Nasib Buruh Wajib Diperjuangkan

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

NASIB buruh dalam dunia usaha memang selalu saja menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Meski sudah membentuk dewan pengupahan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, pemerintah, hingga buruh, tapi yang satu ini tetap saja hangat untuk diperbincangkan.

Pertanyaan yang selalu saja ada adalah layakkah upah segitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga?
Meski terdengar seperti sok pahlawan, pertanyaan tersebut selau didengungkan oleh para serikat buruh. Ini lantaran, banyak di antara mereka menganggap upah yang diusulkan ke Gubernur oleh Pemkab masih sangat kurang. Alasannya, semua kebutuhan selalu naik dari tahun ke tahun.

Sementara, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serasa kurang tepat sasaran. Bahkan adakalanya survey tersebut terkesan formalitas biasa. Itu tak lepas dari survey yang dilakukan di lapangan.

Di Kudus sendiri, entah bagaimana survey itu dilakukan, tahu-tahu dewan pengupahan dan serikat buruh sudah bersitegang. Masyarakat umum seakan tak pernah diedukasi untuk mengerti bagaimana survey KHL dijalankan. Bahkan, saya yakin mayoritas buruh di Kudus tak tahu survey tersebut dilakukan di daerah di mana.

Padahal, sebagai orang yang pertama terkena dampaknya, mereka harusnya diberi pemahaman survey tersebut. Selain itu, survey juga tak hanya dilakukan di pinggiran kota. Hal itu sudah pasti akan berdampak pada besaran KHL.

Pemerintah pun diwajibkan untuk mengedepankan nasib buruh. Salah satunya dengan mengawal survey KHL menyeluruh, baik di pinggir kota ataupun dalam kota yang memiliki pengeluaran lebih banyak.

Hal itu, berkaca dari penetapan UMK yang dilakukan Kabupaten Demak. Secara geografis, kabupaten yang dikenal dengan Kota Wali itu sebagian besar wilayahnya adalah petani tambak. Namun survey KHL diutamakan di daerah industry. Itupun di daerah sayung.
Hasilnya, UMK Kabupaten Demak selalu berada di atas Kabupaten Kudus. Di tahun 2016, UMK Demak berada di angka Rp 1.745.000 sedangkan Kudus hanya Rp 1.608.200. Sementara tahun ini, Demak mengusulkan UMK naik Rp 140.298 yakni Rp 1.885.298.
Laki-lagi Kudus berada di bawahnya. Dari pemberitaan MuriaNewsCom: Upah Minimum Kabupaten Kudus 2017 Diusulkan Rp 1.737.500.  Jumlah itu tentu masih jauh dari harapan.

Meski begitu, usulan tersebut juga sudah dikirim ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah ditandatangani Bupati Kudus Musthofa. Karena itu, harapan kini berada di tangan Gubernur.

Di sisi lain, selain masalah survey KHL, beberapa elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus juga meminta pengusaha menerapkan segera struktur dan skala upah buruh.

Mengutip pemberitaan Struktur dan Skala Upah Perlu Diterapkan Segera, Koordintor Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, banyak pengusaha merasa cukup hanya memberikan upah minimum, tanpa mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompentensi para buruh.
”Meskipun struktur dan skala upah telah diatur dalam pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun realitasnya tidak banyak buruh yang mendapatkannya,” katanya kala itu.

Dari sini pemerintah pun harus sigap. Sesuai amanat Undang-Undang struktur dan skala upah harus dilakukan. Pemkab Kudus selaku tangan panjang Pemerintah Pusat harus lebih berani menegur pengusaha yang membangkang.

Apalagi, tak bisa dipungkiri masih banyak ditemukan diskriminasi pekerjaan dan upah. Walaupun ada perusahaan tertentu memberikan skala dan struktur upah, nominalnya tidak lebih 5 persen dari upah UMK.

Dalam UMK 2017, KSBSI Kudus bahkan menganggap tidak ada peningkatan kualitas hidup para buruh. Buruh lajang maupun yang memiliki tanggungan keluarga, memiliki penghasilan yang sama. Di sisi lain, puluhan tahun buruh perempuan yang mengerjakan jenis pekerjaan borongan, sama sekali tidak mengenal skala dan struktur upah.

Mereka pun akhirnya mendesak Pemkab Kudus melaksanakan ketentuan PP 78 Tahun 2015 terkait skala dan struktur upah. Hanya saja, mereka juga pesimis, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kudus memiliki data perusahaan yang sudah melakukan skala dan struktur upah secara optimal.

Melihat kondisi tersebut pemerintah harus kerja cepat. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tak netral. Jika memang belum memiliki data perusahaan, lebih baik Dinsosnakertrans segera membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Tak hanya untuk skala dan struktur upah secara optimal, tim yang diproyeksikan turun ke lapangan juga harus mendapat data perusahaan mana saja yang membayar upah karyawannya sesuai dengan UMK. Jika data sudah didapat, pemerintah lagi-lagi harus lebih tegas untuk melakukan tindakan.

Dengan begitu nasib buruh bisa terselamatkan dari tangan-tangan perusahaan yang kurang bertanggungjawab. (*)

Dinsosnakertrans: Buruh Baru Melapor Jika Ada Masalah

Buruh salah satu pabrik rokok menyelesaikan tugasnya di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Buruh salah satu pabrik rokok menyelesaikan tugasnya di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Persoalan masih adanya diskriminasi terhadap tenaga outsourcing yang dikritik sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), ditanggapi baik oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus.

Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim mengatakan, pihaknya siap mengambil tindakan, jika memang ada perusahaan yang mempekerjakan buruh outsourching tidak sesuai ketentuan.

”Sejauh ini, kami belum pernah mendapatkan laporan terkait masalah itu. Biasanya, buruh melapor kalau sudah ada masalah,”  katanya didampingi Kabid Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (PHIK) Dinsosnakertrans, Wisnu Broto Jayawardana.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Kudus Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, tantangan yang dihadapi buruh ke depannya, akan cukup berat. ”Legalisasi sistem outsourcing tanpa kontrol, penerapan struktur skala upah, serta sejumlah persoalan buruh lainnya, perlu mendapatkan perhatian,” katanya, Senin (12/9/2016).

Terkait outsourcing, menurut Mamik, secara regulatif jenis pekerjaan dan syarat penggunaan tenaga kerja outsourcing, seringkali tidak dihiraukan pengusaha. Hal itu akibat lemahnya pengawasan dan penindakan yang seharusnya dilakukan dinas tenaga kerja.

”Di Kudus ada perusahaan yang melakukan praktik, jenis pekerjaan utama atau core bisnis di-outsourcing-kan. Kondisi demikian terus berjalan, karena lemahnya kontrol dan penindakan dari dinas terkait,” ujarnya.

Saat ini juga, menurut Lutful, pihaknya sudah mengusupkan penerapan struktur skala upah. Usulan itu muncul pada pertemuan antara Dinas Ketenagakerjaan se Jawa Tengah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, unsur akademisi, dan petugas BPS di Salatiga, pada pekan kemarin.

”Pemberlakuannya masih menunggu juknis dan juklak dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Tenaga Kerja,” imbuhnya.

Editor: Merie

Menristek Dikti Ramal Kerja di Perbankan dan Leasing Bakal Suram

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI Muhammad Nasir meladeni pertanyaan awak media usai mengisi kuliah umum di Kampus UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI Muhammad Nasir meladeni pertanyaan awak media usai mengisi kuliah umum di Kampus UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom,Kudus – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI Muhammad Nasir memprediksi pekerjaan di bank dan leasing nantinya akan suram. Ia pun yakin, karyawan yang ada tak akan sebanyak ini karena bakal digantikan dengan teknologi.

Hal itu diungkapkan Muhammad Nasir saat menjadi pemateri kuliah umum di Auditorium UMK, Senin (16/5/2016). Menurutnya, semakin ke depan teknologi akan serba canggih. Sehingga tidak usah karyawan banyak, melainkan cukup jaringan yang kuat dan progam yang bagus.

”Kalau sekarang para pelanggan harus datang, kemudian mengisi banyak hal dengan panduan karyawan. Namun, ke depan dengan teknologi yang canggih hanya perlu datang ke lokasi saja,”  katanya

Hal itu, akan menjadi ancaman bagi para mahasiwa yang sekarang masih mendambakan kerja di dunia perbankan. Sebab sebagian menganggap bekerja dalam dunia perbankan adalah hal yang menjanjikan. Terlebih, gaji yang ditawarkan juga lumayan dan penampilan bersih.

Kemajuan teknik informasi dan komunikasi berkembang sangat besar. Dicontohkan adalah perkembangan hp yang sekarang menjadi smartphone. Dengan hp canggih dan mudah itu, maka seseorang akan betah berlama-lama dalam ruangan karena dapat mengakses banyak hal.

”Kalau dulu pada tahun 1995an, hp masih sangat jarang. Bahkan kartunya saja, harganya mencapai Rp 1 juta. Kalau sekarang semuanya serba terpenuhi,” ujarnya.

Dia berharap mahasiwa dapat mengembangkan teknologi, bukan hanya kemampuan namun juga pangkat yang memadai agar mampu bersaing. Seperti lulusan teknik, bukan hanya sarjana teknik saja, melainkan mampu menjadi seorang arsitek. Begitupun jurusan lainnya, yang nantinya akan mampu bersaing dalam pasar bebas.

Editor: Supriyadi

Dinsosnakertrans Kudus Bakal Menyurati Perusahaan Tak Penuhi UMK

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kudus telah menggelar pemantauan terhadap perusahaan yang ada di Kudus. Dari sekitar 1200 perusahaan, baik tingkat kecil, sedang hingga besar juga dipantau. Hal tersebut guna mengetahui jumlah upah yang diberikan kepada pekerja, apakah sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus Lutful Hakim melalui Kasi Hubungan Industri Suwarno memaparkan, pihaknya sudah mendata 100 perusahaan yang ada di Kudus. Dari 1.200 perusahaan yang ada di Kudus, yang sudah terdata 100. ”Jumlah tersebut memang rata-rata belum menaikkan upah sesuai UMK Kudus sebasar Rp 1.608.200,” paparnya.

Dia menilai, perusahaan belum menaikan UMK pada tahun 2016 ini lantaran beralasan tidak mampu untuk bisa membayar sesuai UMK yang ditetapkan tersebut. Melihat kondisi itu, pihak Dinsosnakertrans bakal memberikan surat peringatan kepada perusahaan terkait.

”Ya kita akan mengirim surat imbauan atau nota pemeriksaan. Selain itu, kita juga akan menunggu jawaban dari mereka, kapan perusahaan tersebut dapat memberikan upah sesuai dengan UMK di tahun 2016 ini,” tuturnya.

Dia menambahkan, dari pantauannya, rata-rata perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK, yakni perusahaan tekstil, plastik, dan sejenisnya. Pihaknya juga akan mengintensifkan pemantauan terhadap perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK tersebut.

Editor : Titis Ayu Winarni

Survey KHL Anjlok, Inilah Jawaban Pemkab

Suasana audiens pemkab dengan para pendemo di kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana audiens pemkab dengan para pendemo di kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Hasil survey KHL Agustus yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), membuat kalangan buruh ketir-ketir. Bagi pemkab, rendahnya hasil survey disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk survey secara maksimal.

Kepala Dinsosnakertrans Ludhful Hakim mengatakan, cara survey yang dilakukan tim survey terdapat kendala. Yakni dengan tidak membeli produk yang menjadi komoditas survey.

”Jadi dalam survey tidak membeli barang, melainkan hanya bertanya kepada pedagang tentang harganya. Jadi pedagang ya menjawab dengan harga yang rendah supaya laku,” katanya saat audiens dengan pendemo.

Menurutnya, pedagang takut tidak laku kalau mengatakan harga sebenarnya. Dia mengatakan, para tim survey tidak melakukan beli komoditas survey, lantaran anggaran yang disiapkan juga tidak ada. Sehingga dalam survey juga tidak maksimal.

”Kami tidak memihak kepada perusahaaan. Namun kami memihak kepada kebaikan bersama. Bagi buruh dan juga pada perusahaan,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

UMK Merupakan Upah Minimal, Bukan Maksimal

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), merupakan upah yang diberikan kepada buruh. Namun, upah tersebut merupakan upah yang dibayarkan secara minimal, bukan angka yang maksimal.

Koordinator aksi Gerakan Solidaritas Buruh Selamat Mahmudi mengatakan, praktiknya UMK yang diberikan adalah angka maksimal. Dalam praktiknya, para pengusaha menerapkan upah minimum menjadi maksimum.

”UMK merupakan upah bagi buruh lajang yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Kenyataan inilah yang menyebabkan penentuan UMK menjadi penting, baik kuantitas maupun kualitas nominalnya perlu diperjuangkan,” katanya saat aksi.

Menurutnya, kondisi perekonomian tidak menjadi alasan pembenaran merendahkan nominal upah buruh. Upah mendukung produktifitas kerja para buruh.

Rendahnya daya saing buruh disebabkan upah yang hanya mampu dialokasikan untuk mempertahankan hidup buruh sehari-hari. (FAISOL HADI/TITIS W)

Gerakan Solidaritas Buruh Tolak Hasil KHL Rendah

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Gerakan solidaritas buruh, menggelar aksi tolak KHL rendah di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). Aksi tersebut menubruk upah yang layak, lantaran upah yang ada dinilai terlalu rendah dan tidak cukup untuk kebutuhan.

Koordinator aksi Selamet Machmudi mengatakan, hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menentukan upah minimum buruh di 2016 cukup merisaukan. Bukan hanya lebih rendah dari nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015, tetapi juga tidak mencerminkan situasi ekonomi yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

”Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus diharapkan cermat dalam melakukan survey KHL. Hasil yang didapat harus mencerminkan realitas kebutuhan para buruh untuk dapat hidup secara layak,” katanya saat orasi.

Menurutnya, tidak sekadar melaksanakan rutinitas tahunan dengan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Setiap pergantian tahun upah buruh mengalami kenaikan secara nominal.

Dia mengatakan, upah dengan jumlah rupiah baru itu tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan buruh. Sebab, kenaikan upah hanyalah upaya menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. (FAISOL HADI/TITIS W)

Tenda Keprihatinan Berdiri di Depan Dinsos, Ada Apa?

Tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Sebuah tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak.

Tenda tersebut, didirikan oleh gerakan Solidaritas Buruh. Tenda dengan tulisan “Stop Upah Murah, Warning, UMK 2016 Buruh Bersatu Tak Dapat Dilawan,” didirikan semenjak pagi tadi, Senin (14/9/2015).

Dalam aksi yang dilakukan, para demonstran mengadakan orasi dengan pengeras suara guna menyuarakan kepada masyarakat untuk bersama menuntut upah yang layak.

”Kita inginkan upah yang pantas. Kita ini buruh, bukanlah PNS yang semuanya dibiayai pemerintah,” kata Koordinator aksi Selamet Machmudi, saat aksi. Senin (14/9/215).

Menurutnya, tim survey yang melakukan juga tidak pas. Sebab buruh memiliki kebutuhan yang layak, dan dengan upah yang minimum, hanya mampu membiayai hidup mandiri saja.

”Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah melakukan survey, dan hasilnya KHL tinggi, yakni Rp 1,7 jutaan. Namun tim survey menilai lebih rendah dari nominal tersebut dan berpotensi berpengaruh pada upah 2016,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

SPSI Kudus Adakan Survei Tandingan KHL

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Melihat hasil KHL yang anjlok di Agustus 2015, SPSI Kudus melakuan survei sendiri dalam mengimbangi hasil survey yang dilakukan pemkab. Hal itu dilakukan, lantaran SPSI tidak mau jika nantinya UMK Kudus anjlok, sedangkan kebutuhan selalu naik.

Ketua SPSI Kudus Wiyono mengatakan, pada Sepetember ini sudah dilakukan survei mandiri dari SPSI. Hal itu dilakukan guna melihat kebenaran langsung harga yang berada di lapangan.

“Kami belajar dari daerah lain yang melakukan survei, mereka membeli barang untuk survei. Tidak seperti Kudus yang menanyakan saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, lanjutnya, cara tim melakukan survei juga dinilai kurang tepat. Sebab cara melakukan dengan menggunakan seragam, sehingga pedagang merasa takut.

Dia menambahkan, pedagang hanya memberikan harga bakul kepada tim. Sedangkan ketika SPSI datang, harga yang diterima merupakan harga eceran.

“Kami yakin akan terjadi benturan, namun kami juga memiliki dasar untuk itu, kami iuran secara sukarela dari anggota SPSI dan terkumpul Rp 3 juta. Hasilnya, dalam waktu dekat akan dibahas dan tidak menutup kemungkinan lebih tinggi dari tim,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

SPSI Pertanyakan Keseriusan Tim Survei KHL Kudus

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – KHL Kudus pada bulan Agustus yang memiliki nominal lebih rendah, dinilai dapat mengancam penetapan Upah Minum Kabupaten (UMK) 2016 mendatang. Terkait hal ini SPSI Kudus mempertanyakan keseriusan tim dalam melakukan survei KHL tersebut.

Ketua SPSI Kudus Wiyono mengatakan, hasil KHL Agustus 2015 lalu sangat mengecewakan. Sebab Kudus yang kebutuhannya tinggi berada di angka 20 se- Jawa Tengah.

“Dari UMK Rp 1,38 juta menjadi Rp. 1.327.000. Itu ironis jika dibandingkan dengan Kudus yang nilai UMK 2015 berada di peringkat 5 se –Jateng, justru menjadi peringkat 20 dalam KHL,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pihaknya mempertanyakan cara melakukan survei yang dilakukan oleh tim dinilai terdapat kesalahan. Sehingga memunculkan angka KHL yang justru turun.

“Kebutuhan masyarakat justru mengalami kenaikan, namun kenapa malah angka KHL mengalami penurunan, itu yang aneh,” katanya.

Menurutnya, survei yang dilakukan oleh tim hanya menanyakan ke beberapa pedagang saja. Sehingga, tim hanya mendapatkan nominal saja. Padahal, seharusnya survei yang dilakukan juga langsung membeli produknya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

UMK Kudus 2016 Ditentukan Oktober Mendatang

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Penetapan UMK Kudus 2016, bakal ditentukan dalam waktu dekat nanti. Diperkirakan Oktober mendatang, UMK baru Kudus bakal keluar nominalnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim mengatakan, penetapan UMK kudus belum final pada survey KHL Agustus saja. Melainkan masih ada waktu sampai Oktober dalam melakukan servey KHL.

“Oktober nanti baru diketahui berapa UMK 2016. Kalau sekarang belum bisa dilihat, karena banyak faktor yang mempengaruhinya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, penentuan UMK Kudus juga mempertimbangkan hasil KHL dengan jumlah puluhan item selama setahun. Survey juga dilakukan setiap bulan, sehingga meski KHL Agustus anjlok, namun masih terdorong KHL bulan sebelumnya dan bulan depan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

KSBSI : Pemda dan SPSI Harus Kawal UMK 2016 Agar Tidak Anjlok

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada Agustus yang merosot hingga dibawah besaran UMK Kudus 2015, seharusnya dipertanyakan oleh Pemkab Kudus dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Karena, dalam hal ini, keduanya dilibatkan.

Koordinator KSBI Selamet Mahmudi mengatakan, dalam hal ini pihaknya meminta kepada serikat pekerja dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. Tidak hanya sebatas menaikkan UMK yang menjadi tren setiap tahun, namun juga kenaikan hidup yang layak bagi buruh.

“Hasil survei menunjukkan, peran serikat pekerja menentukan tinggi dan rendahnya nilai UMK di daerah. Dengan kata lain, serikat pekerja yang memiliki legitimasi dari buruh, berpengaruh pada tingkat kesejahteraan buruh,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Peran pemerintah, katanya, diharapkan bisa mengantisipasi merosotnya nilai UMK di Kudus pada tahun 2016. Ironis jika Kabupaten Kudus nominal UMK yang berlaku untuk buruh semakin tidak mensejahterakan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

KHL Lebih Rendah dari UMK, Kosistensi Dewan Pengupahan Dipertanyakan

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Kudus Selamet Machmudi mengatakan, hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh pada bulan Agustus 2015 lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika UMK Kudus saat ini adalah Rp 1.380.000, hasil survey KHL Agustus ini hanya pada angka Rp 1.327.000.

Dengan kondisi ini, dikhawatirkan berdampak terhadap UMK Kudus untuk ke depannya, yakni anjlok dari angka saat ini.

Terkati hal ini, katanya hal itu patut dipertanyakan rasionalitasnya, karena jika dibandingkan situasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini melemahkan daya beli masyarakat, hal itu dinilai tak sinkron. ”Konsistensi perwakilan pekerja dalam dewan pengupahan patut dipertanyakan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, Keberadaan mereka selalu terlambat dalam mengantisipasi hasil survei yang merugikan buruh. Dari tahun ke tahun kejadiannya sama, yakni pada awalnya bersama Apindo dan Disnakertrans melakukan survei pasar, namun pada akhirnya menolak hasil survei.

Dia menambahkan, kesiapan dewan pengupahan yang dipilih mewakili buruh mengikuti survei KHL nyaris tidak ada sama sekali. Sehingga, tidak memiliki argumentasi riil mengenai kebutuhan buruh sehari-hari.

“Ada 60 item yang dijadikan objek survei yang diduga tidak memiliki kesamaan jenis dan kualitas dengan yang dibeli buruh. Dapat dipastikan upah buruh mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Tren kenaikan upah disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Namun, kenaikan upah belum tentu memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)