Tunggakan Peserta Capai Rp 6 Miliar, Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Rembang

Warga Rembang ketika mengantre di Kantor BPJS Kesehatan Rembang.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rembang menyayangkan banyaknya peserta yang menunggak iuran kesehatan tersebut.

Kepala Kantor BPJS Cabang Rembang Slamet Widodo menjelaskan, tunggakan iuran tersebut berkisar Rp 6 miliar. “Total tunggakan tersebut dari 9 ribu peserta. Jumlah peserta capai 20 ribu orang peserta BPJS di Rembang,” kata Slamet.

Tunggakan itu dari berbagai ketegori kelas 1 hingga kelas 3. Dari informasi yang ada, tunggakan tersebut mulai sejak tahun 2014 hingga sekarang. “Jumlah tunggakan itu sejak tahun 2014. Di mana tahun itu tercatat masih dalam program JKN,” bebernya.

Terkait dengan banyaknya peserta yang menunggak tersebut, pihaknya, katanya sudah memberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan kepada peserta. Dengan begitu, diharapkan semua peserta JKN Mandiri yang menunggak iuran dapat segera melunasi iuran sebagai syarat wajib mengakses jaminan kesehatan dari pemerintah.

Sementara itu, menurut dia, dalam melayani pasien JKN, BPJS Rembang mengandeng sejumlah rumah sakit yang beroperasi di wilayah setempat.

Namun demikian, kata dia, pelayanan peserta JKN ditangani terlebih dulu di puskesmas terdekat, jika tidak bisa puskesmas maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk, karena sudah diatur dalam peraturan tentang rujukan berjenjang.

Editor : Kholistiono

Pemegang Kartu BPJS Kesehatan yang Masih Dipungut Biaya saat Periksa Diminta untuk Melapor

Sejumlah warga sedang mengantre di Kantor BPJS Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Kepala BPJS Kesehatan Rembang Slamet Widodo mengimbau kepada warga pemegang kartu BPJS Kesehatan untuk melapor jika ketika periksa kesehatan masih dipungut biaya.

“Jika ada dokter praktik mandiri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan masih memungut biaya untuk pasien pemegang kari BPJS, maka bisa dilaporkan ke DKK maupun BPJS Kesehatan. Pun demikian jika ada dokter praktik puskesmas yang masih memungut biaya pada warga yang mempunyai BPJS juga bisa dilaporkan ke atasannya,” ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum ada mendapatkan keluhan dari warga terkait penggunaan kartu BPJS Kesehatan.

Kemudian, khusus dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ia mengutarakan bahwa di setiap puskesmas ada dokter gigi. Selain itu juga ada dokter gigi yang membuka praktik secara mandiri.

Dari data yang ada, di Rembang tercatat ada 16 puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, juga ada 22 dokter umum praktik mandiri, 2 klinik kesehatan dan 6 dokter gigi praktik mandiri yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Selain itu juga ada 2 rumah sakit yang menjadi rujukan puskesmas yang kerja sama dengan BPJS. Yakni RSUD dr. R Soetrasno dan RSI Arafah.

“Bila warga sudah memilih puskesmas sebagai fasilitasnya, maka tak usah memilih dokter gigi mandiri lagi. Sebab di puskesmas sudah ada dokter giginya. Sebaliknya, bila warga sudah memilih dokter mandiri, ya sudah cukup satu,supaya datanya tidak dobel,” ungkapnya.

Kemudian,mengenai perawatan gigi yang dapat dikover oleh BPJS Kesehatan, ia mengungkapkan bahwa setiap perawatan gigi yang bersifat kesehatan maka bisa dibiayai BPJS. “Intinya periksa gigi yang berkaitan dengan kesehatan, maka bisa dikover BPJS. Hanya saja, ada salah satu poin yang hanya dibatasi. Misalkan saja pembersihan karang gigi itu kalau tidak keliru satu tahun hanya satu kali saja,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

BPJS Kesehatan Rembang Masih Kesulitan Rekrut Peserta Mandiri

Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Rembang Haryanto. Dirinya menyatakan jika pihaknya masih cukup kesulitan untuk merekrut peserta mandiri. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Rembang Haryanto. Dirinya menyatakan jika pihaknya masih cukup kesulitan untuk merekrut peserta mandiri. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rembang mengakui masih kesulitan merekrut peserta perseorangan atau mandiri. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Rembang Haryanto.

“Sulitnya merekrut peserta mandiri, lantaran warga masih memiliki cara pandang yang kurang tepat. Yakni, jika mendaftar BPJS Kesehatan itu justru dianggap sebagai hal yang mendahului kuasa Tuhan. Sebagian dari warga menilai jika itu kurang baik, karena belum sakit kok sudah daftar atau nabung untuk hal-hal yang sakit,” ujarnya.

Ia katakan, dari 620 penduduk Rembang, hingga saat ini yang sudah mendaftar dan ikut BPJS Kesehatan mandiri jumlahnya ada sekitar 12 ribu orang. Jumlah tersebut, katanya, paling banyak pada kelas III yang iuran per bulannya sebesar Rp. 25. 500. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan kelas II dengan premi sebesar Rp 51 ribu dan kelas I, Rp 80  ribu, jumlahnya masih relatif sedikit.

Meski demikian, menurutnya, untuk jumlah tersebut, diklaim mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, walaupun jumlahnya tidak siginifikan. Bahkan katanya, sejak pengenalan BPJS Kesehatan 2014 lalu hingga sekarang, pihaknya masih banyak pengeluaran dibanding pemasukan.

Editor : Kholistiono

Masih Ada 5 Ribu Warga Pra Sejahtera di Rembang yang Belum Terdaftar di BPJS, Kades Diminta Segera Mengusulkan

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Rembang – Seluruh kepala desa di Rembang kembali diminta untuk segera mengusulkan warganya yang tidak mampu secara ekonomi dan belum terdaftar di data BPJS ke pemerintah kabupaten. Sebab kebiasaan warga, ketika mengurus BPJS terkadang ketika sudah sakit dan dirawat di rumah sakit. Padahal, hal seperti itu justru akan menyusahkan dirinya sendiri. Baik itu memperlambat pengobatan atau sejenisnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang menyebutkan, tahun ini Bupati Rembang Abdul Hafidz  telah menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk 17 ribu orang yang ekonominya tidak mampu guna dimasukkan ke data BPJS.

Katanya, untuk saat ini sudah 11.200 orang yang masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS yang dibiayai oleh Pemkab Rembang melalui APBD.

“Kepala desa diminta kembali untuk segera mengusulkan warganya yang tidak terdaftar dalam basis data terpadu BPJS. Sebab, jika saat ini sudah dianggarkan untuk 17 ribu orang, maka tinggal sekitar 5 ribuan orang. Waktunya juga juga tinggal dua bulan untuk anggaran tahun ini,” ujarnya.

Menurutnya, syaratnya, usulan harus disertai dengan surat pengantar dari kepala desa, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kades dan camat setempat. Kemudian dilengkapi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selanjutnya usulan tersebut dikirim ke Kantor Dinsosnakertrans yang kemudian akan diverifikasi. Jika memang orang tersebut tidak mampu dan masuk dalam data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) pihaknya baru bisa merekomendasi ke Dinas Kesehatan, yang selanjutnya diteruskan ke kantor BPJS Rembang.

Waluyo mengungkapkan, waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan kartu BPJS, sekitar dua minggu. Dalam hal ini yang mengeluarkan kartu dari pihak BPJS, bukan Dinas Kesehatan ataupun Dinsosnakertrans.

“Sambil menunggu kartu tersebut jadi, kami mengusulkan jika sudah tercantum di data base, ada nomor rekening dan nomor kontraknya, bisa diberi surat pengantar. Tujuannya agar orang tersebut sudah bisa terlayani di rumah sakit atau layanan kesehatan lanjutan meskipun kartunya belum jadi,”ujarnya.

Kemudian, jika dalam keadaan mendesak dan agar warga tidak mampu bisa terlayani serta memperoleh kartu BPJS, pihaknya akan memasukkan orang tersebut ke BPJS mandiri. Harapannya jika tidak mampu membayar iuran, akhirnya BPJS akan mengintegrasikan dengan data PBI BPJS oleh pemkab melalui APBD.

“Terkait apakah data Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) bisa otomatis masuk wilayah JKN atau BPJS, tentunya itu bisa. Karena ada SK Bupati, yang menguatkan JKRS masuk JKN wilayah PBI APBD,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono