PNS Pati Manipulasi Absen Sidik Jari, Bupati  Akan Tindak Tegas  

Bupati Pati Haryanto mengancam mengindak tegas PNS di Pati yang memanipulasi mesin sidik jari. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto ancam tindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) memanipulasi mesin absen sidik jari (fingerprint). Hal itu disampaikannya, di Pati, Senin (28/8/2017).

“Modusnya, mereka melakukan scan sidik jari, lantas memesan sejenis stempel yang identik dengan sidik jari asli. Setelah itu, pelaku menitipkan stempel sidik jari pada orang lain,” ungkap Haryanto.

Saat salah seorang PNS bolos, temannya menempelkan stempel sidik jari itu di mesin sidik jari. Mereka secara bergantian memanipulasi mesin sidik jari bila sedang tidak masuk kerja. Hal itu dilakukan, karena absensi berpengaruh pada tunjangan yang diterima PNS. Tak mau masalah itu menghambat kinerja pemerintahan, Haryanto mengancam akan menindak tegas pelaku.

“Itu namanya tidak jujur dan tidak adil pada pegawai lain yang disiplin. Mesin sidik jari dibuat agar mereka disiplin, tapi kalau diakali begini kami akan menindak tegas,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, Haryanto meminta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati untuk melakukan investigasi kepada PNS yang curang tersebut. Mereka yang kedapatan memanipulasi mesin sidik jari akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Dia berharap, semua PNS di Pati bisa semangat untuk melayani masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang ingin menjadi PNS tapi gagal karena tidak lolos.

Bila sudah menjadi PNS, sudah menjadi kewajiban untuk bekerja dengan baik di pemerintahan. Sebab, pekerjaan PNS bukan semata-mata berorientasi gaji, tetapi juga pengabdian kepada negara dan masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

 

Bupati Kudus Ajak Wartawan Perkuat Kemitraan dengan Pemda

Bupati Kudus Musthofa (tengah) berfoto bareng dengan panitia dan peserta UKW. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Ke-XV berlangsung di Kudus, 25-26 Agustus 2017. Acara yang diselenggarakan PWI Jateng ini disupport oleh Bupati Kudus Musthofa yang hadir membuka acara pada Jumat (25/8/2017).

Bupati Kudus menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya ini menentukan kompetensi sebagai pewarta. Karena begitu besarnya peran dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kami ini tidak akan bisa dikenal kalau tidak ada pemberitaan dari para wartawan,” kata Bupati yang juga dihadiri jajaran OPD, Polres, dan Kodim ini.

Bupati juga meminta jajaran OPD-nya tidak alergi dengan wartawan. Bahkan bupati dua periode ini meminta para Kepala OPD untuk menjadikan jurnalis sebagai mitra.

“Mari bermitra secara profesional antara jurnalis dengan pemda termasuk seluruh OPD yang ada,” jelasnya pada acara yang dihadiri pengurus PWI Pusat dan PWI Jateng ini.

Bahkan, bupati akan memfasilitasi kegiatan ini bagi seluruh wartawan. Sehingga profesionalisme dalam pemberitaan bisa ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud mengapresiasi dukungan Bupati Kudus. Karena UKW makin memberikan peningkatan kemampuan teknis dan etika para wartawan. 

“Terima kasih, Pak Bupati. Kudus ini sebagai pelopor kegiatan ini,” kata Amir yang mengatakan saat ini di Jateng ada 480 wartawan yang kompeten.

Sedangkan Pengurus PWI Pusat Hendro Basuki mengatakan bahwa selain teknis dan etika, juga harus paham dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga produk yang dihasilkan terkait bisnis ‘kata-kata dan waktu’ ini bisa berkualitas.

Editor: Supriyadi

Gara-gara Nama, Pesilat Cantik Peraih Emas PON Jabar ini Bikin Bupati Grobogan Bangga

Bupati Grobogan Sri Sumarni beserta perwakilan FKPD foto bersama para atlet peraih medali dalam PON XIX di Jawa Barat tahun 2016. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Sri Sumarni merasa bangga dengan hasil yang didapat atlet dari Grobogan yang memperkuat kontingen Jawa Tengah dalam ajang PON XIX bulan September 2016 lalu. Sebab, dari 16 atlet yang tampil dalam PON tersebut, bisa membawa pulang 10 medali. Terdiri 1 emas, 3 perak, dan 6 perunggu.

“Hasil yang didapat dalam PON di Jabar tahun lalu, saya rasa sudah cukup membanggakan. Saya berharap, prestasi ini bisa jadi tonggak kebangkitan olahraga di Grobogan,” kata Sri dalam acara penyerahan bonus atlet PON yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Jumat (31/3/2017) malam.

Secara khusus, Sri sempat melontarkan pujian tersendiri pada pesilat cantik yang ikut berlaga dalam PON XIX. Sebab, pesilat bernama Sri Rahayu ini merupakan satu-satunya atlet dari Grobogan yang berhasil mendulang emas. Berkat keberhasilannya meraih emas, pesilat ini mendapat bonus uang senilai Rp 25 juta. “Pantas kalau pesilat ini hebat. Soalnya, jenenge podo karo aku (namanya sama dengan saya). Sama-sama punya nama Sri,” kata Sri.

Pernyataan itu kontan langsung disambut tepuk tangan dan tawa para undangan yang hadir dalam acara itu. Termasuk di antaranya, Ketua DPRD Agus Siswanto, Kapolres AKBP Satria Rizkiano, Ketua KONI Fatchur Rachman, Plt Sekda Mokh Nursahid, dan Kepala Disporabudpar Karsono.

Menurut Sri, perjuangan untuk meraih medali di PON tahun lalu memang cukup ketat. Sebab, di beberapa cabor yang diikuti atlet Grobogan ada pesaing atlet pelatnas dan mantan duta olimpiade Brasil lalu. “Jadi perjuangan anak-anak untuk dapat medali di PON memang sangat berat. Oleh sebab itu, saya merasa salut karena mereka bisa berjuang keras untuk meraih medali,” katanya. 

Selain Sri Rahayu, masih ada sembilan atlet lainnya yang mendapatkan bonus. Masing-masing, Aries Susanti Rahayu dari cabor panjat tebing (Rp 10 juta), lifter Affuwun Afwa (Rp 15 juta) dan Ragil Satrio Pambudi dari voli indoor (Rp 7,5 juta).

Penerima bonus selanjutnya adalah tiga karateka, yakni Garuda Mahameru (Rp 10 juta), Ayu Kurniawati (Rp 5 juta), dan Desi Susanti (Rp 10 juta). Kemudian, Bayu Peni Hendraswati dari cabor wushu dan pegulat Jumain masing-masing dapat Rp 10 juta. Satu lagi adalah Ahmad Mustagfirin dari cabor renang yang dapat bonus Rp 5 juta.

Besarnya bonus yang diterima atlet memang tidak sama. Hal itu dipertimbangkan dari beberapa aspek. Seperti jenis medali yang didapat, nomor yang diikuti (individu / beregu) serta posisi dalam tim (pemain inti / cadangan).

Editor : Akrom Hazami

Rangkaian Hari Jadi Grobogan, Ratusan Pasukan Kuning Terima Sembako

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan bantuan paket sembako pada beberapa penerima di pendapa kabupaten. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Ratusan tukang sapu jalan atau biasa disebut pasukan kuning menerima bantuan paket sembako yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Jumat (10/3/2017).  Bantuan itu diberikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-291 Kabupaten Grobogan yang jatuh pada 4 Maret lalu.

Bantuan paket sembako secara simbolis diserahkan Bupati Grobogan Sri Sumarni pada penerima. Selain petugas kebersihan jalan, bantuan sembako itu juga disalurkan pada beberapa pihak lainnya. Seperti, petugas kebersihan pasar dan rumah-rumah ibadah serta penyandang difabel. Kemudian, bantuan sembako juga diberikan pada sejumlah penghuni panti asuhan dan warga kurang mampu.

“Jumlah bantuan sembako yang kita berikan totalnya ada 850 paket. Penyaluran bantuan paket sembako masih merupakan rangkaian peringatan hari jadi. Selain acara resmi dan hiburan, kegiatan bakti sosial juga jadi agenda rutin dalam peringatan HUT Grobogan,” kata Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muctahrom.

Ratusan paket sembako itu didapatkan dari dana swadaya. Yakni bantuan dari Perusda, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, serta sumbangan sukarela dari SKPD setempat. 

Editor : Akrom Hazami

Mendadak Ada Pelantikan lagi, Pejabat Sekda Grobogan Digeser Jadi Staf Ahli Bupati

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik dan mengambil sumpah Sugiyanto yang menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni kembali melantik pejabat baru, Rabu (1/3/2017). Pelantikan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka ini boleh dibilang mengejutkan dan terkesan sangat mendadak.

Pasalnya, pejabat yang dilantik hanya satu orang saja. Yakni, Sugiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan.

Dalam pelantikan ini, Sugiyanto menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum. Posisi Sekda selanjutnya diemban seorang pelaksana tugas (Plt) yang dipercayakan pada Mokh Nursahid yang saat ini menjabat sebagai Asisten I bidang pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni memaklumi jika banyak pihak yang terkejut dengan pelantikan yang dilakukan hari ini. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan beberapa bahan pertimbangan.

Antara lain, pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi. Selain itu, perpanjangan juga baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

“Dengan mempertimbangkan berbagai hal maka dengan sangat berat hati, kami putuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan sekretaris daerah yang kebetulan telah mencapai lima tahun. Selanjutnya, Beliau kami tugaskan pada jabatan yang banyak memerlukan pemikiran atau kajian mendalam sebagai bahan masukan bagi bupati. Jadi pelantikan ini didasarkan pada kebutuhan organisasi,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Kartu Tani Diluncurkan di Blora

kartu tani

Bupati Blora Djoko Nugroho menghadiri acara Launching Kartu Tani oleh BRI Blora di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora. Kamis, (12/01/2017). (Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blora)

MuriaNewsCom, Blora –  Bupati Blora Djoko Nugroho menghadiri acara Launching Kartu Tani oleh BRI Blora di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora. Kamis, (12/01/2017). Acara ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Blora Bondan Sukarno, Kepala SKPD terkait, Kepala Cabang BRI Blora, Direktur Telkom Blora, Perwakilan Distributor Pupuk di Kabupaten Blora, serta Perwakilan Petani di Kabupaten Blora.

Sekitar 108.031 Kartu Tani dibagikan kepada petani di Blora dengan batas subsidi pupuk untuk 2 hektar sawah. Nur Hidayat Kepala Cabang BRI Blora menyampaikan bahwa Kartu Tani ini bertujuan untuk memeratakan distribusi pupuk sehingga tepat sasaran.

“Selain itu dengan adanya kartu ini data petani dan distributor pupuk di Kabupaten Blora dapat tercatat secara Nasional sehingga dapat terorganisir dengan baik,” katanya.

Dengan adanya Kartu Tani maka setiap petani telah ditentukan distributor dan kuota pupuk yang diterima. Sehingga pengambilan pupuk hanya dapat dilakukan di pengecer yang sudah ditetapkan oleh BRI. Pengambilan pupuk dengan menggunakan mesin mempermudah petani untuk dapat mengetahui berapa sisa kuota pupuk yang dimiliki.

Dalam acara Launching Kartu Tani ini juga dilakukan Teleconference dengan Gubernur Jawa Tengah dari Lapangan Supardi Mungkid Magelang. Selain itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis Kartu Tani oleh Kepala Cabang BRI Blora kepada Bupati Blora Djoko Nugroho dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan petani.

Bupati Blora Djoko Nugroho berpesan kepada seluruh petani dan distributor untuk memanfaatkan Kartu Tani dengan baik. Dengan adanya Kartu Tani diharapkan dapat mengurangi masalah kelangkaan pupuk di Kabupaten Blora. 

“Sekarang sudah ada Kartu Tani dari BRI, nanti pembagian pupuk biar bisa merata dan tidak ada lagi kecurangan untuk mendapatkan pupuk,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Reni Miharti M.Agr.Bus berpesan kepada petani agar kuota pupuk yang diberikan dapat digunakan semaksimal mungkin dan sesuai dosis yang ditentukan yaitu menggunakan pupuk urea 200kg untuk 1 hektare sawah dan ditambah dengan pupuk yang lainnya.

Sisa kuota pupuk dapat mempengaruhi pasokan pupuk di tahun selanjutnya, apabila sisa pupuk banyak maka kuota pupuk di tahun selanjutnya akan dikurangi.

Menjawab hal tersebut Kepala Cabang BRI Blora Triyono menyampaikan bahwa Kartu Tani dapat diisi maupun ditarik melalui bank maupun di pengecer pupuk yang telah ditunjuk.

Editor : Akrom Hazami

 

Grobogan Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kali Keenam

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari dari Presiden RI yang diserahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise di Jakarta. (ISTIMEWA)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari dari Presiden RI yang diserahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise di Jakarta. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kado istimewa diterima Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam peringatan Hari Ibu ke 88. Sri menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari dari Presiden RI Joko Widodo yang diserahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam malam penganugerahan APE di Gedung Auditorium Ir Sudjarwo, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom menyatakan, sejauh ini, penghargaan serupa sudah diraih lima kali. Yakni, tahun 2005 dan 2008 mendapat penghargaan APE kategori pratama. Kemudian, tahun 2010 dan 2012 meraih APE kategori utama. Sedangkan tahun 2013 meraih APE kategori madya.

“Dengan penghargaan APE tahun 2016 total sudah enam kali kita dapatkan. Untuk tahun ini, APE yang diterima untuk kategori madya. Penghargaan APE mulai diberikan sejak tahun 2004,” katanya.

Dijelaskan, APE sendiri diberikan kepada pimpinan daerah, atas prestasi dan kontribusi, dalam mendukung pelaksanaan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Selain itu, penerima penghargaan juga dinilai sukses melaksanakan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan, melalui integrasi isu gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Penghargaan APE diberikan dari sejumlah indikator penilaian yang digunakan untuk menakar keberhasilan sebuah daerah dalam pelaksanaan rangkaian program pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Adapun indikator penilaiannya antara lain mengenai kelembagaan, dukungan forum, komitmen pemerintah, pengarusutamaan gender (PUG), pelindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, serta partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan.

Di samping itu, perencanaan anggaran pemerintah yang responsif gender, serta komponen untuk penilaian hasil dan manfaat program serta kegiatan, juga masuk ke dalam aspek-aspek pertimbangan untuk memilih daerah yang dinilai layak menerima penghargaan.

Editor : Akrom Hazami

Promosi UMKM lewat Program Inbox, Buat Kudus Dikenal Luas

iklan-pemkab-kudus-munyus-tyg-15-nov-2016

Bupati Kudus Musthofa saat ikut meramaikan perhelatan musik, Inbox, di alun-alun setempat, beberapa pekan lalu. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya produk dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kudus ini, memang harus terus menerus dipromosikan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memiliki banyak cara untuk mempromosikan produk-produk UMKM tersebut. Salah satu yang cukup membuat banyak orang suka adalah dengan masuk ke program televisi, Inbox SCTV.

Ya, beberapa waktu lalu, Kudus memang menjadi salah satu lokasi program acara Karnaval Inbox, yang berlangsung selama dua hari di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Dalam program yang disiarkan langsung itu, Bupati Kudus H Musthofa memperkenalkan aneka produk UMKM Kudus, yang memang patut dibanggakan. Ada batik, ada kerajinan tangan hiasan rumah, dan lain sebagainya. Termasuk biola bambu yang menjadi salah satu ciri khas dari Kudus.

”Ini adalah biola bambu yang memang satu-satunya dibuat di Kudus. Saya selalu mendorong pelaku UMKM untuk bisa membuat sesuatu yang berbeda. Salah satunya biola bambu ini,” katanya.

Dukungan Pemkab Kudus terhadap para pelaku UMKM juga terus dilakukan. Bupati mengatakan jika melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, pihaknya membantu penuh supaya produk-produk UMKM Kudus bisa dikenal luas.

”Salah satunya melalui program Inbox ini, semoga produk-produk UMKM dari Kudus bisa dilihat banyak orang. Seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sehingga para pelaku UMKM yang ada di wilayah ini, akan semakin memiliki tempat, dan produknya akan laris,” tuturnya.

Belum melihat program Inbox yang berisi promosi produk UMKM Kudus itu, silakan tonton sendiri video berikut ini.

Editor: Merie

 

Bupati Jepara Berikan Tali Asih Kepada Keluarga 2 Bocah yang Tewas Tenggelam di Sungai

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berikan tali asih (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berikan tali asih (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan tali asih kepada keluarga Mustagfirin di RT I RW II, Desa Kedung leper, Bangsri, pada Kamis (21/1/2016). Dua anak Mustagfirin tewas tenggelam.

Bupati Jepara berharap, keluarga Mustagfirin dapat sabar menerima cobaan dan ujian dari Allah.Keluarga korban harus ikhlas terhadap ketentuan Allah. “Jika kita dapat menerima cobaan dan musibah ini dengan tabah, tawakal dan iklas Insya Allah akan akan ada balasan yang berlebih dari Allah,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, keluarga korban akan lebih bersemangat dalam menatap kehidupan dan hari depan dengan penuh semangat dan ketaqwaan yang lebih tinggi.

Untuk diketahui, kedua anak dari Mustagfirin bernama Septiana Dinda Fitria Sari (5) dan Septian Aditya Putra (3) harus meregang nyawa setelah tenggelam di Sungai Suromoyo yang terletak di desa setempat.

Berdasarkan cerita Yusron, Petinggi Kedung Leper Bangsri, perisitiwa ini sendiri terjadi pada hari Sabtu, 16 Januari 2016 lalu. Saat itu, kedua bocah ini ikut Mustaghfirin ayahnya untuk mencari pasir di sungai sekitar pukul 14.00 WIB. Keduanya tiba-tiba meninggalkan ayahnya yang saat itu sedang sibuk mencari pasir di sungai.

Mustaghfirin mengira, kedua anaknya sudah beranjak pulang terlebih dahulu ke rumah yang yang jaraknya tidak jauh dari sungai tempatnya mengambil pasir. Sehingga Mustaghfirin tidak merasa khawatir.

Sekitar pukul 15.30 WIB, Mustagfirin bergegas pulang ke rumah. Karena hari sudah sore dan di rumah tidak mendapati kedua anaknya, maka ia minta tolong sejumlah warga untuk mencari kedua anaknya di sungai. Selanjutnya bersama beberapa warga ia menyusuri sungai, hingga akhirnya menemukan kedua anaknya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa tenggelam di sungai.

Editor : Kholistiono 

Cegah Korupsi, Pemkab Grobogan Teken MoU dengan Kejari Purwodadi

Pengunjung berada di tempat wisata Dinding Kalinanas, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pengunjung berada di tempat wisata Dinding Kalinanas, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Grobogan –  Pemkab Grobogan dan Kejaksaan Negeri Purwodadi melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) dalam bidang pengawasan pembangunan, Rabu (20/1/2016).

Acara penandatanganan yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka itu dilakukan oleh Bupati Grobogan Bambang Pudjiono dan Kajari Purwodadi Abdullah. Sejumlah pimpinan Forkopimda dan semua pimpinan SKPD hadir pula dalam kesempatan itu.

“Semua pihak perlu mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah. Salah satunya, melalui pengawalan dan pengamanan, mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara,” ungkap Bambang Pudjiono.

Dengan adanya MoU tersebut, Bambang meminta, para pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang proyek diminta tidak perlu takut dalam melaksanakan tugasnya.

Jika semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur, maka para pejabat tersebut bisa dipastikan tidak akan terjerat masalah hukum. Terlebih, saat ini sudah ada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari aparat penegak hukum yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Sementara itu, Kajari Purwodadi Abdullah menyatakan, pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.

Tugas TP4D ini dinilai cukup berat, karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan. Namun, dalam menjalankan tugas, TP4D ini tidak mengintervensi masalah teknis

“Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini, kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Pengurusan e-KTP Sering Dikeluhkan Warga, Ini Kata Bupati Pati

Purwaka, warga Desa Blaru, Kecamatan Pati menunjukkan e-KTP yang baru saja ia buat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Purwaka, warga Desa Blaru, Kecamatan Pati menunjukkan e-KTP yang baru saja ia buat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pengurusan e-KTP di Kabupaten Pati selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama menyangkut pelayanan yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, pungutan pembuatan e-KTP juga seringkali disuarakan masyarakat, meski belum ada buktinya.

Hal ini mendapatkan sorotan dari Bupati Pati Haryanto. Ia mengatakan, pelayanan e-KTP yang membutuhkan waktu cukup lama bukan disebabkan dari daerah, tetapi blanko dari pusat.

”Pengadaan blanko itu bukan dari daerah. Itu langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Blanko dari pusat sendiri memang minim. Ini yang menyebabkan pengurusan e-KTP membutuhkan waktu cukup lama,” kata Haryanto kepada MuriaNewsCom, Senin (11/1/2016).

Namun, saat ini warga Pati dinilai bisa bernapas lega setelah semua blanko dari Kementerian Dalam Negeri sudah dicetak. ”Minggu ini, semua e-KTP diserahkan secara serentak di sejumlah daerah dan bertahap di seluruh Kabupaten Pati,” imbuhnya.

Ditanya soal keluhan warga terkait dengan adanya pungutan yang dilakukan sejumlah oknum pegawai, ia menepis soal itu. Mestinya, kata dia, pengurusan e-KTP bebas pungutan karena pada dasarnya gratis.
Karena itu, ia meminta warga untuk melaporkan ke pihak yang berwajib ketika ada pungutan. ”Tentu harus ada buktinya. Jangan asal asumsi atau opini saja,” pungkasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Bupati Pati Tegaskan Jika Pembuatan e-KTP Itu Gratis

Bupati Pati Haryanto menyerahkan e-KTP gratis di Kantor Kecamatan Kayen, Senin (11/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menyerahkan e-KTP gratis di Kantor Kecamatan Kayen, Senin (11/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto memastikan bahwa pengurusan e-KTP di Kabupaten Pati gratis. Karena itu, ia tidak membenarkan jika ada oknum yang mencoba melakukan pungutan untuk pengurusan e-KTP.

“Pengurusan e-KTP itu sebetulnya gratis. Kalau ada anggapan pengurusan e-KTP membayar, itu tidak benar. Tidak ada kata bayar,” kata Haryanto kepada MuriaNewsCom, Senin (11/1/2016).

Untuk menepis anggapan tersebut, pihaknya menyerahkan sedikitnya 16.800 e-KTP kepada masyarakat langsung pada setiap kawedanan. Penyerahan pertama dilakukan di Kawedanan Kayen, yaitu Kecamatan Kayen, Sukolilo, Gabus, dan Tambakromo.

Penyerahan kedua rencananya akan dilakukan di sejumlah kawedanan, seperti Jakenan, Juwana, Pati dan Tayu. “Penyerahan e-KTP ini akan dilakukan secara serentak yang dibagi dalam beberapa daerah,” imbuhnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pengurusan e-KTP sebetulnya tidak benar jika ada pungutan. “Kalau ada informasi yang menyatakan bahwa pengurusan e-KTP bayar, itu tidak benar. Opini ini harus diluruskan. Kami tegaskan itu, tidak ada pungutan dalam pengurusan e-KTP,” pungkasnya.(LISMANTO/KHOLISTIONO)

Yang Ingin Maju Jadi Bupati Jepara, Harus Cepat Mempersiapkan Diri

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

 

JEPARA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara tinggal satu tahun lagi. Namun sampai saat ini sejumlah pihak yang berpotensi untuk mencalonkan diri masih malu-malu, untuk menyatakan siap maju menjadi orang nomor satu di kota ukir periode berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara berharap agar para bakal calon, baik yang melalui partai politik maupun perseorangan untuk mempersiapkan diri. Sebab, diharapkan nantinya masyarakat bisa lebih jauh menilai dan memandang siapa sosok bakal calon yang dapat dipilih pada Pilkada 2017 nanti.

Salah satu komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, KPU berharap, Pilkada yang bakal dilaksanakan serentak oleh 7 kabupaten/kota ini, akan diikuti banyak calon. Sehingga masyarakat dapat memilih calon yang benar-benar kredibel dan berkualitas.

”Dalam Pilkada nanti, akan muncul banyak calon. Dengan begitu masyarakat lebih leluasa dan banyak referensi untuk memilih calon yang sesuai dengan kehendak hati mereka. Saat ini Pilkada tahun 2017, sudah sangat dekat,” ujar Subchan kepada MuriaNewsCom, Kamis (7/1/2016).

Dia menjelaskan, terkait pencalonan ada dua jalur, yaitu jalur parpol dan perseorangan. Semua jalur itu bisa dilalui dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan. Bagi parpol Sesuai Undang Undang (UU) Pemilukada minimal harus 20 persen kursi di DPRD. 10 kursi atau 25 persen perolehan hasil pemilu 2014. Jika dengan jalur perseorangan sesuai regulasi yang ada, saat ini ada sekitar 63.000 dukungan masyarakat yang diperlukan, untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati independent.

”KPU berharap, saat ini sudah muncul nama-nama, yang bakal maju sebagai bupati dan wakil bupati. Sehingga masyarakat mudah mencari referensi calon yang dianggap baik, untuk memimpin Jepara lima tahun ke depan,” katanya.

Dia menambahkan, untuk tahapan Pilkada diperkirakan mulai bulan Juni. Termasuk mempersiapkan Badan Penyelenggara, PPK, dan PPS di masing-masing desa. Kemudian disusul pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi. Untuk pendaftaran calon sendiri diperkirakan pada Agustus nanti. Sedangkan penetapan calon maksimal yaitu Oktober 2016. Sehingga di sini praktis sekitar delapan bulan untuk persiapan pencalonan. (WAHYU KZ/TITIS W)

13 PNS di Jepara Ini Dilarang Foya-foya Bupati

Sejumlah PNS di Kabupaten Jepara terima klaim otomatis Taspen. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah PNS di Kabupaten Jepara terima klaim otomatis Taspen. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sekitar 13 PNS di Pemkab Jepara dilarang berfoya-foya oleh bupati, Ahmad Marzuki. Hal itu disampaikan saat Pemkab Jepara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerjasama dengan PT Taspen Cabang Semarang merealisasikan Klaim Otomatis Taspen. Klaim Pensiun dan Jaminan Kematian per 1 Januari 2016 ini diserahkan kepada 13 orang PNS. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Ahmad Marzuki di ruang kerjanya, Selasa (5/1/2016).

Marzuqi menyambut gembira atas kelancaran dalam pelaksanaan Klaim otomatis Pensiun PNS selama ini. Sebelumnya juga telah diserahkan Klaim Otomatis Pensiun PNS pada Oktober dan Desember, 2015 lalu.

“Kerja sama dengan PT Taspen ini tiada lain hanyalah untuk memberikan peningkatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Utamanya pelayanan dalam pengurusan Tabungan dan Asuransi Pensiun,” kata Marzuqi.

Harapannya, ke depan kerja sama sinergis ini dapat lebih meningkat dan lebih baik lagi. Dia juga berharap kepada penerima klaim agar dapat menggunakan uang yang diterima dengan bijak. Jangan sampai hanya untuk berfoya-foya tetapi pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dana dari klaim PT Taspen ini benar-benar bermanfaat dan barokah.

Para penerima Klaim Otomatis Pensiun per 1 Januari 2015 yaitu Munasokah dari Distanak, Sutriman dari SDN 3 Blingoh, Munasir dari SDN 3 Buaran, Sri Prawanti dari SDN 2 Mulyoharjo, Sri Utaminingsih dari SDN 4 Kalipucang, Supriyanti dari SDN 1 Sowan Lor, Tjipto Adi dari SDN 3 Klepu, Dwi Wahyuni dari SDN 2 Lebak, Suyoto dari SDN 2 Kedung, Slameto dari SDN 2 Langon, Sri Kardiwiyanti dari SDN 1 Bulungan, Abdullah dari SDN 3 Lebuawu dan Mahmudah dari SDN 1 Kendengsidialit. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Hebat! Jepara Tiga Kali Terima Piala WTN Berturut-turut

Bupati Jepara Marzuqi menyerahkan piala WTN kepada Kepala Dishubkominfo Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Marzuqi menyerahkan piala WTN kepada Kepala Dishubkominfo Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara kembali mendapatkan penghargaan dalam hal tertib lalu lintas, yakni piala Wahana Tata Nugraha (WTN). Piala tersebut diterima Bupati Jepara dari Menteri Perhubungan RI beberapa waktu lalu.

Senin (4/1/2016) ini piala tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Jepara Basuki Wijayanto.

“Piala Wahana Tata Nugraha yang diterima dari Menteri Perhubungan ini merupakan penghargaan untuk kita sebagai tanda keberhasilan dalam penertiban berlalulintas. Maka itu pertahankanlah kepercayaan itu, jangan sekali kali kita tinggal, setelah meraih kepercayaan dari keberhasilan tersebut,” ujar Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Menurutnya, menjaga ketertiban lalu lintas bukan sekedar tanggungjawab Dishubkominfo semata, tetapi tanggungjawab semua pihak, termasuk didalamnya seluruh pegawai negeri sipil (PNS) se- Kabupaten Jepara.

“Sebagai PNS, perlihatkanlah contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan raya dalam mematuhi peraturan lalulintas. Tinggalkan semua perbuatan yang melanggar ketertiban, karena hal itu merupakan pelajaran yang tidak baik dipertontonkan terhadap masyarakat,” tambahnya.

Dengan diterimanya piala WTN beberapa waktu lalu, berarti Jepara telah menerima tiga kali penghargaan yang sama dan berturut – turut dari pemerintah melalui Menteri Perhubungan RI, dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Dan ke sembilan kalinya setelah tahun 2007 dan 2008 memperoleh plakat, tahun 2009 sampai 2009 memperoleh WTN kategori lalu lintas, dan tahun 2013 sampai 2015 memperoleh WTN penuh atau kategori lalu lintas dan angkatan jalan. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Hari Pertama Kerja Tahun 2016, Bupati Jepara Minta Aparatur Negara Lebih Disiplin

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat memimpin upacara Senin pertama di tahun 2016 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Jepara, Senin (04/1/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat memimpin upacara Senin pertama di tahun 2016 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Jepara, Senin (04/1/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Usai libur panjang hari pertama kerja di tahun 2016 ini, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, memimpin langsung upacara Senin pertama di tahun 2016 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Jepara, Senin (04/1/2016). Dalam sambutannya, Bupati Jepara meminta aparatur negara lebih disiplin dalam mengemban amanat.

Dalam upacara tersebut, turut hadir dalam upacara tersebut, Sekda Kabupaten Jepara, para Asisten Sekda Kabupaten Jepara, para Kepala Dinas Instansi, SKPD Kabupaten Jepara, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara. Sebagai petugas upacara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara.

Ahmad Marzuqi dalam arahannya mengingatkan para Aparatur Sipil Negara untuk selalu menjaga kedisiplinan kerja dan meningkatkan kinerjanya di tahun 2016, untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara.

”Para pimpinan unit kerja harus menguasai bidang kerjanya masing-masing, dan diharapkan melakukan pemberdayaan dan evaluasi terhadap kinerja unitnya untuk menciptakan kekompakan,” ujar Marzuqi.

Bupati juga mengajak kepada seluruh peserta upacara bendera Senin pertama ini menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin PNS dan sebagai wadah, untuk mengukur kesiapan menjalankan tugas pelayanan dan birokrasi satu bulan ke depan. (WAHYU KZ/TITIS W)

Warga Binaan Lakukan Pemilihan di TPS 04 Pandean Rembang

Warga binaan rutan Rembang melakukan pencoblosan di TPS 04 Pandean Rembang, Rabu (9/12/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Warga binaan rutan Rembang melakukan pencoblosan di TPS 04 Pandean Rembang, Rabu (9/12/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Sebanyak 83 warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) melakukan pemilihan kepala daerah di TPS 04 Pandean Rembang yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Rutan Rembang, Rabu (9/12/2015).

TPS 04 Pandean Rembang dbuka sejak pukul 07.00 WIB tadi, rencanaya pukul 10.00 WIB sudah selesai. Selama satu jam hingga pukul 08.00 WIB sudah 30 warga binaan yang melakukan pencoblosan.

“Mekanismenya kita panggili satu-satu sesuai nomor DPT demi menjaga ketertiban,” kata Ketua KPPS TPS 04 Pandean, Sri Nurwiyani ketika ditemui MuriaNewsCom di lokasi.

Sementara untuk petugas, kata perempuan yang akrab disapa Wiwin, nanti setelah jam 10.00 WIB akan melakukan pencoblosan di TPS masing-masing secara bergantian. “Para petugas ini rumahnya dekat dari sini, Pandean semua,” tandasnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom tampak juga anggota DPRD Rembang yang kini non-aktif Mohammad Nurhasan juga melakukan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang.  Nurhasan terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah fiktif senilai Rp40 juta lewat APBD 2013. (AHMAD WAKID/AKROM HAZAMI)

Bupati Keluarkan Perbup, Perangkat Desa Manut Saja

Kantor Kepala Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo. Sebagian besar perangkatnya bersedia mengikuti perbup tentang aturan masuk kerja. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Terkait isu mengenai pemerintah Kabupaten Kudus akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), terhadap kedisiplinan kepala desa dan perangkatnya, sebagian besar perangkat desa di Kudus mengaku siap mengikuti aturan.

Perangkat Desa Kramat Kasi Pemerintahan Dani Septi Haryani menjelaskan, pihaknya belum mengetahui tentang informasi tersebut. Namun pihaknya mengatakan, jika Perbup tersebut baik untuk meningkatkan pelayanan, sah saja.

Akan tetapi berbeda dengan Perangkat Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, bagian Kasi Pemerintahan Sholikun. Ia mengungkapkan, pihaknya mengetahui isu Perbup itu dari Camat Jekulo. Adapun isi Perbup itu salah satunya menerapkan kedisiplinan masuk kerja perangkat desa, mulai pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB.

Selain itu, lanjut Sholikun, kades beserta perangkatnya sudah bekerja 24 jam nonstop dalam pelayanan. Baik di kantor dan di rumah. ”Jika nantinya waktu kerja itu di Perbupkan, dengan masuk kerja pukul 07.00 WIB dan pulang 15.30 WIB, berarti untuk malam hari Kades dan perangkat harus istirahat (tidak membuka) pelayanan. Itu yang menjadi kendala, jika ada masyarakat membutuhkan,” ungkapnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Bupati Grobogan Dorong Warga Gunakan Hak Pilih

 

Bupati Grobogan (E)

Bupati Grobogan Bambang Pudjiono memberikan bingkisan pada warga usai tarawih keliling kemarin Kamis (18/6/2015). (MURIANEWS/DANI AGUS)

GROBOGAN – Bupati Grobogan Bambang Pudjiono meminta warga agar menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Hal itu diserukan bupati saat menggelar tarawih keliling (tarling) perdana di Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi (18/6/2015). Lanjutkan membaca

Bupati Serahkan Bantuan Kaki Palsu kepada Nur Usuf

KAB SEMARANG-Pemerintah Kabupaten Semarang menaruh perhatian kepada warganya yang mendapat musibah. Salah satu bentuk perhatian tersebut, ditujukan kepada Nur Usuf (26), warga RT 01, RW 03, Dusun Pancuran, Desa Piyanggan, Kecamatan Sumowono. Baru-baru ini, Bupati Mundjirin menyerahkan bantuan berupa kaki palsu kepada Nur Usuf.
Menurut bupati, bantuan terseut berasal dari perolehan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (Bazis) Kabupaten Semarang. Sehingga, dengan adanya bantuan tersebut, warga yang kesulitan bisa terkurangi beban penderitaannya.
”Perolehan zakat, infak, dan sedekah dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) serta masyarakat harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi hingga lapisan bawah,” ujarnya.
Selain menyerahkan bantuan berupa kaki palsu, bupati juga berkesempatan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa SD di wilayah ini. ”Setiap harta yang didapat, pasti ada hak orang lain yang membutuhkan,” terang Mundjirin.
Sementara itu, Wakil Ketua II Bazis Kabupaten Semarang Munashir menambahkan, zakat dan sedekah yang diperoleh pada 2013 lalu mencapai Rp 1,67 miliar. ”Dari dana itu telah disalurkan sebesar Rp 1,273 miliar kepada warga yang membutuhkan,” jelasnya.

Lanjutkan membaca