PKBM Dinilai Miliki Peran Besar untuk Ikut Berantas Buta Aksara

 Anggota FPKBM saat dilantik oleh Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto pada bulan Agustus 2016 lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Anggota FPKBM saat dilantik oleh Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto pada bulan Agustus 2016 lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Angka buta aksara di Kabupaten Rembang terhitung masih tinggi. Hingga  menjelang akhir 2016 ini, tercatat angka buta aksara mencapai 14.789 orang.

Terkait masih tingginya angka buta aksara tersebut, pusat kegiatan belajar masyarakat (FPKBM) dinilai memiliki peran penting untuk ikut mengurangi angka buta aksara, termasuk di Kabupaten Rembang.

Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FPKBM) Rembang Sri Patnaningsih mengatakan, sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang konsen terhadap pemenuhan pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman, PKBM saat ini terus melakukan fungsinya untuk memberikan pendidikan, bagi mereka yang putus sekolah atau memang tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali.

“Pembelajaran itu sangat penting sepanjang hayat. Sebab dengan belajar warga akan bisa lebih tahu dan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dengan masih tingginya jumlah warga yang masih buta aksara, kini pihak FPKBM Rembang terus berupaya bisa memberikan pendidikan yang maksimal bagi warga,” ujarnya.

Namun demikian, untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan PKBM, menurutnya juga mengacu aturan dari pemerintah. Yakni, hanya dibatasi 200 jam per tahunnya. Untuk waktu setiap pertemuannya, katanya, menyesuaikan.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, dalam proses kegiatan yang dilaksanakan PKBM,, katanya, juga ada beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya adalah waktu kegiatan belajar mengajar. Sebab, terkadang, warga yang ingin ikut dalam kegiatan tersebut terbentur dengan waktu kerja.

“Sebagian warga, terkadang ada yang memang lebih mementingkan kerja. Sebab, bagi mereka kerja lebih penting daripada hanya sekadar ikut belajar untuk bisa membaca dan menulis. Apalagi, bagi mereka yang usianya sudah di atas 30 hingga 40 tahun lebih,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

Ini Jumlah yang Ditargetkan Pemkab Rembang untuk Pengurangan Buta Aksara

 Kegiatan belajar di salah satu PKBM yang ada Kecamatan Gunem beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Kegiatan belajar di salah satu PKBM yang ada Kecamatan Gunem beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Hingga November 2016 ini, jumlah angka buta aksara di Kabupaten Rembang masih terhitung cukup tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, jumlahnya mencapai 14.789 orang.

Kasi Kesetaraan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto mengatakan,untuk pengurangan angka buta aksara di Kabupaten Rembang, pemkab menyesuaikan dengan jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang ada di setiap kecamatan.

“Dari 14 kecamatan yang ada di Rembang, kita memiliki 70 PKBM. Per kecamatannya, ada 5 PKBM, dan rata-rata, jumlah warga belajarnya ada 10 orang. Karena, untuk memaksimalkan pembelajaran, maksimal peserta 10 orang,” ujarnya.

Dengan jumlah PKBM yang ada tersebut, pengurangan jumlah angka buta aksara sekitar 400-500 orang per tahunnya. Hal itu, juga disesuaikan dengan bantuan hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Selain itu, upaya lain untuk mengurangi angka buta aksara di Kabupaten Rembang, pihaknya juga berupaya meningkatkan budaya literasi, dengan menggandeng pihak desa, komunitas peduli remaja atau pihak-pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Rembang.

Editor : Kholistiono

Kecamatan Pamotan Tertinggi Jumlah Buta Aksara se-Kabupaten Rembang

Salah satu aktivitas belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kecamatan Gunem beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah satu aktivitas belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kecamatan Gunem beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Terkait masih banyaknya warga Rembang yang belum melek huruf, salah satu penyebabnya disebut-sebut adalah keengganan warga untuk belajar secara formal maupun nonformal.

Kasi Kesetaraan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto mengatakan, di antara faktor masih banyaknya buta aksara selama ini adalah persoalan klasik. Yakni, warga enggan untuk belajar atau menuntut ilmu dengan baik.

“Kalau masalah ekonomi, menurut saya sih tidak. Sebab saat ini rata-rata warga Rembang itu mampu. Yakni mereka mempunyai kendaraan atau juga hewan ternak. Selain itu, mereka bisa dikatakan mampu untuk menempuh pendidikan,” ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya bakal memaksimalkan fungsi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan motivasi kepada warga yang masih buta aksara untuk mengikuti kegiatan belajar.

Kemudian, mengenai jumlah warga di Kabupaten Rembang yang paling banyak terdapat buta aksara berada di Kecamatan Pamotan. Kemudian, paling sedikit terdapat di Kecamatan Rembang. Hal itu berdasarkan data terakhir tahun ini.

“Dari jumlah 14.789 warga yang masih buta aksara di tahun 2016 ini, paling banyak di Kecamatan Pamotan dengan jumlah 2.279 orang, Kragan 1.748 orang, Sedan 1.580 orang, Gunem 1.554 orang, Bulu 1.512 orang, Sluke 1.139, Pancur 957, Lasem 881, Sarang 847, Sulang 689, Sumber 633, Kaliori 428, Sale 398 dan Rembang 144 orang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Perempuan Rembang, Antara Kawin dan Kebodohan Dini

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ZAMAN  sudah berkembang, teknologi melejit begitu pesatnya, namun kekolotan masih saja tak mau pergi dari orang-orang di negeri ini. Masih ada saja anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap, yang hanya punya tiga tugas untuk hidup di dunia ini, yakni “macak, manak, dan masak” (berdandan, melahirkan dan memasak makanan).

Padahal sudah tak zamannya lagi perempuan hanya diposisikan sebagai konco wingking, yang dianggap sebagai makhluk bodoh. Ini bukan lagi zaman kerajaan, bukan juga zaman Dinasti Joseon di mana perempuan ditabukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini bukan lagi zaman perempuan hanya disiapkan untuk melayani suami, tapi zaman di mana perempuan ikut berkiprah untuk mengubah dunia.

Namun pada kenyataanya, kebiasaan dan anggapan kolot masih saja menghinggapi otak beberapa orang-orang di negeri ini. Perempuan tak perlu sekolah tinggi-tinggi, atau kalau perlu tak perlu sekolah, karena nantinya ujung-ujungnya juga hanya kawin dan ngrumati suami dan anak. Seperti itu yang jadi pendirian mereka.

Hal ini setidaknya masih terjadi di kabupaten paling timur Jawa Tengah, yakni Kabupaten Rembang. Di Kota Garam ini, angka pernikahan dini begitu tingginya. Ada beberapa kampung yang masih memegang kebiasaan, bahwa perempuan yang sudah menginjak usia belasan tahun harus segera dikawinkan. Atau kalau tidak, akan dicap sebagai perawan tua tak laku. Cap ini sangat menyakitkan, sehingga banyak orang tua yang buru-buru mengawinkan anaknya jika sudah kelihatan agak gede.

Catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Rembang, jumlah anak perempuan yang dikawinkan pada usia sekolah dasar (SD) dan SMP bahkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dan secara umum, ada ribuan perempuan di Rembang yang menjalani pernikahan dini.

Dari catatan BPMPKB bisa dilihat Pada tahun 2013 gadis usia 10-16 tahun yang menikah tercatat sebanyak 26 orang. Jumlah itu mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 33 orang. Begitu juga di tahun 2015 pernikahan gadis di usia 10-16 tahun lebih meningkat lagi menjadi 47 orang.

Angka pernikahan dini di Rembang memang cukup tinggi. Tak hanya anak perempuan usia SD-SMP saja, pada usia 17-18 tahun jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, mencapai ribuan orang per tahun.

Catatan BPMPKB juga menunjukkan pada tahun 2013 jumlah perempuan usia 17-18 tahun yang menikah sebanyak 1.643 orang. Jumlah itu mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 1.183 orang. Namun penurunannya tak berlangsung lama, karena kembali naik lagi di tahun 2015 yang tercatat sebanyak 1.463 orang.

Kebiasaan untuk menikahkan anak perempuan di usia yang masih sangat belia, ini sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Para orang tua ini seolah tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan mereka. Sehingga anak yang seharusnya masih usia sekolah, dipaksa untuk menikah.

Maka tak salah jika tingkat pendidikan di kabupaten ini juga rendah. Bahkan angka buta huruf di Rembang sangat tinggi, dan didominasi oleh kaum perempuan. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mencatat, tahun ini masih ada 14.789 orang yang buta aksara. Dan dari jumlah sebanyak itu, 11.635 di antaranya adalah kaum perempuan.

Munculnya data ini bukan tanpa sebab, yakni imbas dari kekolotan pola pikir warga yang menganggap tidak penting pendidikan bagi anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan di desa-desa paling mentok hanya mengenyam bangku sekolah sampai SD, itu pun banyak yang tidak sampai tamat dan banyak juga yang tidak disekolahkan.

Para perempuan ini seolah disiapkan untuk menjadi kaum bodoh sejak dini, dan kemudian dikawinkan. Karena memang begitulah pola pikir warga-warga yang masih kolot ini. Mereka menganggap perempuan ya endingnya kawin, jadi nda perlu pintar.

Anggapan seperti ini harus segera diubah. Karena bagaiamanapun juga, anak perempuan punya hak yang sama dengan kaum laki-laki, terutama masalah pendidikan. Mereka juga berhak untuk menjadi pintar, mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga hak untuk meraih cita-citanya.

Para kaum perempuan ini punya hak untuk pintar, minimal pintar dalam mengelola hidup dan pintar untuk mendidik anak-anak mereka. Tak zamannya lagi perempuan dibatasi, karena mereka juga punya potensi untuk berkreasi.

Dampak dari kebodohan yang disiapkan sejak dini ini, menjadikan kaum perempuan selalu menjadi yang tertindas. Maka seringlah muncul kasus pernikahan dini yang ujung-ujungnya berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Dampak dari kebodohan ini sangat terasa untuk masa depan mereka.

BKKBN sejak beberapa tahun ini sudah menggencarkan program Generasi Berencana. Tujuan utamanya, untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Dari program ini akan diajak untuk merencanakan hidup dan masa depannya. Mulai dari merencanakan pendidikan, kuliah, bekerja, kapan menikah, kapan punya anak, dan berapa anak yang ingin dimiliki.

Tak ini sja tidak cukup. Peran dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sangat penting, untuk mengentaskan kaum perempuan dari kebodohan ini. Jangan lagi ada upaya mengekang dan membatasi pendidikan untuk perempuan, dan jangan paksa mereka untuk menikah jika memang belum siap. (*)

11 Ribu Perempuan di Rembang Belum Melek Huruf

Kasi Kesetaraan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto saat menunjukan data buta aksara di Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kasi Kesetaraan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto saat menunjukan data buta aksara di Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Jumlah angka buta aksara di Kabupaten Remban terhitung masih tinggi. Untuk 2016 ini, terdata jumlah angka buta aksara mencapai 14.789 orang. Jumlah tersebut terdiri dari laki laki sebanyak 3.154 orang dan perempuan sebanyak 11.635 orang.

Kasi Kesetaraan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto mengakui jika angka buta aksara di Rembang jumlahnya masih tinggi. Namun demikian, untuk tahun ini angkanya sudah berkurang banyak dibanding tahun lalu.

“Untuk tahun 2016 ini memang sudah banyak berkurang dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2010 lalu, jumlahnya masih sekitar 18 ribu orang, dan tahun ini jumlahnya sudah berkurang menjadi 14.789 orang,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Senin (14/11/2016).

Ia katakan, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka buta aksara, setiap tahunnya pihak Dinas Pendidikan menggelar pendidikan non formal yang dijalankan oleh pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). “Tiap tahun dari PKBM yang ada di 14 kecamatan memang selalu menggelar kegiatan belajar mengajar bagi warga yang tak bersekolah atau putus sekolah,” ujarnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan data dari BPS, buta aksara di Rembang pada tahun 2010 itu ada sebanyak 18.114 orang. Dengan adanya PKBM, katanya, sangat membantu mengurangi angka buta aksara, yang setiap tahunnya bisa mencapai 400 hingga 600 orang.

“Dari tahun 2010 hingga 2016 sudah berkurang sebesar 3.325 orang. Di tahun 2015 lalu, kita tidak menggarapnya sebab terkendala aturan hibah. Akan tetapi di tahun 2016 ini kita melanjutkan program ini, dan tahun ini ada 650 orang yang kita didik. Sehingga tahun 2010 hingga 2016 kecuali 2015, angka buta aksara bisa dikurangi 3.325 orang,” bebernya.

Selain itu, mengenai kategori usia buta aksara, pihaknya mengutarakan bahwa untuk pemberantasan buta aksara lebih difokuskan pada usia 15 hingga 59 tahun.”Sebenarnya pemberantasan buta aksara itu kita tekankan pada warga yang berusia 15 hingga 59 tahun. Praktiknya di lapangan rata-rata warga yang masih buta aksara itu pada usia 24 hingga 59 tahun. Mungkin warga yang berusia 15 hingga 24 tahun itu sudah pada mengenyam pendidikan formal sebelumnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono