632 CPNS Jepara Terima SK, Tersisa 150 CPNS Masih Menunggu

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 632 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Kabupaten Jepara telah menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada awal Februari ini. Namun, meski banyak yang sudah diberi SK, masih ada 150 CPNS yang belum mendapatkan SK tersebut.

Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, sampai saat ini masih ada 150 CPNS yang belum menerima SK PNS. Sebab, saat ini masih dalam proses menunggu penerimaan Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Prajabatan.

”SK PNS untuk 632 CPNS telah diberikan. Sedangkan 150 CPNS yang lain belum, karena menunggu sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan,” ujar Subroto.

Menurut dia, meski belum menerima STTPP, Tanggal Mulai Tugas (TMT) PNS tetap sama, yaitu per 1 Februari 2016. Dia berharap 150 CPNS tersebut tidak berkecil hati, dan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

”Pelayanan ini sedikit terlambat karena mulai tahun ini STTPP harus diregistrasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, jadi harus dipahami. Kita berharap agar semua mensyukuri dengan cara meningkatkan kinerja dan pelayanan di unit kerja masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara, Abdul Syukur, mengatakan, semua CPNS yang menerima SK PNS, Petikan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS akan dikirim petugas ke instansi masing-masing mulai bulan ini. Sehingga tidak perlu mengambil ke kantor BKD Jepara sebagaimana tahun-tahun yang lalu.

”Khusus unit kerja sekolah dasar, paling tidak akan dikirimkan ke UPT Disdikpora Kecamatan. Kebijakan ini dilakukan agar semua bisa lebih konsentrasi ke pekerjaan masing-masing dan agar lebih efektif dan efisien,” katanya.

Baca juga :

CPNS Jepara Ikut Prajabatan

Ini Penjelasan Kepala BKD Jepara Terkait Isu Penerimaan CPNS

Sudah Puluhan Tahun Mengabdi, Akhirnya Tenaga Honorer di Jepara Merasakan Diklat Prajabatan CPNS

Editor : Titis Ayu Winarni

Lakukan Pelanggaran Berat, 5 PNS di Jepara Ini Dipecat

Abdul Syukur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Abdul Syukur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sedikitnya lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jepara melakukan pelanggaran etik berat, dan satu lainnya melakukan pelanggaran sedang selama tahun 2015 lalu. Kelima PNS yang melakukan pelanggaran berat tersebut mendapatkan sanksi mulai dari penurunan pangkat, distafkan hingga diberhentikan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, Abdul Syukur. Menurutnya, yang melakukan pelanggaran etik berat tersebut didominasi kasus perselingkuhan maupun poligami. Bahkan yang mengejutkan, mereka didominasi PNS dari kalangan guru.

”Ya, ada lima PNS yang melakukan pelanggaran berat. Paling banyak memang diposisi guru,” ujar Abdul Syukur kepada MuriaNewsCom, Jumat (22/1/2016).

Menurut Syukur, dari lima PNS yang melakukan pelanggaran berat, satu di antaranya diturunkan pangkatnya, dua distafkan, dan dua diberhentikan. Hal itu setelah melalui proses panjang oleh tim etik Pemkab Jepara yang didalamnya ada Sekretaris Daerah, BKD, dan instansi terkait.

”Yang diturunkan pangkatnya, itu diturunkan selama tiga tahun. Setelah tiga tahun baru bisa kembali ke pangkat dia sebelumnya,” kata Syukur.

Lebih lanjut dia mengemukakan, dominasi pelanggaran etik oleh guru PNS, dia menuding jika hal itu terkait dengan moralitas guru. Terlebih, setelah adanya program sertifikasi yang memang pendapatan guru PNS bisa dua kali lipat. Jika moral guru tersebut baik, dia meyakini tidak terjadi pelanggaran etik seperti perselingkuhan maupun poligami.

Editor :  Titis Ayu

Ini Penjelasan Kepala BKD Jepara Terkait Isu Penerimaan CPNS

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jepara Abdul Syukur (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruzzaman)

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jepara Abdul Syukur (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruzzaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sampai saat ini, masyarakat masih banyak yang dibingungkan dengan kabar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016. Sebab, banyak informasi simpang siur yang beredar.

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara Abdul Syukur menjelaskan informasi hal itu.Menurut Syukur, tahun 2016 ini belum ada informasi secara resmi mengenai penerimaan CPNS. Bahkan, pekan lalu pihaknya menerima surat dari Gubernur Jawa Tengah terkait informasi penerimaan CPNS. Gubernur mempertegas, jika tahun 2016 ini tidak ada penerimaan CPNS.

“Sebelumnya memang beredar kabar palsu mengenai penerimaan CPNS di Jawa Tengah. Kemudian Pak Gubernur membuat surat edaran untuk mengonter informasi palsu itu,” ujar Syukur kepada MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Menurutnya, setelah mendapatkan surat dari gubernur tersebut, pihaknya kemudian mengedarkan ke semua jajaran instansi, terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Jepara. Hal itu penting, agar informasi palsu dapat diluruskan.

“Kalau ada informasi palsu lalu menyebar lebih luas, khawatirnya kalau itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Dia menambahkan, jika memang ada penerimaan CPNS tahun ini, dari kementerian terkait sudah dapat dipastikan mengundang semua BKD di Indonesia untuk melakukan rapat koordinasi. Sejauh ini, katanya, belum ada rapat koordinasi mengenai hal itu. Sehingga, dia memastikan jika informasi mengenai adanya penerimaan CPNS tahun ini palsu.

“Biasanya kalau mau ada penerimaan CPNS diundang untuk rakor. Nantinya baru kemudian sosialisasi mengenai itu. Tapi sampai saat ini belum ada,” ungkapnya. 

Editor : Kholistiono

1.289 Guru dan Pegawai SMA-SMK di Jepara Dilempar ke Provinsi

Ali Maftuh, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ali Maftuh, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sebanyak 1.289 guru dan pegawai di SMA-SMK se-Kabupaten Jepara harus rela dilempar ke Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, mereka sudah tak lagi menjadi bagian dari tenaga pendidik di tingkat Kabupaten seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang salah satu poinnya menginstruksikan pelimpahan kewenangan pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi.

”Ya, seiring dengan diberlakukannya aturan itu, semua SMA-SMK sudah menjadi wewenang Provinsi termasuk pegawai dan guru-gurunya,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Ali Maftuh kepada MuriaNewsCom, Senin (18/1/2016).

Menurutnya, sebanyak 1.289 tenaga kependidikan di sekolah tersebut terdiri 650 tenaga pendidik di SMA Negeri dan 639 tenaga kependidikan di SMK Negeri. Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi guru dan tenaga administrasi (TU) dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

”Yang diserahkan ke Provinsi tidak hanya guru maupun pegawai staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, tetapi juga yang non-PNS,” ungkap Ali.

Lebih lanjut dia mengemukakan, berdasarkan aturan tersebut, maka memang hampir semua kewenangan pengelolaan aset hingga SDM yang ada akan beralih ke Provinsi. Termasuk masalah gaji guru dan tenaga administrasi tersebut. Untuk pendataan dan verifikasi aset, saat ini tengah dilakukan dan diberi batas waktu sampai Maret nanti. (WAHYU KZ/TITIS W)

Bupati: Diklat untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi ketika membuka diklat prajabatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi ketika membuka diklat prajabatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Dalam sambutan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, menjelaskan Diklat dan serangkaian upaya lainnya yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan profisionalisme aparatur pemerintah memang perlu dilakukan mengingat berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat yang semaking besar.

”Oleh karena itu pendidikan dan latihan bagi para PNS sebagai pelayan masyarakat, perlu terus dilakukan dan jangan sampai tertinggal oleh laju perubahan itu sendiri,” ucap Marzuqi dalam Diklat Prajabatan CPNS untuk Golongan I, II dan III Gelombang V Honorer K1/K2 angkatan 289/290 Kabupaten Jepara Tahun 2015 di Aula Kampus Undip Kelautan Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Selasa (20/10/2015).

Harapan Marzuqi terkait dengan hal tersebut, kepada peserta Diklat Prajabatan, diminta agar memahami kondisi dan dijadikan tantangan sekaligus mampu membuktikan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Dan disamping itu juga dapat dijadikan contoh dan panutan, baik ditempat lingkungan bekerja maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara mengatakan, kurikulum Diklat sesuai dengan yang telah ditetapkan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan Kepala LAN RI No 7 dan 9 terdiri dari 79 jam pelajaran. Dengan tenaga pengajar terdiri dari Pejabat Struktural Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Widyaiswara dari Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, dan Pejabat Struktural Kabupaten Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pemkab Jepara Gelar Diklat Prajabatan CPNS Gelombang V

Peserta diklat prajabatan golongan V di aula Undip Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Peserta diklat prajabatan golongan V di aula Undip Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah menggelar pelaksaaan Diklat Prajabatan CPNS untuk Golongan I, II, dan III gelombang V Honorer K1/K2 angkatan 289/290 Kabupaten Jepara Tahun 2015 di Aula Kampus Undip Kelautan Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Selasa (20/10/2015).

Kegiatan ini digelar selama 8 (delapan) hari berturut-turut dan dimulai 19 Oktober 2015. Dalam kegiataan tersebut, dihadiri Bupati Jepara, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, Kepala SKPD Jepara, dan Kepala UPT Dikpora Kecamatan.

Dalam diklat prajabatan kali ini diikuti 80 orang yang terbagi dalam 289 dan 290, dalam pelaksanaan ini peserta terdiri dari golongan III 1 orang, golongan II 52 orang, golongan III sebanyak 27 orang.

Kepala BKD Jepara, Abdul Syukur dalam sambutan laporan penyelenggaraan kegiatan menjelaskan, dasar pelaksanakan kegiatan ini Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 18 tahun 2014, tentang pedoman penyelenggaraan diklat prajabatan Calon CPNS golongan I, II, dan III yang diangkat dari tengan K1/K2, keputusan Kepala Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.5/15681 Tanggal 29 September 2014 tentang izin penyelenggaraan dan penetapan kurikulum diklat prajabatan CPNS K1/K2 di Kabupaten Jepara dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Perubahan APBD Tahun 2015, serta Keputusan Bupati Jepara Nomor 893.3/156/2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang susunan tim penyelenggaraan diklat prajabatan CPNS K1/K2 Tahun 2015.

”Diklat prajabatan ini bertujuan untuk membentuk calon PNS yang memiliki pengetahuan, wawasan dan integritas sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sasaran diklat ini adalah agar terwujudnya calon PNS yang dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat,” ujar Syukur.

Menurutnya, kurikulum Diklat sesuai dengan yang ditetapkan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan Kepala LAN RI No 7 dan 9 terdiri dari 79 jam pelajaran. Dengan tenaga pengajar terdiri dari Pejabat Struktural Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Widyaiswara dari Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, dan Pejabat Struktural Kabupaten Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Sudah Puluhan Tahun Mengabdi, Akhirnya Tenaga Honorer di Jepara Merasakan Diklat Prajabatan CPNS

Para peserta Diklat Prajabatan mengikuti pembukaan di Aula Kampus Undip di Teluk Awur Jepara, Selasa (4/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Para peserta Diklat Prajabatan mengikuti pembukaan di Aula Kampus Undip di Teluk Awur Jepara, Selasa (4/8/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Ratusan CPNS dari tenaga honorer K1 dan K2 di lingkungan Pemkab Jepara mengikuti diklat prajabatan golongan I, II, dan III honorer K1 dan K2 angkatan 195 dan 196 di Aula Kampus Universitas Diponegoro (Undip) jurusan Perikanan dan Kelautan Teluk Awur Jepara, Selasa (4/8/2015).

Kegiatan prajabatan ini sendiri dilaksanakan tidak seperti biasanya. Mengingat para peserta adalah tenaga CPNS yang telah lama mengabdi, bahkan ada yang sudah puluhan tahun mengabdi.

”Pelaksanaan diklat ini hanya 10 hari, dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 12 Agustus 2015 di Kampus Undip Kelautan Telukawur,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara Abdul Syukur.

Menurutnya, CPNS dari honorer K1 dan K2 keseluruhan tertacat 240 orang yang terbagi dalam 6 angkatan diklat prajabatan. Mereka adalah CPNS dari tenaga honorer angkatan tahun 2013-2014 dari tenaga pendidik, kesehatan, penjaga, pengemudi serta tenaga adminstrasi.

”Khusus angkatan 195 dan 196 kali 18:57 04/08/2015ini diikuti 80 orang peserta, strata pendidikan S1 dari tenaga pendidik,” katanya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)