Jadi Inspektur Upacara Hari Jadi, Ini Pesan Bupati Grobogan

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat berziarah ke makam tokoh setempat, Sabtu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar momentum Hari Ulang Tahun ke- 291 ini dijadikan sarana untuk berbenah. Yakni, membenahi semua kekurangan yang masih terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. Khususnya, dalam masalah memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Hal itu ditegaskan bupati saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Grobogan di alun-alun, Jumat (4/3/2017).

“Dalam usianya yang hampir tiga abad ini, sudah banyak prestasi yang dicapai Kabupaten Grobogan. Baik di kancah Jawa Tengah maupun nasional. Hal itu tentunya dinilai cukup membanggakan,” kata Sri.

Meski demikian, Sri meminta agar semua prestasi yang sudah diraih itu tidak membuat semua pihak puas diri. Sebab, tantangan ke depan dirasa bakal semakin berat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak agar prestasi yang diraih Kabupaten Grobogan bisa meningkat lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selepas menggelar upacara, bupati bersama pimpinan FKPD dan pejabat setempat melakukan ritual ziarah ke makam tokoh yang ada di Grobogan. Antara lain, makam Bupati Grobogan pertama Pangeran Puger di Kecamatan Grobogan. Kemudian, makam Ki Ageng Tarub dan Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo serta makam Ki Ageng Getas Pendowo di Kelurahan Kuripan, Purwodadi.

Ziarah makam para leluhur Kabupaten Grobogan sudah menjadi tradisi dalam setiap peringatan Hari Jadi Kabupaten Grobogan. Tujuan dari ziarah ini adalah untuk mempertahankan tradisi dan menghormati jasa-jasa perjuangan waktu dulu.
Sebelumnya, rangkaian acara menyambut hari jadi ini juga sudah dilakukan. Di antaranya, jalan sehat, khotmil Quran dan malam tirakatan yang digelar di pendapa kabupaten. Kemudian, dua hari sebelum upacara juga dilangsungkan prosesi adat boyong grobog di Kecamatan Grobogan.

Beragam acara lainnya juga sudah disiapkan Pemkab Grobogan untuk menyemarakkan HUT tersebut. Antara lain, parade seni dan budaya, pentas musik dan kesenian tradisional wayang kulit serta beberapa acara lainnya.

Editor : Akrom Hazami

Bandel Jualan di Luar Pasar Pagi, Satpol PP Grobogan Tertibkan Pedagang 

Satpol PP Grobogan berupaya menertibkan pedagang yang bandel berjualan di luar Pasar Pagi, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan pedagang Pasar Pagi Purwodadi yang menggelar dagangannya di pelataran mulai ditertibkan Satpol PP, Senin (13/2/2017). Belasan Satpol mendatangi satu persatu pedagang dan meminta mereka pindah ke dalam pasar.

“Kami mohon pengertiannya pada pedagang semua untuk masuk ke dalam pasar. Di dalam masih ada tempat berjualan. Di luar pasar merupakan lokasi parkir dan bongkar muat barang,” kata Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Grobogan Sarjiyo saat mendatangi lapak pedagang yang ada di pelataran.

Sebelum meminta pindah, petugas juga melakukan pendataan identitas pedagang yang berjualan di pelataran tersebut. Dari pendataan diketahui di antara pedagang itu ternyata banyak yang sudah dapat lapak jualan di dalam pasar. Namun, mereka enggan menempati jatahnya dan pilih jualan di luar.

Sebagian pedagang lainnya merasa keberatan untuk pindah dari pelataran. Mereka berdalih tak dapat jatah tempat di dalam pasar.”Saya jualan di sini karena gak dapat tempat di dalam pasar. Kalau, jualan di dalam, tempat kami di mana?,” kata beberapa pedagang pada petugas.

Terkait keluhan ini, Sarjiyo bisa memaklumi. Namun, pihaknya tetap meminta pedagang untuk masuk ke dalam pasar. Pedagang yang tidak dapat jatah, untuk sementara dibolehkan menempati tempat yang masih kosong sambil menunggu penataan lebih lanjut. “Tempat kosong didalam ditempati dulu bagi yang belum dapat jatah. Yang pasti, depan pasar harus bersih dari pedagang. Kalau semuanya sudah masuk akan memudahkan penanganan selanjutnya,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, penertiban pedagang di pelataran dilakukan menindaklanjuti perintah Bupati Sri Sumarni saat melangsungkan sidak di pasar pagi, Minggu (12/2/2017). Saat sidak pukul 06.00 WIB, Sri sempat dibikin kaget melihat banyak pedagang yang berjualan di pelataran dan pinggir jalan depan pasar. “Lho, ini kok banyak banget yang jualan di luar pasar. Kondisi ini membuat kawasan di luar pasar malah jadi semrawut,” cetusnya ketika sidak.

Terkait kondisi itu, Sri Sumarni langsung memerintahkan Kasatpol PP supaya segera menertibkan sebagian pedagang Pasar Pagi Purwodadi yang memilih berjualan di luar. Sebab, sebagian besar pedagang itu sudah mendapatkan jatah tempat berjualan didalam pasar yang baru seminggu lalu diresmikan. Sri meminta pedagang yang jualan di luar pasar agar didata. Jika terbukti mereka sudah dapat jatah tempat didalam maka supaya dicoret saja. “Kalau nggak mau jualan didalam coret saja. Kasihkan pada pedagang lain yang masih butuh tempat,” ucapnya.

Tindakan tegas memang perlu dilakukan. Sebab, jika dibiarkan maka semua pedagang akan memilih jualan di luar pasar.

Editor : Akrom Hazami

Peringati HPN, Wartawan Grobogan Sarasehan dengan Bupati

Bupati Grobogan Sri Sumarni memberikan potongan nasi tumpeng kepada wartawan senior M Taslim Hadi dalam sarasehan menyambut Hari Pers Nasional (HPN) di Pendapa Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni memberikan potongan nasi tumpeng kepada wartawan senior M Taslim Hadi dalam sarasehan menyambut Hari Pers Nasional (HPN) di Pendapa Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan wartawan yang bertugas di Grobogan menggelar acara sarasehan dengan Bupati Sri Sumarni di pendapa kabupaten, Kamis (9/2/2017). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari ini.

Dalam sarasehan tersebut, Sri Sumarni dan jajaran FKPD bergantian memberikan masukan pada para wartawan. Antara lain, Ketua DPRD Agus Siswanto, Kajari Edi Handojo, Kapolres AKBP Agusman Gurning, perwakilan Pengadilan Agama, Pengadilan negeri dan Kodim 0717 Purwodadi.

“Selama ini, kerja sama dengan rekan-rekan wartawan sudah terjalin dengan baik. Ke depan, kerja sama ini bisa makin ditingkatkan sehingga bisa membawa dampak positif bagi masyarakat,” kata Sri Sumarni.

Sri meminta agar awak media bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Dia juga mengharapakan pada awal media selalu menunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya.

“Fungsi pers sebagai pemberi informasi, kontrol sosial dan pemberi hiburan perlu diperkuat tanpa mengesampingkan kode etik jurnalistik. Kami meminta agar dalam mengkritik juga dicarikan solusi. Kritik membangun diperlukan tetapi juga ada solusi sehingga permasalahan bisa cepat dan mudah ditangani,” ungkapnya.

Kapolres Agusman Gurning menambahkan, salah satu persoalan yang lagi mencuat saat ini adalah berita hoax. Untuk itu, ia meminta supaya wartawan menjadi benteng terdepan melawan berita hoax.

“Kami minta agar rekan-rekan wartawan bisa mencari berita dari sumber yang jelas dan dicek dulu dengan cermat. Hal ini bertujuan supaya berita yang ditampilkan bisa dipercaya kebenarannya. Jangan sampai bikin berita hoax,” tegasnya.

Sebelum acara sarasehan berakhir, sempat dilakukan acara pemotongan tumpeng oleh Sri Sumarni dan diberikan pada salah satu wartawan senior di Grobogan M Taslim Hadi. Setelah itu, nasi tumpeng tersebut dimakan bersama dengan bupati bersama para pejabat dan sekitar 50 wartawan yang hadir dalam dalam peringatan HPN tersebut.

Editor : Akrom Hazami

Ada Pengiring Jenazah Hanyut saat Seberangkan Keranda, Bupati Grobogan Ditelepon Gubernur

Warga saat hendak menyeberangkan keranda berisi jenazah sebelum akhirnya ada pengiring yang hanyut di Sungai Lusi Desa Tanjungsari, Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Warga saat hendak menyeberangkan keranda berisi jenazah sebelum akhirnya ada pengiring yang hanyut di Sungai Lusi Desa Tanjungsari, Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Berita adanya orang hanyut saat mengiring jenazah menuju pemakaman dengan menyeberangi Sungai Lusi di Dusun Ndoro, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan, mendapat perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Bahkan, Ganjar langsung mengontak Bupati Grobogan Sri Sumarni untuk menanyakan masalah tersebut. Ganjar juga meminta Sri Sumarni segera melakukan langkah penanganan agar tidak proses pemakaman dengan menyeberangi sungai tidak terjadi lagi.

“Iya, tadi saya dihubungi Pak Ganjar mengenai berita orang hanyut saat mengiring jenazah menuju pemakaman dengan menyeberangi sungai. Terus terang, saya juga kaget, kok ada proses pemakaman seperti itu. Melihat foto proses pemakaman itu, saya merasa terenyuh sekali,” katanya, usai menghadiri sarasehan Hari Pers Nasional di pendapa kabupaten, Kamis (9/2/2017).

Dia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Grobogan untuk menerjunkan tim guna menyurvei lokasi orang hanyut tersebut. Tim diminta menginventarisasi data dan informasi terkait lokasi yang tepat untuk dibuatkan jembatan gantung.

“Begitu dapat berita, Dinas PUPR sudah saya perintahkan untuk bikin tim dan turun ke lokasi. Nanti, akan kita rencanakan bikin jembatan gantung di sana. Fungsi jembatan ini untuk pejalan kaki dan sepeda motor. Panjang jembatan untuk melintasi Sungai Lusi ini bisa sampai 90 meter panjangnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Grobogan Subiyono mengatakan, keberadaan jembatan gantung memang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, Sungai Lusi yang berhulu di Bojonegoro itu membelah sebagian wilayah Grobogan menjadi dua sisi.

“Keberadaan jembatan memang sangat dibutuhkan untuk akses warga di kedua sisi sungai. Kami akan menginventarisasi daerah yang urgen dan membutuhkan jembatan gantung. Untuk saat ini yang masuk prioritas utama ada di Tanjungsari,” ungkapnya,

Subiyono mengakui, persoalan orang hanyut karena tidak adanya akses jembatan memang menjadi perhatian Pemprov Jateng. Pihaknya didorong untuk membuat usulan pendanaan jembatan gantung ke kementrian PUPR. Pemkab, hanya dimintai menyediakan tanah tapak untuk membuat fondasi jembatan.

Editor : Akrom Hazami

Detik-Detik Mengerikan Korban Tenggelam saat Ikut Seberangkan Keranda di Sungai Lusi Grobogan

PNS Selingkuh Marak, Bupati Grobogan Geleng-geleng

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten setempat, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten setempat, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menaruh perhatian cukup serius terhadap kasus perselingkuhan. Khususnya, perselingkuhan yang dilakukan sesama PNS. Hal itu disampaikan Sri saat melangsungkan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten, Selasa (7/2/2017).

Menurutnya, selama ini, sudah banyak surat aduan yang diterima terkait masalah perselingkuhan tersebut. Bahkan, ada istri PNS yang meminta agar suaminya dipindah tempat tugasnya. Sebab, perselingkuhan itu diduga dilakukan dengan rekan sekantornya sendiri. “Sudah banyak masukan soal perselingkuhan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan masalah perselingkuhan sebaiknya jangan diteruskan,” tegasnya.

Terkait dengan masalah itu, Sri meminta agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan supaya memberikan sanksi tegas jika ada PNS yang terbukti berbuat selingkuh. “Kalau ada yang mengajukan perceraian karena masalah selingkuh harus diteliti dulu dengan cermat. Soalnya, kasihan keluarganya jika rumah tangga sampai berantakan,” tegasnya.

Menurut Sri, jika tidak ada sanksi tegas maka persoalan bisa merembet kemana-mana. Sebagai pimpinan kerja harus berani ambil risiko dengan menjatuhkan sanksi buat PNS yang suka selingkuh.

Sementara itu, dalam acara tersebut, ada 104 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh bupati. Terdiri dari 25 kepala sekolah SMP, 12 pejabat eselon II, serta 67 pejabat eselon III dan IV.

Editor : Akrom Hazami

Seribuan Orang Senam Bareng saat Peresmian Alun-alun Purwodadi

Ramai! Seribuan Orang Ikuti Senam Bareng dalam peresmian Alun-alun Purwodadi, Grobogan, Selasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ramai! Seribuan Orang Ikuti Senam Bareng dalam peresmian Alun-alun Purwodadi, Grobogan, Selasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Proyek revitalisasi alun-alun Purwodadi dengan dana Rp 10,3 miliar akhirnya diresmikan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Selasa (31/1/2017). Acara ditandai dengan kata peresmian dan penandatanganan prasasti oleh bupati. Setelah itu dilanjutkan dengan acara senam bersama bupati, pimpinan FKPD dan para kepala SKPD.  Sekitar seribu orang terlibat dalam acara senam bersama yang mendatangkan tiga instruktur tersebut.

Selain PNS dan karyawan BUMD, para pegawai yang kantornya disekitar kawasan alun-alun juga ikut berpartisipasi dalam senam bareng. Seperti dari Perhutani KPH Purwodadi, BPS, BPN, Kemenag, dan PT Pos. Terlihat juga anggota Kwarcab Grobogan dan siswa sekolah yang ada di sekitar Alun-alun Purwodadi. “Hari ini, hasil proyek revitalisasi alun-alun saya resmikan. Semoga, keberadaan alun-alun yang baru bisa membawa manfaat buat masyarakat,” ungkap Sri.

Saat berkeliling alun-alun, Sri sempat menyoroti banyaknya pohon peneduh jenis palem yang kondisinya layu. Dia meminta agar pohon itu segera diganti baru biar suasana terlihat lebih indah. “Pohon yang mati harus segera diganti. Tidak harus jenis palem tetapi bisa pohon peneduh lainnya. Kalau banyak pohon, suasana juga kelihatan lebih rindang dan asri,” cetusnya.

Usai senam dan berkeliling lokasi, Sri Sumarni bersama jajaran FKPD berbaur dengan peserta senam untuk sarapan bersama dengan menu nasi pecel di bawah tenda tempat jualan para PKL. Sementara itu, usai acara senam bareng, suasana alun-alun juga terlihat meriah. Ini menyusul banyaknya anak sekolah yang berolah raga di tempat itu. Beberapa anak tampak membawa bola plastik dan bermain sepak bola di lapangan alun-alun.

“Hore sekarang bisa main bola lagi di alun-alun,” cetus bocah-bocah itu dengan nada riang.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Grobogan Tantang Kepala Dinas PUPR Perbaiki Jalan Selesai Sebelum Lebaran

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyerahkan DPA pada Kadinas PUPR Subiyono di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyerahkan DPA pada Kadinas PUPR Subiyono di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Sri Sumarni melontarkan tantangan khusus pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Grobogan Subiyono untuk bisa menyelesaikan proyek perbaikan jalan sebelum Lebaran. Khususnya, untuk proyek perbaikan jalan yang dibiayai dengan dana pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp 200 miliar.

“Dalam APBD 2017 kita siapkan dana Rp 200 miliar khusus untuk perbaikan jalan. Nah, sebelum Lebaran kita targetkan perbaikan jalannya sudah rampung. Dengan demikian, akan banyak masyarakat yang bisa menikmati,” tegas Sri Sumarni dalam acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2017 di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017).

Menurutnya, tantangan yang dilontarkan pada Kadinas PUPR itu cukup realistis. Sebab, momen Lebaran masih cukup lama, yakni sekitar akhir Juni mendatang.

Untuk bisa mencapai target tersebut, ada satu hal yang perlu dilakukan. Yakni, melangsungkan proses pelelangan proyek secepatnya.

“Kuncinya ada di pelelangan. Kalau lelangnya cepat maka proyek juga bisa segera dikerjakan,” katanya.

Masalah pinjaman sebesar Rp 200 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun ini, sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari DPRD Grobogan. Rencananya, dana pinjaman itu akan digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 66,3 km.

Dana pinjaman nanti akan dialokasikan untuk perbaikan jalan yang dibagi dalam dua wilayah. Yakni, wilayah Grobogan bagian Timur dan Barat yang masing-masing dialokasikan Rp 100 miliar.

Proyek jalan nanti akan dibagi dalam beberapa paket pekerjaan. Nilai tiap pekerjaan di atas Rp 2,5 miliar.

Pinjaman dana untuk perbaikan jalan ini didapat dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan ini merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur.

“Masalah pinjaman Rp 200 miliar ini juga sudah mendapat lampu hijau dari Kemendagri. Perbaikan jalan ini butuh dana besar karena ruas jalan yang rusak cukup banyak. Pinjaman yang akan kita ajukan sebesar Rp 200 miliar ini sudah kita kaji dan hitung dengan cermat sehingga tidak akan membebani keuangan daerah,” imbuh Sri.

Sementara itu, Kadinas PUPR Subiyono ketika dimintai tanggapannya menyatakan siap menerima tugas yang dibebankan. Meski dinilai cukup berat namun, mantan Kadinas Pengairan itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan perbaikan jalan sebelum Lebaran.

Setelah menerima DPA, pihaknya akan segera mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan proyek perbaikan jalan. Seperti membuat rencana anggaran dan desain gambar serta dokumen kelengkapan administrasi lainnya.

“Saya targetkan pada awal Maret sudah mulai proses lelang proyek. Kemudian, awal April proyek perbaikan jalan sudah mulai dilakukan sehingga bisa rampung waktunya sebelum Lebaran. Kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang dibebankan,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Baru Tahu Jalan Perbatasan Grobogan-Boyolari Rusak Parah, Bupati Grobogan Sedih

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan bantuan paket sembako untuk warga Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan bantuan paket sembako untuk warga Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Perasaan senang sekaligus terenyuh dirasakan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat meresmikan rumah layak huni di Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati, Sabtu (14/1/2017).

Ia merasa senang karena akhirnya bisa berkunjung di Desa Panimbo setelah 10 bulan lamanya menjabat jadi bupati.

“Saya merasa senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan masyarakat Desa Panimbo. Saya juga mohon maaf karena setelah 10 bulan menjabat jadi bupati baru bisa kesini,” kata Sri.

Selain senang, Sri juga merasa terenyuh ketika melakukan perjalanan berat menuju desa yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Boyolali itu. Rasa terenyuh itu muncul lantaran banyak ruas jalan dari Kedungjati menuju Desa Panimbo yang kondisinya sangat mengenaskan.

“Saya prihatin sekali. Kondisi jalan menuju ke Desa Panimbo ini masih sangat jelek. Terlebih ruas jalan yang ada di kawasan hutan,” kata mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pada warga setempat, dalam APBD Tahun 2017 sebagian besar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk beberapa ruas jalan kabupaten di Kecamatan Kedungjati. Alokasi dana perbaikan jalan disiapkan Rp 200 miliar lebih.

“Saya juga terus berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan tambahan alokasi bantuan guna mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan. Apabila akses jalannya bagus maka perekonomian akan tumbuh cepat dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat,” jelasnya.

Sri juga berharap kerja sama dari pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Utamanya, jalan penghubung antar desa yang menjadi tanggung jawab bersama antara dua desa atau lebih. 

Hal itu sangat memungkinkan untuk dilakukan karena desa di Grobogan mendapat alokasi dana yang cukup besar tahun ini. Mulai dari dana desa dan bantuan keuangan bersifat khusus.

“Pada tahun 2017, tiap desa mendapat kucuran dana desa sekitar Rp 800 juta. Untuk Desa Panimbo dapat alokasi Rp 825 juta. Sedangkan untuk bantuan keuangan bersifat khusus, Desa Panimbo dapat Rp 325 juta. Sebagian dana ini kita harapkan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan antar desa,” katanya.

Kunjungan Sri ke Desa Panimbo dalam rangka meresmikan satu unit rumah layak huni yang direhab oleh PT Sae Aparel Semarang yang punya usaha pabrik garmen. Rumah yang direhab itu milik Titin, warga setempat yang sebelumnya dinilai kurang layak huni. Selain itu, ada pula pemberian bantuan 350 paket sembako pada warga setempat.

Sejumlah pejabat ikut mendampingi Sri dalam acara ini. Antara lain, Kepala Dispermasdes Sanyoto, Kepala Disperindag Muryanto, Kepala Dinas Sosial Andung Sutiyoso serta Kabag Humas Ayong Muhtarom. Acara itu juga dihadiri sejumlah direksi perusahaan garmen yang punya ribuan tenaga kerja tersebut.

Sebelum meresmikan rumah layak huni, Sri sempat memberikan apresiasi pada PT Sae Aparel Semarang yang telah turut serta membantu masyarakat Desa Panimbo.  Selain menampung sebagai tenaga kerja, pihak perusahaan tersebut juga sudah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui sekolah jahit gratis dan pelayanan kesehatan.

 “Saya berharap keterampilan yang sudah diberikan bisa dimanfaatkan untuk bekal bekerja atau membuka lapangan kerja baru. Kami juga mengucapkan terima kasih pada PT Sae Aparel Semarang karena sudah menampung banyak warga Grobogan sebagai tenaga kerja. Khususnya warga di Kecamatan Kedungjati, Tegowanu, Gubug, dan Tanggungharjo. Saya juga menunggu kapan untuk membuka Pabrik Garmenya di Kabupaten Grobogan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Satu Pejabat Turun Eselon di Pelantikan SOTK Baru di Grobogan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara pelantikan pejabat baru, Sabtu (31/12/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara pelantikan pejabat baru, Sabtu (31/12/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan  – Dari pelantikan ratusan pejabat baru yang dilangsungkan di Grobogan, Sabtu (31/12/2016) lalu ternyata sempat jadi bahan pembicaraan beberapa pihak. Hal ini terkait adanya satu pejabat yang eselonnya justru turun dari jabatan sebelumnya.

Satu pejabat ini adalah Sugeng yang sebelumnya menjadi pejabat eselon II sebagai staf ahli bupati. Dalam daftar pelantikan SOTK baru, mantan kabag humas ini ditempatkan sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang levelnya hanya eselon III.

Informasi yang didapat, dari 957 pejabat yang dilantik tersebut, hanya ada satu nama saja yang turun eselon. Untuk pejabat eselon III juga tidak ada nama yang turun ke level eselon IV. Dari daftar pelantikan SOTK, untuk pejabat eselon III dan IV hanya berpindah instansi saja.

Adanya pejabat yang turun eselon ini memang dinilai cukup mengejutkan. Sebab, dinilai baru kali ini ada kebijakan seperti itu.

Kondisi ini bahkan sempat pula memunculkan rumor. Turunnya eselon pejabat itu dihubung-hubungkan dengan efek Pilkada lalu.

Selain pejabat yang eselonnya turun, ada satu posisi jabatan lagi yang mendapat sorotan. Persoalannya, penempatan personilnya dinilai kurang pas. Sebab, dirasa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Yakni, untuk posisi Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) yang dijabat Rinjani Suryaningsih. Sebelum pindah ke BPPKAD, Rinjani yang punya titel dokter itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Grobogan Suhadi ketika dimintai tanggapannya menyatakan, untuk pejabat yang turun eselonnya itu disebabkan yang bersangkutan tidak mengikuti tes asessmen secara penuh pada awal Oktober 2016 lalu di Yogyakarta yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara wilayah Jateng dan DIY. Dari dua hari pelaksanaan, Sugeng hanya ikut sehari dan pada hari kedua tidak hadir tanpa alasan sehingga dinyatakan tidak lolos tes asessmen.

Padahal, dalam aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) semua pejabat yang menduduki jabatan eselon II harus lolos dalam tes asessmen tersebut. Menurutnya, tes tersebut dilakukan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tes tersebut salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan profil kompetensi para pejabat eselon II melalui pengukuran secara sistematis. Hasil tes nanti dapat dimanfaatkan oleh pemegang kebijakan kepegawaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan aparatur di Pemkab Grobogan.

“Karena tidak lulus tes asessmen maka yang bersangkutan tidak bisa memenuhi salah satu persyaratan untuk menjabat eselon II. Jadi, kalau ada rumor soal Pilkada itu tidak benar sama sekali,” tegasnya

Suhadi menyatakan, dalam penataan SOTK baru sudah dilakukan sesuai prosedur dengan mempertimbangkan banyak hal sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penataan SOTK juga melalui pembahasan dan persetujuan dari tim Baperjakat. “Semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik. Termasuk penempatan personel di posisi Sekretaris BPPKAD,” imbuhnya. 

Editor : Akrom Hazami

 

Top, Dispendukcapil Grobogan Luncurkan Layanan Administrasi Kependudukan Online

Bupati Grobogan Sri Sumarni menekan tombol enter untuk proses cetak Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang diajukan pemohon pelayanan adminduk secara online. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menekan tombol enter untuk proses cetak Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang diajukan pemohon pelayanan adminduk secara online. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Inovasi baru dilakukan Dispendukcapil Grobogan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat. Yakni, meluncurkan pelayanan adminduk secara online yang secara resmi diluncurkan Jumat (30/12/2016).

Peluncuran pelayanan adminduk online dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman kantor Dispendukcapil setempat. Acara yang dilangsungkan dalam suasana hujan itu dihadiri direktur rumah sakit di Grobogan, camat, dan para pimpinan SKPD terkait.

“Saya mengapresiasi terobosan Dispendukcapil dengan meluncurkan layanan secara online. Hal ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan yang diperlukan,” kata Sri.

Ia mengatakan, dengan pelayanan online maka proses untuk mendapatkan KTP, akta kelahiran dan lainnya bisa dilakukan mudah dan cepat. Selain itu, melalui online juga bisa menghemat biaya dan menekan terjadinya praktik pungli.

“Melalui layanan online, pendaftarannya bisa diakses lewat internet. Jadi, orang yang butuh pelayanan ini bisa kirimkan data dari rumah lewat handphone,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo menyatakan, ada beberapa tujuan diluncurkannya pelayanan secara online tersebut. Antara lain, memberikan akses seluasnya pada masyarakat dalam rangka pendaftaran administrasi kependudukan secara mudah dan cepat serta bisa dilakukan kapan saja. Kebijakan ini diterakan guna meminimalkan terjadinya pungutan liar karena meniadakan pertemuan langsung antara petugas dan pemohon.

Susilo menjelaskan, pelayanan online tersebut berbasis website yang bisa diakses lewat alamat layanandispendukcapilgrobogan.go.id. Setelah masuk website ini, pemohon akan dipandu untuk mendaftarkan pelayanan adminduk melalui aplikasi khusus yang tersedia.

Dalam kesempatan itu pula, dilakukan pula penandatanganan kerja sama dengan pihak rumah sakit dan rumah bersalin yang ada di Grobogan. Yakni, kerja sama memberikan pelayanan 3 in 1 atau paket hemat.

“Melalui program ini, setiap bayi lahir di instansi kesehatan tersebut akan bisa membawa pulang tiga dokumen sekaligus. Yakni, kartu keluarga baru, akta kelahiran, dan kartu identitas anak,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Grobogan Peringatkan Kepala SKPD Tak Molor Susun DPA

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutan pada peserta sosialisasi. (MuriaNewsCom/Dani Agus )

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutan pada peserta sosialisasi. (MuriaNewsCom/Dani Agus )

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar seluruh SKPD bisa secepatnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun anggaran 2017. Dengan demikian, DPA itu nantinya akan bisa diserahkan  sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Yakni, pada pertengahan Januari 2017.

Hal itu disampaikan Sri i saat membuka Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di ruang Riptaloka, Kamis (29/12/2015).

“Penyerahan DPA itu merupakan tahap akhir dari siklus perencanaan penganggaran dan menjadi langkah awal dari pelaksanaan kegiatan Pemkab Grobogan pada tahun anggaran 2017. Jadi, fungsi DPA ini memang sangat penting,” tegasnya.

Ikut mendampingi bupati, Asisten II Dasuki dan staf ahli bidang pembangunan Wiku Handoyo. Hadir pula, Kasubag PAPP Infrastruktur dan Tata Ruang Biro Adm Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng Agus Munawar Shodiq. 

Terkait dengan kondisi itu, Sri meminta agar jangan sampai ada SKPD yang terlambat dalam menyerahkan DPA. Sebab, keterlambatan penyerahan DPA akan mengganggu kinerja dinas yang bersangkutan.

Dikatakan, jika DPA diserahkan dengan cepat maka program kerja yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan tepat waktu. Kondisi ini akan menyebabkan tidak adanya serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Dalam kesempatan itu, Sri juga mengingatkan agar sistem pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD agar lebih ditertibkan. Mulai dari sistem dan mekanisme pengadaan, metode evaluasi dan kontrak dengan penyedia barang/jasa sampai dengan penyerahan pekerjaan harus benar-benar akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini guna menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari.

Editor : Akrom Hazami

Duo Sri Serahkan Bantuan Kendaraan Operasional Dinkes Grobogan

Anggota DPR RI Sri Wulan memberikan bantuan simbolik ke Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman kantor Dinkes, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota DPR RI Sri Wulan memberikan bantuan simbolik ke Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman kantor Dinkes, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Dinas Kesehatan (Dinkes) Grobogan mendapat tambahan kendaraan operasional untuk mendukung pelayanan. Bantuan kendaraan ini meliputi satu unit ambulans dan 10 sepeda motor.

Acara penyerahan bantuan dari Kementerian Kesehatan secara simbolis dilakukan anggota DPR RI Sri Wulan kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman kantor Dinkes, Kamis (29/12/2016). Selanjutnya, dari bupati bantuan yang diterima ganti diserahkan pada Kepala Dinkes Johari Angkasa.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni menyatakan terima kasih atas perhatian dari Sri Wulan yang selama ini cukup peduli dengan menyalurkan berbagai aspirasi di Grobogan. Mulai dari peralatan pertanian, kendaraan operasional dinkes dan aspirasi lainnya.”Sejauh ini sudah banyak upaya dari kawan saya Ibu Sri Wulan untuk memajukan Grobogan. Semoga aspirasi yang disalurkan untuk tahun mendatang bisa bertambah,” katanya.

Sri Sumarni juga sempat menyinggung soal keberadaan bidan PTT yang jumlahnya cukup banyak. Meski sudah mengabdi cukup lama namun para bidan PTT itu belum bisa diangkat jadi PNS. “Saya berharap Ibu Sri Wulan bisa membantu memperjuangkan nasib bidan PTT agar bisa diangkat jadi PNS. Perjuangan mereka ini sudah lama dalam melayani masyarakat,” katanya.

Menanggapi permintaan itu, Sri Wulan menegaskan, pihaknya sudah mengusulkan jumlah bidan PTT se Indonesia yang jumlahnya sekitar 149 ribu orang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Untuk kewenangan pengangkatan jadi PNS merupakan kewenangan dari Menpan. Untuk jumlah kebutuhan yang diperlukan sudah kita ajukan ke Kemenkes,” kata anggota Komisi IX itu.

Editor : Akrom Hazami

Pimpin Rakor Pembangunan, Bupati Berharap Tahun Depan Tak Ada Proyek Gagal Lelang

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan pengarahan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) di Gedung Riptaloka setda Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan pengarahan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) di Gedung Riptaloka setda Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masih adanya beberapa proyek tahun 2016 yang gagal dilelangkan mendapat perhatian serius dari Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hal itu terlihat saat Sri Sumarni membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) di Gedung Riptaloka setda Grobogan, Senin (19/12/2016).

Dalam kesempatan itu, Sri meminta agar gagalnya lelang sejumlah proyek itu dievaluasi dengan baik. Harapannya, tahun anggaran 2017, tidak ada lagi proyek yang gagal lelang.

“Gagalnya lelang itu pasti ada sebabnya. Mungkin waktnya lelangnya terlalu mepet atau ada sebab lainnya. Hal itu harus segera dievaluasi dan jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

Pada tahun anggaran 2016, total dana untuk belanja langsung mencapai Rp 1,1 triliun lebih. Dana sebesar ini digunakan untuk membiayai 4.324 kegiatan atau pekerjaan yang tersebar di 68 SKPD.

Dari proyek yang sudah direncanakan ada beberapa yang gagal dilelangkan. Seperti, proyek di dinas pendidikan, perbaikan jalan dan pembangunan gedung balai latihan kerja.

“Kalau ada proyek yang sampai gagal dilaksanakan rasanya eman-eman. Sebab, anggarannya sudah disiapkan dan hasil proyek itu juga sudah dinantikan masyrakat. Makanya, saya minta agar semua proyek yang sudah direncanakan harus bisa terealisasi,” sambung mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni juga meminta agar keterlambatan dalam pengerjaan proyek fisik tidak muncul lagi pada tahun 2017 nanti. Untuk itu, dia meminta agar dilakukan langkah antisipasi sebaik mungkin. Salah satunya adalah mengadakan proses lelang lebih awal.

Editor : Akrom Hazami

 

Balik Ndeso, Bupati Grobogan Disambut Meriah Ribuan Warga Kampung Halamannya

Bupati Grobogan Sri Sumarni dan rombongan mencoba melintasi jembatan gantung di Desa Karangsari, Kecamatan Brati yang sudah selesai dibangun. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni dan rombongan mencoba melintasi jembatan gantung di Desa Karangsari, Kecamatan Brati yang sudah selesai dibangun. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni mendapat sambutan meriah saat mengunjungi kampung halamannya di Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Senin (19/12/2016).

Hal itu terjadi, karena kedatangannya ke desa kelahiran Sri Sumarni itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang dinilai istimewa. Yakni, meresmikan jembatan gantung yang berlokasi di Dusun Pesantren, Desa Karangsari.

Jembatan gantung ini menghubungkan dua wilayah kecamatan. Yakni, Desa Karangsari, Kecamatan Brati dan Desa Putat, Kecamatan Purwodadi.

“Saya merasa gembira sekali bisa datang ke desa kelahiran untuk meresmikan jembatan gantung diatas sungai Lusi ini. Semoga, adanya jembatan gantung ini mendatangkan manfaat buat masyarakat,” katanya.

Selain bupati, acara peresmian juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Grobogan Anang Prasetyo dan Wakil Ketua Komisi C HM Misbah. Hadir pula, Asisten II Dasuki dan sejumlah pejabat terkait serta jajaran Muspika Brati dan Purwodadi.

Sri beserta rombongan datang ke lokasi peresmian dari Desa Putat. Selanjutnya, rombongan berjalan kaki melintasi jembatan menuju lokasi peresmian di sisi utara yang masuk wilayah Desa Karangsari.

Saat menyeberangi jembatan, Sri Sumarni dan rombongan diarak grup reog dari Desa Karangsari. Acara peresmian juga dimeriahkan hiburan grup rebana dari Kodam IV Diponegoro.

Kepala Desa Karangsari Suhartini menyatakan, pembangunan jembatan itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai tahun 2015 dengan anggaran Rp 1 miliar dari bantuan Pemprov Jateng. Dana ini antara lain digunakan untuk pembangunan fondasi dan tiang pancang.

Pada tahun ini, dilanjutkan pembangunan tahap kedua dengan dana sekitar Rp 1,5 miliar dari APBD Grobogan. Dana ini digunakan untuk pembuatan landasan dan pemasangan tali penahan.

“Jadi, total pembangunan jembatan ini menelan dana sekitar Rp 2,5 miliar. Selain itu, dialokasikan juga dana untuk pengecoran jalan menuju jembatan sepanjang 210 meter. Kami atas nama masyarakat Desa Karangsari mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah sehingga pembangunan jembatan ini bisa terealisasi,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Grobogan Ancam Rekanan yang Tak Tepat Waktu Kerjakan Proyek

Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Purwodadi senilai Rp 10,3 miliar terus dikebut karena sudah mendekati batas akhir pekerjaan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Purwodadi senilai Rp 10,3 miliar terus dikebut karena sudah mendekati batas akhir pekerjaan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masih adanya sejumlah proyek yang dikerjakan melebihi waktu yang ditentukan, ternyata membuat geram Bupati Grobogan Sri Sumarni. Kepada wartawan, Sri menegaskan agar para kepala dinas turun ke lapangan memantau perkembangan proyek ini.

“Sebelum akhir tahun, semua proyek harus sudah rampung. Kalau ada rekanan yang bandel jangan ragu untuk mengingatkan atau menjatuhkan denda sesuai ketentuan,” tegasnya di Grobogan, Jumat (16/12/2016).

Ia menyatakan, sejauh ini memang ada beberapa proyek yang belum selesai dikerjakan tetapi batas waktunya sudah lewat. Pihak rekanan masih diberikan kesempatan atau tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi dikenakan sanksi denda.

“Kalau tidak salah, ada satu proyek pembangunan puskesmas yang belum selesai. Saya sudah minta agar secepatnya diselesaikan karena keberadaan puskesmas itu sangat diperlukan masyarakat,” katanya.

Kalau menjelang akhir tahun ternyata tidak rampung, maka kontraknya diputus saja dan pembangunannya dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Bagi rekanan yang sampai terkena putus kontrak agar dimasukkan dalam daftar hitam. Masalah pemutusan kontrak telah diatur di dalam perjanjian kerja.

“Kami mengingatkan para rekanan agar tepat mutu, tepat administrasi dan tepat waktu dalam mengerjakan proyek tersebut. Kalau ada yang tidak tertib ya diputus saja kontraknya dan di-blacklist,” kata mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Disinggung soal proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi, Sri menyatakan, proyek tersebut batas waktunya berakhir 22 Desember mendatang. Pihak rekanan, masih punya waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Untuk proyek alun-alun belum melewati deadline. Masih ada waktu beberapa hari lagi dan pihak rekanan sudah komitmen bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Johari Angkasa ketika dimintai komentarnya, tahun 2016 ini ada 19 puskesmas yang direnovasi. Total dana untuk perbaikan gedung puskesmas mencapai Rp 28 miliar. Dari dana ini, sebanyak Rp 22 miliar berasal dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan, Rp 6 miliar dari Pemprov Jateng.

“Untuk tahun ini, dari 30 puskesmas yang dimiliki, ada 19 yang direnovasi. Adapun besarnya alokasi dana renovasi tiap puskesmas bervariasi. Mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 2,6 miliar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan lahan yang ada di tiap-tiap puskesmas,” katanya.

Dijelaskan, dari proyek di 19 puskesmas, hanya tinggal satu saja yang belum rampung. Yakni, proyek renovasi Puskesmas Tanggungharjo. Sedangkan, 18 proyek lainnya sudah selesai kendati ada beberapa yang kena denda karena penyelesaiannya melewati batas waktu.

“Untuk puskesmas Tanggungharjo batas akhir pekerjaan pada 27 November dan sudah kita beri perpanjangan waktu. Informasi terbaru, Sabtu besok proyek di sana sudah rampung dikerjakan. Besok saya akan kesana untuk mengecek lapangan,” katanya.

Editor : Akrom Hazami