Masih Ada Sejuta Warga Jateng yang Terancam Tak Bisa Nyoblos

Warga melakukan pencoblosan pada salah satu pesta demokrasi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 mendatang dikhawatirkan tak maksimal. Pasalnya, hingga kini masih ada sekitar satu juta warga Jateng yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).

Padahal E-KTP digunakan sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih dalam pilgub. KPU Jateng memperkirakan jumlah pemilih pada Pilgub Jateng mendatang sebanyak 27.439.361.

Dari jumlah itu baru ada 26 juta calon pemilih yang sudah memiliki E-KTP. Selebihnya, warga sudah merekam namun belum mencetak E-KTP, dan sisanya merupakan warga yang merantau, atau belum memiliki E-KTP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Capil Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto, menyebut 1 juta warga yang belum memiliki E-KTP ini merupakan warga yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jateng 2018.

Untuk masalah E-KTP yang belum tercetak, dalam September tahun ini aka nada pendistriobusian blanko E-KTP untuk masyarakat Jateng.

“Informasi yang saya dapatkan dari Pusat, September nanti lelang E-KTP selesai. Setidaknya ada 18,9 juta keping blanko bisa dibagikan ke seluruh Indonesia,” katanya pada wartawan.

Menurutnya, warga yang sudah melakukan perekaman dan belum mendapatkan E-KTP bisa menggunakan surat keterangan yang diberikan Dinas Kependudukan di daerahnya.

Sementara yang belum melakukan perekaman akan kembali dilakukan sosialisasi. Karena E-KTP menjadi syarat wajib masuk dalam DPS.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, serta Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih.

“Kami sudah memerintahkan kepada Disduk Capil di kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman. Kita akan kejar agar semua warga yang sudah wajib memiliki KTP, untuk melakukan perekaman, sehingga hak pilihnya bisa digunakan. Sementara kami terus mendata, supaya dilaporkan kepada Mendagri untuk bisa diteliti dan dijadikan DP4,” tegas Sudaryanto.

Komisioner KPU Provinsi Jateng Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Muslim Aisha mengatakan, data pemilih di Jateng sebanyak 27.439.361 jiwa merupakan data pemilu terakhir yang dihimpun pihaknya.

Namun, jumlah pastinya masih dalam proses pendataan yang akan digelar pada 19 Desember 2017, dan akan disandingkan dan dicocokkan dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPU Provinsi Jateng sendiri menjadwalkan melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS) pada 19 Desember 2017.

Editor : Ali Muntoha

Soal Agama Masih Sensitif, Tapi Tak Bakal Laku Dijual di Pilgub Jateng

Foto : Merdeka.com

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 dinilai tak akan seperti Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang begitu kuat berhembus dalam Pilkada DKI Jakarta, dinilai tak akan laku dijual di pesta demokrasi warga Jateng.

Pengamat politik dari Undip yang juga Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang, M Yulianto menyebut, meski persoalan agama dan keyakinan masih cukup sensitif, namun isu SARA tak bakal begitu mencuat.

Hal ini menurutnya, berdasar dari nama-nama yang muncul dalam kontestasi pilgub. Di mana sebagian besar figur yang muncul ke publik adalah tokoh-tokoh yang mempunyai keyakinan agama yang sama.

“Isu SARA sulit diangkat, terlebih jika melihat nama-nama figur yang kini muncul ke publik, baik untuk bakal calon gubernur maupun wakil gubernur karena memiliki keyakinan yang sama,” katanya.

Dari hasil survei yang dilakukan LPSI mengenai pemetaan perilaku pemilih, 46,6 persen menganggap agama dan keyakinan sebagai landasan memilih calon pemimpin.

Menurut dia, hal tersebut bisa jadi karena efek perilaku politik Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. “Pilkada DKI kemarin itu membunuh moral demokrasi sebab mengesampingkan integritas, kompetensi, seseorang dengan kepercayaan,” ujarnya.

Ia berharap, jika memang para kandidat nantinya tak membawa isu tentang SARA. Semisal, persoalan lingkungan, infrastruktur publik, dan kemiskinan. “Jangan soal keyakinan,” pintanya.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro juga mengharapkan hal serupa. Ia meminta semua parpol ikut mendorong agar pesta demokrasi lima tahunan bisa berjalan dengan baik, tanpa ada isu SARA.

“Sebaiknya kita bertarung secara sehat dan `fair` karena pilkada adalah sarana pesta demokrasi. Saya kira gak perlu membawa isu SARA, apalagi masyarakat Jateng juga sudah cerdas, gak bisa dikompor-kompori,” harapnya.

Ganjar Pranowo yang berencana maju kembali sebagai petahana berharap Pilgub Jateng mendatang tidak diwarnai isu SARA.

“Mudah-mudahan sih tidak ada isu SARA, terutama mereka yang trauma dengan di Pilkada Jakarta,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Editor : Ali Muntoha

Pilgub Jateng : Sudirman Said Berebut Rekom dengan 2 Pentolan Gerindra

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said saat bertemu kepala desa se-Kabupaten Batang beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berpeluang diusung Partai Gerindra sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang.

Namun Sudirman harus bersaing dengan dua pentolan Partai Gerindra Jateng, untuk mendapatkan rekomendasi. Pasalnya, Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid dan Wakil Ketua Gerindra Jateng, Ferry Juliantono juga punya ambisi yang sama.

Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputra juga menyebut kandidat yang berpeluang untuk diusung dalam pilgub mengerucut tiga nama tadi.

“Sekarang mengerucut tiga nama. Dua dari internal Abdul Wachid dan eksternal Sudirman Said,” kata anggota DPRD Jateng itu, Senin (28/8/2017).

Sebelumnya menurut dia, ada lima nama yang dijaring Partai Gerindra untuk diusung. Dua nama lain yakni Kukrit Wicaksono (CEO Suara Merdeka) dan Rahayu Saraswati (model yang juga keponakan Prabowo). Namun dua nama tersebut menyatakan tidak tertarik untuk maju pilgub.

”Kami hormati dan menghargai langkah politik itu. Namun kami tak hanya berfokus saja pad atiga nama tadi, tapi juga berkomunikasi dengan parpol lain tentang figur yang akan diusung. Karena Gerindra harus berkoalisi,” terangnya.

Sebelumnya saat Sudirman Said bertandang ke Kantor Gerindra Jateng, Achmad Wahid memperkenalkan mantan menteri itu kepada para kader sebagai calon gubernur.

Menurutnya pertemuan Sudirman Said dengan kader Gerindra Jateng tersebut sudah melalui persetujuan Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Ini adalah kesempatan, karena kader sudah banyak yang mendesak dan bertanya siapa yang akan diusung pada Pilgub Jateng. Nanti bisa juga Pak Sudirman bawa baliho atau gambar sehingga lebih mudah memperkenalkan,” katanya, Sabtu (12/8/2017) lalu.

Editor : Ali Muntoha

Jika Tak Diberi Rekomendasi dari PDIP, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Musthofa

Bupati Kudus Musthofa foto selfie bersama para PKL se-Jateng di tengah kegiatan Gebyar PKL 2017 di kota setempat, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Kudus Musthofa merasa yakin akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018. Meski demikian, Musthofa menyebut dia tak bakal jadi “kutu loncat” jika rekomendasi tak diberikan kepadanya.

Bupati Kudus dua periode ini memastikan, dia tak akan mengikuti jejak politisi lain yang pindah ke partai lain, karena tak mendapat rekomendasi.

Musthofa memastikan akan tetap berada di partai banteng, karena menurutnya ia adalah petugas partai yang siap menjalankan apapun tugas yang diberikan. “Tidak akan lari ke sana ke mari. Saya patuh pada yang diperintahkan partai,” katanya di Semarang, Kamis (24/8/2017).

Pada Pilgub Jateng 2013 lalu, mantan Bupati Sumedang Don Murdono menyeberang karena tak mendapat rekomendasi. Ia kemudian berpasangan dengan Hadi Prabowo dan diusung sejumlah partai, meski tak berhasil memenangi pilgub.

Jejak ini tak akan diikuti Musthofa. Ia menceritakan, selama ini sudah tiga kali mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan, yakni pertama pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kudus pada 2003 meski tidak menjadi pemenang.

Namun, ia tetap setia dengan PDI Perjuangan hingga mendapatkan rekomendasi kedua pada Pilkada Kudus 2008 yang berhasil dimenanginya, dan ketiga pada pilkada 2013 yang membuatnya menjadi Bupati Kudus sampai sekarang.

“Kalau nanti (di Pilgub Jateng 2018) tidak mendapatkan rekomendasi, ya tidak apa-apa. Politik itu bagi saya adalah amanah. Sudah 10 tahun ini jadi Bupati Kudus,” katanya.

Ketua DPC PDIP Kudus itu mengakui, meski pasrah pada keputusan pimpinan partai tentang siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jateng mendatang, ia tetap berikhtiar supadaya mendapat rekomendasi.

“Saya siap melaksanakan perintah. Ya, saya tetap ikhtiar bagaimana supaya dapat rekomendasi, namun kalau tidak dapat rekomendasi, ya, enggak apa-apa. Secara struktural ikuti aturan partai,” pungkasnya.

Musthofa menjadi salah satu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti penjaringan calon gubernur yang dibuka DPD PDIP Jateng beberapa waktu lalu.

Editor : Ali Muntoha

Anggaran Pilgub Jateng 2018 Nyaris Rp 1 Triliun

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Dana yang akan dikeluarkan Pemprov Jateng untuk menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 nyaris menembus angka Rp 1 triliun.

Dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dana yang diberikan Pemprov Jateng ke KPU untuk pelaksanaan pilgub sebesar Rp 992 miliar lebih.

Dana tersebut 30 persen lebih besar dari dana yang pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 lalu. Peningkatan dana tersebut, karena adanya perubahan aturan, salah satunya tentang kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi tanggungjawab KPU.

“Jelas naik, ada perubahan undang-undang untuk mengamanatkan alat peraga kampanye dibiayai negara,” kata Diana Ariyanti, Komisioner KPU Jateng Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Meski demikian menurut dia, dari dana sebesar itu paling banyak nantinya tersedot untuk pembiayaan di tempat pemungutan suara. Persentasenya mencapai 70 persen, dan 20 persen untuk panitia pemungutan suara (PPS).

Pada Pilgub Jateng 2018 mendatang, jumlah TPS nantinya sebanyak 64.171 TPS yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan, dan 8.559 desa/kelurahan.

Ia menyatakan, KPU akan segera menyosialisasikan tahapan-tahapan Pilgub Jateng dan pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota. Sosialisasi akan dimulai dengan peluncuran maskot dan jingle Pilgub Jateng 2018, yang akan dilaksanakan Selasa (29/8/2017) di Lawang Sewu Semarang.

KPU Jateng juga akan segera melakukan pembentukan badan penyelenggara, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan. Rekrutmen petugas badan penyelenggara dilaksanakan 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017.

Setelah pembentukan badan penyelenggara selesai, KPU Jateng akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih pada 11 Desember 2017 hingga Februari 2018. “Proses pemutakhiran data pemilih itu tahapannya dari data pemilih sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan,” ujarnya.

Diperkirakan jumlah data pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng 2018 sekitar 27 juta orang lebih berdasarkan data dari kabupaten/kota dan pencocokan serta penelitian DPS.

Editor : Ali Muntoha

Mantan Menteri ESDM Diberi Mandat untuk Perjuangkan Jateng

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said saat berpidato dalam acara Silaturahmi Warga Jateng di Balaiurang Universitas PGRI Semarang, Minggu (20/8/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menerima mandat dari ribuan warga Jawa Tengah untuk memperjuangkan kemajuan provinsi ini menjadi daerah yang bermartabat.

Mereka berharap jika Sudirman Said maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mendatang dan terpilih, Jawa Tengah bakal bisa maju dan mengentaskan kemiskinan. Ini terjadi dalam acara Silaturahmi Warga Jateng di Balaiurang Universitas PGRI Semarang, Minggu (20/8/2017).

Dalam pandangan Sudirman Said, Jawa Tengah punya alasan penting untuk diperjuangkan. Menurutnya, Jawa Tengah adalah provinsi yang penting. “Tanpa Jawa Tengah Indonesia tidak akan ada,” katanya.

Ia menyatakan, segala kekurangan yang dimiliki Jateng adalah ruang yang besar untuk perbaikan dan pertumbuhan. Itulah salah satu alasan mengapa dirinya mau menerima mandat dari warga Jateng.

Alasan lainnya yakni, dia merasa memiliki utang kepada negara yang harus dibayar. Beasiswa pendidikan yang diterimanya berasal dari negara, sehingga membuatnya dientaskan dari jurang kemiskinan dianggapnya sebagai utang yang harus dibayar.

“Kalau tidak dientaskan negara, saya tidak akan sampai pada titik ini, dan bisa menempati beragam posisi yang strategis di negeri ini,” terang dia.

Alasan berikutnya adalah keinginannya mengembalikan politik seperti pada masa perjuangan dulu. Di mana politisi umumnya adalah orang-orang yang berintegritas, jujur, dan berjuang semata untuk kemajuan bangsa. “Tiga alasan itu yang membuat saya mau menerima amanat ini,” kata Pak Dirman.

Ia menyebut, politik hari ini diisi oleh tokoh politik yang korup. Ini berbeda dengan dahulu yang menurutnya banyak tokoh politik yang jujur.

Dalam acara itu, Sudirman Said juga menegaskan bahwa Jawa Tengah harus dipimpin oleh orang yang baik. “Jika ada yang lebih baik untuk Jawa tengah kita dukung,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha