Kabar Gembira, Daftar BPJS Kesehatan di Kudus Bisa Lewat Aplikasi WhatsApp

Kegiatan publik ekpose BPJS Kesehatan Cabang Kudus di Kantor BPJS Kudus, Selasa (22/8/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – BPJS Kesehatan Kudus membuat pelayanan pendaftaran kepesertaan JKN KIS baru dengan lebih mudah. Kini, bagi masyarakat yang hendak mendaftar sebagai kepesertaan BPJS kesehatan, bisa dilayani melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Kepala BPJS Kesehatan Dody Pamungkas mengatakan, pendaftaran menggunakan WA sudah berlangsung beberapa waktu. Pendaftaran tersebut, dikhususkan bagi kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri di wilayah  Kantor Cabang Kudus, yakni Kabupaten Kudus, Jepara, dan Purwodadi.

“Syarat pendaftarannya cukup mudah, pertama foto kartu keluarga, foto KTP Elektronik, foto buku tabungan, menginformasikan kelas rawat inap yang diinginkan serta menginformasikan faskes 1 yang dipilih,” katanya saat publik ekpose di kantor Cabang BPJS Kesehatan Kudus, Selasa (22/8/2018).

Setelah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, lanjut dia, calon kepesertaan dapat mengirimkan semua syarat pendaftaran ke WA dengan nomor 082223821820. Dengan model semacam itu, dinilai mempermudah dalam pendaftaran peserta baru.

Menurut dia, saat calon kepesertaan kebingungan, juga dapat dilayani dengan aplikasi WA tersebut. Calon peserta tinggal menanyakan hal yang tak dimengerti ke nomor tersebut. Seperti halnya soal Faskes 1 dan lain sebagainya.

“Setelah semuanya jelas dan lengkap, informasi pembayaran dapat dilakukan melalui SMS. Kemudian, kartu tersebut akan dicetak hari berikutnya dan langsung diantar ke rumah peserta JKN KIS BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jumlah masyarakat yang ikut BPJS Kesehatan per 30 Juni 2017 mencapai 2.145.360 jiwa. Jumlah tersebut juga meliputi yang ter-cover dalam Jamkesda, yang terdiri  27.586 jiwa (Kudus), 6.767 jiwa (Jepara), dan Grobogan 27.663 jiwa.

“Kami juga bermitra dengan 290 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang meliputi 70 Puskesmas, 135 dokter praktik perorangan, 36 dokter praktik gigi perorangan, dan 49 Klinik Pratama,” jelasnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan Kudus juga bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebanyak 18 rumah sakit, 14 apotek, dan 8 optik.

Editor: Supriyadi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rembang Giat Sosialisasi ke Pekerja Informal

MuriaNewsCom,Rembang –  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Rembang terus menggiatkan sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal yang ada di Kabupaten Rembang.

“Kami terus lakukan sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal di Rembang, karena masih banyak dari mereka yang belum memiliki jaminan sosial,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rembang Budi Hananto.

Pekerja informal kata Budi, mereka yang bekerja secara mandiri dan swadaya.“Karena setiap pekerja wajib memiliki jaminan sosial dari perusahaan atau orang yang memperjakannya. Oleh karena itu pekerja informal yang tidak dipekerjakan oleh orang lain, kami dorong untuk juga memiliki jaminan sosial,” imbuhnya.

Belum lama ini lanjut Budi, pihaknya baru saja melakukan sosialisasi kepada  gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok tani (poktan) di daerah itu.

Selain itu, kata Budi, BPJS juga memajukan sosialisasi kepada pedagang, petani, nelayan, serta pekerja informal lainnya yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Manfaat program ini, menurut Budi, akan terasa saat pekerja mengalami kecelakaan dan kematian.“Manfaatnya akan terasa jika terjadi risiko kecelakaan dan kematian yang disebabkan karena resiko bekerja,” pungkasnya.

 

Editor : Kholistiono

 

Tunggakan Peserta Capai Rp 6 Miliar, Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Rembang

Warga Rembang ketika mengantre di Kantor BPJS Kesehatan Rembang.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rembang menyayangkan banyaknya peserta yang menunggak iuran kesehatan tersebut.

Kepala Kantor BPJS Cabang Rembang Slamet Widodo menjelaskan, tunggakan iuran tersebut berkisar Rp 6 miliar. “Total tunggakan tersebut dari 9 ribu peserta. Jumlah peserta capai 20 ribu orang peserta BPJS di Rembang,” kata Slamet.

Tunggakan itu dari berbagai ketegori kelas 1 hingga kelas 3. Dari informasi yang ada, tunggakan tersebut mulai sejak tahun 2014 hingga sekarang. “Jumlah tunggakan itu sejak tahun 2014. Di mana tahun itu tercatat masih dalam program JKN,” bebernya.

Terkait dengan banyaknya peserta yang menunggak tersebut, pihaknya, katanya sudah memberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan kepada peserta. Dengan begitu, diharapkan semua peserta JKN Mandiri yang menunggak iuran dapat segera melunasi iuran sebagai syarat wajib mengakses jaminan kesehatan dari pemerintah.

Sementara itu, menurut dia, dalam melayani pasien JKN, BPJS Rembang mengandeng sejumlah rumah sakit yang beroperasi di wilayah setempat.

Namun demikian, kata dia, pelayanan peserta JKN ditangani terlebih dulu di puskesmas terdekat, jika tidak bisa puskesmas maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk, karena sudah diatur dalam peraturan tentang rujukan berjenjang.

Editor : Kholistiono

Dinas Kesehatan Pati Pastikan Periksa di Dokter Gigi Menggunakan BPJS Gratis

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati Edi Sulistiyono, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati memastikan periksa di dokter gigi menggunakan BPJS Kesehatan gratis, tanpa dipungut biaya. Hal itu ditegaskan Kepala DKK Pati Edi Sulistiyono, Sabtu (15/4/2017).

Namun, Edi mengingatkan kepada pengguna BPJS untuk memilih dokter yang bekerja sama dengan program BPJS. Bila tidak, pasien akan dikenakan biaya reguler.

“Jadi, mekanismenya, peserta BPJS sesuai dengan keanggotaannya periksa di dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau periksa di dokter gigi yang praktik secara mandiri dan tidak bekerja sama dengan BPJS, ya bayar,” ucap Edi.

Menurutnya, setiap peserta BPJS pasti tahu terkait pelayanan BPJS di dokter gigi. Pihaknya juga memastikan setiap peserta BPJS di Pati, sesuai dengan kepesertaannya yang periksa di dokter gigi yang kerja sama dengan BPJS tidak bayar.

“Saya pastikan, peserta BPJS yang periksa di dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS tidak bayar. Kan setiap bulan dia sudah iuran? Itu bentuk dari fasilitas yang diberikan BPJS,” imbuhnya.

Hal itu perlu disampaikan Edi, mengingat masih ada sejumlah masyarakat yang belum tahu prosedur dan mekanisme penggunaan BPJS. Bila ada persoalan terkait dengan pelayanan BPJS, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak segan mengadukan ke Kantor BPJS di daerahnya masing-masing.

“Kalau ada peserta BPJS yang merasa dirugikan, padahal sudah sesuai dengan aturan, jangan segan untuk datang ke Kantor BPJS. Dari sana, peserta akan mendapatkan penjelasan detail,” tandas Edi.

Editor : Kholistiono

Perusahaan Tak Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Bisa Dibekukan Izinnya di Kudus

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kabid Hubungan Industrial (HI), Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop-UKM) Kudus, Dwi Yusi Sasepti‎, mengatakan perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan sama saja melanggar aturan. Hukumannya, bisa sampai tak diperpanjang lagi izinnya.

“Jika perusahaan tak mendaftarkan karyawan dalam program tersebut maka melanggar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Kami bisa menindaknya,” kata Dwi di kantornya, Selasa (7/3/2017).

Dia mengatakan, pengawasan sudah dilakukan sscara teratur kepada perusahaan, termasuk tentang jaminan kepada karyawan. Jika dalam pengawasan dijumpai adanya pelanggaran, maka pihak dinas bisa menegurnya.

Menurut dia, jika sudah diberikan teguran tapi perusahaan tetap membandel dan tak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berjalan.

“Aturannya sudah jelas, kami mengacu pada PP 86/2013, yang mana menyebutkan kalau sanksi administrasi yang bisa ‎diberikan antara lain penangguhan perpanjangan izin untuk perusahaan yang membandel,” ungkapnya.

Disinggung mengenai perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebutkan tidak menjadi kewenangannya. Melainkan, itu sudah menjadi tugas pribadi antara pihak BPJS dengan pihak perusahaan.

“Kalau belum daftar bisa kami yang tindak, namun jika soal tunggakan sudah jadi persoalan pribadi antara BPJS dan pihak terkait,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Inovasi BPJS Kudus, Yuk Download BPJS Kesehatan Mobile Screening, Biar Kenal Penyakitmu

  Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Dody Pamungkas, saat menggelar jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di kompleks perkantoran Mejobo, Rabu (1/2/2017) (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


 Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Dody Pamungkas, saat menggelar jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di kompleks perkantoran Mejobo, Rabu (1/2/2017) (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah meluncurkan program baru BPJS Kesehatan  layanan Mobile Screening. Progam tersebut dapat diunduh secara gratis di Playstore berbasis Android. 

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Dody Pamungkas, Rabu (1/2/2017), saat menggelar jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di kompleks perkantoran Mejobo. Menurutnya, dalam aplikasi tersebut, masyarakat atau pengguna dapat mengetahui sejak dini kesehatan atau penyakit yang berpotensi menjangkit. “Di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab. Kemudian, dari semua pertanyaan akan keluar hasilnya dan menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan si penjawab,” kata Dody.

Menurutnya, layanan tersebut diluncurkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyakit kronis sejak dini. Sifatnya adalah pencegahan, sehingga dengan tahu semenjak dini mampu diantisipasi supaya dapat terdeteksi awal. Layanan tersebut dianggap lebih praktis lantaran hanya menggunakan gadget saja. Jadi di manapun dan kapanpun dipastikan bisa mengaksesnya dengan mudah. Hal itu berbeda jika pengguna harus datang ke pengobatan dan menyediakan waktu untuk itu. 

“Kebanyakan masyarakat itu, baru sadar setelah penyakit yang diderita itu parah. Hal itu jelas bakal mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk sembuh. Padahal deteksi sejak dini dapat menolong lebih awal,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk menjalankan aplikasi berbasis Android itu, masyarakat terlebih dahulu harus mengisi form sebagai pendaftaran. Barulah dapat masuk ke menu di dalam aplikasi didalamnya, yang menjelaskan tentang kesehatan. “Sebelumnya kami merangkum banyaknya penyakit yang diderita pasien. Yang parah di antaranya adalah penyakit diabetes melitus, hipertensi, ginjal kronik, dan jantung koroner,” imbuhnya.

Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Dinas Kesehatan Kudus yang diwakili oleh Miatianik. Pihak DKK mendukung program tersebut dan berharap dapat disosialisasikan ke masyarakat umum lainnya. “Mungkin bisa lewat pertemuan di tingkat kecamatan. Sebab progan ini sangat membantu masyarakat umum dalam hal deteksi penyakit yang diderita,” kata Miatianik.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Cara Hemat Pelaku UMKM Ikut Kepesertaan BPJS

umk

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bagi para pelaku usaha, terdapat cara khusus agar murah dalam mengikuti kepesertaan BPJS. Jika cara tersebut dilaksanakan, maka seluruh anggota keluarga menjadi tanggungan BPJS.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono, mengatakan kalau pelaku UMKM dapat dikenakan BPJS seperti seorang karyawan. Dalam membayar iuran, cukup 5 persen dari UMK Kudus saat ini.

“Tidak usah mandiri, nanti jatuhnya mahal. jadi daftarnya khusus. Nanti iurannya sama seperti karyawan, yakni 5 persen dari UMK,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jika UMK Kudus sekarang Rp 1,6 juta, maka 5 persen adalah di angka Rp 80 ribuan. Iuran itu dapat dibayarkan tiap bulan, dan mampu menanggung satu keluarga maksimal lima orang.

Dengan demikian, kata dia, pelaku usaha akan lebih hemat. Selain itu, jika ada hal yang tidak diinginkan menyangkut kesehatan, dapat segera ditangani tanpa khawatir soal biaya karena akan ditanggung.

Dia menambahkan, sebenarnya konsep BPJS berbeda dengan lainnya. Jika yang lain adalah iuran banyak manfaat kecil, maka di BPJS iuran minimal dengan manfaat yang besar. Hal itu, lantaran yang dilakukan adalah subsidi silang

“Kami sebenarnya juga sedang menggarap hal ini. Namun, hingga kini masih belum maksimal. Ke depan pelaku UMKM bakal menjadi sasaran agar menjadi peserta JKN KIS,” ungkapnya.

Menurutnya, Kabupaten Kudus menjadi kabupaten tertinggi kepesertaan BPJS. Sebab, untuk Kudus sudah di angka 70 persen ikut peserta. Hal itu, tertolong dengan adanya banyak perusahaan, yang sudah mendaftarkan karyawannya.

Editor : Akrom Hazami

 

Kudus Dipastikan Tak Ada BPJS Palsu

bupati bpjs

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan peninjauan ke pasien BPJS. (Facebook)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Beredarnya kartu BPJS palsu di sejumlah daerah membuat masyarakat khawatir. Termasuk juga para pengelola instansi kesehatan.

Bupati Kudus Musthofa menanggapi kegalauan masyarakat. Melalui akun media sosialnya di Facebook, dia ungkapkan reaksinya.

“Masy Kudus tdk prlu resah dg adanya kartu BPJS palsu di daerah lain. Di Kudus tdk ada….Krn di Kudus, hanya dg menunjukkan KTP, masy Kudus bs mndapatkan pelayanan kelas 3 RS dan puskesmas secara gratis, tanpa menggunakan kartu BPJS,” katanya dikutip MuriaNewsCom, Jumat (5/8/2016).

Pemerintah pusat sendiri, melalui Kemensos menyatakan, untuk menyederhanakan jumlah kartu yang diterima oleh masyarakat dengan berbagai jenis kartu, Kemensos berencana untuk menggantinya dengan Kartu Bisa atau Kartu Kombo yang saat ini masih dalam uji coba.

Kartu tersebut nantinya bisa digunakan dengan berbagai macam fungsi mulai dari akses pelayanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, serta mendapatkan beras miskin.

Editor : Akrom Hazami

Ini Hak Pasien BPJS Kesehatan Jika Kamar Rawat Inap Penuh

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pasien BPJS Kesehatan harus memperoleh keistimewaan ketika mereka berobat dan harus dilakukan rawat inap, namun kamar di rumah sakit penuh.  Jika hal ini terjadi, maka pasien laik naik kelas.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang kudus Agus Purwono. Menurutnya, aturan yang tertera sudah jelas, jika memang kamar penuh, pasien bisa naik kelas.

“Misalnya saja persoalan kamar, jika pasien BPJS Kesehatan kamarnya kelas II itu penuh, maka pasien harus ditempatkan pada kamar kelas I. Itu sudah menjadi aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Perjanjian semacam itu, sudah berlangsung lama antara pihak BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit. Bahwa, pelayanan kepada pasien harus tetap diutamakan.

Dia menambahkan, jika selama tiga hari kamar untuk pasien sesuai kelasnya tersebut sudah kosong, maka, barulah pasien dapat dikembalikan sesuai dengan kelas yang dimiliki.

Jika dikembalikan pasien menolak, lanjutnya, maka pasien yang bersangkutan harus membayar biaya tambahan sesuai dengan ketentuan pihak rumah sakit.

“Jika dilihat, selama ini sudah berjalan dengan baik. Jadi pelaksananya juga sudah berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sementara itu, Mahmudah, warga Kecamatan Kaliwungu mengeluhkan adanya pelayanan di rumah sakit swasta di Kudus terkait penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Saat anaknya sakit dan membawanya berobat di rumah sakit, dia memakai BPJS Kesehatan untuk kelas II, namun dengan alasan kamar penuh, anaknya ditawarkan untuk menempati kelas tiga.

“Katanya penuh, jadi pasien dipindah ke kamar kelas tiga. Namun setelah satu hari baru dipindah kembali ke kamar kelas dua,” ungkapnya.

Editor  : Kholistiono

BPJS Dibayar Seenaknya, Hati-hati, Kini Sistemnya Diperketat

Pelayanan di kantor BPJS sub cabang Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pelayanan di kantor BPJS sub cabang Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperketat aturannya oleh pemerintah. Masyarakat tak lagi bisa leluasa untuk seenaknya tidak membayar iuran BPJS, jika sudah terdaftar sebagai peserta.

Kepala BPJS Jepara, Asri Wulandari menjelaskan, saat ini sistemnya juga lebih ketat. Pengetatan aturan dilakukan untuk meminimalisasi kecurangan masyarakat yang melakukan pendaftaran sebagai anggota BPJS saat sakit dan dirawat saja.

”Dulu banyak yang seperti itu. Sudah dirawat di rumah sakit, baru mendaftar supaya memperoleh bantuan pembiayaan. Mulai akhir tahun kemarin sistemnya berubah. Sudah tidak bisa seperti itu lagi,” ujar Asri kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, saat ini, jika seseorang melakukan pendaftaran mereka akan memperoleh virtual account. Namun virtual account tak bisa langsung digunakan. Melainkan harus menunggu paling cepat 14 hari untuk aktivasi dan melakukan pembayaran.

”Nantinya jika menunggak satu bulan, maka ada pembatasan layanan dan tak bisa memperoleh layanan jika belum melakukan pelunasan,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini ada aturan baru yakni Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016. Aturan itu, sebagai perubahan kedua pada aturan sebelumnya yakni Perpres nomor 13 tahun 2013 serta aturan nomor 111 tahun 2013.

Di aturan baru ini, terangnya, ada beberapa poin perubahan. Salah satunya terkait jumlah besaran iuran yang harus dibayarkan amsyarakat sebagai peserta BPJS. Untuk peserta BPJS kelas 3, iurannya naik dari Rp 25.400 menjadi Rp 30 ribu. Sementara untuk peserta BPJS kelas 2 dari Rp 42.500 menjadi Rp 51 ribu, dan kelas 1 dari Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu.

”Aturan baru yang telah diumumkan pemerintah salah satunya memang kenaikan iuran. Pelaksanaan perubahan jumlah iuran ini berlaku per April mendatang,” imbuhnya.
Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Naik April Ini, Berikut Rinciannya

Di Jepara, Gaji Dibawah UMK bisa Jadi Peserta BPJS

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Masyarakat yang menerima gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara, dipastikan bisa menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kantor Opresional Kabupaten Jepara Asri Wulandari.

Menurutnya, bagi pekerja penerima upah (PPU) yang gajinya di bawah UMK misalnya Guru Madin yang sebulan misalnya hanya mendapatkan gaji Rp 300 ribu, maka yayasan terkait dapat mendaftarkan guru tersebut sebagai peserta BPJS dengan ketentuan UMK Kabupaten Jepara Rp 1.350.000 x 5% yaitu Rp 67.500.

”Guru Madin yang mempunyai gaji dibawah UMK bisa menjadi peserta dengan penyetor Rp 67.500 untuk lima jiwa yaitu Ibu/bapak dan 3 anak dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh BPJS,” kata Asri dalam acara sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat, yang digelar Humas Setda Jepara di Kecamatan Tahunan, Senin (22/2/2016).

Dia menjelaskan,  hal itu sesuai dengan semboyan BPJS kalau gotong royong, semua tertolong. Menurut Asri Wulandari, pelayanan program rujuk balik pada peserta BPJS 2016 di antaranya yang dijamin dengan  diagnosa ada sembilan yaitu DM tipe 2, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru, Epilepsy, Schizophrenia, Stroke, dan System Lupus Eythematosus.

”Sedangkan prinsip pelayanan kesehatan yang sesuai dengan hak kelas dan prosedur di antaranya tidak ada iur/tambahan biaya, tidak ada pembatasan kamar/biaya/obat, tidak ada klaim perseorangan. Semua peserta BPJS yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan BPJS harus memperlakukan pesien sama antara kelas I hingga kelas III. Di sini BPJS tidak membedakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda Jepara, Endang Retnoningsih mengatakan, informasi sangat penting bagi semua masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu masyarakat di daerah perlu mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama, agar informasi yang didapat tidak setengah-setengah.

”Maka bagian humas sangat berperan aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah baik dari pusat hingga daerah, tentang kebijakan yang diambil dalam pembangunan,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Warga Tidak Mampu Kudus Bisa Peroleh Layanan Gratis di RSUD Lewat SMS Bupati

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Dalam sambutannya di acara peresmian gedung baru Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), Selasa (19/1/2016) di Komplek Perkantoran Mejobo, Bupati Kudus Musthofa mengharapkan kesehatan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

”Dengan adanya gedung baru BPJS di Komplek Perkantoran Mejobo ini, nantinya bisa bermanfaat atau dimanfaatkan untuk melayani kesehatan warga. Khususnya di bidang asuransi kesehatan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Musthofa, asuransi kesehatan juga bisa salah satu indikator sebagai patokan daerah maju. Sehingga asuransi kesehatan ini bisa menyasar ke seluruh masyarakat. Pihaknya juga berharap kantor atau pihak BPJS tidak bosan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat.

”Bila ada peraturan baru mengenai proses mengurus BPJS, maka pihak BPJS harus selalu menginformasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa paham akan itu,” tuturnya.

Bupati menambahkan, bila masyakarat ingin mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit, maka mereka bisa menunjukan KTP saja. Namun bila KTP barunya dalam proses, maka bisa menunjukan surat keterangan dari pihak terkait.

”Jika mereka tidak bisa menemui pihak terkait dalam mengurus surat keterangan, maka mereka bisa menghubungi saya (bupati) lewat SMS dan nantinya SMS itu ditujukan kepada rumah sakit yang bersangskutan,” katanya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

BPJS Ketenagakerjaan Blora Beri Kemudahan untuk Pengusaha

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Unit BPJS Ketenagakerjaan wilayah Blora menawarkan program BPJS tenaga kerja informal bagi warga yang memiliki usaha sendiri. Seperti pemilik usaha yang ingin mengembangkan diri.

Hal itu mereka sosialisasikan di Blora, Jumat (18/12/2015). Dalam program ini, disampaikan bahwa mengikuti program tersebut bisa iuran minimal Rp 18.800 per bulan untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dengan rincian Rp 12. 000 untuk jaminan kecelakaan kerja dan Rp 6.500 untuk jaminan kematian.

Kepala Unit BPJS Ketenagakerjaan Blora Artanti Satiya melalui petugas madya Pemasaran dan Pelayanan David Anton Purowoko mengatakan, pembuatan BPJS Ketenagakerjaan digratiskan hanya untuk Jumat.

“Untuk hari ini gratis dan diperpanjang 1 bulan ke depan. Dan misal mau dilanjutkan bisa, tidak juga bisa,” kata David, Jumat.

Dijelaskan pula perbedaan BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan. Sehingga nantinya masyarakat juga bisa mengetahui akan perbedaan tersebut.

Di antara perbedaannya adalah, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tiga program. Tiga program ini yaitu Kecelakaan kerja, Kematian, dan Hari Jaminan Tua.

“Kami harap adanya kegiatan ini bisa membuat warga sadar manfaatnya,” ujarnya.
Salah satu warga Blora, Harjanto mengaku belum begitu paham tentang BPJS Ketenagakerjaan. Adanya sosialisasi itu membuatnya mulai memahami perbedaan BPJS Keshatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Tahunya hanya BPJS Kesehatan,” kata Harjanto. (RIFQI GOZALI/AKROM HAZAMI)

BPS Pati Sosialisasikan Perubahan Tahun Dasar PDRB dan IPM Metode Baru

Badan Pusat Statistik (BPS) Pati tengah menggelar sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB dan IPM Metode Baru. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Badan Pusat Statistik (BPS) Pati tengah menggelar sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB dan IPM Metode Baru. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir, membuat Badan Pusat Statistik (BPS) Pati menggelar sosialisasi perubahan tahun dasar produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB), serta indeks pembangunan manusia (IPM) metode baru di Aula BPS Pati, Jumat (13/11/2015).

Kegiatan yang dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran perekonomian nasional dan regional terkini, yakni pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

“Sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT) harus menggunakan system of nasional account 2008. Implementasi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas data PDB dan PDRB,” ujar Kepala BPS Pati Sri Wiyadi kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, data statistik memang sangat penting perannya untuk menentukan indikasi maju tidaknya suatu negara atau daerah. Karena itu, metode baru untuk menyuguhkan data yang valid benar-benar dibutuhkan.

“Contohnya di Pati. Perekonomian di Pati menurut perhitungan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai Rp 9,4 miliar, sedangkan menurut Matriks Supply 2010 mencapai Rp 18,8 miliar. Mestinya, setiap metode harus menyuguhkan data paling tidak sama. Inilah yang kami sosialisasikan sesuai rekomendasi PBB,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Pasien BPJS Jadi Prioritas di RSUD dr Loekmonohadi Kudus

Loket pelayanan BPJS yang ada di RSUD dr Loekmonohadi Kudus. Loket inilah yang dulu menjadi loket percontohan dan launching program BPJS secara nasional oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). MURIANEWSCOM

Loket pelayanan BPJS yang ada di RSUD dr Loekmonohadi Kudus. Loket inilah yang dulu menjadi loket percontohan dan launching program BPJS secara nasional oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). MURIANEWSCOM

 

KUDUS – Keberadaan pasien yang merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, biasanya menjadi momok tersendiri bagi sebuah rumah sakit. Mereka biasanya dihindari sebuah rumah sakit, atau mendapatkan pelayanan yang jauh disebut bagus.

Namun, lain dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmonohadi Kudus. Pasien dengan status BPJS adalah pasien prioritas di sana. ”Kami tidak pernah menghindari pasien BPJS. Mereka adalah prioritas kami, sama dengan pasien-pasien lainnya,” jelas Direktur RSUD dr Loekmonohadi Kudus dr Aziz Achyar.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah, menurut Aziz, tidak ada yang salah dari pasien BPJS. Apalagi memang sudah menjadi tugasnya untuk melayani pasien BPJS sebaik-baiknya.

”Kami siap untuk melaksanakan semua program pemerintah, yang berkaitan dengan kesehatan. Termasuk tidak memilah-milah atau membedakan pasien biasa dengan pasien BPJS. Semua kami layani sebaik-baiknya,” terangnya.

Apalagi, menurut Aziz, kerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki keuntungan tersendiri. Selain memang sudah menjadi kewajibannya, pasien yang datang juga akan semakin banyak. ”Jadi, kerja sama yang ada selama ini tidak pernah bermasalah,” jelasnya.

Selain pasien BPJS, RSUD dr Loekmonohadi Kudus juga diwajibkan untuk melayani pasien warga Kudus yang berobat ke sana. Apalagi Bupati Kudus H Musthofa sudah menegaskan bahwa semua warga Kudus memang gratis berobat ke fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kudus ini.

”Bapak bupati sudah menegaskan bahwa kami tidak boleh menolak pasien warga Kudus. Harus diterima dan dilayani dengan baik. Dan itulah yang kami laksanakan selama ini,” tegasnya.

Keberadaan pasien BPJS sendiri, memang merupakan satu hal yang membuat RSUD dr Loekmonohadi Kudus terus melakukan pembenahan pelayanan. Termasuk dari tenaga kesehatan dan pegawai negeri sipil yang ada di sana.

”Kami memang berupaya membenahi diri. Supaya bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat yang datang. Yang jelas, kita berikan yang optimal kepada masyarakat,” imbuhnya. (MERIE / ADS)

Ini Syarat Pencairan Dana Jaminan Hari Tua

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Para pekerja pemegang kartu Jamsostek yang hendak mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan harus melengkapi sejumlah persyaratan. Sebab jika para pekerja tidak bisa memenuhi syarat wajib itu, mereka dipastikan tidak bisa mencairkan dana JHT. Berdasarkan keterangan dari sejumlah pekerja yang mengurus JHT, setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi.

Jarwanto, warga Desa Kemendung, Kecamatan Rembang yang mengurus pencairan dana JHT di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Rembang mengatakan, menyebutkan akibat jumlah pemohon formulir pencairan dana JHT membludak, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat kehabisan formulir pengajuan. Dia mengaku mengurus pencairan dana JHT-nya karena dulu keluar baik-baik dari salah satu perusahaan perakitan sepeda motor di Jakarta. Dia mengaku, masih memiliki saldo dana JHT sebesar Rp 2,2 juta dan akan dicairkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

”Persyaratan pencairan dana JHT adalah mengisi formulir dengan dilampiri KTP, KK, dan surat pengalaman kerja. Karena pembayaran JHT dilakukan tidak secara tunai, maka peserta JHT wajib menyertakan pula rekening bank. Setelah pengajuan, sepekan kemudian, dana JHT baru ditransfer ke rekening,” ujar Jarwanto, Jumat (4/9/2015).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang mengajukan pencairan dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan Rembang, rata-rata didominasi mantan pekerja pabrik rokok Bentoel, PT PDI Tresno yang dulu berlokasi di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang. Para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Kota Garam ini terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pabrik gulung tikar. (AHMAD FERI/TITIS W)

Korban PHK Berbondong Datangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum'at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum’at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Puluhan pekerja pemegang kartu Jamsostek dari sejumlah daerah di Kabupaten Rembang rela mengantre untuk mendapatkan formulir pengajuan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Para pekerja yang rata-rata telah mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu pun berbondong mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat. Sejak Selasa (1/9/2015) hingga Jumat (4/9/2015) para pekerja selalu memadati kantor BPJS yang beralamat di Jalan Kartini tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang ingin mengajukan pencairan dana JHT itu rata-rata sebelumnya hanya boleh dicairkan apabila sudah berusia 56 tahun, meninggal, atau cacat total. Namun saat ini ketentuan itu telah berubah, sehingga mereka boleh dicairkan para pekerja yang mengundurkan diri, terkena PHK, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

”Saya memang sengaja ingin mencairkan seluruh saldo dana JHT untuk modal usaha. Selama lima tahun saya bekerja di salah satu perusahaan di Serang, Jawa Barat. Saat baru dua tahun kerja, saya sudah ikut Jamsostek. Jadi sudah tiga tahun, saya jadi peserta. Saya berhenti kerja karena pulang untuk menikah. Jadi saya ada surat keterangan pengalaman kerja,” ujar Laras, warga Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori, Jumat (9/8/2015).

Laras mengatakan, ketika menjadi peserta Jamsostek yang sekarang berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dia mengaku rutin membayar premi bulanan, nilainya Rp 40.000. Namun setelah tidak bekerja, dia tidak membayar premi lagi. Dia menyebutkan saldo JHT miliknya kini tercatat mencapai sekitar masih Rp 4 jutaan. (AHMAD FERI/TITIS W)

 

 

Kajari Kudus : Ada Tahapan-tahapan yang Harus Dilalui untuk Penindakan Progam BPJS Ketenagakerjaan

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Tekait dengan penindakan hukum yang menyangkut progam BPJS Ketenagakerjaan, pihak kejaksanaan menyatakan, jika untuk mengambil langkah tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto mengatakan, jika terdapat perusahaan yang membandel, maka yang pertama dilakukan adalah teguran, kemudian didatangi ke kantor dengan memberi teguran secara langsung hingga tertulis. Jika masih tak dihiraukan, baru kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

”Banyak tahapan yang harus dilalui, jadi tidak langsung serta merta ditindak. Ada pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu, baru kemudian jika masih membandel, kejaksaan yang menindak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kajari Kudus Hasran menyatakan, sebelum hal itu sampai di kejaksaan, maka ada beberapa hal yang perlu dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini, agar pihak kejaksaan mudah untuk melakukan tindakan. ”Yang punya datanya kan BPJS Ketenagakerjaan, jadi kalau dilimpahkan kepada kami ya harus beserta data yang lengkap,” katanya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Siap Menindak Perusahaan yang Bandel

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Masih banyaknya buruh yang belum tergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, membuat pihak BPJS Ketenagakerjaan mengambil langkah. Dalam hal ini, pihaknya menggandeng kejaksaan, dalam konteks penanganan hukum.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kudus untuk menangani persoalan tersebut. Jika nantinya ada perusahaan yang bandel tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta progam BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak kejaksaan siap untuk menindak.

”Kejaksaan sudah siap dalam membantu kami, dalam hal tersebut. Memang dibutuhkan peran kejaksaan untuk mengawal jika nantinya terjadi persoalan hukum. Sebab, kejaksaan merupakan pengacara negara,” ungkapnya.

Kajari Kudus Hasran Harahab S mengatakan, pihak kejaksaan siap melakukan penindakan mengawal progam BPJS Ketenagakerjaan. Namun, katanya, hal ini hanya berlaku selama dua tahun saja, dan setelah itu dapat diperpanjang.

”Kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian, yang tentunya diawali dengan data yang disampaikan kepada kami,” katanya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

BPJS Ketenagakerjaan Bidik Buruh Borong dan Harian

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus sedang membidik kalangan buruh rokok kategori borong dan harian untuk tergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan, lantaran hingga kini belum banyak tenaga buruh kategori tersebut yang didaftarkan perusahaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto mengatakan, pihaknya berharap sektor tersebut dapat segera bergabung dalam keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, semua hak buruh dapat diberikan.

”Belum semua perusahaan dapat terbuka sama kami, ada yang tidak mendaftarkan karyawan mereka, khususnya buruh borong dan harian. Untuk itu, kami harap semua dapat bergabung kepada kami, agar hak buruh bisa diberikan,” ujarnya kepada MuriaNewsCom usai penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejari Kudus, Rabu (2/9/2015).

Dalam hal ini, pihakya sengaja menggandeng pihak kejaksaan, karena peran kejaksaan merupakan pengacara negara. Sehingga, ke depan bisa membantu peran BPJS Ketenagakerjaan, ketika timbul persoalan hukum.

”Sebenarnya ranah PNS, TNI dan Polri juga kita bidik, karena itu bagian kami. Namun hingga kini masih dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat bergabung,” ungkapnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Diimbau Ikut BPJS, Kades Malas-Malasan

MuriaNewsCom

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Dengan adanya imbauan dari Pemkab Kudus bahwa kepala dan perangkat desa nonPNS harus ikut  BPJS. Bambang Juniatmoko, Kepala Desa Barongan mengutarakan, hal tersebut bisa menguntungkan dan merugikan peserta BPJS.

Karena perhitungan pembayaran BPJS perangkat desa tersebut itu dimbilkan dari penghasilan tetap (siltap) yang mereka terima.

“Misalkan, saya kepala desa siltapnya Rp 3 juta dan pembayaran BPJS itu sebesar 5% dari siltap tersebut. Berarti biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150 ribu. Itu bisa dinilai untung karena Rp 150 ribu tersebut bisa mengkaver istri dan ketiga anak saya,” paparnya.

Selain itu, bisa juga dinilai rugi. Yakni dalam kasus perangkat desa belum mempunyai istri dan anak. Sehingga mereka akan membayar di atas nominal sewajarnya yang sudah ditentukan oleh BPJS.

“Bila perangkat itu belum menikah maka mereka akan membayar sebesar Rp 75 ribu. Sebab siltap mereka akan dikalikan 5% juga. selain itu, nominal Rp 75 ribu tersebut di atas nominal BPJS kelas I yang nominalnya Rp 59.500,” ujarnya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

BPJS, Kades dan Perangkat Tunggu Petunjuk Pemkab

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Selain perangkat Desa Barongan, Kecamatan Kota yang mengalami kebingungan dengan adanya kewajiban keikutsertaan dalam anggota BPJS di tahun 2015. Perangkat desa lainnya juga mengalami hal yang sama. Salah satuya ialah Pemerintah Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati.

Salah satu perangkat Desa Getaspejaten Budi Laksono mengutarakan, sebenarnya pihaknya dua tahun yang lalu juga masih terdaftar dalam BPJS. Namun sekarang setiap perangkat desa nonPNS diwajibkan ikut. Oleh karenanya pihaknya lebih memilih aturan resmi dari pemkab.

Dia menilai, bila pembayaran administrasi BPJS tersebut memang diambilkan dari APBDes tanpa mengurangi siltap sedikitpun, maka pihaknya sangat bersykur sekali. Akan tetapi apakah pembayaran tersebut akan secara otomatis ditransfer ke kas negara, atau bahkan ditransfer ke kas desa.

Dengan begitu, dari pemerintah desa, saat ini masih menunggu juknis dari pemerintah terkait. Sehingga ke depannya, perangkat desa bisa lebih jelas.

Kepala Desa Getaspejaten Indarto juga mengutarakan hal yang sama. Dia berkata, kalau BPJS itu bisa dimanfaatkan bagi yang belum terdaftar dalam keanggotannya.

Namun bila yang sudah punya, akan bisa membingungkan. “Yang terpenting ialah menunggu juknis dari pemerintah saja. Supaya tidak salah alur,” katanya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Di Kudus, Kades dan Perangkatnya Bingung Ikuti BPJS

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Terkait dengan imbauan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada seluruh perangkat desa agar  terdaftar dalam Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS), mendapat tanggapan beragam.

Misalnya saja, salah satu Kepala Desa Barongan Bambang Juniatmoko. Dia berpendapat  keikutsertaan kepala desa dan perangkatnya ikut BPJS nantinya akan menimbulkan pro dan kontra. “Akan pro kontra,” katanya.

Dia  juga menuturkan, bila ada salah satu perangkat desa atau sanak famili yang sudah terdaftar di Askes atau BPJS secara mandiri, apakah nantinya bisa menimbulkan klaim dobel atau dobel data.

Sebab sebelum diadakannya kewajiban mendaftar di BPJS tersebut, rata rata perangkat desa yang ada di Kudus telah mendaftar iuran BPJS secara mandiri.

Selain itu, bila perangkat desa yang sudah tergabung dalam BPJS kelas I. Sekarang malah disuruh mendaftar lagi secara kolektif dengan perangkat desa lainnya di kelas II .

”Apakah itu namanya tidak turun kelas? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita? Sebab MOU dengan BPJS tersebut juga belum sampai ke kami. Dan kami juga masih bertanya tanya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pendaftaran BPJS tersebut persyaratan yang paling mutlak ialah menggunakan E-KTP. Namun E-KTP tersebut harus digunakan satu kali dalam penginputan data.

Bila mereka diharapkan untuk ikut serta BPJS secara kolektif, apakah nantinya akan dobel dalam penginputan menggunakan E-KTP tersebut.

Selain itu, dalam pembayaran BPJS itu nantinya akan diambilkan dari APBDes di Sub Bagi hasil pajak daerah yang sudah di transfer ke rekening desa.

“Meskipun nantinya akan di ambilkan dari APBDes di sub Bagi hasil pajak daerah, akan tetapi rata rata kades dan perangkat pasti mempunyai pandangan yang berbeda tentang hal itu,” paparnya.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Perangkat Desa Barongan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bangun Mulyo Wibowo. Dia mengatakan, keluarganya selama ini sudah terdaftar dalam Askes istrinya yang jadi PNS. Kondisi itu membuatnya bingung. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)