Kejaksaan Kudus Telusuri Perusahaan Penunggak BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS saat menghadiri acara bersama BPJS Ketenagakerjaan di kota setempat, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS memastikan bakal menindaklanjuti perusahaan yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yakni perusahaan yang menunggak pembayaran. Hal itu dipastikan setelah adanya laporan resmi dari pihak BPJS.

“Ini merupakan surat kuasa khusus, jadi saya akan langsung menginstruksikan kepada pihak petugas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti persoalan tersebut,” kata Hasran di Kudus, Selasa (28/2/2017).

Kejaksaan tidak semata-mata langsung menyeret ke ranah hukum. Tapi pihaknya akan melakukan komunikasi kepada perusahaan agar membayar tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk, kejaksaan akan meminta keterangan penyebab belum membayar tunggakan. Apakah faktor tidak adanya anggaran atau sengaja menunggak.

Hal lain yang akan diperiksa adalah pendaftaran karyawan yang diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika dalam pembayaran tak sesuai data, maka akan dilakukan proses bersangkutan. “Kami meminta, supaya BPJS juga aktif memberikan kabar kepada kami. Jika ada yang membayar setelah MoU ini dapat segera dilaporkan,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

48 Perusahaan di Kudus Dilaporkan ke Kejaksaan Gara-gara Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Teguh Wiyono saat menandatangani kerja sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS di kota setempat, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – BPJS Ketenagakerjaan Kudus melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kudus terkait perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Laporan diberikan dalam bentuk MoU penanganan perusahaan di tangan kejaksaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Teguh Wiyono mengatakan, jumlah perusahaan yang dilaporkan ada 48 perusahaan. Semua perusahaan bertempat di Kudus dengan masa tunggakan iuran di atas tiga bulan.

“Paling kecil tunggakan di atas tiga bulan. Bahkan ada yang sejak 2013 sampai 2010 lalu yang hingga kini masih belum juga terbayarkan,” kata Teguh saat MoU dengan Kejaksaan Negeri Kudus dalam acara Kordinasi Kerjasama Kelembagaan di kantor kejaksaan setempat, Selasa (28/2/2017).

Dari 48 perusahaan yang dilaporkan memiliki tenaga kerja yang bervariatif dengan total 460 tenaga kerja. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan tingkat menengah ke bawah. Sedangkan untuk yang tingkat perusahaan besar, sejauh ini masih aman dan tertib.

Dia menambahkan jumlah tunggakan iuran yang harusnya terbayarkan sejumlah Rp 761.119.735. Banyaknya tunggakan tersebut, disebabkan lamanya tunggakan tak terbayarkan. Sehingga bertambah bulan maka bertambah pula tunggakan yang harus dibayarkan.

“Sebenarnya ini bukanlah semata-mata nominal pembayaran semata. Namun lebih pada perlindungan karyawan. Jika tak terbayar, maka hak karyawan juga dapat tertunda,” ujarnya.

Hak-hak karyawan yang dimaksud, di antaranya adalah Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Biaya Pensiun. Bagi perusahaan yang tak patuh, maka karyawan belum bisa mendapat haknya sebelum kewajibannya diselesaikan terlebih dahulu.

Sebenarnya upaya agar membayar sesuai dengan aturan, pihaknya telah berkoordinasi. Yakni melayangkan surat penagihan ke perusahaan selama dua kali. Tapi surat tak direspons perusahaan.

Editor : Akrom Hazami