Dana BOS Ngadat, Sekolah di Rembang Kalang Kabut Cari Dana Talangan

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada triwulan kedua tahun ini mengalami ketersendatan. Sehingga, sejumlah sekolah penerima BOS harus mencari dana talangan terlebih dahulu untuk menutup biaya operasional sekolah tersebut.

Kepala SMPN 1 Sarang Harjanto mengaku, bahwa pihaknya saat jni sedang mengajukan pinjaman dana piutang di koperasi. Sebab, kebutuhan biaya sekolah saat ini tengah membengkak, terlebih untuk biaya ujian nasional (UN) yang baru kemarin dilaksanakan.

“Memang benar penyaluran BOS triwulan kedua tahun ini seharusnya sudah kami terima, namun sampai saat ini belum juga kami dapat. Terpaksa kami mencari dana talangan ke koperasi untuk bisa menutup kebutuhan sementara. Apalagi kemarin kita menyelenggarakan ujian, itu butuh biaya besar,” ujarnya.

Manager BOS SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang Suntono membenarkan, jika penyaluran dana BOS triwulan kedua tahun ini mengalami ketersendatan. Hal tersebut merupakan imbas dari pihak pusat, lantaran adanya data yang bermasalah.

“Secara teknis kami kurang paham penyebabnya apa. Tapi yang jelas dari pihak pusat memang proses penyalurannya terhambat. Mungkin imbas dari pendataan pada triwulan pertama yang molor,” ucapnya.

Dia melanjutkan, sebenarnya pencairan dana BOS triwulan kedua tahun ini sudah bisa dilaksanakan pada tanggal 20 April kemarin. Akan tetapi, sampai memasuki minggu kedua bulan Mei masih belum ada informasi pasti dari pihak pusat. Hal tersebut juga terjadi pada penyaluran tahap pertama, yang seharusnya diterima bulan Januari, molor hingga bulan Februari.

Di sisi lain, pihaknya juga membenarkan informasi terkait sejumlah sekolah yang terpaksa mencari dana talangan lantaran pencairan dana BOS yang molor. Dengan kondisi semacam itu, pihak sekolah diharap dapat menghemat pembiayaan atau biaya pengeluaran sekokah.

“Kalau masih ada dana sisa di penyaluran tahap pertama, kami harapkan agar dimanfaatkan dan dioptimalkan secara baik. Pengeluaran yang sifatnya bukan darurat, kami minta agar pihak sekolah bisa mengesampingkan dulu,” imbaunya.

Adapun penerima BOS di Rembang tahun ini, SD sebanyak 374 sekolah dan SMP 53 sekolah. Dengan jumlah dana untuk SD Rp 800 ribu per siswa selama satu tahun, dan SMP Rp 1juta per siswa selama satu tahun.

“Pencairannya dilakukan per triwulan. Di triwulan satu 20 persen, triwulan kedua 40 persen yang nanti juga dibagi dengan alokasi buku, triwulan ketiga dan empat sama 20 persen,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Sekolah di Kudus Harus Hati-Hati Pakai Dana BOS

bos

 

Murianewscom, Kudus – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Joko Susilo melalui Kabid Dikdas Kasmudi mengatakan, sekolah yang rusak bisa dibenahi dengan menggunakan dana BOS. Asalkan, kerusakan yang ditangani tidak parah.

“Kerusakan bangunan ringan atau di bawah 30 persen bisa menggunakan dana BOS. Itu diperbolehkan,,” katanya kepada Murianewscom, Sabtu (27/8/2016).

Aturan penggunaan dana BOS memang tergolong ketat. Namun jika penggunaan yang dilakukan sesuai dengan aturan, tidak akan menjadi persoalan di kemudian hari.

Beberapa sekolah juga sudah menerapkan hal itu, yakni penggunaan dana BOS untuk mengatasi permasalahan bangunan sekolah. Namun beberapa sekolah masih ragu untuk menggunakannya.

Dia mencontohkan, seperti kasus SD 2 Tanjungkarang sebenarnya bisa diperbaiki dengan dana BOS. Meski siswa kurang dari 60 orang, masih dapat BOS yakni sebesar Rp 60 juta per tahun.

“SD di sana memiliki plafon yang ambrol. Jumlahnya kan kecil hanya beberapa saja. Itu dapat segera diperbaiki,” ungkapnya.

Penggunaan BOS salah satunya untuk pemeliharaan fasilitas sekolah, jadi kalau ada kerusakan ringan bisa dimasukkan pada Rencana Anggaran Sekolah (RAS). Ini setiap sekolah seharusnya membuat perencanan biaya.

“Saya sempat mendatangi SD tersebut, menjelaskan menyusun RAS. Dan, perbaikan tidak perlu menunggu DAK tahun depan, bisa menggunakan BOS. Akhirnya segera ada tukang yang memperbaiki plafon dan keramik,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Inilah 10 Percetakan Buku yang Bebas Dibeli dengan Dana BOS

BOS 2

 

MuriaNewsCom, Kudus – Terdapat 10 jenis percetakan buku yang bebas dibeli menggunakan dana BOS. 10 buku tersebut diperbolehkan dibeli berdasarkan surat edaran kementerian secara online.

Hal itu disampaikan Kasi Kurikulum Dikdas pada Disdikpora Kudus Jamin, mengatakan kalau 10 percetakan buku yang ditetapkan tidak dapat dibeli secara bebas. Namun harus menggunakan alamat khusus secara online.

“Seperti PT Kencana Semesta, PT Gramedia, PT Sarana Pancakarya Nusa, PT Pesona Edukasi, PT Masbuana, PT Temptrina, CV Cakrawala Harapan Jaya, PT Jepe Press Media utama, PT Intan Pariwara, PT Tiga Serangkai,” sebutnya.

Menurutnya, selain nama yang disebut kan tidak diperkenankan untuk membeli menggunakan dana BOS. Sebab, ke 10 merk atau percetakan itu sudah ada kontrak dengan pemerintah.

Pembelian secara online, juga sangat membantu anggaran. Hal itu karena harga sudah sangat minim dan tidak dapat dimainkan dari berbagai pihak.

Hal itu berkaitan dengan penyelenggaraan Kurikulum 2013 (K 13) di Kudus, yang membutuhkan adanya buku kurikulum. Untuk memenuhi kebutuhan buku siswa, maka sekolah dapat belanja buku kurikulum menggunakan dana BOS.

Hanya meskipun boleh menggunakan BOS. Namun tidak semua judul buku diperbolehkan. Melainkan, pemerintah hanya memperbolehkan 10 juduk buku saja untuk dibeli menggunakan BOS.

Editor : Akrom Hazami

 

Ini Jumlah Penerima Dana BOS Madrasah di Kudus

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Kudus Su’udi menyebutkan, di Kudus jumlah jumlah penerima mencapai puluhan ribu siswa. Untuk BOS tingkat MI diperuntukkan untuk 24.533 siswa, dengan kriteria laki laki 13.031 dan perempuan 11.502. Tiap siswa MI mendapatkan dana BOS sebesar Rp 800 ribu.

Sedangkan, untuk MTs, jumlah yang diterima untuk tiap siswanya sejumlah Rp 1juta, jumlah siswa yang menerima melalui sekolah, sejumlah 20.759 siswa. “Yang terdiri dari laki laki 10.775 siswa dan perempuan 9.907,” kata Su’udi.

Sementara untuk tingkatan MA, kata dia, yang diterima adalah Rp 1,2 juta untuk tiap siswanya. Jumlah siswa yang diterima adalah 12.297, dengan laki laki 5.190 dan perempuan 7.107.

Editor: Akrom Hazami

Dapat Dana BOS, tapi Ada Madrasah di Kudus yang Lelet Buat LPJ

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukan untuk madrasah di Kudus, dijadwalkan akan cari akhir bulan ini. Hanya, jadwal tersebut bisa mundur, tergantung penyerahan laporan pertanggung jawaban (LPJ) 2015 oleh madrasah penerima BOS.

Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Kudus Su’udi mengatakan, sebelum bantuan dicairkan, syarat utama dicairkannya BOS tiap catur wulan harus menyelesaikan laporan BOS di 2015. Karena itu, jika tak kunjung diselesaikan, maka dana BOS tak akan cair.

”Sampai sekarang, angka sekolah yang sudah selesai melakukan laporan kisaran 80 hingga 90 persen. Itu untuk jenjang MI hingga MA,” katanya.

Ia menjelaskan, hingga kini Kemenag masih menunggu madrasah yang belum memberikan laporan. Jika hingga batas waktu pencairan tidak kunjung selesai, maka terpaksa pencairan tidak bisa dilakukan.

”Mudah mudahan sebelum batas waktu bisa selesai semua. Sehingga pembelajaran juga dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia mengakui, dana BOS dijadwalkan akan keluar pada Akhir bulan ini. Hal itu dilakukan lantaran dana BOS tersebut dikeluarkan secara catur wulan.

”Tapi, hingga kini dana BOS masih belum keluar. Keluarnya bantuan itu tiap empat bulan sekali. Jadi periode pertama mulai Januari hingga April baru keluar pada Maret ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Siswa SMA di Kudus Akan Dapat Rp 1,2 Juta

bos_sma

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bantuan dana pendamping BOS telah disiapkan Pemkab Kudus tahun ini. Bantuan yang mencapai puluhan miliar itu, disiapkan sebagai sarana pembantu pendidikan untuk sekolah negeri.

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo mengatakan puluhan miliar sudah siap untuk mendampingi dana BOS. Bantuan tersebut  merupakan bantuan dari Pemkab Kudus untuk kemajuan pendidikan di Kudus.

“Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini juga kami anggarkan bantuan dana pendamping BOS. Bantuan itu merupakan pendamping kebutuhan siswa yang tidak dianggarkan dalam BOS,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kabid Dikmen pada Disdikpora Kudus Agus Nutarman mengatakan, bantuan untuk sekolah negeri tingkat menengah atas sudah siap. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini juga dianggarkan per siswa di Kudus.

Untuk tingkat SMA negeri di Kudus, jumlah per siswa mendapatkan Rp 1,2 juta selama setahun. Jumlah sekolah SMA negeri di Kudus terdapat tujuh sekolah dengan total Rp 8.650.800.000.

“Untuk tingkatkan SMA di Kudus, jumlah siswanya tahun ini ada 7.209 siswa. Semuanya mendapatkan bantuan pendamping BOS yang dibiarkan tahun ini juga,” katanya.

Sedangkan, untuk sekolah negeri tingkat SMK, jumlah yang diterima lebih besar ketimbang SMA, yakni sejumlah Rp 1,4 juta tiap siswanya. Sedangkan jumlah siswa SMK yang terdapat di Kudus sejumlah 3.931 siswa yang tersebar di semua sekolah SMK negeri di Kudus.

“Kalau untuk SMK, total mencapai 5.503.400.000. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan yang diterima dalam setahun,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

Kepada Yth Sekolah Swasta, Ini Trik Biar Dana Pendamping BOS Cair

Dewan Ancam Tak Loloskan Usulan Anggaran BOS Daerah Jika Hanya untuk Tingkatkan Gaji Honorer K2

Wahai Sekolah Swasta, Sabar Ya Kalau Rp 9 Miliar Dana Pendamping BOS Tak Cair

Kegiatan pendidikan di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kegiatan pendidikan di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Bantuan pendidikan dana pendamping BOS, yang diperuntukkan untuk siswa sekolah swasta tahun ini tidak cair. Padahal, bantuan tersebut sangat ditunggu sekolah. Jumlah bantuan yang mandek itu mencapai Rp 9,9 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo kepada MuriaNewsCom. Menurutnya, tahun ini bantuan untuk sekolah swasta berupa dana pendamping BOS tidak dapat dicairkan. Hal itu disebabkan adanya aturan baru yang menyebutkan kalau penerima bantuan harus berbadan hukum.

“Rp 9,9 miliar adalah jumlah secara keseluruhan. Namun tahun ini tidak dapat dipaksakan lantaran sekolah swasta tidak berbadan hukum,” katanya.

Untuk itu, jumlah yang sangat besar dikembalikan ke kas pemkab tahun ini. Tidak dapatnya dana pendamping BOS itu, hanya berlaku untuk sekolah swasta saja. Sedangkan untuk sekolah negeri aturan tersebut tidak berlaku.

Meski demikian, anggaran untuk pendamping BOS di 2016 masih akan diadakan. Sebab Progam Pemkab Kudus tentang pendidikan wajib12 tahun harus tetap dilaksanakan. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Bupati Pati Sebut Dana Pendamping BOS Tak Cukup untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Bupati Pati Haryanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto akhirnya buka suara soal kasus pungutan sumbangan pengembangan institusi (SPI) di SMPN 1 Jakenan. Ia menegaskan, dana sumbangan memang perlu selama prosedurnya benar dan tidak memaksa orangtua murid.

Pasalnya, pembangunan sarana dan prasarana memang dibutuhkan. Sementara itu, dana pendamping BOS dan dana alokasi khusus (DAK) dinilai belum mencukupi untuk mengakomodasi sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana.

“Dana BOS itu kan untuk operasional saja, tidak untuk pengembangan sarana dan prasarana. Dana pendamping BOS juga ada, APBD 1, APBD 2, banyak. DAK juga ada, sudah kita bantu. Namun, jumlahnya terbatas, sekolah yang rusak banyak sekali,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, kasus yang terjadi di SMPN 1 Jakenan dimungkinkan ada kesalahan pola komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua. Karena itu, ia mengimbau kepada orangtua murid untuk mengintensifkan komunikasi dengan pihak sekolah.

“Mungkin pola komunikasinya yang kurang. Kalau ada dana sumbangan yang dirasa membenani, komunikasikan saja sama pihak sekolah,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Disdikpora : Sekolah Tak Boleh Menggaji GTT Menggunakan Dana BOS

 

Kasmudi Kabid Pendidikan Dasar pada Disdikpora (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kasmudi Kabid Pendidikan Dasar pada Disdikpora (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Sejumlah pelanggaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di antaranya realisasinya diperuntukkan menggaji guru tidak tetap (GTT).

Kepada Disdikpora Kudus Joko Susilo melalui Kabid Pendidikan Dasar Kasmudi mengatakan, sekolah sudah mendapatkan pemaparan tentang penggunaan dana BOS. Termasuk juga dalam menggunakan BOS untuk menggaji GTT, yang jelas tidak diperbolehkan.

“Sudah kami berikan sosialisasi beberapa kali. Bahkan sosialisasi yang kami lakukan juga termasuk penggunakan dana BOS di tiap sekolah.Jadi, sekolah juga sudah tahu tentang hal tersebut,” katanya.

Katanya, bukan hanya Inspektorat saja yang dapat memberikan sanksi, namun pihak dinas juga dapat melakukan tindakan jika terbukti sekolah melakukan kesalahan dalam menggunakan dana BOS. Untuk itu, peran aktif masyarakat dalam memantau penggunaan dana BOS juga sangat dibutuhkan.

Sebaliknya, pihak Disdikpora Kudus juga sangat berharap sekolah dapat berkoordinasi dengan baik ke UPTD atau langsung ke Disdikpora. Pihaknya mengaku siap membantu sepenuhnya dalam manajemen penggunaan dana BOS agar berjalan sesuai aturan.

”Tidak hanya untuk BOS saja, melainkan juga untuk hal lain yang berhubungan dengan sekolah, khususnya pendidikan dasar,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Ternyata! 90 Persen Pelanggaran Dana BOS Dilakukan Sekolah yang Sama

Adhy Hardjono, Kepala Inspektorat Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Adhy Hardjono, Kepala Inspektorat Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pelanggaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan sekolah, seolah sudah menjadi kesalahan rutin yang dilakukan tiap tahun. Terbukti, dari sekian banyak sekolah yang melakukan kesalahan, 90 persen dilakukan oleh sekolah yang sama.

Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Kudus Adhy Hardjono. Menurutnya dari total SD yang sudah dilakukan audit mulai tahun lalu dan tahun ini adalah sebanyak 187 SD. Setelah diaudit, maka diketahui hanya 10 persen saja yang tidak mengulangi kesalahan lagi. Sedangkan, selebihnya tetap melakukan pelanggaran.

Dia berharap, tahun ini semua SD yang sudah dilakukan audit dan pemeriksaan dana BOS, sedikitnya 50 persen sudah tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sebab, itu sudah menjadi kesalahan tiap tahun yang dilakukan pihak sekolah.

“Pihak sekolah juga harus menempelkan pengalokasian atau penggunaan dana BOS di tempat yang mudah dilihat oleh orang tua siswa, masyarakat umum serta komite sekolah,” katanya.

Meski begitu, dia mengapresiasi sekolah yang sudah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan- kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana BOS. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Inspektorat Temukan Pelanggaran Penggunaan Dana BOS di Ratusan SD

Adhy Hardjono, Kepala Inspektorat Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Adhy Hardjono, Kepala Inspektorat Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Inspektorat Kudus melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di ratusan SD yang ada di Kudus. Hasilnya cukup mengejutkan. Dari 135 SD yang diperiksa, ditemukan pelanggaran dalam penggunaan dana BOS tersebut.

Terkait hal ini, pihak sekolah wajib mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, yakni dua bulan.

”Bila sekolah – sekolah tersebut melakukan kesalahan dalam penggunaan dana BOS, maka dalam tempo 2 X 30 hari, pengelola atau sekolah harus mengembalikan dana yang tidak sesuai untuk peruntukannya tersebut,” kata Kepala Inspektorat Kudus Adhy Hardjono.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pengelola dana BOS, dalam hal ini adalah pihak sekolah agar lebih berhati – hati, cermat, transparan serta mematuhi aturan sesuai dengan syarat yang berlaku di dalam juklak dan juknis.
Diakuinya, selama pihaknya melakukan audit, masih ditemukan beberapa sekolah SD yang membelanjakan dana BOS untuk belanja pegawai lebih dari 20 persen. Sehingga, hal itu merupakan pelanggaran.

Selain itu, temuan lainnya adalah pembelanjaan yang tidak tepat, seperti yang seharusnya untuk pembelanjaan operasional belajar mengajar, tapi digunakan untuk pembelanjaan modal. Pihaknya berharap, sekolah yang bersangkutan dapat segera mengembalikan biaya yang salah penggunaan tersebut atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Mengenai jumlah persisnya saya agak lupa, yang pasti jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai kecamatan. Sebab sekolah yang kami periksa juga di sembilan kecamatan,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Pengawasan Pembangunan Dilakukan Pihak Sekolah Sendiri

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pembangunan gedung atau sarana sekolah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) langsung dipercayakan kepada pihak sekolah. Kemudian, untuk pengawasan pembangunan juga langsung dipercayakan kepada pihak sekolah.

Hal itu diungkapkan Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. Menurutnya, pembangunan langusng diserahkan ke pihak sekolah beserta pengawasannya. Namun, tidak berarti terdapat acuan dalam melaksanakannya.

“Kami bagi menjadi tiga termin. Pada termin pertama, biaya yang keluar sejumlah 30 persen dari biaya yang didapat. Kemudian untuk termin kedua, anggaran yang didapat sebanyak 45 persen dari kebutuhan. Kemudian kalau sudah selesai, sisa 25 persen baru dapat diberikan,” katanya.

Saat ini, termin pertama sudah selesai dilaksanakan. Sehingga tinggal menunggu termin kedua dan ketiga saja. Jika nanti hasil akhir tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, maka dapat dipermasalahkan, lantaran tidak sesuai dengan perencanaan.
“Paling akhir Desember harus sudah selesai dibangun. Dan mengenai pembangunan, kepala dinas juga sudah keliling untuk memantau kondisi sekolah yang mendapatkan DAK,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

DAK untuk Sekolah Sudah Siap Digunakan

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi puluhan sekolah, dalam waktu dekat ini sudah dapat digunakan. Bahkan, beberapa sekolah malahan sudah ada yang menggunakannya untuk mulai pembenahan gedung atau bangunan sekolah.

Hal itu diungkapkan Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. Menurutnya sejumlah sekolah sudah siap menggunakan dana yang dibiayai dari provinsi itu.”Termin pertama sudah dilakukan verifikasi. Hasilnya sudah selesai dan sudah siap untuk dilakukan pembangunannya,” katanya.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan bermacam macam. Mulai dari pembangunan perpustakaan baru, pembenahan dan pembangunan ruang kelas, perawatan sekolah yang rusak serta pembangunan pagar dan ruang guru yang rusak.
“Kalau total secara keseluruhan mencapai Rp 12 miliaran. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan yang diterima sekolah dalam pembangunan,” jelasnya. (FAISOL HADI /KHOLISTIONO)

Kakemenag Grobogan Minta Madrasah Segera Bikin Lpj dan RKAM

Aksi yang dilakukan beberapa guru madrasah di BTN Purwodadi menuntut agar dana BOS segera dicairkan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Aksi yang dilakukan beberapa guru madrasah di BTN Purwodadi menuntut agar dana BOS segera dicairkan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Pihak madrasah di Grobogan diminta segera membuat laporan pertanggungjawaban (Lpj) dan menyiapkan rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM). Hal itu disampaikan Kepala Kemenag (Kakemenag) Grobogan Muh Arifin terkait sudah mulai cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk triwulan II.

”Dana BOS triwulan II atau periode April hingga Juni sudah cair meski mengalami keterlambatan. Untuk itu, pihak madrasah kami minta segera bikin Lpj penggunaan dana BOS triwulan II dan membuat RKAM untuk persiapan pencairan tahap III,” katanya, Kamis (1/10/2015).

Terkait tidak bisanya pihak madrasah mencairkan dana 100 persen sekaligus, Arifin meminta agar mereka sedikit bersabar. Sebab, Bank BTNPurwodadi yang menjadi tempat pencairan itu hanya sebagai kantor kas. Dengan kondisi itu, kantor kas tersebut stok keuangannya terbatas dan perannya hanya membantu pelayanan kantor cabang di Semarang.

”Dana itu sebenarnya bisa dicairkan Kantor Kas Bank BTN dan Kantor Pos, hanya saja memang tidak bisa 100 persen sekaligus. Kami sebenarnya menyarankan agar dana BOS itu jangan langsung diambil 100 persen. Tetapi, diambil sesuai kebutuhan yang diperlukan,” jelasnya.

Sementara itu, sudah cairnya dana BOS triwulan II dibenarkan oleh Kepala MTs Manba’ul A’la Purwodadi M Sirajuddin. Meski demikian, pencairannya harus antre atau inden lebih dulu. Dimana, pihak madrasah harus mengajukan permohonan pencairan pada pihak bank untuk diproses lebih lanjut.

”Pencairan dana triwulan II sudah mulai berjalan. Tetapi kondisinya padat merayap sesuai antrean pesanan. Sementara untuk dana BOS triwulan III, kami belum mendapatkan kepastian dari pihak bank,” ungkapnya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Inspektorat Kudus Temukan Penyimpangan Penggunaan Dana BOS

Kepala Inspektorat Kudus Adhi Hardjono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Inspektorat Kudus Adhi Hardjono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Inspektorat Kudus melakukan pengecekan terhadap penggunaan atau penyerapan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan. Setidaknya, sejauh ini sudah ada empat UPTD Kecamatan yang diperiksa secara langsung.

Kepala Inspektorat Kudus Adhi Hardjono mengatakan, jika beberapa sekolah ditemukan kesalahan dalam penggunaan dana BOS. Hanya, sekolah tersebut belum dilakukan proses hukum, lantaran masih dapat dibenahi.

“Ada beberapa sekolah yang demikan. Namun kami lakukan pembinaan terlebih dahulu. Dalam waktu yang ditentukan, diberikan upaya untuk melakukan pembenahan, sebelum akhirnya dapat diproses secara hukum,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Untuk pengecekan, katanya, dilakukan dari UPTD Kecamatan, yang kemudian diteruskan ke sekolah yang ditemukan ada yang kejanggalan dalam mengelola dana BOS.

Seperti halnya pemeriksaan yang dilakukan di UPTD Pendidikan Kecamatan Jati tadi. Hanya, berdasarkan pantauan, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Awak media dilarang memasuki ruangan. Pihak UPTD Pendidikan Kecamatan Jati berdalih, kepala tidak ada di dalam kantor ketika sedang ada pemeriksaan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Empat UPTD Pendidikan di Kudus Deperiksa Terkait Dana Bos

 

dana bos (e)

Kepala Inspektorat Kudus Adhi Hardjono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Inspektorat Kudus mendatangi empat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kudus. Kedatangan inspektorat ini untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan mengenai penyerapan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Kepala Inspektorat Kudus Adhi Hardjono mengatakan, keempat UPTD Pendidikan yang diperiksa secara langsung tersebut, UPTD Pendidikan Kecamatan Kaliwungu, Jati, Undaan dan Mejobo.

”Ada dua tim yang kami bagi, masing-masing tim melakukan pemeriksaan di dua UPTD Pendidikan,” kata Adhi kepada MuriaNewsCom, Selasa (29/9/2015).

Menurutnya, untuk pemeriksaan, tidak hanya dilakukan di UPTD Pendidikan di empat kecamatan saja. Namun, nantinya semua UPTD Pendidikan yang ada di Kudus akan diperiksa. Hanya saja, waktunya menyesuaikan.

“Untuk lima UPTD Pendidikan yang lain, baru akan dilakukan pemeriksaan pekan depan. Jadi awal pekan akan langsung dilakukan pemeriksaan. Mengenai lamanya pemeriksaan menyesuaikan lokasi,” ungkapnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

 

Berikut Adalah Jumlah Penerima BOS di Madrasah Kudus

bos_smp

 

KUDUS – Jumlah penerima BOS di Kudus, mencapai puluhan ribu. Hal itu disebabkan banyaknya jenjang pendidikan di Kudus. Sedangkan penerima BOS diambil dari jumlah siswa yang terdapat dari setiap sekolah.

Kepala Kemenag Kudus Hambali mengatakan, jumlah penerima BOS di Kabupaten Kudus, sebanyak 51.588 siswa dari tingkat MI, MTs, dan MA.

”Jumlah tersebut, termasuk satu MI Negeri, dua MTs Negeri, dan dua MA Negeri,” kata Hambali kepada MuriaNewsCom.

Untuk siswa MI tercatat sebanyak 22.906 siswa dengan jumlah dana BOS sebesar Rp 4,58 miliar, MTs sebanyak 19.074 siswa dengan jumlah dana BOS sebesar Rp 4,76 miliar, dan MA sebanyak 9.608 siswa dengan jumlah dana BOS sebesar Rp 5,76 miliar.

Menurutnya, besarnya dana BOS yang diberikan kepada masing-masing siswa, nilainya berbeda-beda. Karena untuk siswa MI sebesar Rp 800 ribu per orang, MTs sebesar Rp 1 juta per orang, dan MA sebesar Rp 1,2 juta per siswa. (FAISOL HADI/TITIS W)

Kemenag Kudus Pastikan Dana BOS Madrasah Segera Cair

bos_smp

 

KUDUS – Kemenag Kudus, mengatakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2015 untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik swasta maupun negeri di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah segera cair.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kudus Hambali didampingi staf Seksi Pendidikan Madrasah Asrul Fatkhi di Kudus, menurutnya, saat ini hanya menunggu relokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Kementerian Agama Jateng, ke Kantor Kemenag Kabupaten.

Hanya saja, kata dia, Kemenag Kudus belum bisa memastikan kapan hal itu selesai dilakukan. Meskipun demikian, kabar dana bos segera cair tentunya disambut gembira. Karena selama ini banyak sekolah yang harus mencari dana talangan, untuk biaya aktivitas belajar mengajar di sekolah.

”Termasuk untuk membayar gaji pegawai juga harus mencari dana talangan karena dana BOS tersebut untuk kebutuhan selama lima bulan, yang dimulai April hingga Agustus 2015,” kata Hambali kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pencairan bakal dilakukan serempak dan dalam waktu yang dekat. Sebab kondisi sekolah yang benar-benar membutuhkan dana tersebut. (FAISOL HADI/TITIS W)

Gubernur Minta Kemenag Segera Cairkan Dana BOS

ILustrasi

ILustrasi

GROBOGAN – Proses pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah dibawah naungan Kemenag ternyata tidak selancar buat sekolah dibawah kendali dinas pendidikan. Dimana, pada dua triwulan terakhir tahun 2015, dana BOS untuk sekolah dibawah kemenang belum cair hingga saat ini.

Yakni, periode April-Juni dan Juli serta Agustus. Sementara pada triwulan pertama, Januari-Maret, dana BOS baru diterima sekolah pada bulan Mei. Sedangkan pencairan dana BOS untuk sekolah-sekolah dibawah Dinas Pendidikan lancar sesuai jadwal.

Kepala Kemenag Grobogan Moh Arifin mengatakan, saat ini, masih ada pembahasan perubahan nota anggaran di eselon I Kementerian. Hal itu terkait adanya perubahan aturan pencairan dana BOS untuk sekolah-sekolah dibawah Kemenag. Yakni perubahan kode akun pencairan dari 57 menjadi 52. Jika sudah selesai dibahas, nantinya dana bos akan di breakdown langsung ke kabupaten.

”Di Grobogan, ada sekitar 23 ribu siswa MI, MTs dan MA penerima BOS. Nominal untuk tiap siswa MI Rp 800 ribu/ tahun, tiap siswa MTs Rp 1 juta/tahun dan tiap siswa MA Rp 1,2 juta/tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendesak Kemenag serius dalam menyikapi masalah ini. Bahkan kalau diperlukan, Kemenag harus membuat tim khusus untuk mendeteksi apa persoalan yang menyebabkan pencairan dana BOS selalu terlambat pada tahun 2015 ini.

”Laporan ini sudah saya terima sejak beberapa bulan lalu. Saya sebenarnya sudah mendorong dan mendesak pihak Kemenag agar serius dalam pencairan BOS ini,” ujar Ganjar usai mengunjungi MA Sunniyyah Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Rabu (12/8/2015). (DANI AGUS/TITIS W)