Ini yang Dilakukan Bupati Kudus di Hadapan BPK

Bupati Kudus Musthofa berfoto bersama Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus Musthofa berfoto bersama Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggaran pemerintah harus selalu dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi harus berprinsip pada aturan yang ada serta memiliki manfeaat untuk rakyat.

Itulah yang disampaikan Bupati Kudus Musthofa saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja dan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2016. Acara ini dihadiri oleh 11 kepala daerah dan ketua DPRD, serta diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo di kantornya, Semarang, Senin (5/12/2016).

Musthofa  mengatakan bahwa semua kepala daerah tentu ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya. Namun semuanya belum tentu bisa memuaskan masyarakat secara luas. Karena pasti ada kekurangsempurnaan. “Namun dengan dukungan DPRD kami terus berupaya berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” kata bupati yang siang itu menerima LHP atas efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dikatakannya, bahwa inovasi pelayanan kependudukan sudah dilakukannya sejak tahun 2009 lalu. Yaitu dengan pelayanan KTP di desa. Namun kini telah berubah sesuai dengan regulasi dari pusat dalam pelayanan KTP elektronik. “Kami hanya ingin masyarakat dipermudah dalam mendapatkan layanan. Maka kami terus berinovasi,” imbuhnya.

Konsep cybercity yang digagasnya diyakini akan mempermudah kontrol dalam berbagai hal. Karena itu merupakan jembatan komunikasi secara online antara warga dan pemerintah secara mudah. Termasuk kinerja jajaran birokrasinya pun akan terkontrol oleh sistem. Karena dengan TPP tertinggi di Jateng tahun depan, kinerja aparatur terus digenjot.

Yang muara akhir untuk pelayanan masyarakat. “Kami menerapkan ukuran kinerja dengan prinsip 4T,” jelas bupati yang juga sebagai Ketua Harian ISEI Cabang Semarang ini.

Adapun 4T yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip yang baik serta tidak bermasalah dengan hukum yang berlaku. Yaitu tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Sementara itu, Hery mengatakan masih ada kekurangsempurnaan dalam pengelolaan keuangan dan layanan di berbagai daerah. Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya. Dirinya sangat mendukung layanan dan transaksi secara online untuk menghindari pungli dan penyalahgunaan lainnya.

Editor : Akrom Hazami

BPK Jateng Bocorkan Ciri Pungli Saat di Kudus

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo mengatakan Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo meyampaikan solak Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo mengatakan Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus,  merupakan cara untuk mencegah adanya kecurangan.

“Belum tentu bebas korupsi, bahkan WTP juga masih memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan. Hal itu karena curang itu tersembunyi, bahkan tertib saja bisa curang,” ungkap Hery.

Dijelaskan kalau mengungkap soal kecurangan bukan hal mudah. Buruh tenaga dan cara yang khsusus untuk itu. Selain itu juga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengungkapkan kecurangan.

Hanya, diyakini jika ada yang curang pasti akan diketahui. Karena dia percaya dengan pepatah, sepandai-pandainya tupai loncat pasti akan terjatuh juga. Dan sudah ada beberapa yang diseret sesuai aturan.

Beberapa hal perlu dilakukan untuk mengurangi hal tersebut. Itu juga tugas BPK dengan menutup kesempatan adanya kecurangan. Di antaranya adalah kesempatan pungli akan terjadi jika ada transaksi. Jadi pembayaran dapat dilakukan dengan sistem transfer.

Selain itu, kontak fisik juga mampu berpotensi membuat adanya pungli. Untuk itu, juga dibutuhkan sebuah aplikasi secara online yang berguna. “Selain itu juga dengan masyarakat yang tidak tahu sistemnya atau prosedur, jadi memungkinkan calo untuk beraksi. Lain halnya jika tahapan bisa dibuka,” imbuhnya.

Dia menambahkan jika prosedural yangterlalu ribet dan banyak meja yang harus dilalui juga berpotensi pungli. Melihat hal itu birokrasi juga harus dipangkas agar tidak terjadi demikian.

“Sistem aplikasi lapor juga perlu dibuat, agar masyarakat mampu dengan mudah untuk melaporkan jika ada kasus pungli,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami