apa saja kegunaan dana cukai. Misalnya saja yang terutama adalah bagaimana dana cukai digunakan untuk pengentasan kemiskian.

Dikemas dengan cara yang menarik, yakni dengan teknik animasi, video ini mampu menjelaskan dengan gamblang bagaimana dana cukai digunakan. Salah satunya yang utama adalah digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga, video ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui manfaat besar dari dana cukai.

Video ini adalah bagian dari upaya sosialisasi penggunaan dana cukai, yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus. Tepatnya melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Jadi, kalau penasaran dengan manfaat dana cukai, silakan tonton video animasi yang sangat enak untuk dilihat. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Fahturozi Minta Anak Muda Kudus Bisa Tonton Videonya

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Namanya Fahturozi, salah seorang warga Kabupaten Kudus. Anak-anak muda yang ada di wilayah ini, harusnya bisa mencontoh apa yang dilakukan Fahturozi.

Pasalnya, Fahturozi adalah salah satu contoh anak muda yang berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang wirausahawan muda. Semuanya, berkat kerja kerasnya untuk berusaha, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Mau tahu bagaimana Fahturozi memulai usahanya sehingga bisa menekuni pekerjaan yang sesuai keingiannya? Ada baiknya, Anda saksikan video yang memperlihatkan bagaimana Fahturozi bisa mendapatkan aneka pelatihan, berkat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Video cukai ini dibuat Bagian Humas Setda Kudus, sebagai salah satu cara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Ada banyak hal yang dipelajari Fahturozi saat mengikuti kegiatan di BLK. Karena dana cukai memang dipergunakan untuk siapa saja anak muda di Kudus, yang menginginkan bisa berwiraswasta dengan usahanya sendiri.

Penasaran dengan apa yang dialami dan diikuti Fahturozi, ada baiknya untuk menyimak video ini. Pastinya, akan sangat menginspirasi. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Naik Angkot di Kudus, Ternyata Banyak Sekali Ceritanya, Lho

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Naik angkutan umum yang berbeda itu, rasanya hanya bisa didapatkan di Kabupaten Kudus. Bukan saja akan bisa mengantarmu ke tujuan, namun ada banyak ceritanya juga, lho.

Tidak percaya? Tonton saja video angkot cukai yang dibuat oleh Bagian Humas Setda Kudus ini. Di angkutan itu, ada banyak perempuan-perempuan cantik, yang bercerita soal manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus.

Pastinya kamu akan senang melihat video ini. Video sosialisasi yang dibuat itu, memang berbeda. Sebagai bentuk sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus, Bagian Humas mengemasnya dengan cara yang asyik.

Saat naik angkutan ini, ada banyak cerita bagaimana dana cukai itu digunakan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk membuat masyarakat mendapatkan berbagai pelatihan, infrastruktur yang bagus, sampai urusan kesehatan juga diperhatikan.

Pokoknya, jika ingin menikmati angkutan yang beda, tonton saja video ini. Selain bisa sampai tujuan dengan selamat, juga banyak ilmu pengetahuan yang didapat. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Sosialisasi Dana Cukai untuk Warga Kudus Semakin Digencarkan

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, harus diketahui seluruh warga. Karena ada begitu banyak manfaat dari dana tersebut.

Sosialisasi ini dilakukan, sebagai bagian dari melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Salah satunya adalah sosialisasi melalui video cukai, di mana isinya memang terkait wawasan mengenai dana cukai itu sendiri. Ada banyak jawaban lucu yang disampaikan warga Kudus, saat ditanya mengenai dana cukai, saat seorang reporter menanyakannya kepada warga.

Ingin tahu bagaimana reaksi warga saat ditanya soal dana cukai, lihat saja video di bawah ini, yang pastinya akan menghibur sekaligus memberikan pengetahuan tersendiri. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Tak Perlu Kemana-mana, di Kudus Sudah Bisa Sejahtera

Suasana pemutaran film mengenai aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, pada Rabu (27/7/2016). (MuriaNewsCom)

Suasana pemutaran film mengenai aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, pada Rabu (27/7/2016). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Tujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus saat ini adalah bagaimana membuat warganya semakin sejahtera. Sehingga semua program dan kebijakan yang dibuat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Itulah yang ingin disampaikan Pemkab Kudus dengan menggelar sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilakukan dengan pemutaran film, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kudus, pada Rabu (27/7/2016) malam.

Film iklan cukai yang diputar di sana, memang memperlihatkan bagaimana dana cukai yang diterima Kudus, digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui pelatihan yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Dalam film digambarkan bagaimana seorang suami yang asal Kudus, harus bersusah payah merantau ke luar kota. Namun karena tidak juga berhasil, maka dia kembali ke Kudus. Oleh sang istri, disarankan untuk mengikuti pelatihan di BLK Kudus saja, demi menambah kesejahteraan.

”Karena memang di BLK disediakan berbagai macam jenis ketrampilan yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Dari sana, warga diharapkan bisa mengembangkannya menjadi salah satu skill untuk meningkatkan kesejahteraan,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Bagian Humas Setda Kudus memang menjadi salah satu pilar untuk melakukan sosialisasi mengenai pemakaian dana cukai ini. Sehingga warga Kudus bisa mengetahui jika dana cukai digunakan untuk kesejahteraan mereka.

Kegiatan yang digelar ini, berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Kami memiliki sejumlah film mengenai aturan cukai, yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada beberapa judul dengan tema-tema menarik di dalamnya. Namun intinya adalah soal sosialisasi mengenai aturan cukai itu sendiri,” kata Winarno.

Selain untuk melatih ketrampilan warga, Winarno juga mengatakan jika dana cukai digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Kudus. Misalnya saja jalan dan jembatan.

”Yang tentunya akan membuat aktivitas atau kegiatan warga menjadi lancar. Jika infrastruktur sudah mendukung, maka aktivitas perekonomian juga akan meningkat. Dan akan mengangkat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan Winarno, melalui film itu disampaikan pula pesan bahwa jika ingin sejahtera, tidak usah pergi ke mana-mana. Cukup mengangkat potensi yang ada di Kudus, melalui serangkaian kegiatan yang diprogramkan pemkab. ”Dan yang terpenting adalah bagaimana memahamkan kepada warga, bahwa dana cukai itu digunakan untuk kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Setelah Desa Besito, kegiatan serupa juga akan digelar Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 5 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) 7 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Perangkat Desa Sambut Baik Sosialisasi Cukai dengan Pemutaran Film

kudus-iklan cukai-film-gribig-past-(e)

Warga Desa Gribig, Kecamatan Gebog, menyaksikan pemutaran film sosialisasi cukai yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus, pada Sabtu (23/7/2016) malam.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemutaran film sosialisasi aturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus, ternyata mendapat respon positif dari para perangkat desa, di mana pemutaran film dilakukan.

Sambutan positif diberikan para perangkat desa, seiring dengan desa mereka yang menjadi lokasi pemutaran film. Ini tentu saja makin menambah semangat untuk bisa terus menyampaikan sosialisasi mengenai aturan penggunaan dana cukai.

Sebagaimana yang terlihat di Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang juga dilakukan sosialisasi pemutaran film cukai pada Sabtu (23/7/2016) malam.

Perangkat desa yang ada di sana, menghadiri kegiatan tersebut. Termasuk juga menyampaikan sambutan bagaimana sosialisasi ini sangat penting dilakukan. Bagaimana warga juga menyambut baik kegiatan tersebut, dengan mendatangi pemutaran film.

Tentu saja ini adalah kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dengan para perangkat desa di bawahnya. Keinginan pemkab untuk menyosialisasikan program-programnya, mendapat sambutan baik di tingkat perangkat desa.

”Ini tentu saja hal sangat bagus, ya. Karena kehadiran kegiatan sosialisasi dengan pemutaran film mengenai iklan cukai ini, disambut baik. Artinya, kegiatan ini satu hal yang positif sekali,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Artinya, apa yang ingin disampaikan pemkab supaya warga bisa mengetahui mengenai bagaimana Kudus menerima dana cukai, digunakan untuk apa saja, dan terutama apa manfaatnya bagi masyarakat Kudus itu sendiri. Semua bisa tersampaikan dengan baik,” terang Winarno.

Winarno mengatakan, sosialisasi keliling pemutaran film ini, memang sangat penting. Ditambah lagi, kehadiran warga di setiap lokasi pemutaran film, menjadi salah satu hal penting, karena tujuannya memang agar film bisa ditonton warga.

”Pemerintah bersama-sama dengan warga, saling bahu membahu untuk bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan warga. Itu bagian utama yang perlu dipahami dari pemutaran film ini. arena warga bisa melihat bagaimana dana cukai itu berasal, maupun digunakan,” terangnya.

Setelah Desa Gribig, kegiatan serupa juga akan digelar di Desa Besito (Gebog) pada 27 Juli 2016. Kemudian Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 5 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) 7 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Separuh Jumlah Dana DBHCHT, Digunakan untuk Program Pembangunan Daerah

Kondisi kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus yang sudah berubah banyak, sejak direnovasi belum lama ini. Dengan dana cukai, pembangunan yang dilaksanakan di Kudus menjadi semakin maksimal, demi kesejahteraan masyarakat. (ISTIMEWA)

Kondisi kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus yang sudah berubah banyak, sejak direnovasi belum lama ini. Dengan dana cukai, pembangunan yang dilaksanakan di Kudus menjadi semakin maksimal, demi kesejahteraan masyarakat. (ISTIMEWA)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.

Ada makna yang harus dipahami dalam PMK ini. Pertama, yang dimaksud dengan lingkungan industri hasil tembakau, yaitu seluruh wilayah administrasi daerah yang memiliki industri hasil tembakau.

Kedua, Penghasil bahan baku industri hasil tembakau yakni, Seluruh wilayah administratif yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan untuk seluruh wilayah administratif daerah penghasil industri hasil tembakau dan wilayah yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau.

Ada perbedaan PMK 28/PMK.07/2016 dengan PMK Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau sebagaimana yang telah diubah dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2009.

Pada Bab II pengunaan DBHCHT bahwa, pengunaan DBHCHT diatur di antaranya paling sedikit lima puluh persen untuk mendanai lima program/kegiatan. Antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Sedangkan paling banyak lima puluh persennya untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Sehingga paling banyak setengah dari jumlah DBHCHT yang diterima oleh daerah penerima, penggunaan digunakan  untuk program/kegiatan selain lima program/kegiatan yang menjadi ketentuan dalam 28/PMK.07/2016.

Penggunaan DBHCHT yang digunakan mendanai program/ kegiatan yang disesuaikan kebutuhan dan prioritas daerah ini, harus disinkronisasikan dengan program atau kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil lainnya dan belanja murni APBD. DBHCHT yang digunakan untuk mendanai program kegiatan tersebut, harus mendapat ketetapan APBD melalui proses penganggaran antara eksekutif dan legeslatif. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Dengan Dana Cukai, Warga Dibina Manfaatkan Demplot Pekarangan

kudus-iklan cukai-tyg 28 april 2016-tyg pkl 13.00 wib (e)

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Pada umumnya, masyarakat sudah memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumahnya. Namun, terkadang pemanfaatannya belum bisa optimal. Karena itulah, dibutuhkan pembinaan dan pelatihan yang tepat kepada masyarakat.

Dari sekian banyak kegiatan yang diselenggarakan Kantor Ketahan Pangan Kabupaten Kudus, salah satunya peningkatan budidaya dan pengolahan pangan lokal, dengan cara pembuatan demplot di pekarangan rumah.

”Pembuatan demplot pekarangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan pangan lokal. Setiap demplot terdiri dari pengadaan bibit tanaman, benih ikan, pakan ikan, kolam terpal, pupuk, pakan ternak dan ventrikultur,” kata Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kudus Edy Supriyanto.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Pada lampiran II A.3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.1) d) disebutkan, peningkatan ketrampilan budidaya dan pengolahan pangan lokal, bantuan alat pengolahan pangan serta pengembangan budidaya tanaman pangan lokal bagi masyarakat di lingkungan IHT (Industri Hasil Tembakau).

Selain itu, juga didasarkan padaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a disebutkan, pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Demplot pekarangan ini sudah dilengkapi dengan bibit tanaman. Sehingga, tinggal menjalankan dan merawatnya agar tumbuh dengan baik. Jika pekarangan di rumahnya terlalu sempit, kelompok warga bisa membangun pekarangan tersendiri di lingkungan sekitarnya. Kemudian, anggota-anggota kelompok bisa memetik sayuran di tempat ini untuk keperluan sehari-sehari. Selain itu, ada juga anggota kelompok yang menanam bibit-bibit sayuran di pekarangan rumahnya sendiri.

Dengan memanfaatkan pekarangan yang menghasilkan sayuran sehat, maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, bisa juga hasil dari pekarangan tersebut dijual untuk menambah pendapatan.

Sedangkan untuk pengadaan peralatan pelatihan pengolahan pangan lokal diwujudkan dengan pemberian alat oven cabinet, alat penepung, up sieller, loyang oven, perajang singkong manual, dan mixer kecil. ”Dengan kegiatanh ini, kami berupaya membina kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat di lingkungan IHT,” ujar dia. (ADS)

Pemkab Kudus Fasilitasi Sarana Usaha untuk Warga

iklan cukai-tyg 26 april 2016-pkl 09.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus ini, membuat pemerintah kabupaten memikirkan cara yang tepat untuk memfasilitasi mereka, supaya bisa terus berkembang.

Salah satunya warga di sekitar lingkungan industri hasil tembakau (IHT) yang kemudian menjadi sasaran dari penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Di sana, rupanya banyak sekali warga yang menekuni usaha sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Melalui dana cukai, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus memiliki cara untuk bisa membantu mereka. Salah satunya dengan memberikan bimbingan dan bantuan kepada para PKL di wilayahnya.

Bahkan, bimbingan itu kemudian diwujudkan secsara nyata dengan diberikannya bantuan kepada PKL. Yakni dengan memberikan bantuan kios untuk sarana usaha bagi para pedagang tersebut.

Ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Contohnya saja memberikan bantuan berupa ratusan unit gerobak yang didesain bisa ditaruh ditempatkan di atas motor PKL. Selain PKL sekolah, ada pula program penataan PKL di beberapa titik lainnya di Kudus ini. Misalnya PKL Gang 1, PKL Kaliputu, PKL Jalan Agil Kusumadya, maupun PKL Lapangan Parkir GOR Wergu.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Sudhiharti menjelaskan, program yang dicanangkan ini sudah sesuai regulasi. Pemberian bantuan sarana dan tempat usaha bagi PKL di lingkungan IHT tersebut mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Di sana disebutkan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Perhatian Pemkab Kudus terhadap keberadaan PKL di Kudus memang cukup istimewa. PKL yang selama ini sering diidentikkan dengan pengganggu ketertiban umum, justru merupakan pahlawan ekonomi kerakyatan. Dengan fasilitasi sarana usaha yang diberikan tersebut, diharapkan bisa menjadikan PKL lebih tertib dan justru menjadi daya tarik tersendiri Kota Kudus.

”Ini sesuai komitmen bupati Kudus yang secara khusus memberikan penghargaan bagi para PKL. Bahkan, bupati juga telah menetapkan Hari PKL Kudus yang jatuh setiap tanggal 5 Januari,” kata Sudiharti. (ADS)

Produksi Pangan Lokal di Kudus Ditingkatkan

iklan cukai-tyg 20 april 2016-pkl 09.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kantor Ketahanan Pangan Kudus, dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan lokal di wilayah ini.

Produksi pangan lokal ini, dilakukan dengan mengolah aneka hasil produk dari bahan nonberas. Kantor Ketahanan Pangan ingin supaya lebih banyak lagi warga yang kemudian memproduksi produk pangan jenis ini.

Untuk itu, Kantor Ketahanan Pangan kemudian memaksimalkan pelatihan kepada warga di Kudus. Warga yang mengikuti kegiatan ini, dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kudus Edy Supriyanto menjelaskan, target memperbanyak produksi olahan pangan lokal ini, dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, terhadap sekitar 30 kelompok masyarakat di Kudus.

Menurut Edy, di sekitar wilayah atau lingkungan masyarakat, banyak produk pangan lokal, yang bisa dikembangkan menjadi olahan makanan bergizi tinggi.

”Sebut saja produk singkong, jagung, ubi talas, dan pisang. Semua bisa menjadi produk olahan pangan yang enak-enak. Namun, masyarakat belum banyak yang memahami bagaimana mengolahnya agar bisa menjadi sajian yang menarik, lezat, dan bergizi. Karena itulah, pelatihan kami berikan kepada masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini memang diprioritaskan untuk warga di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Namun banyak juga warga lain yang juga turut mengikuti kegiatan ini.

Untuk regulasinya, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus mengacu pada dua peraturan yang mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/ daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT).

Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1) d) Peningkatan ketrampilan budidaya dan pengolahan pangan lokal, bantuan alat pengolahan pangan serta pengembangan budidaya tanaman pangan lokal bagi masyarakat di lingkungan IHT.

Namun Edy memahami bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah pandangan masyarakat, yang belum bisa meninggalkan olahan pangan dari bahan beras maupun terigu.

Padahal, kandungan gizi produkproduk pangan lokal seperti singkong dan jagung, tidak kalah dengan beras. ”Rendahnya konsumsi ini, salah satunya disebabkan inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal yang kurang maksimal,” jelasnya.

Oleh karena itu Pemkab Kudus menggencarkan program pengembangan dan pengolahan pangan lokal. Apalagi, di era saat ini, permintaan konsumen terhadap produk pangan terus berkembang. Konsumen tidak hanya menuntut produk pangan bermutu, bergizi, aman, dan lezat, namun juga sesuai selera atau bahkan dapat membangkitkan efek gengsi atau berkelas bagi yang mengkonsumsinya. (ADS)

Pemkab Kudus Minimalkan Pelanggaran tentang Cukai

iklan cukai-tyg 19 april 2016-pkl 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Hingga saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran regulasi tentang cukai. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kasus pemubuatan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kudus.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai. Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.

”Bagian Hukum Setda Kudus sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat. Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” kata Kepala Bagian Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kepala Bagian Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, beberapa ketentuan tentang cukai, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Salah satu poin terpenting adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

Selain sosialisasi tentang ketentuan cukai, yang perlu dipahami lebih mendalam adalah tentang pemanfaatan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dana yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah pusat tersebut, dalam penggunaannya memang sangat dibatasi.
Sesuai Pedoman umum pengelolaan DBHCHT, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 8 Ayat (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III A.4 Program Sosialisasi Kentuan di Bidang Cukai pada kegiatan b. 3) sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui temu masyarakat.

Pengelolaan DBHCHT meliputi sejumlah hal. Mulai dari pembinaan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan di Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013, disebutkan DBHCHT dapat dipergunakan untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja, keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan penguatan permodalan dan bantuan sarana dan prasarana. (ADS)

Disbudpar Latih Warga di Desa Wisata Secara Berkesinambungan

kudus-iklan cukai-tyg 13 april 2016-pkl 13.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Potensi yang dimiliki Kabupaten Kudus di bidang wisata, memang sudah diakui sejak lama. Inilah yang kemudian terus dikembangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, agar semakin bisa menarik minat wisatawan untuk datang.

Didukung adanya anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Disbudpar Kudus melalukan serangkaian kegiatan, yang tujuannya bagaimana memajukan sebuah wilayah, agar bisa menjadi wilayah yang bisa menjadi tujuan wisata secara berkesinambungan.

Salah satunya dengan memilih desa-desa yang kemudian dijadikan menjadi rintisan Desa Wisata. Selain mengemas lokasi Desa Wisata agar menarik, dinas juga membekali warga dengan berbagai pelatihan, sehingga bisa ikut aktif memajukan desanya.

Ketrampilan yang diberikan kepada masing-masing rintisan Desa Wisata misalnya adalah pelatihan membuat kerajinan, souvenir, sablon kaus, hingga fotografi. Mereka belajar dan berlatih langsung di bawah arahan instruktur yang telah ditunjuk Disbudpar Kudus.

Sehingga, warga yang sudah mendapatkan pelatihan, diharapkan bisa berproduksi sesuai dengan jenis ketrampilan yang diterimanya. Sehingga hasilnya nanti bisa dipromosikan kepada wisatawan yang datang ke lokasi Desa Wisata. Inilah yang kemudian disebut sebagai pelatihan yang berkesinambungan.

Pelatihan keterampilan ini merupakan kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Data dari Disbudpar Kudus, setidaknya terdapat sebelas desa yang menjadi rintisan wisata. Desa-desa tersebut meliputi Desa Colo dan Kandangmas (Kecamatan Dawe) Rahtawu dan Padurenan (Gebog), Kaliwungu (Kecamatan Kaliwungu), Wonosoco (Kecamatan Undaan), Desa Loram Kulon (Kecamatan Jati), Jepang (Kecamatan Mejobo), Terban (Kecamatan Jekulo), Kaliputu (Kecamatan Kota), dan Desa Kauman (Kecamatan Kota).

Masing-masing desa yang dipilih, dinilai memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan. Misalnya, Desa Rahtawu dan Wonosoco dengan pesona keindahan alamnya, Padurenan dengan sentra industri konveksi pakaian jadi dan bordir, serta Desa Terban yang memiliki wisata Museum Patiayam. Sedangkan di Desa Loram Kulon terdapat tradisi Nganten Mubeng Gapuro dan Ampyang Maulid.

Di Desa Colo, selain terdapat makam Sunan Muria yang selalu ramai dikunjungan peziarah dan wisatawan, juga ada tradisi Parade Sewu Kupat. Sementara untuk Desa Kauman di Kecamatan Kota, merupakan lokasi berdirinya Menara Kudus. (ads)

Inovasi BLK Buka Peluang Warga Tingkatkan Kesejahteraan

kudus-iklan cukai tyg-12 april 2016-pkl 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Balai Latihan Kerja (BLK) memang harus melakukan serangkaian inovasi, untuk bisa membuka ruang bagi warga mengikuti aneka kegiatan yang digelar di sana.

Agar mudah untuk menjangkau masyarakat, selain melakukan program pelatihan keliling, BLK juga membuka pendaftaran melalui sistem online. Dengan demikian, maka makin banyak warga yang kemudian mendaftar untuk mengikuti pelatihan di sana.

Pelatihan di BLK sendiri, pada tahun ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 ini. Bahkan, pesertanya juga sudah banyak sekali. ”Karena kita juga membuka pendaftaran dengan online. Dan ternyata sambutannya juga luar biasa,” jelas Kepala BLK Kudus Sajad.

Dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterimanya, ada berbagai macam pelatihan yang digelar di sana. Tetapi yang jelas, pelatihan itu memang dipilih yang memang dibutuhkan masyarakat. ”Terutama yang bisa langsung diaplikasikan seusai mereka selesai pelatihan,” katanya.

Pelatihan kerja di BLK Kudus dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pengalokasian dana dan pelatihan mengcu pada dua regulasi. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Pada pelatihan tahun ini, sama dengan tahun 2015, dimana BLK tidak memberi alat-alat penunjang usaha. Hal ini, seiring dengan diterbitkannya Peraturan dari Mendagri. Bahwa DBHCHT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1)a) Pengurangan pengangguran di lingkungan IHT melalui pelatihan dan bantuan sarana bagi pencari kerja.

Misalnya saja jenis pelatihan yang baru saja dibuka. Yakni pelatihan kejuruan listrik dan pendingin, yang memang menyesuaikan kebutuhan di lapangan kerja saat ini. Sehingga, para peserta pelatihan keterampilan di BLK Kudus benar-benar mampu terserap di dunia kerja.
”Adanya pelatihan kejuruan listrik dan pendingin ini yang menjadi jurusan baru bisa memenuhi kebutuhan dan menjawan kebutuhan masyarakat. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil untuk bersaing di dunia kerja, melalui keterampilan yang dimiliki yang diasah selama mengikuti pelatihan di UPT BLK Kudus,” terangnya. (ads)

Produk Hasil Pelatihan Dana Cukai Dinilai Bisa Unggulan

iklan cukai-tyg 11 april 2016-pkl 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 Ayat (1) guruf f; penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Pada lampiran II A.3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5) b) Fasilitasi bagi UMKM di lingkungan IHT untuk ikut serta dalam pameran skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus giat mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dari pelatihan yang digelar, dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus Koesnaeni mengatakan, dana cukai yang diterima pihaknya, digunakan untuk penguatan ekonomi.
”Yakni bagaimana bisa menghasilan produk hasil dari industri-industri kecil yang ada di Kudus, menjadi produk yang unggulan dan dapat diterima pasar dengan baik,” jelasnya.

Bahkan, produk yang dihasilkan sudah bisa disebut berkualitas. Karena tidak hanya hasil jadinya saja yang dipentingkan, namun juga produk-produk tersebut sudah melalui beragam pemeriksaan, sehingga menjadi produk yang siap dilempar ke pasaran.

”Contohnya produk-produk makanan. Setelah kita latih, mereka kemudian berproduksi, kita kemudian meneliti produk tersebut sampai benar-benar menjadi produk bermutu. Misalnya meneliti zat adiktif atau pewarna pada makanan yang dihasilkan itu,” terangnya.

Tujuan dari pemeriksaan tersebut, menurut Koesnaini, untuk memastikan bahwa produk itu benar-benar sehat dan bisa dikonsumsi. Sehingga konsumen bisa aman dalam menikmati produk yang ada.

”Kami bekerja sama dengan Labkesda untuk meneliti produk tersebut. Sehingga produk tersebut akan benar-benar berkualitas dan terjamin hasilnya. Kita menginginkan supaya produknya bisa menjadi produk unggulan,” tuturnya.

Selanjutnya, produk tersebut akan dipromosikan ke berbagai ajang atau even yang ada. Baik di dalam kota maupun di luar kota. Yang lebih sering dilakukan adalah promosi ke luar daerah.
”Dan memang produk-produk unggulan dari Kudus yang kita bawa saat pameran, selalu saja laris manis di pasaran. Banyak yang suka. Sehingga selalu kehabisan kalau kemudian kita pameran,” tuturnya.

Peserta pameran sendiri memang dipilih sebelum akhirnya diberangkatkan. Sedangkan jika ada yang belum ikut, akan diikutsertakan pada pameran berikutnya. ”Kita gilir mereka supaya semua bisa mendapat kesempatan untuk ikut pameran,” jelasnya.

Kegiatan ini memang sesuai dengan tujuan dari dana cukai yang diperoleh pihak dinas. Yakni memberdayakan dan menguatkan ekonomi masyarakat, sehingga akan menekan angka pengangguran sehingga kesejahteraan akan meningkat. (ads)

Dinas Penerima Dana Cukai Diminta Laksanakan Anggaran Sesuai Kewenangan

dana-cukai

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2016 ini, diminta untuk bisa melaksanakan anggaran sesuai kewenangan. Di mana nantinya bermuara pada penguatan atau mendorong naiknya ekonomi warga Kudus.

Aturan mengenai penggunaan dana cukai itu, memang sudah diatur sedemikian rupa, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Namun, penggunaan sesuai aturan itu, jangan pula sampai membuat anggaran dana cukai tidak bisa diserap seluruhnya. Kami berharap dinas atau instansi yang menerimnya, bisa menyerap anggaran dengan optimal,” terang Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono.

Apalagi, menurut Eko, penggunaan dana cukai sendiri saat ini sudah diperlonggar. Sehingga tidak ada alasan bagi dinas yang menerimanya, untuk tidak melaksanakan atau menyerap anggaran dengan semaksimal mungkin.

”Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat masyarakat Kudus itu bisa semakin sejahtera. Dengan dukungan dana cukai, maka tujuan itu pastinya bisa diwujudkan. Dengan penyerapan anggaran yang optimal, disertai ketaatan dalam penggunaannya, maka tujuan itu akan tercapai,” terangnya.

Dari data yang ada, ada 13 SKPD penerima dana cukai tahun ini. Yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

Kemudian Kantor Satpol PP, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Hukum, serta Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM.

”Semua SKPD sudah mengetahui mengenai kewenangan serta bidang masing-masing adalah penggunaan dana cukai. Itu yang kemudian harus dilaksanakan dengan maksimal,” jelasnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan, harus sesuai dengan dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, UU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang mengatur penggunaan dana cukai rokok lima puluh persen penggunaannya untuk spesific grant dan lima puluh persen sisanya berupa block grant dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. (ads)

Desa Disasar Rokok Ilegal, Satpol PP Kudus Tanggap Bertindak

kudus-iklan cukai tyg 24 maret 2016-pkl 15 00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 9 Ayat (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus adalah melakukan razia peredaran rokok ilegal di wilayah mereka. Terutama yang ada di desa-desa.

Pasalnya, para pelaku peredaran rokok ilegal ini, biasanya memang menyasar masyarakat di pedesaan. Yang dianggap sebagai salah satu lokasi yang cukup jauh dari jangkauan aparat.

Namun, hal itu tidak berlaku bagi aparat Satpol PP Kudus. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal ini, juga terus menyasar daerah pedesaan. Sehingga diharapkan tidak ada yang luput dari upaya penertiban atau razia.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, pihaknya selalu memerintahkan aparatnya, untuk mengawasi setiap jejak peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

”Ini memang sudah menjadi tugas kami. Sehingga sampai di manapun akan kami lakukan razia. Karena distribusi rokok ilegal tersebut sudah menyalahi aturan yang ada,” jelasnya.

Pada kegiatan penertiban rokok ilegal atau yang tidak dilekati pita cukai atau pita cukai palsu, Satpol PP melibatkan sejumlah instansi terkait. Yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus, dan Polres Kudus.

Kegiatan rokok ilegal tersebut sudah dimulai. Tercatat, Satpol PP Kudus telah melakukan penertiban sebanyak 10 kali di berbagai titik di Kudus. Dalam setahun Satpol PP akan menggalakkan penertiban hingga seratus kali.

”Meskipun itu sampai ke pedesaan, kalau memang ada peredaran rokok ilegal, tetap akan kita tindak. Itu sebabnya, aparat kami juga sampai ke wilayah-wilayah desa dan perbatasan kota. untuk memastikan tidak ada lagi peredaran rokok ilegal,” terangnya.

Kegiatan ini sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 9 Ayat (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus, Lampir an III A.5 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada kegiatan b.1) Pengumpulan informasi hasil peredaran atau tempat penjualan eceran dan pengumpulan informasi rokok tanpa cukai dan kegiatan b.2) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Abdul Halil mengatakan, saat melakukan penertiban, pihaknya juga memberikan sosialisasi langsung bagi para penjual dan masyarakat tentang rokok ilegal ini. ”Kami juga menyampaikan betapa pentingnya penerimaan cukai bagi negara. Hasil cukai yang diterima dari negara, nantinya juga dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Pihaknya senantiasa mengajak seluruh warga Kudus untuk ikut memantau dan mengawasi peredaran rokok ilegal disetiap melakukan penertiban. Dan meminta pada masyarakat jika menemukan rokok ilegal yang dijual di warung atau pasar, maka harus segera dilaporkan ke aparat penegak hukum. (ads)

Disdagsar Kudus Promosikan Produk Perdagangan untuk Tingkatkan Kesejahteraan

iklan-cukai kudus-tyg 23 maret 2016-pkl 13 00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun 2016 ini, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk memperkenalkan produk-produk perdagangan yang merupakan hasil produksi warga. Sasarannya adalah masyarakat yang ada di tingkatan regional dan nasional.

Kepala Disdagsar Kudus Sudiharti mengatakan, kegiatan yang dilakukan pihaknya dengan menggunakan dana cukai, memang untuk mempromosikan produk perdagangan milik warga.

”Kita di Kudus ini memiliki banyak sekali produk-produk perdagangan. Nah, baik yang kecil maupun yang besar, kita perkenalkan ke publik yang lebih luas,” jelasnya.

Caranya adalah dengan mengikutsertakan produk-produk tersebut ke berbagai pameran yang ada. Baik ada dilaksanakan di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

”Kita bawa produk-produk yang memang berkualitas yang dihasilkan warga, untuk kita ikut sertakan pameran. Sesuai ketentuan, dalam sekali pameran, kita membawa empat produk unggulan yang kita punya,” ujarnya.

Sebagai landasan, Disdagsar Kudus berpedoman pada dua regulasi yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Produk yang dibawa ke pameran memang lebih banyak produk-produk milik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya yang ada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

”Namun, karena skalanya memang lebih luas pameran yang kita ikuti, maka kita juga seleksi dahulu mana yang benar-benar berkualitas. Namun diakui atau tidak, Kudus itu gudangnya produk perdagangan yang berkualitas. Sehingga kadang produk-produk itu harus antre untuk dibawa. Karena memang kan, dibatasi yang dipamerkan,” paparnya.

Namun, Sudiharti menegaskan bahwa cara itu efektif untuk bisa meningkatkan popularitas produk-produk perdagangan yang dimiliki Kabupaten Kudus. Para pelaku perdagangan di luar kota, bisa melihat langsung bahwa Kudus juga memiliki potensi yang luar biasa.

”Barang-barang kita tidak kalah dengan mereka. Sehingga saat pameran, sering barang yang dibawa pelaku perdagangan, habis diborong. Yang ikut pameran juga mendapatkan pesanan. Ini kan, satu indikasi yang baik untuk kita terus mempromosikan produk kita,” jelasnya. (Ads)

Editor: Merie

Warga di Lingkungan IHT Terdongkrak Ekonominya dari Dana Cukai

iklan-cukai kudus-tyg 18 maret 2016-pkl 16 00 wib

Kegiatan ini didasarkan pada dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada Pasal 7 Ayat (1) guruf f; penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui permodalan dan sarana produksi. Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Pada lampiran II A.3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5) l) ; Menguatnya ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan pengolahan pangan dan bantuan alat pengolahan hasil pertanian (pangan).

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memang banyak manfaatnya bagi warga di Kabupaten Kudus. Terutama mereka yang ada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Salah satunya dipergunakan untuk mendongkrak perekonomian warga, yang sampai saat ini memang masih terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Salah satunya dilakukan memberikan ketrampilan di bidang pangan.

Warga yang ada di sekitar lingkungan industri hasil tembakau (IHT), diberikan ketrampilan untuk mengolah aneka bahan pangan, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Pelatihan itu dilakukan dengan merujuk pada manfaat yang harus diterima warga, dari dana cukai yang diterima.

Kegiatan pelatihan itu juga sudah dilakukan pada tahun 2015 lalu. Di bawah kewenangan dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, warga menerima beragam pelatihan yang menunjang penguatan ketrampilan mereka.

Ada beragam ketrampilan yang dberikan kepada warga. Antara lain menggelar pelatihan pengolahan dan pembuatan kerupuk, kripik, dan sirup. Selain memberikan ketrampilan, peserta pelatihan juga mendapatkan alat-alat sarana produksi.

Mulai dari alat olahan kerupuk dan keripik, alat olahan pangan non-beras non-terigu, alat pemarut kelapa, dan alat penepung. Selain itu, masih ada bantuan berupa alat olahan jagung, alat olahan kue dan roti, alat olahan bakso, serta alat olahan sirup.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kudus Edy Supriyanto menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT. ”Tujuan kegiatan ini sangat jelas, yakni dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pengolahan hasil pertanian,” kata Edy Supriyanto.

Sebagai landasan hukum, kegiatan ini didasarkan pada dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada Pasal 7 Ayat (1) guruf f; penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui permodalan dan sarana produksi.

Di samping itu, juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Pada lampiran II A.3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan b.5) l) ; Menguatnya ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan pengolahan pangan dan bantuan alat pengolahan hasil pertanian (pangan).

”Kami berharap, kegiatan yang telah dilaksanakan ini mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi warga. Ketrampilan yang dikuasai dan dengan ditunjang alat-alat sarana produksi bantuan dari pemerintah, bisa dijadikan modal bagi para peserta pelatihan untuk membuka usaha, sekaligus mendongkrak perekomian keluarga,” ujarnya. (ads)

Ratusan Peternak di Lingkungan IHT Kudus Terima Bantuan Bibit Ternak

Bupati Kudus H Musthofa ketika memberikan sambutan di depan para kelompok peternak Kudus. (Foto: Bagian Humas Setda Kudus)

Bupati Kudus H Musthofa ketika memberikan sambutan di depan para kelompok peternak Kudus. (Foto: Bagian Humas Setda Kudus)

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Kudus digunakan untuk sektor-sektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu diantarnya dialokasikan dengan peluncuran program bantuan bibit ternak kepada kelompok-kelompok peternak yang berada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Pada 2012, Pemkab Kudus menyalurkan 480 ekor kambing betina dan 48 ekor kambing jantan. Bantuan ini diberikan kepada 48 kelompok peternak kambing di Kudus dengan masing-masing mendapat sepuluh ekor kambing betina dan satu kambing jantan.

Sedangkan pada program bantuan serupa di tahun 2013, jumlah bibit ternak kambing yang disalurkan meningkat menjadi 730 ekor betina dan 146 ekor jantan. Bukan hanya jumlah ternaknya bertambah, jumlah kelompok penerima juga meningkat. Dari 48 kelompok di tahun 2012 menjadi 73 kelompok pada tahun 2013. Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus mengatakan jika kegiatan ini bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Program bantuan hibah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 Ayat 1 huruf a dan huruf f. Huruf a : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Adapun pada huruf f disebutkan penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan.

Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus tahun 2010, Lampiran IV.A.3 Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b. 4) h) Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan bibit ternak, alat mesin peternakan dan sarana produksi peternakan, pembinaan peternak/pelatihan/penyuluhan di lingkungan IHT.

Kegiatan ini juga sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam rangka mengurangi pengangguran. Pada akhirnya, program ini dapat turut serta mengentaskan kemiskinan di Kudus.

Sebelum mendapat bantuan, kelompok-kelompok tersebut terlebih dahulu menjalani proses seleksi. Sejumlah kriteria harus mereka penuhi, mulai dari aktivitas kelompok, kesiapan kandang, kesiapan teknologi, hingga dukungan dari pemerintah desa. Seleksi ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Tidak hanya peternak kambing, kelompok-kelompok peternak sapi juga mendapat perhatian dari Pemkab Kudus. Bentuk perhatian ini bisa dilihat dari program bantuan induk sapi yang sudah diberikan sejak 2012 lalu.

Pada tahun 2012, Pemkab Kudus telah memberikan bantuan sapi betina sebanyak 70 ekor. Jumlah tersebut diberikan kepada tujuh kelompok peternak dari berbagai wilayah di Kudus. Sehingga, masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebanyak 10 ekor sapi betina.

Sebenarnya kelompok yang mengajukan bantuan sangat banyak. Namun, dinas melakukan seleksi terlebih dahulu kepada kelompok-kelompok tersebut. Karena dinas ingin bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Sehingga, sapi bantuan yang diberikan bisa dipelihara dan dikembangbiakkan dengan baik.

Peternak penerima bantuan tentu diutamakan kelompok yang berasal dan tinggal di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Selain itu, ada juga anggota kelompok yang sebelumnya merupakan buruh di pabrik rokok. Mereka dibimbing menjadi peternak sapi setelah menjadi korban PHK perusahaan rokok yang gulung tikar.

(ads)

Kondisi Peternakan di Kudus Makin Menguat dengan Dana Cukai

iklan cukai-tyg 11 maret 2016-pukul 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 9 Ayat (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus berupaya mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sektor peternakan. Di antaranya, dengan adanya program bantuan bibit ternak kepada kelompok-kelompok peternak.

Pada 2012, Pemkab Kudus menyalurkan 480 ekor kambing betina dan 48 ekor kambing jantan. Bantuan ini diberikan kepada 48 kelompok peternak kambing di Kudus dengan masing-masing mendapat sepuluh ekor kambing betina dan satu kambing jantan.

Sedangkan pada program bantuan serupa di tahun 2013, jumlah bibit ternak kambing yang disalurkan meningkat menjadi 730 ekor betina dan 146 ekor jantan. Bukan hanya jumlah ternaknya bertambah, jumlah kelompok penerima juga meningkat. Dari 48 kelompok di tahun 2012 menjadi 73 kelompok pada tahun 2013.

Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan menegaskan jika kegiatan ini bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Program bantuan hibah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 Ayat 1 huruf a dan huruf f. Huruf a : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Adapun pada huruf f disebutkan penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan.

Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus tahun 2010, Lampiran IV.A.3 Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b. 4) h) Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan bibit ternak, alat mesin peternakan dan sarana produksi peternakan, pembinaan peternak/pelatihan/penyuluhan di lingkungan IHT.

Kegiatan ini juga sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam rangka mengurangi pengangguran. Pada akhirnya, program ini dapat turut serta mengentaskan kemiskinan di Kudus.

Sebelum mendapat bantuan, kelompok-kelompok tersebut terlebih dahulu menjalani proses seleksi. Sejumlah kriteria harus mereka penuhi, mulai dari aktivitas kelompok, kesiapan kandang, kesiapan teknologi, hingga dukungan dari pemerintah desa. Seleksi ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Tidak hanya peternak kambing, kelompok-kelompok peternak sapi juga mendapat perhatian dari Pemkab Kudus. Bentuk perhatian ini bisa dilihat dari program bantuan induk sapi yang sudah diberikan sejak 2012 lalu.

Pada tahun 2012, Pemkab Kudus telah memberikan bantuan sapi betina sebanyak 70 ekor. Jumlah tersebut diberikan kepada tujuh kelompok peternak dari berbagai wilayah di Kudus. Sehingga, masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebanyak 10 ekor sapi betina.

Sebenarnya kelompok yang mengajukan bantuan sangat banyak. Namun, dinas melakukan seleksi terlebih dahulu kepada kelompok-kelompok tersebut. Karena dinas ingin bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Sehingga, sapi bantuan yang kami berikan bisa dipelihara dan dikembang biakkan dengan baik.

Peternak penerima bantuan tentu diutamakan kelompok yang berasal dan tinggal di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Selain itu, ada juga anggota kelompok yang sebelumnya merupakan buruh di pabrik rokok. Mereka dibimbing menjadi peternak sapi setelah menjadi korban PHK perusahaan rokok yang gulung tikar. (ads)

Warga Desa Wisata Dibekali Ketrampilan dari Dana Cukai

iklan cukai kudus-tyg 7 maret 2016-

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT). Salah satu penerimanya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus.

Kegiatan yang dilaksanakan Disbudpar sendiri untuk pemanfaatan dana cukai ini, memang beragam. Salah satunya untuk pengembangan program Desa Wisata, yang menjangkau beberapa desa di Kudus.

Disparbud Kabupaten Kudus memanfaatkan dana cukai tersebut untuk memberikan bekal keterampilan bagi warga setempat. Terutama yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga di sana.

Misalnya saja pelatihan yang dilakukan di tiga desa, yang dipilih sebagai pusat pelatihan keterampilan warga. Tiga desa tersebut meliputi Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, kemudian Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, dan Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe.

Di setiap tempat atau lokasi yang dipilih, materi pelatihan yang diberikan tidak harus sama. Namun, disesuaikan dengan potensi dan proposal kegiatan yang diajukan pihak desa.

Kepala Disparbud Kudus Sunardi menjelaskan, pelatihan ini mendapat respon positif dari warga sekitar. Ini bisa dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti latihan. Dari target yang dipatok antara 20 sampai 30 warga, namun yang datang mencapai 40 warga. Tidak jarang, karena banyaknya peserta yang mengikuti, pelatihan harus dilakukan sampai malam.

Untuk setiap keterampilan, masing-masing dilakukan selama empat hari. Pihaknya berharap, pelatihan ini mampu diikuti dengan baik oleh para peserta. ”Sehingga setelah selesai mengikuti pelatihan, mereka benar-benar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi kemajuan desa dan tentu saja membantu tingkat perekonomian keluarganya,” kata Sunardi.

Di Kaliwungu, pelatihan yang diberikan terdiri dari fotografi, cetak sablon, membuat jamu, dan membuat kopi. Selain itu, masih ada pelatihan menjahit tas, boneka, dan topi. Untuk kerajinan, ada pelatihan membuat jaran kepang dan barongan.

Untuk Desa Rahtawu, terdapat 13 jenis pelatihan yang diberikan. Mulai dari kerajinan barongan, bubut batu, kerajinan jaran kepang, dan kaligrafi. Di samping itu, jug ada pelatihan fotografi, cetak sablon, membuat dan mengolah jamu, membuat dan mengolah kopi, serta membuat kerajinan topeng. Seperti di Kaliwungu, keterampilan menjahit boneka, tas, dompet, dan peci juga diberikan kepada warga Rahtawu.

Sunardi mengatakan, materi pelatihan di Desa Kandangmas tidak jauh beda dengan pelatihan di Rahtawu. Namun, ada sejumlah pelatihan lain yang tidak ada di dua desa sebelumnya. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain kerajinan kayu, kerajinan biola, wayang klitik, wayang golek, dan wayang kulit.

Kegiatan yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan regulasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) yang diterbitkan pemerintah pusat dan Pemkab Kudus. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Untuk setiap jurusan pelatihan, kami menggandeng dan menghadirkan instruktur yang benar-benar sudah berpengalaman. Sehingga, peserta bisa langsung menyerap ilmu dan menguasai saat praktik membuat produk yang diajarkan,” terang dia. (ads)