Dinas Kesehatan Pati Pastikan Periksa di Dokter Gigi Menggunakan BPJS Gratis

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati Edi Sulistiyono, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati memastikan periksa di dokter gigi menggunakan BPJS Kesehatan gratis, tanpa dipungut biaya. Hal itu ditegaskan Kepala DKK Pati Edi Sulistiyono, Sabtu (15/4/2017).

Namun, Edi mengingatkan kepada pengguna BPJS untuk memilih dokter yang bekerja sama dengan program BPJS. Bila tidak, pasien akan dikenakan biaya reguler.

“Jadi, mekanismenya, peserta BPJS sesuai dengan keanggotaannya periksa di dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau periksa di dokter gigi yang praktik secara mandiri dan tidak bekerja sama dengan BPJS, ya bayar,” ucap Edi.

Menurutnya, setiap peserta BPJS pasti tahu terkait pelayanan BPJS di dokter gigi. Pihaknya juga memastikan setiap peserta BPJS di Pati, sesuai dengan kepesertaannya yang periksa di dokter gigi yang kerja sama dengan BPJS tidak bayar.

“Saya pastikan, peserta BPJS yang periksa di dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS tidak bayar. Kan setiap bulan dia sudah iuran? Itu bentuk dari fasilitas yang diberikan BPJS,” imbuhnya.

Hal itu perlu disampaikan Edi, mengingat masih ada sejumlah masyarakat yang belum tahu prosedur dan mekanisme penggunaan BPJS. Bila ada persoalan terkait dengan pelayanan BPJS, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak segan mengadukan ke Kantor BPJS di daerahnya masing-masing.

“Kalau ada peserta BPJS yang merasa dirugikan, padahal sudah sesuai dengan aturan, jangan segan untuk datang ke Kantor BPJS. Dari sana, peserta akan mendapatkan penjelasan detail,” tandas Edi.

Editor : Kholistiono

Pemkab Pati dan BPJS Manandatangani Perjanjian Jaminan Sosial

Bupati Pati Haryanto menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto menandatangani perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding) dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Ruang Paringgitan Kantor Bupati Pati, Kamis (24/3/2016).

Kerja sama tersebut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pati Dolik Yulianto dan Kepala Kancab BPJS Kesehatan Pati Rahmad Widodo, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Haryanto menjelaskan, kerja sama itu menjadi komitmen pemkab untuk menjamin seluruh masyarakat Pati, terutama golongan masyarakat pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup secara laik.

Selain itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan bisa menjamin pelayanan kesehatan untuk masyarakat Pati. “Dengan perjanjian ini, harapan masyarakat Kabupaten Pati untuk mendapatkan perlindungan atas risiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua dan pensiun, bisa terpenuhi,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Warga Pati diharapkan bisa memahami mekanisme pendaftaran yang diterapkan BPJS Kesehatan. Salah satunya, penggunaan fasilitas layanan kesehatan berlaku setelah 14 hari pendaftaran peserta. Itu sebabnya, Haryanto mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya di BPJS Kesehatan, sebelum sakit.

“Masih banyak yang mendaftar sesudah sakit. Belum lagi, semuanya ingin cepat dan minta langsung dilayani. Ini harus dipahami bersama bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bisa dipakai setelah 14 hari pendaftaran,” terangnya.

Di bidang ketenagakerjaan, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa mewujudkan layanan masyarakat pekerja di Pati. Program itu akan memberikan perlindungan empat program yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan Jaminan Pensiun.

Karena itu, pihaknya akan menambahkan persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada setiap pengajuan perizinan. Dengan begitu, setiap perusahaan atau kegiatan usaha yang mengajukan izin dan atau memperpanjang izin terkait usaha wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berharap, tidak ada lagi perusahaan kegiatan usaha dan tenaga kerjanya di Kabupaten Pati yang belum terdaftar BPJS ketenagakerjaan,” harapnya.

Sementara itu, Dolik mengatakan, kerja sama itu bakal ditindaklanjuti dengan melakukan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan untuk jajaran SKPD Pati, termasuk kepesertaan perangkat desa, perusahaan, atau badan usaha lainnya di Pati.

“Saat ini, hampir 95 persen perusahaan berskala menengah dan besar sudah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi, kepesertaan pekerja dari UMKM banyak yang masih belum mendaftar. Untuk itu, kami bekerja sama dengan KPPT dengan mewajibkan pemilik UMKM yang beroperasional di Pati untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS ketenagakerjaan sebagai syarat mengurus perijinan usaha,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

BPS Pati Sosialisasikan Perubahan Tahun Dasar PDRB dan IPM Metode Baru

Badan Pusat Statistik (BPS) Pati tengah menggelar sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB dan IPM Metode Baru. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Badan Pusat Statistik (BPS) Pati tengah menggelar sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB dan IPM Metode Baru. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir, membuat Badan Pusat Statistik (BPS) Pati menggelar sosialisasi perubahan tahun dasar produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB), serta indeks pembangunan manusia (IPM) metode baru di Aula BPS Pati, Jumat (13/11/2015).

Kegiatan yang dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran perekonomian nasional dan regional terkini, yakni pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

“Sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT) harus menggunakan system of nasional account 2008. Implementasi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas data PDB dan PDRB,” ujar Kepala BPS Pati Sri Wiyadi kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, data statistik memang sangat penting perannya untuk menentukan indikasi maju tidaknya suatu negara atau daerah. Karena itu, metode baru untuk menyuguhkan data yang valid benar-benar dibutuhkan.

“Contohnya di Pati. Perekonomian di Pati menurut perhitungan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai Rp 9,4 miliar, sedangkan menurut Matriks Supply 2010 mencapai Rp 18,8 miliar. Mestinya, setiap metode harus menyuguhkan data paling tidak sama. Inilah yang kami sosialisasikan sesuai rekomendasi PBB,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)