5 Desa di Dawe Kudus Diaudit BPK Habis-Habisan

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau lima desa di Kudus terkait pengelolaan anggaran desa.

Hal itu disampaikan Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriya. Dia mengatakan, BPK melakukan audit di lima desa di Kabupaten Kudus. Audit penggunaan anggaran desa tahun 2016 ini menjadi yang kali pertama dilakukan BPK.

Lima desa yang diaudit yaitu Desa Lau, Samirejo, Japan, Piji, dan Cendono. Kelima desa ada di Kecamatan Dawe. “Baru tahun ini BPK melakukan audit ke pemerintah desa. BPK memilih secara acak desa mana saja yang akan diaudit,” kata Agus, di Kudus, Rabu (1/3/2017).

BPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administrasi di lima desa tersebut. Pelanggaran itu, kata dia, contohnya yaitu tidak adanya dokumen penyerahan pekerjaan yang didanai dari anggaran desa. 

Pekerjaan fisiknya ada dan sudah selesai dikerjakan. Semua prosedur tahapan pekerjaannya juga sudah benar. Tapi masih ada kekurangan seperti dokumen penyerahan hasil pekerjaan. Praktis itu harus segera dilengkapi.

BPK merekomendasikan agar Pemkab Kudus segera melakukan pendampingan kepada lima desa tersebut. Melalui pemerintah kecamatan dan pendamping desa, Pemkab Kudus langsung melakukan pembinaan. Agar penyelewengan anggaran oleh oknum di pemdes tak terulang.

Editor : Akrom Hazami

Tak Biasa! BPK Gandeng Akuntan Publik untuk Audit Keuangan SKPD Pati

uang

 

PATI – Keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pati bakal diaudit pada pertengahan Januari. Hal itu akan dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan menggunakan jasa akuntan publik independen.

“Pertengahan Januari nanti, keuangan pemerintah daerah (Pemda) Pati akan diperiksa. BPK akan menggandeng akuntan publik untuk melakukan audit. Para pemeriksa akan masuk ke semua lini SKPD di Pati,” kata Inspektur Sumarsono kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/1/2016).

Ia mengatakan, pemeriksaan keuangan dengan menggandeng jasa akuntan publik menjadi pemeriksaan yang tidak biasa. Menurutnya, itu untuk pertama kalinya dilakukan di Pati.

Karena itu, setiap SKPD diharapkan bersiap untuk agenda pemeriksaan keuangan tersebut. “Tak perlu takut dengan adanya pemeriksaan itu. Kalau memang benar dan tidak ada penyimpangan, tidak masalah. Kenapa harus takut,” imbuhnya.

Hasil audit yang dilakukan akuntan publik independen tersebut nantinya dilaporkan kepada BPK. Dari BPK, Pemda Pati akan mendapatkan predikat, apakah masuk predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP).

Pada 2015 kemarin, Kabupaten Pati masih menyandang opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Hal itu yang menyebabkan Pati masih belum laik menerima dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 5 triliun pada 2016 ini. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

DPRD Rembang Akhirnya Bahas Hasil Pemeriksaan BPK

DPRD Kabupaten Rembang menggelar rapat paripurna pembahasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Rembang tahun anggaran 2014 di di ruang paripurna DPRD, Selasa (12/5/2015). (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG- DPRD Kabupaten Rembang akhirnya menggelar rapat paripurna pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Rembang tahun anggaran 2014. Kegiatan yang digelar di ruang paripurna DPRD, Selasa (12/5/2015), ini digelar dengan agenda pokok laporan komisi atas LHP BPK RI yang perlu menjelaskan atau pemeriksaan lanjutan.

Lanjutkan membaca