Salam Perpisahan dari Budiyono Jelang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017-2022

Wabup Pati 2012-2017 Budiyono saat memberikan sambutan dalam agenda pelepasan di kediamannya, Desa Pasucen, Trangkil, Rabu (9/8/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih Haryanto dan Saiful Arifin dijadwalkan akan berlangsung di Kota Semarang, Senin (22/8/2017) mendatang.

Wakil Bupati Pati periode sebelumnya, Budiyono mengucapkan salam perpisahan dari kediamannya di Desa Pasucen, Trangkil, Rabu (9/8/2017). Sejumlah pejabat hadir dalam agenda pelepasan tersebut.

Salah satunya, Bupati Pati Haryanto, Mantan Bupati Pati Tasiman, Mantan Sekda Pati Desmon Hastiono, pejabat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.

“Apabila kami sekeluarga selama berkumpul mengabdikan diri, ada hal yang mungkin kurang berkenan, sungguh pada kesempatan yang baik ini, kami mohon maaf,” ucap Budiyono.

Dia berharap, agenda pelepasan tersebut membawa berkah dan kebahagiaan keluarga besar Budiyono. Ucapan terima kasih dan permohonan maaf juga kerap dilontarkan Wabup Pati 2012-2017 itu.

Pesan dia kepada para tamu untuk selalu menjaga persaudaraan dan tali silaturahmi. Kendati ia sudah tidak bertugas di pemerintahan, silaturahmi diharapkan tetap terjalin dengan baik.

“Kami sungguh berharap, persaudaraan dan silaturahmi tetap kita jaga dan terbangun dengan baik, meski sudah berpisah dalam agenda tugas masing-masing, karena tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam hati kita tetap tertaut ikatan kekeluargaan,” pungkasnya yang diakhiri salam khas umat Nahdliyin.

Editor : Ali Muntoha

Budiyono dan Sri Wulan Bantu Pengobatan Balita Penderita Hidrosefalus Asal Tegalharjo Pati

Plt Bupati Pati Budiyono dan Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan mengecek kondisi Isna, balita penderita hidrosefalus saat dibawa ke UGD RSUD Soewondo Pati, Sabtu (4/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono dan Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan (dua dari kanan) mengecek kondisi Isna, balita penderita hidrosefalus saat dibawa ke UGD RSUD Soewondo Pati, Sabtu (4/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono bersama anggota DPR RI Sri Wulan mengunjungi rumah Isna Zulfa Rahmadani, balita berusia tujuh bulan asal Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Pati yang menderita hidrosefalus. Isna kemudian dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Soewondo Pati, Sabtu (4/2/2017).

Budiyono mengatakan, orang tua Isna termasuk masyarakat kurang mampu sehingga tidak bisa membiayai operasi yang disarankan dokter. Karena itu, dia bersama anggota DPR RI berkunjung ke rumahnya untuk memastikan kondisi keluarga Isna.

“Kami cek di rumahnya, hari ini kita urus BPJS. Persyaratan sudah cukup, perawatan selanjutnya, sudah dibawa ke RSUD Soewondo. Pihak BPJS dan rumah sakit merujuknya ke RS Kariadi Semarang. Sebagai pemangku jabatan atas nama pemerintah, upaya ini menjadi bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Budiyono.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan yang konsen di bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan mengaku prihatin dengan kondisi balita yang terkena hidrosefalus tersebut. Awalnya, Sahabat Wulan, komunitas yang konsen di bidang lingkungan memberikan informasi adanya bayi hidrosefalus di Pati.

“Saya tahu informasi dari Sahabat Wulan yang baru kami bentuk. Dari informasi itu, kami langsung turun di lapangan untuk mengecek kondisi Isna. Kami upayakan agar Isna bisa mendapatkan penanganan medis secara baik dan gratis. Sebab, keluarga Isna tidak mampu sehingga tidak mampu membiayai operasi yang disarankan dokter,” kata Wulan.

Siswanto (29), ayah Isna mengucapkan terima kasih atas bantuan Budiyono dan Sri Wulan yang mengawal pengobatan gratis untuk Isna. Dia berharap, anak kesayangannya itu bisa segera sembuh dari hidrosefalus yang membuat kepalanya membesar.

Editor : Kholistiono

Budiyono Mengaku Dikriminalisasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jembatan di Kayen Pati

Budiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Budiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono mengaku dikriminalisasi karena dilaporkan LSM Garuda Paksi terkait kasus dugaan korupsi proyek tiga jembatan di Kecamatan Kayen, Pati. Hal itu dinyatakan Budiyono, Jumat (3/2/2017).

“Pengangkatan kasus-kasus itu, artinya, seakan-akan kriminalisasi saya. Pengangkatan kasus-kasus itu seakan menyudutkan. Saya benar-benar merasa heran. Apalagi, adanya kasus-kasus tersebut mencuat menjelang pilkada,” ujar Budiyono.

Ia juga menepis tudingan, bahwa dirinya melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berisi permohonan pencairan anggaran proyek jembatan yang ditandatangani dengan stempel Bupati Pati. “Saya tidak tahu-menahu surat itu,” tegasnya.

Budiyono juga merasa kasihan dengan kepala desa setempat dan masyarakatnya. Selama ini, mereka dinilai fokus membangun desanya masing-masing. Karena itu, dia menyayangkan sikap berbagai pihak yang menakut-nakuti dengan melaporkan kepada Kejari.

“Saya berharap, laporan tersebut bisa secepatnya diselesaikan. Jangan sampai ada kasus-kasus lainnya yang diangkat, sepanjang tidak ada yang dirugikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Kusnin memastikan akan memproses laporan LSM Garuda Paksi terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyno, setelah Pilkada Pati selesai. Langkah itu diambil agar Pilkada Pati bisa berjalan baik dan tidak terganggu.

Editor : Kholistiono

Kajari Akan Proses Kasus Dugaan Korupsi yang Mencatut Budiyono Usai Pilkada Pati

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari terkait kasus dugaan korupsi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari terkait kasus dugaan korupsi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Kusnin memastikan akan memproses kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono, usai Pilkada Pati. Hal itu diharapkan agar laporan-laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak mengganggu jalannya pilkada.

“Sesuai dengan imbauan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, kami tidak diperbolehkan memproses laporan-laporan yang bisa mengganggu jalannya pilkada. Karena itu, kami akan memprosesnya setelah pilkada selesai,” ujar Kusnin, Jumat (3/2/2017).

Dia juga menilai, laporan yang diterima dari LSM Garuda Paksi pada Kamis (26/1/2017) bisa mengganggu kondusivitas menjelang pelaksanaan pilkada. Hal itu yang membuat laporan dari LSM Garuda Paksi belum diproses untuk sementara waktu.

“Kami bersama Polres Pati dan Kemenko Polhukam RI sudah membuat komitmen untuk menunda proses hukum yang ada kaitannya dengan pilkada. Laporan sudah kami terima, tapi belum bisa kami proses. Itu sudah sesuai dengan komitmen antara Kejari Pati, Polres Pati dan Kemenko Polhukam,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Pati Budiyono dilaporkan LSM Garuda Paksi terkait dengan dugaan korupsi tiga jembatan di Kecamatan Kayen. Total nilai proyek jembatan yang dilaporkan di Desa Slungkep dan Sumbersari adalah Rp 1,7 miliar.

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin mengatakan, pembangunan jembatan dari anggaran APBD Jawa Tengah tersebut tidak melalui mekanisme lelang, sehingga dianggap bermasalah. Namun, Budiyono saat dikonfirmasi mengaku mekanisme pencairan dana melalui tim verifikasi. Penerimaan dana juga diakui langsung masuk rekening desa.

Editor : Kholistiono

DPRD Pati Akan Kaji Kasus Dugaan Korupsi yang Mencatut Nama Budiyono

LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin akan menggelar rapat bersama jajarannya terkait dengan kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono. Rapat bersama diperlukan, menyusul desakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Paksi yang meminta DPRD ikut mengawal kasus tersebut.

“Kami mendapatkan aduan dari LSM Garuda Paksi terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi di Kecamatan Kayen. Kami diminta untuk mengawal dan mengambil sikap. Namun, kami harus pelajari dulu, termasuk melibatkan anggota DPRD yang lain agar bisa dikaji bersama,” ujar Ali, Jumat (27/1/2017).

Ali juga mengaku didesak LSM Garuda Paksi untuk membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mengusut dugaan kasus tersebut dengan tuntas. Karenanya, rapat bersama diperlukan untuk menentukan apakah masalah tersebut perlu dibuat pansus atau tidak.

“Ada mekanismenya, tidak serta merta membuat pansus. Mereka mengusulkan kami untuk segera membuat pansus itu boleh-boleh saja. Kita apresiasi dengan baik, karena menyangkut proses pembangunan di Pati. Namun, semua ada prosedur dan mekanismenya,” tutur Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pati Muhammadun mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan mengawal kasus itu dengan baik bila memang terbukti melakukan korupsi. Dia akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengkaji laporan dari LSM Garuda Paksi.

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati, Mohammad Syaifudin menuturkan, langkahnya meminta bantuan DPRD mengingat mereka merupakan representasi dari rakyat. Bila rakyat dirugikan dengan tindak pidana korupsi, DPRD mesti ikut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Sebelumnya, Syaifudin melaporkan Budiyono ke Kejaksaan Negeri Pati terkait dengan dugaan korupsi pembangunan tiga jembatan di Kecamatan Kayen. Dia menuding, pembangunan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tidak melalui mekanisme lelang sehingga dianggap melanggar aturan.

Editor : Kholistiono

Budiyono Terkejut Mengetahui Dirinya Dilaporkan LSM ke Kejari Pati Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari Pati terkait dugaan korupsi, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari Pati terkait dugaan korupsi, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Budiyono, pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati terkait dengan dugaan korupsi. Laporan itu dilayangkan Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin di Kantor Kejari Pati, Kamis (26/1/2017).

Syaifudin mengatakan, Budiyono mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencairkan dana proyek yang dianggap tidak jelas. Surat tersebut dibuat tanpa nomor dan menggunakan stempel Bupati Pati.

“Itu jelas menyalahi aturan. Wakil Bupati tidak punya wewenang melakukan itu, karena Bupati Pati tidak berhalangan. Kami anggap, Budiyono melakukan penyalahgunaan wewenang,” ucap Syaifudin.

Budiyono juga dilaporkan dengan kasus dugaan pidana korupsi pada pembangunan dua jembatan di Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, masing-masing senilai Rp 750 juta dan Rp 450 juta, serta jembatan Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen dengan nilai proyek sebesar Rp 500 juta. Proyek dari APBD Provinsi Jawa Tengah itu disebut tanpa melalui mekanisme lelang.

Menanggapi hal itu, Budiyono terkejut. “Masya Allah. Setelah saya kroscek, ternyata itu bantuan dari provinsi. Mekanismenya jelas, pencairan dana tersebut melalui tim verifikasi. Penerimaan dana itu langsung ke rekening desa,” ujar Budiyono kepada MuriaNewsCom.

Karena itu, dia terkejut saat mengetahui informasi adanya pelaporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Kejari Pati yang mencatut namanya. Pemda dalam hal ini Bapermades, lanjut Budiyono, hanya mengetahui pengajuan proposal awal.

“Semoga menjadi hikmah untuk semuanya, sehingga Pati menjadi lebih baik,” kata Budiyono yang mengaku sedang berada di kawasan Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso untuk berziarah di makam wali Syeikh Ahmad Muttamaqin.

Editor : Kholistiono

Plt Bupati Pati Budiyono Dilaporkan ke Kejari Terkait Dugaan Korupsi

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin menunjukkan berkas laporan dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pati Budiyono di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pati, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin menunjukkan berkas laporan dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pati Budiyono di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pati, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Paksi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati terkait dengan dugaan korupsi. Laporan itu diserahkan Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin di Kantor Kejari Pati, Kamis (26/1/2017).

“Laporan ini dalam rangka menegakkan hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menduga Budiyono melakukan korupsi pada pembangunan jembatan di Kecamatan Kayen dengan sumber keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Syaifudin.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan, antara lain pembangunan jembatan Kedung Ketek, Desa Slungkep, Kecamatan Kayen dengan nilai proyek Rp 750 juta, pembangunan jembatan Kedung Gudel Desa Slungkep dengan nilai proyek Rp 450 juta, dan jembatan Kedung Buyut di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen dengan nilai proyek Rp 500 juta.

Sumber keuangan berasal dari APBD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Perda Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2016 dan Perda Jateng Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2016. Dalam perda tersebut tertulis tiga proyek, tetapi hanya dicantumkan nama jembatannya saja.

“Tidak dijelaskan secara rinci lokasinya terletak di desa mana, kecamatan mana, dan kabupaten mana. Kami sudah mengecek dalam Perda APBD juga tetap tidak berubah. Namun, kok dapat dicairkan? Ada apa? Makanya kami menduga ada permainan di balik ini semua,” ucap Syafudin.

Karena itu, dia menduga ada kejanggalan dan ketidakwajaran dalam pembangunan tiga jembatan tersebut. Bahkan, dia mengaku sudah melakukan penelusuran pada Perda APBD Jateng di mana bantuan dari APBD Jateng untuk masing-masing desa hanya berkisar Rp 100 juta.

Anehnya, kata dia, bantuan pembangunan jembatan di Desa Slungkep dan Sumbersari nilainya lebih besar tanpa melalui mekanisme lelang. ” Ada apa? Nilai proyek sebesar itu tidak melalui mekanisme lelang. Ini jelas melanggar aturan,” tegasnya.

Saat didatangi MuriaNewsCom di kantornya untuk dikonfirmasi, Budiyono sedang tidak berada di kantor. Pegawai Pemkab Pati menyebut Budiyono tidak terlihat sejak pagi. Bahkan, saat dihubungi pegawai melalui sambungan telepon, Budiyono diakui tidak mengangkat telepon.

Editor : Kholistiono

Ratusan ASN Pati Akhirnya Dilantik Budiyono, Gubernur Ganjar Hadir di Acara Pelantikan

Plt Bupati Pati Budiyono (paling kanan) melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (6/1/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (paling kanan) melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (6/1/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Pati akhirnya dilantik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono di Pendapa Pemkab Pati, Jumat (6/1/2017) malam, sekitar pukul 20.00 WIB.

Setelah melantik ratusan pejabat struktural Pemkab Pati, Budiyono menyampaikan sambutannya. Di tengah sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir di tengah-tengah ASN, berdiri di samping Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

“Saya mohon maaf atas keterlambatan pengukuhan ini, sehingga banyak keluhan yang disampaikan, gaji yang mundur, serta pengambilan kebijakan yang tertunda. Untuk itu, sekali lagi, kami ucapkan mohon maaf,” ujar Budiyono di depan ratusan ASN.

Pengunduran tersebut, kata Budiyono, tidak lepas dari penyelesaian proses administrasi. Dia juga memastikan bila kemunduran proses pelantikan ASN tidak ada kepentingan apapun, kecuali kepentingan rakyat.

“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, prinsip kami adalah berlangsungnya birokrasi yang baik. Kami sempat tegang saat merembuk masalah itu. Dengan kondisi seperti ini, setelah pelantikan, kami berharap ASN bisa bekerja dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan,” imbuh Budiyono.

Sementara itu, Ganjar menegaskan bila kepentingan rakyat harus didahulukan. Sebab, keterlambatan pelantikan membuat pelayanan publik terganggu. Soal urusan politik, kata Ganjar, mesti ditaruh di belakang setelah mengutamakan kepentingan rakyat.

“Ada dua hal, satu rakyat dulu, kedua nasib pegawai tadi. Soal kepentingan politik, soal tarik ulur politik, silakan diselesaikan nanti. Itu urusan nanti,” kata Ganjar.

Selain dihadiri pimpinan DPRD Pati, pelantikan juga dikawal ketat petugas kepolisian dan TNI. Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo dan Komandan Kodim 0718/Pati Letnan Kolonel Inf Andri Amijaya Kusuma juga hadir mengawal pelantikan tersebut.
Editor : Kholistiono

Gubernur Ganjar Diperingatkan untuk Berhati-hati Melantik ASN Pati

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pati batal dilantik, karena pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono tidak datang, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pati batal dilantik, karena pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono tidak datang, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikabarkan akan melakukan pelantikan kepada ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pati di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (6/1/2017) malam. Langkah itu diambil, menyusul sikap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono yang tidak mau melantik ASN yang diusulkan Bupati Pati nonaktif Haryanto.

Langkah Ganjar mendapatkan peringatan dari praktisi hukum, Maskuri. Dia menilai, Gubernur tidak bisa langsung melakukan pelantikan tanpa melalui mekanisme peringatan sebagaimana diatur pada Pasal 68 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2017 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015. “Sesuai UU, Gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga dua kali,” kata Maskuri.

Bila dalam teguran sebanyak dua kali tersebut masih tidak dilaksanakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan. Setelah dinonaktifkan, kemudian ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk melantik dan mengukuhkan ASN Pati.

Di sisi yang lain, Pasal 65 ayat 2 huruf D UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan, kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat. Pasal tersebut, menurut Maskuri, mungkin bisa menjadi landasan Gubernur untuk melantik ASN Pati.

Namun, hal itu dinilai berpotensi menimbulkan perdebatan dan gugatan. Pasalnya, Budiyono sebagai Plt Bupati Pati belum menyatakan secara resmi bahwa dia menolak melantik dan mengukuhkan ASN. “Menurut saya, Gubernur itu lebih aman menempuh mekanisme peringatan terlebih dulu. Jika tidak dilaksanakan, Budiyono dinonaktifkan sementara waktu, lalu ditunjuk Plt Bupati Pati yang baru untuk melantik dan mengukuhkan ASN,” tuturnya.

Karena itu, Maskuri ingin mengetahui terlebih dahulu apa dasar hukum yang digunakan Gubernur untuk melantik ASN Pati. Bila dasarnya adalah perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), surat perintah menteri dianggap lebih rendah posisinya dari Undang-undang ASN secara hierarki hukum. Seandainya dasar hukum yang digunakan Gubernur belum pasti, Maskuri berani memastikan bila pelantikan itu bakal rawan gugatan.

Editor : Kholistiono

Dewan Sebut Plt Bupati Pati Lakukan Penipuan dan Pembohongan Publik

Pimpinan DPRD Pati menyebut Plt Bupati Pati Budiyono melakukan penipuan dan pembohongan publik, karena tidak menepati janjinya melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pimpinan DPRD Pati menyebut Plt Bupati Pati Budiyono melakukan penipuan dan pembohongan publik, karena tidak menepati janjinya melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebagai lembaga legislatif, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati merasa ditipu dan dibohongi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono, karena tidak jadi melantik ratusan pejabat struktural Pemkab Pati. Padahal, Budiyono berjanji di depan pimpinan dewan untuk melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017).

“Kami menganggap Plt Bupati Pati Budiyono sudah melakukan penipuan dan pembohongan publik terhadap lembaga DPRD Pati. Rabu (4/1/2017), dia datang ke kantor kami dan berjanji akan melantik pejabat Pemkab Pati sesuai dengan perintah Mendagri. Nyatanya, hari ini pelantikan batal karena dia tidak hadir,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Sebagai wakil rakyat, dia menilai apa yang dilakukan Budiyono sebagai Plt Bupati Pati telah meresahkan pemerintahan di Pati. Akibat tidak mau melantik, gaji PNS belum cair hingga sekarang. Selain itu, pelayanan publik akan terganggu karena terjadi kekosongan pejabat lantaran belum dilantik.

Sementara itu, Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto menyebut sikap Budiyono sudah membangkang perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo. Surat dari Kemendagri tertanggal 30 Desember 2016 memerintahkan Plt Bupati Pati melantik pejabat struktural Pemkab Pati dengan batas waktu 5 Januari 2017.

Budiyono sendiri sebelumnya berjanji akan melantik pejabat di Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). Namun, dia tidak datang setelah ratusan pejabat menunggunya dari pukul 12.00 WIB hingga 15.40 WIB. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengetahui kondisi itu meminta ratusan PNS untuk membubarkan diri, sedangkan pelantikan akan dilakukan Ganjar yang dijadwalkan Jumat (6/1/2017) besok.

Editor : Kholistiono

Geger! Budiyono Tak Mau Lantik ASN Pati, Gubernur Ganjar Turun Tangan

Ratusan PNS Pati sedang menunggu kedatangan Budiyono untuk melantiknya di Aula Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017). Namun, Budiyono tidak hadir sehingga pelantikan gagal dilakukan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan PNS Pati sedang menunggu kedatangan Budiyono untuk melantiknya di Aula Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017). Namun, Budiyono tidak hadir sehingga pelantikan gagal dilakukan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan akan turun tangan untuk melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pati. Langkah itu diambil, menyusul sikap Plt Bupati Pati Budiyono yang tidak hadir dalam pelantikan ratusan PNS yang direncanakan dilakukan di Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017).

Kabar itu muncul dari Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang mendapatkan panggilan seluler secara langsung dari Ganjar. “Kami ditelepon Pak Ganjar, peserta pelantikan hari ini diminta untuk dibubarkan dan mereka dilantik sendiri oleh Pak Ganjar, Jumat (6/1/2017) besok,” ujar Ali.

Sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, Gubernur harus turun tangan bila Plt Bupati Pati tidak mau melantik pejabat dengan batas waktu 5 Januari 2017. Karena itu, Gubernur dijadwalkan akan melantik para pejabat struktural Pemkab Pati, Jumat (6/1/2017) besok.

Rumor yang beredar menyebutkan, sikap Budiyono enggan melantik pejabat struktural Pemkab Pati karena mereka diusulkan oleh Haryanto sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati. Artinya, Budiyono tidak mau melantik pejabat yang diusulkan Haryanto kepada Mendagri.

Jauh-jauh hari, hubungan keduanya memang disebut-sebut tidak harmonis. Haryanto dan Budiyono pecah kongsi, jelang tahapan Pilkada Pati 2017 dimulai. Namun, rumor itu ditepis Budiyono dan mengaku akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan baik.

Saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, Budiyono tidak menjawabnya. Begitu juga saat dihubungi MuriaNewsCom melalui aplikasi Whatsapp, pesan yang dilayangkan untuk meminta konfirmasi tidak terkirim.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tak Juga Muncul, Pelantikan Ratusan ASN di Pati Batal

Pejabat Pemkab Pati yang tidak jadi dilantik Budiyono pulang membubarkan diri dari Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pejabat Pemkab Pati yang tidak jadi dilantik Budiyono pulang membubarkan diri dari Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati yang dijadwalkan dilakukan di Aula Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017), akhirnya batal. Hal itu disebabkan Plt Bupati Pati Budiyono tidak hadir dalam rencana pelantikan tersebut.

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) akhirnya membubarkan diri pada pukul 15.40 WIB. Padahal, mereka sudah menunggu Budiyono sejak pukul 12.00 WIB untuk dilantik.

SR, salah satu ASN yang kecewa mengaku galau karena tidak jadi dilantik. Sebab, tak hanya soal gaji ASN yang tidak turun, pelayanan publik juga terganggu karena terjadi kekosongan pejabat pemerintahan.

“Dagelan ini. Galau,” ungkap SR mengungkapkan kekesalannya sambil berjalan pulang. Sementara itu, satu orang ASN yang menggerutu sembari jalan mengatakan, “Tidak dilantik juga jabatan masih utuh.”

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang datang sejak awal juga mengungkapkan kekesalannya kepada Budiyono. Menurut Ali, Budiyono mengingkari janjinya sendiri yang akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati pada Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Saya sangat kecewa, karena Mendagri sudah jelas memberikan peringatan kepada Plt Bupati Pati untuk melantik pejabat Pemkab Pati dengan batas waktu terakhir 5 Januari 2017. Kemarin juga sudah rapat koordinasi dengan para pimpinan DPRD Pati, BKD, Sekda, Sekwan, dia berjanji akan melantik,” imbuhnya.

Bahkan, Ali bertanya langsung untuk memastikan apakah Budiyono akan melantik atau tidak. Budiyono dengan tegas menjawab pertanyaan Ali, “Kalau tidak saya lantik, saya dosa.” Hal itu yang membuat Ali dan wakil rakyat kecewa berat dengan sikap Budiyono yang mengingkari janjinya sendiri.

Editor : Kholistiono

Ditunggu Ratusan Pejabat Pemkab Pati untuk Pelantikan, Budiyono Tak Kunjung Datang

Ratusan ASN tampak gelisah menunggu kedatangan Budiyono yang belum hadir untuk melantik di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). Mereka diundang untuk hadir pukul 12.00 WIB. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan ASN tampak gelisah menunggu kedatangan Budiyono yang belum hadir untuk melantik di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). Mereka diundang untuk hadir pukul 12.00 WIB. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya 700 aparatur sipil negara (ASN) yang siap dilantik Plt Bupati Pati Budiyono, menunggu di Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017) sejak pukul 12.00 WIB. Namun, Budiyono tidak kunjung datang hingga berita ini turun pukul 14.00 WIB.

Akibatnya, ratusan pejabat Pemkab Pati yang siap dilantik menunggu kehadiran Budiyono hingga dua jam. Beberapa yang bosan menunggu tampak mondar-mandir turun dari lantai dua ke lantai satu.

Sebagian wajah para pejabat yang menunggu tampak tidak tenang, khawatir Budiyono tidak datang. Bahkan, beberapa di antara mereka terlibat saling tanya di mana keberadaan Budiyono.

Di kursi bagian depan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono juga terlihat menunggu. Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan wakilnya, Hardi sudah terlebih dahulu hadir berada di tempat paling depan.

Di layar paling depan terpampang besar Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab Pati. Di aula, ratusan ASN berbincang dengan kanan kirinya sembari menanti kedatangan Budiyono.

“Dalam rapat pertemuan kemarin, beliau sudah sepakat untuk melantik hari ini, sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo. Jadi, kami pegang janjinya kalau misalkan tidak hadir. Kami berharap beliau segera hadir,” kata Ali.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tepis Tudingan Keterlambatan Pelantikan Pejabat Pemkab Pati Bernuansa Politis

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menganggap keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati bernuansa politis. Hal itu ditegaskan Budiyono, usai memenuhi panggilan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di ruangannya, Rabu (4/1/2016).

Sebelumnya, rumor yang beredar menyebutkan, Budiyono enggan melantik pejabat yang diusulkan Haryanto, sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati. Hal itu dibuktikan dengan langkah yang diambil Budiyono dengan mengirim surat kepada Mendagri RI untuk membatalkan pejabat yang dilantik atas usulan Haryanto.

Budiyono ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Pati memang sudah lama dikabarkan tidak harmonis dengan Bupati Pati Haryanto. Karena itu, ada yang beranggapan bahwa Budiyono enggan melantik pejabat-pejabat Pemkab Pati yang diusulkan Haryanto.

Namun, tudingan itu ditepis Budiyono. Dia memastikan masalah keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati hanya mis-informasi, karena saling menunggu. “Tidak ada unsur politik. Target saya melaksanakan amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Pati sebaik mungkin,” ujar Budiyono.

Dia menambahkan, surat perintah pelantikan dari Mendagri tertanggal 30 Desember 2016 baru diterima hari ini dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan perintah tersebut, Budiyono akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017).

Ditanya soal upaya pembatalan usulan pejabat dari Haryanto, dia menunggu surat perintah terakhir. “Semuanya sudah terjawab, hanya karena saling menunggu surat perintah yang terakhir dari Kemendagri. Itu sudah dievaluasi, dikomunikasikan. Kami memang sedang bersurat dengan Kemendagri, sehingga kami harus menerima surat terlebih dahulu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap agar pelantikan dilakukan sesuai dengan perintah Mendagri. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi kegaduhan dan menimbulkan suasana tidak kondusif di Kabupaten Pati. Saat ini saja, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sudah resah karena gaji belum turun akibat keterlambatan pelantikan pejabat.

Editor : Kholistiono

Budiyono Dipanggil Dewan Soal Keterlambatan Pelantikan Pejabat Struktural Pemkab Pati

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono dipanggil Ketua DPRD Pati Ali Badrudin terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati yang membuat resah ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pati. Budiyono memenuhi panggilan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017).

Ali mengatakan, Budiyono semestinya melantik pejabat struktural Pemkab Pati, sebelum memasuki 2017. Hal itu sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo tertanggal 15 Desember 2016.

Dalam surat tersebut, Mendagri meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kepada Budiyono supaya pelantikan dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember 2016. Bukannya melaksanakan pelantikan, Budiyono justru meminta supaya pejabat struktural yang diusulkan Haryanto kepada Mendagri jauh-jauh hari, dibatalkan.

Akibatnya, pejabat struktural Pemkab Pati yang mestinya dilantik pada minggu terakhir bulan Desember 2016, terlambat dan belum dilantik hingga berita ini turun, Rabu (4/1/2017). Kondisi itu membuat Mendagri kembali melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah supaya pelantikan pejabat struktural dilakukan maksimal 5 Januari 2017.

Bila masih tidak dilaksanakan, Mendagri meminta kepada Gubernur untuk mengambil alih tugas Budiyono untuk segera melantik pejabat struktural Pemkab Pati. Salah satu dampak keterlambatan pelantikan tersebut, ribuan PNS belum menerima gaji. Kondisi tersebut sempat membuat resah PNS.

Ali bersama Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto, mengaku sudah bertemu dengan Mendagri di Jakarta. “Pak Mendagri kaget karena Pati menjadi daerah satu-satunya yang belum melaksanakan pelantikan. Karena itu, kami diminta untuk mengawal agar pelantikan dilakukan maksimal 5 Januari 2017,” kata Ali.

Agenda pemanggilan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono. Hasil dari pertemuan tersebut, Budiyono akan melakukan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

Editor : Kholistiono

 

Kemendagri Ultimatum Budiyono untuk Segera Melantik Pejabat Pemkab Pati

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ultimatum kepada Plt Bupati Pati Budiyono untuk segera melantik dan mengukuhkan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. Utimatum itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Kemendagri kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (30/12/2016).

Dalam poin kedua, surat yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, menyebutkan, dalam rangka menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati diminta agar Plt Bupati Pati segera melaksanakan pengukuhan/pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemda Pati paling lambat, Kamis (5/1/2017) besok.

Pelantikan sendiri harus sesuai dengan daftar nama dan susunan dalam jabatan yang tercantum dalam lampiran surat Kemendagri. Bila Plt Bupati Pati tidak segera melantik dalam waktu dengan batas maksimal 5 Januari 2017, Gubernur Jawa Tengah diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pelantikan pejabat struktural di Pemda Pati.

Artinya, bila Plt Bupati Pati masih belum melakukan pelantikan kepada pejabat struktural hingga Kamis (5/1/2017), Gubernur yang akan turun tangan untuk mengambil langkah-langkah strategis agar pelantikan tetap berjalan. Kebijakan itu diperlukan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati.

Mengingat pentingnya isi surat tersebut, Gubernur diminta untuk menyampaikannya kepada Plt Bupati Pati. Hasilnya, Gubernur diminta untuk melaporkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.

Secara terpisah, Plt Bupati Pati Budiyono memastikan segera melantik pejabat struktural Pemkab Pati. Hanya saja, dia masih membutuhkan waktu karena masih dalam proses. Dia diketahui telah bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Selasa (3/1/2016) kemarin untuk membahas persoalan tersebut.

Editor : Kholistiono

Pelantikan Pejabat Struktural Pemkab Pati Tertunda, Budiyono Temui Ganjar Pranowo

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pati menganggur karena belum ada pengukuhan ASN, Selasa (3/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pati menganggur karena belum ada pengukuhan ASN, Selasa (3/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemkab Pati saat ini merasa resah, karena adanya ketidakpastian pelantikan pejabat struktural yang menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru. Mereka khawatir, pelantikan yang tertunda dan berlarut-larut menyebabkan kinerja tidak maksimal.

Terlebih, kondisi tersebut menyebabkan banyak ASN di Pati yang belum menerima gaji, termasuk tunjangan. “Ini sudah tanggal 3 Januari, tapi gaji belum kami terima. Kami juga bingung mau melakukan apa, karena belum jelas posisi kami dan pejabat strukturalnya,” ujar seorang ASN yang tidak mau disebut namanya, Selasa (3/1/2016).

Pelantikan pejabat struktural di Pemkab Pati dibutuhkan, seiring pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 ahun 2016 dan Perda Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan munculnya aturan tersebut, terjadi perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga pejabat strukturalnya juta mesti disesuaikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono mengatakan, kondisi tersebut diakui bukan karena faktor kesengajaan karena masih ada prosedur yang harus dipenuhi dalam pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural. “Plt Bupati sekarang baru ke Mendagri untuk meminta persetujuan pengisian pejabat di semua eselon. Sekarang masa transisi. Kalau nanti ada persetujuan, pasti langsung dilakukan pelantikan,” kata Desmon.

Dia juga telah mengeluarkan surat edaran bertanggal 31 Desember 2016 tentang langkah antisipasi kekosongan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada awal tahun 2017. Dalam surat tersebut, Kepala SKPD tetap melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tidak mengambil kebijakan strategis sampai dilaksanakannya pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Budiyono saat dikonfirmasi mengaku masih di Semarang untuk meminta petunjuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal itu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur terkait pengajuan persetujuan pengisian pejabat ke Mendagri.

Bukan tanpa alasan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi kesalahan langkah. “Ini masih dalam proses. Tidak lama lagi, kami akan melakukan pelantikan,” pungkas Budiyono.

Hingga berita ini turun, ribuan ASN di Pati belum menerima gaji dan tunjangannya, akibat keterlambatan pelantikan pejabat struktural. Mereka berharap masalah tersebut segera selesai supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tepis Tudingan jadi Aktor di Belakang Relawan Kotak Kosong Pilkada Pati

 Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menyebut dirinya aktor di balik relawan kotak kosong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menyebut dirinya aktor di balik relawan kotak kosong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono disebut-sebut aktor di belakang relawan kotak kosong, setelah mobil dinasnya digunakan relawan kotak kosong untuk melaporkan Haryanto kepada Panwaslu, tak lama ini. Tudingan itu semakin menguat, ketika Budiyono juga memberikan disposisi Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo Pati untuk digunakan tempat sosialisasi ajakan memilih kotak kosong pada Pilkada Pati.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro, Hakim Alif Nugroho, tudingan itu wajar mengingat ada sejumlah bukti yang menguatkan hal itu. “Wajar saja kalau ada anggapan Budiyono menjadi aktor di balik relawan kotak kosong, karena mobil dinas kantornya digunakan relawan kotak kosong untuk melaporkan Haryanto ke Panwaslu,” kata Hakim, Rabu (23/11/2016).

Menanggapi tudingan jadi aktor di belakang relawan kotak kosong, Budiyono menepisnya. “Masya Allah, luar biasa itu. Tidak, tidaklah. Jangan sampai itu,” ujar Budiyono.

Dia menegaskan tidak ada niat untuk bermain-main dengan kepentingan politik, karena posisinya sudah tidak berpolitik lagi. Bahkan, saat ini, Budiyono dengan tegas menyatakan posisinya mengemban amanah dari bupati nonaktif, Haryanto karena tengah maju sebagai Calon Bupati Pati pada Pilkada 2017.

“Saya kan sudah tidak berpolitik lagi? Saya mengemban amanah selama tiga bulan melaksanakan tugas bupati, mengantarkan pilkada hingga selesai, melanjutkan tugas sampai selesai pada 7 Agustus 2017. Itu cukup,” imbuhnya.

Menurutnya, terpilih atau tidak terpilihnya Haryanto-Arifin tidak menjadi ranah kepentingannya. Namun, ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat mesti diutamakan. Karenanya, dia mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk selalu menciptakan suasana yang kondusif terkait dengan pesta demokrasi pada 15 Febuari 2017.

Editor : Kholistiono

Budiyono Penuhi Panggilan Panwaslu Pati Soal Mobil Dinas dan Disposisi Gedung Kesenian untuk Relawan Kotak Kosong

 Plt Bupati Pati Budiyono (tengah) memenuhi panggilan Panwaslu Pati, Selasa (22/11/2016) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (tengah) memenuhi panggilan Panwaslu Pati, Selasa (22/11/2016) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Budiyono yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati terkait dengan mobil dinas dan disposisi Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo yang digunakan relawan kotak kosong. Panggilan itu dipenuhi Budiyono, Selasa (22/11/2016) malam.

Budiyono dipanggil Panwaslu dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Dia dilaporkan Tim Sukses Haryanto-Saiful Arifin, lantaran diduga meminjamkan mobil dinas pelat merah untuk operasional kegiatan relawan kotak kosong. Budiyono juga dilaporkan, karena memberikan disposisi kepada Kepala Disbudparpora Pati Sigit Hartoko untuk meminjamkan Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo untuk kegiatan sosialisasi kotak kosong.

Saat pemeriksaan, Budiyono menepis semua laporan dari Tim Sukses Haryanto-Arifin. Dia justru tidak tahu bila mobil dinasnya digunakan untuk melaporkan Haryanto ke Panwaslu. Sebab, peminjaman mobil dinas tersebut diakui digunakan untuk mengantarkan orang sakit.

“Saya sama sekali tidak tahu. saya tahu paginya, malah kaget. Awalnya peminjaman untuk mengantarkan orang sakit. Sebetulnya, mobil dinas bupati dan wakil bupati itu tidak boleh untuk kepentingan selain bupati dan wakil bupati. Tapi saya pinjamkan itu, karena keadaan darurat. Lagi pula, saya pinjamkan kendaraan kantor, bukan kendaraan operasional saya,” ujar Budiyono.

Terkait dengan pemberian disposisi Gedung Kesenian untuk aktivitas relawan kotak kosong, Budiyono mengaku hanya memberikan disposisi kepada anak-anak muda untuk sosialisasi pilkada. Dalam hal ini, Budiyono mengaku tidak tahu bila ternyata disposisi itu digunakan untuk sosialisasi kotak kosong.

“Pemanggilan ini, karena Panwaslu ingin melakukan klarifikasi. Semuanya sudah saya jawab, seperti yang saya tahu. Kepentingan pilkada ini kepentingan kita semua. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga kondusivitas dan ketentraman supaya pilkada bisa berjalan sukses,” ucap Budiyono.

Editor : Kholistiono

Saat Hak ”Mengentut” Masih Dipersoalkan di Negeri Ini

merie_sket

Siti Merie merqi194@yahoo.com

MENGENTUT, barangkali satu hal yang ingin dihindari banyak orang. Meski menyehatkan, namun orang akan berupaya agar kalau dia mengentut, tidak akan pernah diketahui orang lain. Baik suara, terutama lagi adalah baunya. Karena meski tidak ada suaranya, mengentut masih menimbulkan efek samping yang lain yang tertinggal, yakni baunya. Kadang-kadang memang sedikit menyebalkan memang.

Maka, orang-orang akan mengupayakan bagaimana merek bisa kentut dengan aman. Bagaimana hajat bisa terlampiaskan, agar tetap sehat tadi, namun tanpa meninggalkan pandangan bertanya-tanya pada orang lain.

Penguasaan cara megentut yang bagus itu, memang secara naluriah akan terjadi. Rasanya tidak pernah ada pertanyaan yang mampir, bagaimana trik dan tips mengentut yang baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terutama kerugian kepada diri sendiri.

Teman saya seorang pelayan publik, juga merasa ada masalah dengan urusan ”mengentut” ini. Pasalnya, sudah berbagai cara dia tempuh supaya kentutnya tidak berbunyi dan berbau, namun tetap saja terkadang dia kelepasan. Apalagi, kalau mengentut, dia tidak mengenal waktu dan tempat. Begitu ingin, langsung saja berbunyi. Dan lebih sering berbau daripada tidak. Ini yang dianggap mengganggu orang lain. Padahal, mereka hanya terkena polusi bau yang kadang hanya sebentar terasanya. Apa daya, hal seperti itu juga menimbulkan masalah. Sehingga saat ini, dirinya sudah pasrah jika kemudian ”bencana” itu datang begitu saja. Istilahnya, terserah orang mau bilang apa.

Sama dengan urusan mengentut ini, banyak pelayan publik yang lantas juga merasa terdiskrisminasi dengan belenggu hak politik mereka dalam hal pemilihan sesuatu. Misalnya saja pemilihan bupati, gubernur, atau bahkan presiden sekalipun. Ini dikarenakan para pelayan publik ini, tidak bisa menyalurkan hak politiknya dengan baik. Mereka harus mencari berbagai cara, supaya tidak melanggar berbagai aturan yang menegaskan jika mereka harus netral dalam setiap pemilihan.

Padahal, para pelayan publik ini memiliki hak politik untuk memilih siapa yang mereka suka dan mereka inginkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Memilih sesuai hati nurani, pemimpin yang bagaimana yang kemudian dianggapnya bisa membawa mereka ke kehidupan yang lebih sejahtera.

Namun selama ini, mereka hanya bisa sekadar memilih semata. Tidak boleh menyuarakannya secara terus terang. Apalagi berterus terang akan sebuah pilihan. Ini sebuah dosa besar kalau sampai mereka ketahuan mengatakan siapa pilihannya. Apalagi sampai ikut berkampanye di tengah lapangan dan meneriakkan yel-yel dukungan. Haram hukumnya.

Masalahnya karena teman pelayan publik ini sudah digaji dengan uang negara, untuk melayani masyarakat. Sehingga tidak boleh ”mengkhianati” uang negara yang sudah mereka terima. Dikhawatirkan jika saat melayani publik, kemudian pelayan publik ini mengkampanyekan pilihannya, maka dia akan dibilang berat sebelah. Padahal, posisinya harus netral dalam sebuah pemilihan. Tidak boleh memihak sana atau pun sini. Sekali lagi, pokoknya harus diam. Hak politik harus digunakan dalam senyap, dan tidak boleh diketahui orang lain.

Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang tiba-tiba saja menjadi pelayan publik. Dari yang semula politikus murni yang hak politiknya memang harus disuarakan secara terbuka, menjadi seseorang yang harus terbelenggu dengan ketentuan atau stempel ”pelayan publik” yang hak politiknya juga tidak boleh dikeluarkan sembarangan. Persoalannya sama, mereka digaji dan menikmati uang negara, yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Sebut saja nama Plt Bupati Pati Budiyono, yang sekarang ini sedang menjadi sorotan. Karena beliau diduga meminjamkan mobil dinasnya saat menjadi wakil bupati, yang ternyata malah digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye dari relawan kotak kosong. Sampai akhirnya juga harus berurusan dengan kepolisian, membuat anggota dewan menggelar sidang khusus, sampai kritikan tajam dari lawan politiknya.

Jadilah kemudian Pak Budiyono ini menjadi bulan-bulanan. Apalagi bagi lawan-lawan politiknya, sebuah senjata ampuh untuk bisa menjatuhkan yang bersangkutan. Padahal, Pak Budiyono jelas dari partai politik yang sarat kepentingan. Beliau adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski belakangan ditinggalkan. Dari partai itu, Budiyono lantas maju dalam pemilihan kepala daerah, dan menang sehingga membuatnya mendapat stempel sebagai pelayan publik, karena posisinya sebagai wakil bupati dan sekarang plt bupati.

Persoalan seperti Pak Budiyono sendiri, banyak terjadi sebenarnya. Banyak pelayan publik lainnya, yang juga tidak netral saat masa-masa pemilihan. Mereka memiliki banyak cara untuk bagaimana supaya tidak terbentur pada aturan yang ada, namun tetap bisa menyalurkan hasrat politiknya. Meskipun, sekali lagi, harus dilakukan secara diam-diam. Inilah yang diibaratkan sebagai kentut, yang memang tidak ada bentuknya, namun baunya bisa kemana-mana. Sehingga terbilang sulit menindaknya. Pembuktian nyatanya itu yang kemudian sangat sulit ditemukan.

Sanksi berat bagi pelayan publik yang kedapatan memberikan dukungan kepada seseorang dalam pemilihan, juga tidak ringan. Bahkan sampai hukuman pidana. Bukan saja kepada pelayan publik itu sendiri, namun juga kepada calon yang didukungnya, yang bisa saja didiskualifikasi jika ketahuan mendapatkan dukungan. Sungguh sebuah aturan demokrasi yang terbilang mengerikan. Bayangkan saja, misalnya ada satu orang berkategori pelayan publik yang ketahuan mendukung salah satu calon, maka dia bisa dihukum pidana, sedangkan calon yang didukungnya bisa dibatalkan pencalonannya. Bagaimana keributan akan terjadi, sehingga menimbulkan efek yang panjang dan tidak sedikit kerugiannya.

Entah sampai kapan hak politik para pelayan publik ini, kemudian bisa diberikan layaknya hak-hak kepada masyarakat sipil lainnya. Mungkin masih akan jauh sekali dari harapan, selama pelayan publik masihlah seseorang yang digaji dengan uang negara atau rakyat. Sehingga tidak boleh menggunakan haknya secara sembarangan. Berbeda dengan para pensiunan di negeri ini, yang juga digaji dengan uang negara atau rakyat. Rasanya mereka baru bebas menggunakan hak politiknya, saat-saat sudah lepas dinas. Bahkan, banyak yang kemudian mencalonkan diri kembali menjadi pelayan publik. Padahal, setiap bulan mereka juga masih mendapatkan gaji dari negara tadi. Aturannya ternyata berbeda memang, antara yang masih aktif dan tidak aktif.

Tapi, begitulah cerita sebuah peristiwa ”mengentut” di negeri ini. Di mana seseorang yang ingin melakukannya, haruslah pandai-pandai mengatur supaya kentutnya tidak berbunyi, apalagi berbau. Termasuk mengatur kapan waktu tepatnya mengentut. Karena banyak sekali pengawasan terhadap peristiwa ”mengentut” di negeri ini, yang harus ditaati. (*)

Dewan Sayangkan Sikap Budiyono Gunakan Fasilitas Negara untuk Relawan Kotak Kosong

Sekretaris Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto (kiri) menunjukkan selebaran relawan kotak kosong yang disebut menghasut warga dalam rapat kerja di Ruang Gabungan DPRD Pati, Sabtu (19/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sekretaris Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto (kiri) menunjukkan selebaran relawan kotak kosong yang disebut menghasut warga dalam rapat kerja di Ruang Gabungan DPRD Pati, Sabtu (19/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Komisi A DPRD Pati Adjie Sudarmaji menyebut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan relawan kotak kosong dan tidak netral dalam Pilkada 2017. Hal itu disampaikan Adjie, usai menggelar rapat kerja Komisi A DPRD Pati, Sabtu (19/11/2016).

Ada dua hal yang membuat Budiyono disebut tidak netral dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan relawan kotak kosong. Pertama, Budiyono meminjamkan mobil dinasnya untuk relawan kotak kosong yang kemudian ditangkap polisi, karena pelat merah diganti pelat hitam.

Kedua, Budiyono memberikan disposisi kepada Kepala Disbudparpora Pati untuk memberikan fasilitas acara sosialisasi kotak kosong di Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo, Pati. Dua bukti tersebut yang membuat kalangan DPRD geram dengan ketidaknetralan seorang pejabat pemerintahan.

“Sebagai wakil rakyat, saya sangat menyayangkan sikap Budiyono yang sudah tidak netral dalam pilkada 2017. Padahal, dia merupakan pejabat pemerintahan yang mestinya membuat suasana pilkada kondusif, bukan malah memfasilitasi relawan kotak kosong dengan fasilitas negara,” kata Adjie.

Namun, pihaknya menghargai Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Pati untuk mengkaji dan mendalami persoalan tersebut. “Kami akan tunggu hasil kajiannya. Kalau masuknya ranah pilkada, sanksinya pidana pilkada. Kalau pidana umum, biar menjadi tanggung jawab polisi sebagai penegak hukum,” tutur Adjie.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi A DPRD Pati memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, Panwaskab Pati, Bagian Hukum Setda Pati, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Pemkab Pati, dan Inspektorat. Mereka melakukan pembahasan terkait dengan ketidaknetralan dan penggunan fasilitas negara untuk kegiatan relawan kotak kosong yang dilakukan Budiyono.

Editor : Kholistiono

Plt Bupati Pati Budiyono Angkat Keranda Jenazah Korban Terseret Arus Sungai

Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan anggota TNI AD ikut mengangkat keranda jenazah Munasih, warga Pegandan, Margorejo yang meninggal dunia terseret arus sungai. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan anggota TNI AD ikut mengangkat keranda jenazah Munasih, warga Pegandan, Margorejo yang meninggal dunia terseret arus sungai. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ada pemandangan yang tidak biasa di rumah duka korban terseret arus sungai di Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Pati, Rabu (16/11/2016). Plt Bupati Pati Budiyono ikut mengangkat keranda jenazah Munasih (60), seorang nenek yang meninggal dunia karena terseret arus sungai lantaran banjir.

Sontak, hal itu mendapatkan perhatian warga. Pasalnya, orang yang mengangkat jenazah biasanya keluarga dekat. Namun, peran itu diambil Budiyono. Bahkan, dia mengangkat keranda pada bagian depan bersama dengan salah satu anggota TNI AD.

“Sangat jarang ada pemimpin seperti itu. Jelas terharu melihatnya. Angkat keranda biasanya dilakukan kerabat dekat. Mungkin Pak Budiyono ikut prihatin dan bela sungkawa yang begitu dalam akibat banjir, hingga ikut mengangkat keranda,” ungkap Muharror, salah satu warga Pati.

Sebelumnya, Munasih ditemukan meninggal dunia di wilayah sungai Desa Ngawen, Kecamatan Margorejo, karena terseret arus sungai dari Sungai Desa Pegandan, Margorejo. Proses pencarian jenazah korban pun berlangsung lama. Tim SAR dari berbagai instansi diterjunkan, seperti personel Koramil Margorejo, Polsek Margorejo, BPBD Pati, Tagana, RAPI, Siaga DIM, dan penduduk setempat.

“Korban dilaporkan terseret arus sungai pada Selasa (15/11/2016) sore. Setelah disisir, jasad korban ditemukan pada Rabu (16/11/2016). Jenazah ditemukan 5 km dari lokasi kejadian. Setelah kami temukan, jenazah kami serahkan dokter puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Danramil Margorejo Kapten Inf Djumali.

Hasil pemeriksaan, dr Umi Fitriyati menuturkan, korban mengalami luka-luka robek sepanjang 2×2 cm pada bagian pelipis, lebam pada dahi kiri, lecet dada kiri, lecet pantat kanan dan lutut kiri. “Luka terjadi, karena benturan dengan benda-benda keras saat jasad terbawa arus,” tandas dr Umi.

Editor : Kholistiono

Plt Bupati Pati Budiyono Disebut Akan Merapat ke Nasdem

 Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan Ketua DPD Partai Nasdem Pati Muntamah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan Ketua DPD Partai Nasdem Pati Muntamah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Budiyono yang saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Pati disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Nasdem. Hal itu diungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Pati, Muntamah.

“Partai Nasdem konsisten hingga sekarang, meski tidak ada yang diajak untuk koalisi. Justru dengan konsistensi itu, ternyata menuai simpati dari masyarakat. Dampaknya, beberapa tokoh akan bergabung menjadi keluarga besar kita. Salah satunya Pak Budiyono. Ada juga tokoh dari Gunungwungkal dan Cluwak yang akan masuk menjadi keluarga kita,” ujar Muntamah.

Dengan bergabungnya para tokoh ke Partai Nasdem, Muntamah berharap agar Nasdem yang semula hanya memiliki empat kursi di DPRD Pati akan bertambah banyak, sehingga Nasdem menjadi partai besar. Karena itu, apa yang menjadi keputusan DPP Nasdem dianggap merupakan kebijakan strategis untuk membuat Nasdem menjadi besar.

Ditanya soal rencana Budiyono merapat ke Nasdem, pihaknya terkesan malu-malu. “Nanti kita bahas bareng-bareng lah itu,” ucap Budiyono.

Menurutnya, Nasdem memiliki kontribusi dan kemanfaatan partai sangat luar biasa. Pada titik keikhlasan, satu tahapan berjalan, empat kursi didapatkan. Hal itu dianggap sebagai suatu terobosan politik yang luar biasa.

Budiyono berharap, ketika berjalannya Partai Nasdem dapat diterima masyarakat secara utuh, sehingga keberadaan Nasdem bisa mendapatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat sendiri yang sudah menilai konsistensi Nasdem dalam perannya pada Pilkada 2017.

“Kami berharap, keberadaan Nasdem mendapatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat, karena masyarakat sendiri yang menilai. Selaku pemerintah daerah, saya sangat mengapresiasi Nasdem karena setiap kegiatan membantu pemerintah untuk bersosialisasi maupun melaksanakan agenda-agenda pemerintahan yang membantu masyarakat,” tandas Budiyono.

Editor : Kholistiono

Budiyono Imbau Warga Pati Tidak Terprovokasi Isu 4 November

 Plt Bupati Pati Budiyono bersama dengan Forkopimda dalam silaturahmi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ruang Pragola Setda Pati, Rabu (02/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono bersama dengan Forkopimda dalam silaturahmi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ruang Pragola Setda Pati, Rabu (02/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono mengimbau kepada warga Pati untuk tidak terprovokasi dengan isu aksi demonstrasi yang dilakukan di DKI Jakarta, Jumat (04/11/2016) mendatang. Imbauan itu dilakukan agar warga Pati tetap kondusif.

“Saya sudah mengetahui kalau Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Pati akan menggelar aksi di depan Kantor Pemda Pati pada 4 November nanti. Kami tetap menghormati, karena menjadi bagian dari demokrasi selama itu tetap menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Budiyono, Rabu (02/11/2016).

Dia juga mengaku, dampak panasnya Pilkada DKI Jakarta memang sampai ke Pati. Hal itu disebut wajar, mengingat DKI merupakan ibu kota negara yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia.

Kendati begitu, dia meminta agar panasnya isu Pilkada DKI Jakarta tidak sampai mempengaruhi, apalagi membuat warga Pati terprovokasi. Maka, warga Pati mesti cerdas dalam mengolah isu yang sarat akan kepentingan politik tersebut.

“Semua masyarakat Pati harus menyikapi Pilkada DKI dengan hati yang dingin dan pemikiran yang cerdas. Jangan sampai isu-isu yang ditunggangi kepentingan-kepentingan politik justru membuat masyarakat terpecah belah,” imbau Budiyono.

Dia juga meminta kepada peserta yang akan mengikuti aksi long march dan orasi umum di Pati pada 4 November 2016, bisa mengutamakan kondusivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. “Jangan sampai aksi nanti justru mengganggu aktivitas masyarakat. Utamakan keamanan dan ketertiban,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Budiyono Resmi Menjadi Pelaksana Tugas Bupati Pati

Haryanto (baju putih) menyerahkan tugas Bupati Pati kepada Wakilnya, Budiyono, menyusul pencalonan Bupati Pati 2017, Jumat (28/10/2016) . (MuriaNewsCom/Lismanto)

Haryanto (baju putih) menyerahkan tugas Bupati Pati kepada Wakilnya, Budiyono, menyusul pencalonan Bupati Pati 2017, Jumat (28/10/2016) . (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto menyerahkan tugas jabatannya kepada Wakil Bupati Pati Budiyono di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (28/10/2016). Usai penyerahan tugas tersebut, Budiyono resmi menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati.

Penyerahan tugas itu dilakukan, menyusul kegiatan Haryanto yang sudah cuti dari jabatannya sebagai bupati karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Pati 2017. Terlebih, masa kampanye sudah dimulai pada Jumat (28/10/2016) hingga Sabtu (11/02/2017).

“Surat perintah sudah kami terima. Setelah penyerahan ini, kami akan melaksanakan tugas Bupati Pati. Salah satunya, penandatanganan APBD 2017 dan tugas rutin bupati. Kami akan segera berkoordinasi kepada Sekda, asisten dan staf ahli setelah penyerahan tugas,” kata Budiyono.

Sementara itu, Haryanto menegaskan, penyerahan tugas itu sebagaimana undang-undang, tidak termasuk melaksanakan wewenang dalam hal kebijakan. Misalnya, kebijakan keuangan, mutasi jabatan, dan sebagainya.

“Itupun harus koordinasi dan komunikasi, karena masih menjadi bupati. Hanya saja, tugas itu diserahkan untuk sementara, karena saya menjalani masa cuti untuk mengikuti Pilkada Pati 2017,” tutur Haryanto.

Dalam UU 32 Tahun 2004 disebutkan, kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan sebagai calon kepala daerah, dilarang untuk melakukan mutasi pegawai dan dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelmnya.

Selain itu, dia dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan izin dan juga dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta program pembangunan pejabat sebelumnya.
Editor : Kholistiono