Dibakar dan Disiram Air Tinja, Itu Cara Pemusnahan Rokok Ilegal di Kudus

Kepala KPPBC Kudus Suryana memberangkatkan rokok ilegal ke TPA Tanjungrejo Jekulo, Jumat (21/4/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala KPPBC Kudus, Suryana mengatakan, pemusnahan rokok ilegal tak hanya dilakukan dengan cara dibakar, melainkan juga dengan cara disiram pakai air tinja di TPA Tanjungrejo Jekulo.

Itu dilakukan untuk menjaga supaya tak ada pemulung yang mengambil rokok ilegal yang dibuang di TPA. Itu juga mengurangi risiko daur ulang. Dengan cara disiram, maka rokok ilegal benar-benar musnah sepenuhnya.

“Cara semacam itu selalu dilakukan sesuai dengan aturan. Dan penimbunan itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dilakukan pada pemusnahan sebelumnya,” kata Suryana di kantornya, Jumat (21/4/2017).

Pemusnahan dengan cara ditimbun itu merupakan rekomendasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kudus. Karena jika pemusnahan dilakukan dengan dibakar, menyebabkan polusi dan juga bau yang dapat mengganggu warga sekitar.

Dikatakannya, pengangkut barang ilegal tersebut ke TPA, menggunakan empat unit mobil truk. Mobil juga dikawal pihak kepolisian sampai di TPA Tanjungrejo. “Rencana, pada tahun ini akan ada pemusnahan kembali rokok ilegal. Pemusnahan akan dilakukan akhir tahun ini dengan cara yang sama,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

23 Ton Rokok Ilegal Dimusnahkan di Kudus

Sejumlah pejabat KPPBC Kudus dan tamu undangan melakukan pemusnahan rokok ilegal secara symbol di kantor halaman kantor tersebut, Jumat (21/4/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus,  memusnahkan rokok ilegal atau tanpa pita cukai di halaman kantornya, Jumat (21/4/2017). Jumlah rokoknya  mencapai 23,5 ton.  Pemusnahan dihadiri oleh sejumlah undangan, mulai Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning, KPP Kudus beserta sejumlah instansi lainya dari wilayah Eks Keresidenan Pati.

Kepala KPPBC Kudus, Suryana mengatakan, pemusnahan dilakukan dengan cara simbolis yaitu dibakar di halaman. Pembakaran dilakukan secara serempak oleh petugas KPPBC beserta undangan. Setelah itu, sisa barang ilegal dibawa ke TPA Tanjungrejo Jekulo guna pemusnahan lebih lanjut. “Totalnya 23,5 ton, meliputi hasil penyelidikan yang telah kami lakukan sejak 31 Mei 2016 hingga 23 Februari 2017 lalu,” kata Suryana saat pemusnahan barang ilegal di halaman kantornya.

Rokok ilegal itu paling banyak didapatkan dari wilayah Jepara, dan Kudus.  Mengenai jumlah dan jenis barang meliputi bahan Sigaret Kretek Mesin sejumlah 14.425.744 batang, TIS 985 kilogram, Etiket 1.531 kilogram, kertas CTP 59 rol, jempel dan pita cukai yang diduga palsu sejumlah 7.416 keping, alat pemanas 59 buah serta filter rokok 27 tray.

Perkiraan nilai Barang Milik Negara (BMN) sejumlah Rp 8.557.495.110. Sedangkan potensi kerugian negara yang meliputi nilai cukai, PPN Cukai dan pajak daerah, mencapai Rp 5.579.776.865. Pemusnahan yang dilakukan kini jauh lebih besar ketimbang 2016, yang hanya kisaran 10 ton. Pemusnahan juga dilaksanakan lantaran gudang penyimpanan sudah tak muat menampung, Sehingga dilakukan pemusnahan lebih awal.

“Biasanya dilakukan akhir tahun, namun lantaran berbagai pertimbangan akan dilakukan sekarang. Terlebih, dasar hukum juga sudah jelas seperti Peraturan Menteri Keuangan No 39/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara,” ungkap dia.
Editor : Akrom Hazami

Ini Penjelasan Kantor Cukai Kudus Soal Tudingan Miring

Petugas melakukan penyitaan cukai ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas melakukan penyitaan cukai ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (Kasi Inteldak) KPPBC Kudus, Broto Setia Pribadi, mengatakan semua proses penindakan pelanggaran cukai dan pemberantasan rokok ilegal, telah sesuai prosedur hukum. Termasuk, tak ada yang namanya cacat hukum atau sampai menyalahi aturan dalam kegiatan.

Hal itu dikatakannya saat dikonfirmasi di Kudus, Selasa (17/1/2017). Dia menuturkan kalau landasan penindakan sudah jelas. Dan hal itulah yang dipegang petugas, termasuk di antaranya adalah penyitaan barang ilegal dan terkait lainnya.

“Seperti tertuang dalam Pasal ‎62 UU 39/2007 tentang Cukai, Barang Kena Cukai Ilegal dan barang terkait lainnya dirampas negara,” katanya kepada MuriaNewsCom.

 Barang terkait lain, kata dia, semisal kendaraan yang digunakan sebagai sarana pengangkut. Hal itu juga bisa diambil dan dipastikan akan dikembalikan ke pemiliknya yang asli. Pihaknya akan mengembalikan mobil, namun kepada pemiliknya.

Sebab kebanyakan mobil yang dipakai adalah mobil sewa atau yang sudah dijual. Pihaknya juga telah menyertakan surat saat penyitaan mobil. Disinggung mengenai penahanan, dia juga menegaskan tidak pernah menyalahi aturan. Penahanan maksimal 1 x 24 jam. Penahanan dilakukan untuk proses penyelidikan.

Dia tak keberatan jika yang bersangkutan mau lapor kepada petugas kepolisian. Sebab dengan laporan akan membuat jelas semuanya.

Editor : Akrom Hazami

Kantor Cukai Kudus Dituding Lakukan Pelanggaran Hukum

 

Pengamat sosial, hukum, dan kebijakan publik setempat, Soleh Isman. Kiri kegiatan memeriksa gudang simpanan penindakan rokok ilegal (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengamat sosial, hukum, dan kebijakan publik setempat, Soleh Isman. Kiri kegiatan memeriksa gudang simpanan penindakan rokok ilegal (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus, dituding telah menyalahi aturan prosedur dalam penanganan rokok ilegal. Dalam penindakan, KPPBC diduga tidak menjalankan proses dan aturan hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan oleh pengamat sosial, hukum, dan kebijakan publik setempat, Soleh Isman. Dikatakan, kalau dalam penindakan tersebut dianggap tidak sesuai. Sehingga dia akan memprosesnya. “Saya punya buktinya. Kebetulan itu menimpa orang yang saya kenal, jadi saya akan urus,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa (17/1/2017).

Menurutnya, orang  yang dikenal itu memberi aduan kepadanya. Aduan disampaikan beberapa hari setelah warga tertangkap tangan saat membawa muatan rokok ilegal. Proses penindakan itu, terjadi pada tanggal 8 Desember 2016 lalu.

Dia mengatakan, saat itu penindakan menggunakan mobil pikap. Rokok ilegal dimuat di mobil. Penyitaan tak disertai surat penyitaan resmi. “Selain itu dompet seisinya juga diambil. Padahal dalam dompet juga ada uang dan STNK kendaraan berikut SIM-nya. Jadi tidak bisa diambil begitu saja,” ujarnya.

Dalam pengambilan, kata dia juga tak dilengkapi dengan surat penindakan. Tak hanya itu, warga juga dibawa ke KPPBC dan ditahan selama 2×24 jam. Selama penahanan, tidak juga diberikan surat penahanan dan status juga tak jelas apakah tersangka atau hanya saksi.

“Padahal dia hanya mengantar saja, tidak lebih. Tapi malah diperlakukan demikian. Lain lagi kalau produsen pabrik. Ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Penerimaan Cukai Kudus Gagal Penuhi Target di 2016

Petugas memperlihatkan pita cukai di  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya Kudus . (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas memperlihatkan pita cukai di  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya Kudus . (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya Kudus, gagal mencapai target dalam penerimaan 2016. Selama 2016 ditargetkan penerimaan mencapai Rp 33,944 triliun.  Tapi hingga akhir tahun, penerimaan cukai yang dicapai Rp 32,527 triliun atau sekitar 95,82 persen.

Kepala KPPBC Kudus Suryana mengatakan, jumlah sekitar 95,82 persen merupakan persentase terkecil selama beberapa tahun terkahir. Namun secara jumlah angka, jumlah tersebut merupakan angka yang besar dalam penerimaan.

“Di 2014 lalu, berdasarkan data yang ada di kami jumlah penerimaan cukai di kami Rp 28.009 triliun. Jumlah tersebut berhasil didapatkan lantaran target yang diberikan sejumlah Rp  27.883 triliun, “ katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Sabtu (14/1/2017).

Sedangkan pada 2015, target cukai yang diberikan kepada KPPBC Kudus sejumlah Rp 35.189 triliun. Dari target yang diberikan, Kudus mampu mendapatkan hasil cukai Rp 34,428 triliun. Jumlah tersebut sekaligus jumlah terbesar selama tiga tahun terakhir

Dikatakannya, cukai yang dapat terima pada 2016 hanya sekitar 95 persen. Itu jumlah maksimal yang dapat diperoleh di 2016 karena beberapa hal yang mampu menghambatnya.

“Pertama karena waktu yang diberikan hanya 12 bulan, dan efektifitas hanya 11 bulan saja. Itu jelas mengurangi kami dalam kejar target penerimaan cukai,” ujarnya.

Berbeda halnya dengan 2015 yang dapat pemasukan banyak, satu periode bukanlah 11 atau 12 bulan. Melainkan mencapai 14 bulan lamanya. Hal itu dianggap mampu meningkatkan banyak penerimaan cukai.

Sedangkan, hal lainnya yang menyebabkan target tak dapat diperoleh adalah dengan menurunnya pemesanan cukai. Kondisi tersebut terjadi hampir di semua perusahaan rokok di kelas I, II, III a dan III b. “Selain itu aturan pendirian perusahaan rokok baru juga sangat ketat. Untuk itulah sangat sulit mengejar target di 2016 lalu,” ungkapnya.

Sedangkan di 2017 ini, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebab target dari pusat tentang penerimaan cukai masih belum diterima.

Editor : Akrom Hazami

Semua Pihak Harus Cegah Upaya Pelanggaran Cukai Ilegal

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Kabupaten Kudus adalah salah satu daerah penghasil rokok terbesar di Indonesia. Itu sebabnya, daerah ini menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat.

Namun, pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan cukai itu, selalu saja muncul. Pelanggaran terhadap ketentuan atau regulasi mengenai cukai, masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat.

Karena itu, sosialisasi regulasi soal cukai adalah satu hal yang penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai ini.

Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, pihaknya sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat.

”Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” katanya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

”Inilah yang kemudian kita sering sosialisasikan. Sehingga pengusaha memahami bagaimana ketentuan untuk usaha yang berhubungan dengan cukai ini. Jika pengusahanya paham, maka adanya peredaran cukai ilegal, akan semakin bisa diminimalisasi,” tuturnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

KPPBC Kejar Target Penerimaan 

Foto, petugas KPPBC memperlihatkan rokok ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas KPPBC memperlihatkan rokok ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  ‎Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya Kudus, selama 2016 mendapatkan target penerimaan hingga Rp 33,978 triliun. Target dari pemerintah pusat itu akan terus mereka kejar sampai akhir tahun ini.

Kepala KPPBC Kudus, Suryana mengatakan, pihaknya terus melakukan pengejaran target itu. Per tanggal 15 November 2016, realisasi penerimaan KPPBC Kudus baru Rp 20,426 triliun atau 60,12 persen dari target.

“Kami masih berupaya keras untuk mengejarnya. Termasuk di antaranya adalah tetap melayani penyediaan dan pemesanan pita cukai (P3C) pada akhir pekan, Sabtu – Minggu,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pemesanan pita cukai untuk periode 2016 hingga kini masih berjalan. Pelayanan masih  dilayani hingga  21 November. Sementara, pembayarannya dapat dilakukan akhir Desember mendatang.

Target pendapatan itu, menurutnya, jelas berat. Tapi pihaknya optimistis akan bisa mencapai target 95 persen hingga akhir tahun ini. Biasanya, pemesan pita cukai akan datang berduyun-duyun saat mendekati batas waktu.

‎Upaya lain yang dilakukan untuk mendongkrak penerimaan adaah gencarnya operasi dan razia peredaran rokok ilegal. Menurut dia, dengan gencarnya razia dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, hal itu membuka peluang pasar bagi pabrikan rokok resmi.‎ “Karena yang menghambat rokok legal adalah rokok ilegal. Dan itu adalah pengusaha yang kecil,” ungkapnya

Ke depan nanti, pihaknya akan mempererat kerja sama dengan pabrikan rokok resmi, ‎agar pasar yang mampu dapat dimanfaatkan secara maksimal.  Yang berdampak dengan kenaikan pesanan cukai. “Untuk itulah juga penindakan terus dilakukan. Dan ini juga merupakan tugas dari kami untuk rutin melakukan tindakan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Mahasiswa Kudus, Yuk Ikutan Sosialisasi Dana Cukai

Mahasiswa bisa melakukan sosialisasi cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus . (Istimewa)

Mahasiswa bisa melakukan sosialisasi cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus . (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Manfaat itulah yang harus diketahui, sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakannya.

Sosialisasi akan manfaat dana cukai ini, tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah, yang harus melakukannya setiap saat. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga bisa diajak untuk ikut menyosialisasikan program-program terkait dengan dana cukai.

”Kami dari Pemkab Kudus, tentu saja tidak bisa bekerja sendiri dalam menyosialisasikan soal manfaat dana cukai ini. Kami juga butuh pihak lain, yang akan membantu kami melakukan sosialisasi itu,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Satu pihak yang dianggap cukup berperan dalam sosialisasi, adalah kalangan mahasiswa. Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki potensi luar biasa, untuk menjadi salah satu agen perubahan, demi kemajuan sebuah daerah.

Winarno mengatakan, mahasiswa di Kudus sudah sewajarnya jika dilibatkan untuk ikut serta menyosialisasikan dana cukai. ”Mahasiswa kan, berasal dari berbagai wilayah yang ada di Kudus ini. Mereka juga berasal dari masyarakat yang dekat dengan keseharian mereka. Sehingga ketika mereka memahami apa itu dana cukai, mereka bisa menyosialisasikannya kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Sosialisasi ini, adalah salah satu dari bagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Jika mendapatkan sosialisasi dari mahasiswa, Winarno mengatakan jika masyarakat tentu saja akan bisa memahami soal manfaat dana cukai ini. ”Kita ajak mahasiswa untuk ikut menyosialisasikan ini. Karena mereka berbaur luas dengan masyarakat, sehingga keberadaan mahasiswa ini juga akan bisa melebur kepada mereka. Sehingga sosialisasi akan mudah dilakukan,” paparnya.

Manfaat dana cukai sendiri sudah sangat luar biasa, untuk digunakan menyejahterakan masyarakat. Melalui perbaikan infrastruktur, pemberian pelatihan, hingga peningkatan mutu bahan baku cukai itu sendiri.

Namun yang pasti, menurut Winarno, masyarakat harus tahu bahwa dana cukai ini sangat perlu bagi mereka. Yakni bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui serangkaian pelatihan yang diberikan.

”Contohnya adalah di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus. Banyak sekali jenis-jenis pelatihan yang bisa diikuti dan dipelajari masyarakat. Sehingga kemampuan mereka akan meningkat, dan dapat menyejahterakan taraf hidup mereka,” imbuhnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Naik Angkot di Kudus Itu Juga Ada Etikanya, Lho

Warga memanfaatkan angkutan umum di salah satu sudut di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

Warga memanfaatkan angkutan umum di salah satu sudut di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Barangkali banyak yang menganggap sepele situasi yang ada di dalam sebuah angkutan umum. Padahal, banyak hal yang harusnya bisa ditahan saat seseorang naik angkutan.

Misalnya saja dalam kebiasaan rokok. Mungkin banyak yang menganggap bahwa tidak masalah kalau merokok di dalam angkutan. Namun, hal itu bisa saja mengganggu penumpang lainnya.

Apalagi, angkutan umum adalah salah satu jasa layanan publik, yang juga memiliki standar tertentu. Nah, merokok di angkutan umum, seharusnya tidak boleh dilakukan.

”Kadang-kadang terganggu juga kalau kemudian ada yang merokok di angkutan umum. Sudah ditegur, yang bersangkutan tidak sadar kalau sudah membuat penumpang lain terganggu,” kata Selfi, warga Kecamatan Jati, Kudus.

Kabupaten Kudus memang dikenal sebagai Kota Kretek. Di mana industri hasil tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor penopang ekonomi, bukan saja warga Kudus, melainkan juga ekonomi Indonesia.

”Namun untuk urusan merokok, memang dibatasi. Ada tempat-tempat yang tidak boleh dipergunakan sebagai lokasi merokok. Misalnya tempat umum, instansi pemerintah, dan beberapa lokasi lainnya,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Bagian Humas memang merupakan salah satu instansi yang kemudian menjadi bagian dari sosialisasi ketentuan itu. Sehingga kepada masyarakat, selalu ditekankan bagaimana penggunaan dana cukai yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tersebut.

”Salah satunya sosialisasi mengenai tempat-tempat mana saja yang lantas boleh atau tidak boleh untuk merokok. Masyarakat perlu mengetahui hal itu, sehingga nantinya bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Winarno. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Sosialisasi Dana Cukai untuk Warga Kudus Semakin Digencarkan

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, harus diketahui seluruh warga. Karena ada begitu banyak manfaat dari dana tersebut.

Sosialisasi ini dilakukan, sebagai bagian dari melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Salah satunya adalah sosialisasi melalui video cukai, di mana isinya memang terkait wawasan mengenai dana cukai itu sendiri. Ada banyak jawaban lucu yang disampaikan warga Kudus, saat ditanya mengenai dana cukai, saat seorang reporter menanyakannya kepada warga.

Ingin tahu bagaimana reaksi warga saat ditanya soal dana cukai, lihat saja video di bawah ini, yang pastinya akan menghibur sekaligus memberikan pengetahuan tersendiri. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Perangkat Desa Sambut Baik Sosialisasi Cukai dengan Pemutaran Film

kudus-iklan cukai-film-gribig-past-(e)

Warga Desa Gribig, Kecamatan Gebog, menyaksikan pemutaran film sosialisasi cukai yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus, pada Sabtu (23/7/2016) malam.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemutaran film sosialisasi aturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus, ternyata mendapat respon positif dari para perangkat desa, di mana pemutaran film dilakukan.

Sambutan positif diberikan para perangkat desa, seiring dengan desa mereka yang menjadi lokasi pemutaran film. Ini tentu saja makin menambah semangat untuk bisa terus menyampaikan sosialisasi mengenai aturan penggunaan dana cukai.

Sebagaimana yang terlihat di Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang juga dilakukan sosialisasi pemutaran film cukai pada Sabtu (23/7/2016) malam.

Perangkat desa yang ada di sana, menghadiri kegiatan tersebut. Termasuk juga menyampaikan sambutan bagaimana sosialisasi ini sangat penting dilakukan. Bagaimana warga juga menyambut baik kegiatan tersebut, dengan mendatangi pemutaran film.

Tentu saja ini adalah kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dengan para perangkat desa di bawahnya. Keinginan pemkab untuk menyosialisasikan program-programnya, mendapat sambutan baik di tingkat perangkat desa.

”Ini tentu saja hal sangat bagus, ya. Karena kehadiran kegiatan sosialisasi dengan pemutaran film mengenai iklan cukai ini, disambut baik. Artinya, kegiatan ini satu hal yang positif sekali,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Artinya, apa yang ingin disampaikan pemkab supaya warga bisa mengetahui mengenai bagaimana Kudus menerima dana cukai, digunakan untuk apa saja, dan terutama apa manfaatnya bagi masyarakat Kudus itu sendiri. Semua bisa tersampaikan dengan baik,” terang Winarno.

Winarno mengatakan, sosialisasi keliling pemutaran film ini, memang sangat penting. Ditambah lagi, kehadiran warga di setiap lokasi pemutaran film, menjadi salah satu hal penting, karena tujuannya memang agar film bisa ditonton warga.

”Pemerintah bersama-sama dengan warga, saling bahu membahu untuk bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan warga. Itu bagian utama yang perlu dipahami dari pemutaran film ini. arena warga bisa melihat bagaimana dana cukai itu berasal, maupun digunakan,” terangnya.

Setelah Desa Gribig, kegiatan serupa juga akan digelar di Desa Besito (Gebog) pada 27 Juli 2016. Kemudian Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 5 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) 7 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Warga Berugenjang Penuhi Balai Desa Nonton Film Cukai

kudus-iklan cukai-film berugenjang-16 juli 2016-tyg pkl 09 e

Warga Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kudus, menyaksikan pemutaran film sosialisasi soal cukai, di balai desa setempat, pada Jumat (15/7/2016) malam.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Balai Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pada Jumat (15/7/2016) malam, terlihat ramai dengan kehadiran ratusan warga setempat.

Warga Berugenjang dan sekitarnya, antusias menyaksikan pemutaran film mengenai sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus.

Satu demi satu pesan yang tersampaikan dalam film tersebut, ditonton warga dengan seksama. Apalagi mengenai penjelasan soal darimana dana cukai berasal, kemudian digunakan untuk apa saja, dan hasil-hasil yang sudah diperoleh dari dana cukai.

Terlihat warga secara serius memperhatikan setiap pesan yang tersampaikan di sana. Pasalnya, film tersebut dibuat memang untuk memberikan pemahaman kepada warga, bagaimana dana cukai itu berasal dan digunakan.

Apalagi, sambil menyaksikan pemutaran film soal cukai, warga dihibur dengan penampilan grup band yang memang dihadirkan. Lagu-lagu yang dibawakan juga menghibur warga yang hadir.

”Bagi kami sangat penting untuk warga Kudus memahami aturan penggunaan cukai. Pasalnya, ada banyak manfaat yang bisa didapat warga, dari dana cukai yang diterima Kudus,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Winarno mengatakan, warga bisa mendapatkan manfaat dari dana cukai sebaik-baiknya. Misalnya saja melalui berbagai kegiatan yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus, yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan warga itu sendiri.

”Sudah banyak bukti warga yang memanfaatkan dana cukai, bisa mandiri. Yakni dengan mengoptimalkan pelatihan yang sudah diberikan di BLK misalnya. Itu yang ingin kita sampaikan ke warga,” paparnya.

Apalagi, bagi warga yang ada di desa-desa di Kudus ini. Jika memang ada yang belum memahami manfaat dana cukai, menurut Winarno, sosialisasi dengan pemutaran film iklan cukai ini, adalah satu hal yang tepat dilaksanakan.

”Jika ada yang belum paham, maka bisa paham dengan adanya pemutaran film ini. Dan lagi, konsep yang kita bawakan memang terbilang menyenangkan. Yakni memutar film dan menghadirkan hiburan. Biar bisa dirasakan masyarakat langsung,” paparnya.

Selain Desa Berugenjang, acara serupa juga akan digelar di Desa Jojo (Mejobo) pada 16 Juli 2016, Desa Kedungsari (Gebog) pada 19 Juli 2016, Desa Gribig (Kaliwungu) pada 23 Juli 2016, dan Desa Besito (Gebog) pada 27 Juli 2016.

Kemudian juga bakal digelar di Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. ”Kita juga punya empat desa lagi untuk didatangi. Tapi jadwalnya sedang disusun,” imbuhnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

 

 

Film Sosialisasi soal Cukai Ini Penting Diketahui Warga Jojo Kudus

kudus-iklan cukai film-15 juli 2016

Kepala Bagian Humas Setda Kudus Putut Winarno (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rangkaian kegiatan pemutaran film atau iklan sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DHBCHT) Kudus, kembali berlangsung.

Kali ini, akhir pekan warga Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Kudus, bakal menjadi lokasi penayangan film ini. Tepatnya di lapangan voli Desa Jojo, yang digelar pada Sabtu (16/7/2016), mulai pukul 19.00 WIB.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno, pemutaran di Desa Jojo ini adalah bagian dari desa-desa yang didatangi, khusus untuk kegiatan pemutaran film sosialisasi tersebut.

”Beberapa waktu lalu, kami sudah selenggarakan kegiatan ini di beberapa desa. Termasuk juga di Desa Jojo ini. Nantinya juga akan ada di desa-desa yang sudah kita tentukan jadwalnya,” terangnya.

Roadshow ke desa-desa ini, menurut Winarno, merupakan cara yang efektif untuk menyosialisasikan aturan penggunaan dana cukai yang diterima Kabupaten Kudus. ”Dana cukai itu digunakan untuk apa, bagaimana bentuk kegiatannya, dan hasilnya bagaimana, harus diketahui masyarakat. Sehingga salah satu bentuk transparansi yang ada, adalah dengan sosialisasi melalui film ini,” paparnya.

Warga desa yang didatangi sendiri, menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka sangat antusias menyaksikan setiap film yang diputar. Termasuk film iklan sosialiasasi cukai.

Apalagi, Bagian Humas juga memiliki cara tersendiri agar kegiatan itu berlangsung menarik. Yakni dengan mengajak warga setempat untuk menampilkan aneka hiburan, sebagai salah satu penunjang kegiatan pemutaran film.

”Antusiasme warga untuk menyaksikan kegiatan ini, terbilang sangat bagus. Itu sudah kami buktikan di beberapa desa yang digelar kegiatan serupa. Semoga saja di desa-desa selanjutnya, juga terjadi hal yang sama. Warga tetap antusias,” katanya.

Film soal cukai yang disajikan dengan bahasa Kudusan ini, memang enak dilihat atau disaksikan. Warga juga bisa memahami dengan baik, maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut.

Ramainya warga yang datang ke setiap pemutaran film, memang merupakan salah satu bukti bahwa sosialisasi dengan menggunakan media yang berbeda, bisa sangat menarik. ”Kami memang selalu membuat sosialisasi dengan berbagai media, supaya bisa membuat masyarakat paham akan arti penting aturan DBHCHT,” jelas Winarno.

Setelah Desa Jojo, kegiatan serupa juga akan digelar di Desa Kedungsari (Gebog) pada 19 Juli 2016, Desa Gribig (Kaliwungu) pada 23 Juli 2016, dan Desa Besito (Gebog) pada 27 Juli 2016. Kemudian Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya.

”Kita juga rencananya akan menyambangi empat desa lainnya. Namun menyesuaikan tanggal yang ada terlebih dahulu. Karena kita ingin kegiatan ini benar-benar bisa memberi manfaat kepada warga yang ada di Kudus,” imbuh Winarno. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

 

Giliran Warga Berugenjang Dapat Tontonan Menarik soal Cukai

kudus-iklan cukai-14 juli 2016 e

Suasana pemutaran film iklan sosialisasi Cukai. (MuriaNewsCom/Meri)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemutaran film sosialisasi tentang aturan cukai kembali berlanjut. Kali ini, warga Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, yang akan menyaksikan pertunjukan sangat menghibur tersebut.

Kegiatan itu akan diselenggarakan di Balai Desa Gerugenjang, pada Jumat (15/7/2016), mulai pukul 19.00 WIB. Tentu saja ini adalah kegiatan ini tidak boleh dilewatkan.

”Selain penting bagi warga untuk memahami aturan penggunaan cukai, pemutaran film atau video iklan cukai ini, memang memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi, warga harus datang untuk melihatnya,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Konsep kegiatan yang memang terbilang menyenangkan, menjadi salah satu alasan kenapa kegiatan pemutaran film ini banyak dihadiri masyarakat. Terbukti di beberapa desa yang sudah diselenggarakan kegiatan serupa, warga sangat antusias untuk datang.

Selain adanya pemutaran film, juga digelar berbagai macam pertunjukan kesenian. Dan itu melibatkan masyarakat secara langsung. ”Kita selalu membuka kesempatan kepada warga yang ada di lokasi yang kita datangi, untuk ikut serta dalam acara ini. Misalnya menampilkan kesenian khas yang mereka miliki,” kata Winarno.

Konsep filmnya sendiri, memang dibuat berbeda. Sosialisasi iklan soal cukai ini, dikemas dalam bentuk yang menghibur. Bahasa yang digunakan juga bahasa kudusan, yang tentunya sangat menyegarkan.

”Selama ini kami memahami bahwa memang kita harus bisa memahami masyarakat luas. Jika kita menggunakan cara-cara dan bahasa yang formal, khawatirnya tidak akan sampai pesan yang kita bawa. Dengan adanya pemutaran film iklan cukai yang memang berbeda ini, tentunya semakin memudahkan masyarakat untuk memahami aturan soal cukai,” terangnya.

Winarno mengatakan jika antusiasme warga terhadap kegiatan ini di beberapa desa sebelumnya, membuktikan jika konsep sosialisasi yang digagas pihaknya, memang bagus.

”Film soal cukai yang disajikan dengan bahasa Kudusan yang enak didengar itu, ternyata memang sukses membuat warga menjadi memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga warga menjadi mengerti tentang persoalan aturan cukai yang ada,” paparnya.

Ramainya warga yang datang itu, memang merupakan salah satu bukti bahwa sosialisasi dengan menggunakan media yang berbeda, bisa sangat menarik. ”Kami memang selalu membuat sosialisasi dengan berbagai media, supaya bisa membuat masyarakat paham akan arti penting aturan DBHCHT,” jelas Winarno.

Selain Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, acara serupa juga akan digelar di Desa Jojo (Mejobo) pada 16 Juli 2016, Desa Kedungsari (Gebog) pada 19 Juli 2016, Desa Gribig (Kaliwungu) pada 23 Juli 2016, dan Desa Besito (Gebog) pada 27 Juli 2016.

Lantas, masih berlanjut untuk pemutaran video sosialisasi cukai berikutnya adalah di Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

 

Editor : Merie

 

Pemkab Kudus Minimalkan Pelanggaran tentang Cukai

iklan cukai-tyg 19 april 2016-pkl 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Hingga saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran regulasi tentang cukai. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kasus pemubuatan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kudus.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai. Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.

”Bagian Hukum Setda Kudus sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat. Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” kata Kepala Bagian Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kepala Bagian Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, beberapa ketentuan tentang cukai, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Salah satu poin terpenting adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

Selain sosialisasi tentang ketentuan cukai, yang perlu dipahami lebih mendalam adalah tentang pemanfaatan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dana yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah pusat tersebut, dalam penggunaannya memang sangat dibatasi.
Sesuai Pedoman umum pengelolaan DBHCHT, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 8 Ayat (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III A.4 Program Sosialisasi Kentuan di Bidang Cukai pada kegiatan b. 3) sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui temu masyarakat.

Pengelolaan DBHCHT meliputi sejumlah hal. Mulai dari pembinaan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan di Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013, disebutkan DBHCHT dapat dipergunakan untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja, keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan penguatan permodalan dan bantuan sarana dan prasarana. (ADS)

Pemkab Kudus Sosialisasi Regulasi, Minimalkan Pelanggaran Tentang Cukai

Petugas Bea Cukai Kudus menunjukkan produk rokok ilegal. Masyarakat harus memahami regulasi tentang cukai, agar pelanggaran bisa ditekan. (ISTIMEWA)

Petugas Bea Cukai Kudus menunjukkan produk rokok ilegal. Masyarakat harus memahami regulasi tentang cukai, agar pelanggaran bisa ditekan. (ISTIMEWA)

 

KUDUS – Hingga saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran regulasi tentang cukai. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kasus pemubuatan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kudus. melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai.
Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.

”Bagian Hukum Setda Kudus sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat. Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” kata Kepala Bagian Humas Setda Kudus Putut Winarno.
Beberapa ketentuan tentang cukai, menurut Suhastuti diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Salah satu poin terpenting adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

Selain sosialisasi tentang ketentuan cukai, yang perlu dipahami lebih mendalam adalah tentang pemanfaatan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dana yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah pusat tersebut, dalam penggunaannya memang sangat dibatasi.

Sesuai Pedoman umum pengelolaan DBHCHT, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 8 Ayat (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III A.4 Program Sosialisasi Kentuan di Bidang Cukai pada kegiatan b. 3) sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui temu masyarakat.

Pengelolaan DBHCHT meliputi sejumlah hal. Mulai dari pembinaan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan di Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013, disebutkan DBHCHT dapat dipergunakan untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja, keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan penguatan permodalan dan bantuan sarana dan prasarana. (ADS)

Awas Pelaku Rokok Ilegal, Ini Ancaman untukmu

Petugas menunjukkan rokok cukai palsu di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas menunjukkan rokok cukai palsu di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus mengatakan,  penangkapan pengedar rokok ilegal merupakan salah satu bagian dari kegiatan penertiban.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi  KPPBC Kudus Aries Widjanarko mengatakan, penindakan semacam itu merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Selain itu, lokasi operasi dilakukan juga berbeda dari satu tempat ke tempat berikutnya.

“Kami akan terus melakukan rutinitas hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri beberapa penindakan yang kami lakukan juga berdasarkan pada patroli semacam itu,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menjelaskan, sebelumnya juga pernah dilakukan operasi semacam itu. Dampaknya akan besar karena petugas langsung mendapatkan karyawan yang minimal seorang sopir untk mengungkap kasus tersbeut.

Hanya, risiko yang didapat juga besar dengan melakuan kejar kejaran dengan mobil tersebut. Pernah suatu ketika, petugas KPBC melakukan kejar kejaran di jalur Jepara hingga Demak sebelum akhirnya pelaku ditangkap.

“Kami masih mengharapkan informasi dari masyarakat guna membantu mberikan informasi semacam itu,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Bikin Susah Negara, Pengedar Rokok Ilegal Dicekal

Petugas menunjukkan rokok cukai palsu di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas menunjukkan rokok cukai palsu di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus kembali menggagalkan aksi rokok ilegal atau tanpa dilengkapi pita cukai ataupun pita cukai palsu.

Hanya, ini berbeda dari razia sebelumnya yang dilakukan kepada pabrikan atau perusahaan pembuat rokok. Yakni kalau petugas menangkap pelaku yang sedang mengemudikan kendaraan untuk mengedarkan rokok ilegal.

Kepala Seksi Penyuluhan dan layanan informasi KPPBC Kudus Aries Widjanarko mengatakan, penangkapan dilakukan petugas pada 9 Sepetember lalu. Penangkapan dilakukan di Jalan R Agil K atau daerah sekitar depan Hotel Griptha Kudus.

“Kami sedang melakukan operasi keliling atau patroli. Kami curiga satu kendaraan yang melintas yang memproduksi rokok ilegal,” katanya kepada MuriaNewsCom .

Menurutnya, pelaku ditangkap pada pukul 18.40 WIB di lokasi tersebut. Dari penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan harga bukti sejumlah rokok  Sigaret Kretek Mesin (SKM) 188.000 batang. Petugas juga mengamankan mobil Daihatsu pikap warna hitam nopol K 1825 LQ beserta starter dan STNK atas nama Triswanti.

Dari penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan nilai kerugian sekitar Rp 98.455.600. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Mau Berikan Informasi Adanya Rokok Ilegal? KPPBC Kudus Bakal Beri Reward

Kepala KPPBC Kudus menunjukkan bukti penindakan rokok ilegal (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala KPPBC Kudus menunjukkan bukti penindakan rokok ilegal (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – KPPBC Kudus berharap peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi mengenai keberadaan rokok ilegal. Karena, KPPBC memiliki personel yang tidak banyak dalam hal penindakan.

Kepala KPPBC Kudus Suryana mengatakan, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menindak perkara tersebut. Selama ini, banyak informasi yang dihimpun dari masyarakat tentang adanya rokok ilegal.

“Kami mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada kami mengenai keberadaan rokok ilegal. Jangan khawatir, karena pasti ada reward dari kami,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dalam upaya mengejar target, pihak KPPBC juga terus mengupayakan secara maksimal. Pihak kantor terus berupaya mengejar target meski sulit terpenuhi sepenuhnya.

“Kami terus mengupayakan mencapai target cukai, meskipun sulit mencapai angka 100 persen, tapi setidaknya kami bakal mengejar hingga mendekati, minimal dapat mencapai 90 persen,” katanya.

Untuk itu, pihaknya bakal terus mengupayakan mengejar target tersebut, terlebih untuk pabrikan ilegal kelas besar. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Bea Cukai Kudus Gerebek Pabrik Rokok di Mayong Jepara

Kepala KPPBC Kudus menunjukkan bukti penindakan rokok ilegal (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala KPPBC Kudus menunjukkan bukti penindakan rokok ilegal (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Tim Intelejen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, melakukan penggerebekan tempat yang diduga digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin.

Penggerebekan dilakukan di sebuah bangunan yang berada di Desa Pelang RT 4 RW 2 Kecamatan Mayong, Jepara. Akibat produksi rokok ilegal tersebut, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 277. 677. 106.

”Kami mendapatkan informasi mengenai rokok ilegal di Jepara. Kemudian tim kami melakukan pengamatan terhadap hal ini. Pada 2 September 2015 sekitar pukul 09.30 WIB, kami berhasil melakukan pemeriksaan di tempat itu,” kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada KPPBC Kudus Aries Widjanarko, kepada MuriaNewsCom, Jumat (4/9/2015).

Menurutnya, dari hasil penindakan yang dilakukan, petugas menyita berbagai barang bukti. Di antaranya rokok jenis sigaret kretek 511.780 batang, pita cukai sejumlah 2.275 keping, etiket 109 gram dan alat pemanas satu buah.
Petugas juga berhasil meringkus pelaku, dan sekarang masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kejadian tersebut.

”Modusnya dengan menjalankan usaha tanpa memiliki izin dan tidak memiliki NPPBKC, sehingga dalam hal ini, pelaku dijerat dengan pasal 50 UU Nomor 11 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 30 tahun 2007,” ujarnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Berulangkali Gagal, KPPBC Kudus Pesimistis Penuhi Target Pendapatan

Cukai (e)

Jajaran KPPBC Tipe Madya bersama Pemkab Kudus memusnahkan rokok ilegal yang berhasil disita. Hingga kini pendapatan cukai belum mencapai 50 persen dari jumlah yang ditargetkan. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Realisasi target yang dibebankan kepada KPPBC Tipe Madya Kudus tampaknya sulit tercapai. Itu karena hingga memasuki bulan ke-6 ini, realisasi yang didapat belum sampai 50 persen. Lanjutkan membaca

KPPBC Kudus Resmi Juga Tindak Pabrik Rokok Resmi

Petugas KPPBC Tipe Madya Kudus memusnahkan sejumlah barang bukti 7,5 ton selama semester I tahun 2015, Rabu (10/6/2015). (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Selama semester pertama, KPPBC Tipe Madya Kudus melakukan serangkaian kegiatan penindakan sebanyak 25 kali. Jumlah tersebut terkumpul dari penindakan di pabrik rokok resmi maupun produsen rokok ilegal atau yang tidak memiliki izin.

Lanjutkan membaca

7,5 Ton Cukai Ilegal Dimusnahkan, KPPBC Selamatkan Uang Negara Rp 1,7 M

Petugas KPPBC Tipe Madya Kudus memusnahkan sejumlah barang bukti 7,5 ton selama semester I tahun 2015, Rabu (10/6/2015). (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus melaksanakan pemusnahan BMN yang berasal dari aset eks Kepabeanan dan Cukai semester I tahun 2015, Rabu (10/6/2015). Dalam pemusnahan tersebut, tercatat seberat 7,5 ton barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar.

Lanjutkan membaca