Pasien BPJS Kudus Jika Ditolak Rumah Sakit karena Kamar Penuh, Ini yang Harus Kamu Lakukan

Tim medis tengah melakukan tindakan terhadap korban kecelakaan. BPJS Kesehatan memastikan pasien berhak meminta surat keterangan jika kamar di rumah sakit penuh. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Selama ini banyak keluhan rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS Kesehatan dengan alasan kamar penuh, dan diharuskan naik kelas.

Namun Kepala BPJS Kesehatan Kudus Dody Pamungkas menyebut, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan pasien jika rumah sakit menyebut kamar sudah penuh.

Langkah tersebut yakni dengan meminta surat keterangan jika kamar sudah penuh. Ia mencontohkan, jika ada pasien dengan kepesertaan BPJS Kesehatan kelas II datang ke rumah sakit, dan dinyatakan kamar kelas II penuh, rumah sakit wajib memberi surat keterangan.

Dengan surat keterangan itu menurutnya, pasien tersebut bisa naik kelas secara gratis. Namun fasilitas ini hanya bisa digunakan maksimal untuk tiga hari perawatan.

”Jika kamar di kelasnya sudah kosong, harus kembali ke kelasnya semula. Namun jika sudah terlanjur enak dan meminta dirawat di kelas yang lebih tinggi, pasien dikenakan biaya sendiri,” katanya, Sabtu (26/8/2017).

Ia menyatakan, setiap pasien berhak untuk dirawat sesuai ketentuan. Sehingga pihak rumah sakit harus melayani, termasuk memberi surat keterangan.

Jika rumah sakit tak mau memberikan surat keterangan tersebut,  pasien dapat melaporkannya kepada BPJS Kesehatan.

“Setelah dilaporkan kalau pasien tak diberikan haknya, selanjutnya kami yang akan bertindak. Apakah rumah sakit masih mau kerja sama dan dibina atau bagaimana,” ujarnya

Dia menambahkan, jika rumah sakit bersedia memberikan surat tersebut dan benar kamar penuh, pasien juga seharusnya dapat naik kelas secara gratis, dengan batas waktu maksimal tiga hari. Dalam waktu tersebut jika ada kamar kosong, dapat kembali ke kelasnya semula.

Sejauh ini BPJS Kesehatan bermitra dengan 290 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang meliputi 70 puskesmas, 135 Dokter praktik perorangan, 36 dokter praktik gigi perorangan dan 49 klinik pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan Kudus juga bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sejumlah 18 rumah sakit, 14 Apotek dan 8 Optik.

Editor : Ali Muntoha

Kabar Gembira, Daftar BPJS Kesehatan di Kudus Bisa Lewat Aplikasi WhatsApp

Kegiatan publik ekpose BPJS Kesehatan Cabang Kudus di Kantor BPJS Kudus, Selasa (22/8/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – BPJS Kesehatan Kudus membuat pelayanan pendaftaran kepesertaan JKN KIS baru dengan lebih mudah. Kini, bagi masyarakat yang hendak mendaftar sebagai kepesertaan BPJS kesehatan, bisa dilayani melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Kepala BPJS Kesehatan Dody Pamungkas mengatakan, pendaftaran menggunakan WA sudah berlangsung beberapa waktu. Pendaftaran tersebut, dikhususkan bagi kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri di wilayah  Kantor Cabang Kudus, yakni Kabupaten Kudus, Jepara, dan Purwodadi.

“Syarat pendaftarannya cukup mudah, pertama foto kartu keluarga, foto KTP Elektronik, foto buku tabungan, menginformasikan kelas rawat inap yang diinginkan serta menginformasikan faskes 1 yang dipilih,” katanya saat publik ekpose di kantor Cabang BPJS Kesehatan Kudus, Selasa (22/8/2018).

Setelah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, lanjut dia, calon kepesertaan dapat mengirimkan semua syarat pendaftaran ke WA dengan nomor 082223821820. Dengan model semacam itu, dinilai mempermudah dalam pendaftaran peserta baru.

Menurut dia, saat calon kepesertaan kebingungan, juga dapat dilayani dengan aplikasi WA tersebut. Calon peserta tinggal menanyakan hal yang tak dimengerti ke nomor tersebut. Seperti halnya soal Faskes 1 dan lain sebagainya.

“Setelah semuanya jelas dan lengkap, informasi pembayaran dapat dilakukan melalui SMS. Kemudian, kartu tersebut akan dicetak hari berikutnya dan langsung diantar ke rumah peserta JKN KIS BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jumlah masyarakat yang ikut BPJS Kesehatan per 30 Juni 2017 mencapai 2.145.360 jiwa. Jumlah tersebut juga meliputi yang ter-cover dalam Jamkesda, yang terdiri  27.586 jiwa (Kudus), 6.767 jiwa (Jepara), dan Grobogan 27.663 jiwa.

“Kami juga bermitra dengan 290 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang meliputi 70 Puskesmas, 135 dokter praktik perorangan, 36 dokter praktik gigi perorangan, dan 49 Klinik Pratama,” jelasnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan Kudus juga bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebanyak 18 rumah sakit, 14 apotek, dan 8 optik.

Editor: Supriyadi

Ini Saran Agar Masyarakat Terhindar Dari Kartu BPJS Palsu

 

Kepala Cabang Utama BPJS Kudus Agus Purwono didampingi Kabag Humas Ayong Muhtarom menggelar jumpa pers dengan wartawan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Cabang Utama BPJS Kudus Agus Purwono didampingi Kabag Humas Ayong Muhtarom menggelar jumpa pers dengan wartawan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Adanya kartu BPJS palsu di Jawa Barat yang ramai diberitakan beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari Kepala Cabang Utama BPJS Kudus Agus Purwono. Hal itu terungkap saat Agus menggelar jumpa pers dengan wartawan yang ada di Grobogan, Selasa (2/8/2016).

Menurut Agus, agar terhindar memiliki kartu BPJS palsu maka ada satu cara yang mesti dilakukan. Yakni, mendaftarkan diri melalui kantor BPJS atau layanan online yang sudah disediakan.“Kalau daftarnya lewat jalur resmi dari BPJS maka tidak akan terhindar dari permasalahan. Jadi, jangan ngurus BPJS secara sembarangan,” katanya.

Agus menyatakan, selama ini memang ada beberapa kendala yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang meminta bantuan pihak lain untuk mengurus kartu BPJS. Salah satunya, adalah jauhnya akses dari rumah warga ke kantor BPJS. Khususnya, warga yang tinggal di pelosok.

Menyikapi masalah ini, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan upaya terobosan. Khususnya di Grobogan. Yakni, membuka pelayanan secara periodik di eks kawedanan yang ada di wilayah tersebut. Dengan langkah ini akan mendekatkan jarak tempuh buat warga yang ingin mendapatkan pelayanan BPJS.

“Jadi, kita akan bikin layanan seperti Samsat atau SIM keliling. Untuk sementara kita tempatkan di eks kawedanan dulu mengingat personel juga terbatas,” imbuh Agus didampingi Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muhtarom.

Agus menambahkan, sejauh ini, jumlah warga Grobogan yang sudah tercakup BPJS sebanyak 806.207 orang atau baru 56 persen. Sedangkan 625.328 orang atau 44 persen belum jadi peserta. Diharapkan dengan adanya layanan baru akan meningkatkan jumlah peserta BPJS.

Editor : Kholistiono

 

Ini Strategi yang Dilakukan untuk Memudahkan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

 Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


MuriaNewsCom, Kudus – Untuk mempermudah pelayanan pembayaran BPJS Kesehatan, rencananya pihak BPJS akan mendekatkan fasilitas pembayaran kepada masyarakat. Dengna hal itu, nantinya tidak ada lagi kendala dalam pembayaran.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono mengatakan, pihaknya berencana bekerjasama dengan mini market dan pelayanan publik lainnya seperti Kantor Pos Indonesia, pegadaian, dan apotik K 24.”Dalam waktu dekat ini kami bertemu dengan pengelola mini market. Hal itu untuk membahas lebih jauh teknis kerja sama yang akan kami lakukan,” ungkapnya.

Selain minimarket, pihak nya juga berencana menggandeng outlet pembayaran online lainnya. Hal itu akan sangat bagus jika dapat bergabung menjadi mitra.”Selama ini, hal tersebut sebenarnya sudah berjalan, namun, berdasarkan pengamatan masih kurang lancar dan kesannya pasif. Kami akan membenahi dan update data kepesertaan yang melakukan pembayaran melalui mini market tersebut,” ujarnya

Agus menjelaskan, ke depan, layanan pembayaran tidak harus datang ke kantor dan mini market yang dijadikan sasaran yang bekerja sama dengan beberapa bank yang ditunjuk untuk melayani pembayaran, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

“Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM, tidak sulit untuk pembayaran iuran. Kecuali kepesertaan dari PBI APBN maupun APBD sudah ada anggarannya tersendiri, dan jika ada keterlambatan bisa dianggarkan ke depannya, itu sudah dipikirkan pemerintah,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Hak Pasien BPJS Kesehatan Jika Kamar Rawat Inap Penuh

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pasien BPJS Kesehatan harus memperoleh keistimewaan ketika mereka berobat dan harus dilakukan rawat inap, namun kamar di rumah sakit penuh.  Jika hal ini terjadi, maka pasien laik naik kelas.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang kudus Agus Purwono. Menurutnya, aturan yang tertera sudah jelas, jika memang kamar penuh, pasien bisa naik kelas.

“Misalnya saja persoalan kamar, jika pasien BPJS Kesehatan kamarnya kelas II itu penuh, maka pasien harus ditempatkan pada kamar kelas I. Itu sudah menjadi aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Perjanjian semacam itu, sudah berlangsung lama antara pihak BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit. Bahwa, pelayanan kepada pasien harus tetap diutamakan.

Dia menambahkan, jika selama tiga hari kamar untuk pasien sesuai kelasnya tersebut sudah kosong, maka, barulah pasien dapat dikembalikan sesuai dengan kelas yang dimiliki.

Jika dikembalikan pasien menolak, lanjutnya, maka pasien yang bersangkutan harus membayar biaya tambahan sesuai dengan ketentuan pihak rumah sakit.

“Jika dilihat, selama ini sudah berjalan dengan baik. Jadi pelaksananya juga sudah berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sementara itu, Mahmudah, warga Kecamatan Kaliwungu mengeluhkan adanya pelayanan di rumah sakit swasta di Kudus terkait penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Saat anaknya sakit dan membawanya berobat di rumah sakit, dia memakai BPJS Kesehatan untuk kelas II, namun dengan alasan kamar penuh, anaknya ditawarkan untuk menempati kelas tiga.

“Katanya penuh, jadi pasien dipindah ke kamar kelas tiga. Namun setelah satu hari baru dipindah kembali ke kamar kelas dua,” ungkapnya.

Editor  : Kholistiono

BPJS Kesehatan Klaim Sudah Memberikan Pelayanan yang Bagus

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya pasien BPJS Kesehatan di Kudus, dinilai sudah terlayani dengan baik oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal itu diperkuat dengan tidak adanya laporan tentang buruknya pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono mengklaim, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit sudah bagus. Pelayanan yang dimaksud, adalah pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

“Sejauh ini sudah bagus, tidak ada keluhan atau penanganan yang dibedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan pasien mandiri,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pelayanan pasien BPJS Kesehatan sekarang sudah bagus, baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakitmilik pemerintah. Sebab,pihak BPJS Kesehatan melakukan pemantauan dan membuka layananan pengaduan bagi pasien.

Katanya, hampir tiap rumah sakit terdapat pos BPJS Kesehatan. Hal itu bertujuan agar pasien, dapat dengan leluasa untuk mengadukan permasalahan yang dialami terkait pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kalau susah untuk ke pos, bisa menghubungi nomor 1500400. Nomor itu merupakan nomor pengaduan untuk pelayanan pasien BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya pihak BPJS Kesehatan dengan rumah sakit bukansebagai atasan dan bawahan,namun sebagai mitra. Untuk itu, yang bisa menegur katanya, adalah pasien BPJS Kesehatan jika mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan.

Editor : Kholistiono

Simak Ini Jika Anda Termasuk Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan Ganda

kartu_bpjs

 

MuriaNewsCom, Kudus – Tidak sedikit masyarakat yang mengaku keberatan dengan kebijakan iuran terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ditengarai, BPJS dalam proses pendaftaran kepesertaan telah melakukan penarikan iuran kepesertaan ganda.

Hal itu disampaikan pakar hukum Universitas Muria Kudus (UMK) Yusuf Istanto menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada dirinya terkait program BPJS.

“Banyak warga yang melapor ke kami dan mengaku keberatan, di mana bagi keluarga, suami dan istri yang bekerja pada instansi berbeda harus membayar BPJS semua,’’ ujarnya.

Bagi Yusuf, keberatan warga ini sangat beralasan, karena menurut ketentuan hukum, kepesertaan BPJS adalah berdasarkan nomor tunggal. “Pasal 13 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2011, bahwa BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta,’’ terangnya.

Berdasarkan dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal adalah nomor yang diberikan khusus kepada setiap peserta. “Artinya, dalam kepesertaan BPJS, tidak mengenal kepesertaan ganda,’’ tegasnya.

Jika kemudian dalam kepesertaan BPJS terdapat nomor kepesertaan ganda untuk satu identitas peserta, yang mana, ini terjadi karena pihak BPJS mewajibkan setiap pendaftaran BPJS berdasarkan Kartu Keluarga (KK) kepada semua perusahaan atau institusi. Jika itu yang terjadi, maka potensi kerugian yang diderita oleh peserta, sangat besar.

”Contohnya, ketika suami bekerja di perusahaan A, oleh perusahaan didaftarkan sebagai peserta BPJS. Sementara, istrinya yang bekerja di perusahaan B juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, di mana ketentuan dari BPJS mewajibkan pendaftaraan kepesertaan adalah seluruh anggota keluarga berdasarkan KK. Maka, di sinilah muncul potensi kepesertaan ganda pada BPJS,” ungkapnya.

Jika kebijakan seperti itu dijalankan BPJS, menurutnya hal itu merupakan penyalahgunaan aturan.

Editor : Kholistiono

Warga Tidak Mampu Kudus Bisa Peroleh Layanan Gratis di RSUD Lewat SMS Bupati

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Dalam sambutannya di acara peresmian gedung baru Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), Selasa (19/1/2016) di Komplek Perkantoran Mejobo, Bupati Kudus Musthofa mengharapkan kesehatan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

”Dengan adanya gedung baru BPJS di Komplek Perkantoran Mejobo ini, nantinya bisa bermanfaat atau dimanfaatkan untuk melayani kesehatan warga. Khususnya di bidang asuransi kesehatan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Musthofa, asuransi kesehatan juga bisa salah satu indikator sebagai patokan daerah maju. Sehingga asuransi kesehatan ini bisa menyasar ke seluruh masyarakat. Pihaknya juga berharap kantor atau pihak BPJS tidak bosan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat.

”Bila ada peraturan baru mengenai proses mengurus BPJS, maka pihak BPJS harus selalu menginformasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa paham akan itu,” tuturnya.

Bupati menambahkan, bila masyakarat ingin mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit, maka mereka bisa menunjukan KTP saja. Namun bila KTP barunya dalam proses, maka bisa menunjukan surat keterangan dari pihak terkait.

”Jika mereka tidak bisa menemui pihak terkait dalam mengurus surat keterangan, maka mereka bisa menghubungi saya (bupati) lewat SMS dan nantinya SMS itu ditujukan kepada rumah sakit yang bersangskutan,” katanya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

BPJS Kesehatan Kudus Akui Diskriminasi Pasien Anggotanya

Agus Purnomo Kepala BPJS Kesehatan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Agus Purnomo Kepala BPJS Kesehatan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Peserta Jaminan kesehatan Nasional (JKN) KIS BPJS Kesehatan, kerap kali didiskriminasikan oleh pihak dokter atau rumah sakit. Sedangkan dengan pasien non BPJS, mendapatkan pelayanan yang jauh lebih memuaskan.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purnowo mengatakan, pihaknya sudah mendengar mengenai hal tersebut. Pihaknya mengakui juga terdapat hal semacam itu antara peserta jaminan dengan nonjaminan.

”Kami sudah mendengar keluhan masyarakat. Terdapat beberapa kasus perbedaan. Soal itu tidak ada masalah, karena tinggal menunggu waktu saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pihak BPJS juga masih memberlakukan teguran tentang peserta yang masih diskriminasi. Tak tanggung tanggung, BPJS juga sampai memutus kerja sama dengan instansi yang melakukan diskriminasi.

”Masyarakat sudah mulai sadar tentang kesehatan. Hingga kini masih banyak yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam BPJS,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Ternyata Ratusan Ribu Warga Kudus Belum Terdaftar Anggota Kartu Indonesia Sehat

Agus Purnomo Kepala BPJS Kesehatan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Agus Purnomo Kepala BPJS Kesehatan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Ratusan ribu masyarakat Kudus, belum memiliki asuransi kesehatan dari Kartu Indonesia Sehat (KIS). Padahal, progam KIS sudah dirancang langsung dari pemerintah pusat lewat BPJS.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purnowo mengatakan, BPJS sebagai lembaga mengurus jaminan kesehatan termasuk juga mengurus KIS. Dan dari data yang ada, masih banyak warga Kudus yang tidak mengantongi kartu tersebut.

”Yang belum memiliki KIS, baik itu dari BPJS, Jamkesmas ataupun Jamkesda masih sejumlah 302.044 jiwa,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, total warga Kudus menurut data yang dimiliki BPJS sejumlah 802.725. Dari sekian banyak warga yang memiliki kartu BPJS atau KIS baru sejumlah 500.681 jiwa.

Mengenai kalangan yang terdaftar bermacam-macam, di antaranya dari perusahaan sebagai pegawai swasta sejumlah 160.097, kemudian dari PNS daerah 28.626, pekerja mandiri 26.216 dan lain sebagainya.

”Hingga kini masih dilakukan sosialisasi dan keikutsertaan BPJS. Sebab nantinya KIS akan menjadi sebuah identitas yang sangat penting dan banyak digunakan,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

3 Tahun Lagi, Tidak Ada Diskriminasi Pasien BPJS

BPJS-Kesehatan

Agus Purwono, Kepala BPJS Kesehatan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Perlakuan diskriminasi pasien BPJS Kesehatan oleh instansi kesehatan. Dipastikan tidak akan lama terjadi. Hal itu disebabkan pihak pemerintah menargetkan tiga tahun kedepan, semua masyarakat sudah tergabung dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus dr. Agus Purwono mengatakan, progam keikutsertaan BPJS Kesehatan secara keseluruhan ditargetkan selesai tiga tahun mendatang. Sehingga 2018 tidak akan ada lagi peserta yang diskriminasi.

”Kalau semua ikut BPJS kan semuanya dilayaninya dengan baik. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali, karena semuanya pengguna BPJS,” katanya saat ditemui MuriaNewsCom.

Menurutnya, kendala saat ini adalah menjangkau hingga tingkat kecamatan untuk pendaftarannya. Hal itu dilakukan guna memberikan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.

”Kami sudah melakukan komunikasi dengan Bank tertentu. Rencananya kami bakal kerja sama kepada mereka supaya kalau ada nasabah yang mendaftar anggota langsung terlayani. Meskipun pendaftaran di sini juga masih tetap buka,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Hingga Juli Ini, Peserta yang Mencairkan JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Sekitar 70 Orang

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

KUDUS – Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) masih belum jelas aturannya. Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan revisi, karena dianggap memberatkan pekerja. Dana JHT baru bisa dilakukan setelah pekerja menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun, dan pencairan JHT penuh baru bisa dilakukan setelah umur pekerja 56 tahun.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto, kasus di Kudus tentang JHT belum begitu menonjol. Data yang ada sampai bulan ini sekitar 70 orang yang mencairkan JHT yang kepesertaan BPJSnya baru lima tahun.

”Mereka yang berhenti dari pekerjaan per Juni 2015, masih bisa diberikan. Tapi, mulai Juli sudah tidak bisa, sampai aturannya benar-benar pasti. Sekarang ini masih digodok dipusat, jadi kami menunggu,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya masih ada perusahaan yang tidak memberikan pesangon, jika ada pekerjanya yang keluar . Inilah yang menyebabkan mereka mencairkan JHT. Sebenarnya, pindah tempat kerja, JHT masih bisa dilanjutkan.

Ditambahkan dia, peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja, dapat langsung mencairkan dana hari tua dengan masa tunggu selama satu bulan tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun.

Sementara, JHT ini dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10 persen untuk persiapan hari tua, atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan.

”Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan,” ujarnya.

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan yang telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 punya jaminan lain yang diberikan kepada peserta, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Dia menambahkan, per Mei 2015, kepesertaan JHT di Kudus mencapai 98.466 peserta dan perusahaan yang sudah melakukan MOU dengan BPJS Ketenakerjaan sebanyak 1.572 perusahaan.

”Tahun ini kami targetkan kepesertaan perusahaan 708 ribu perusahaan dan pekerja 192 ribu. Mudah-mudahan bisa terpenuhi target,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)