Pemkab Siapkan Surat Edaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa se-Kabupaten Pati

uplod jam 11 BPJS Perangkat desa IKLAn (e)

Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono menjelaskan rencana surat edaran terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk perangkat desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Untuk menyejahterakan para perangkat desa di seluruh Kabupaten Pati, Pemkab telah menyiapkan surat edaran terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk perangkat desa di seluruh Kabupaten Pati. Hal itu dikatakan Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono, Jumat (29/4/2016).
“Saat ini, kami baru melakukan tahap sosialisasi kepada perangkat desa. Dalam waktu dekat, kami akan siapkan surat edarannya. Bila perangkat desa sejahtera, desa akan maju yang pada akhirnya bisa memajukan daerah Pati secara keseluruhan,” ujar Sudiyono.

Rencananya, sumber dana pembayaran premi para perangkat desa akan diambil dari penghasilan tetap (siltap) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rincian detail soal sumber dana, termasuk persentase premi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya meminta untuk menunggu surat edaran yang tengah disiapkan.

“Petunjuk teknis dan aturannya segera kita siapkan, sebelum surat itu diedarkan. Kami akan merancang surat edaran itu sesuai dengan aturan yang berlau. Jangan sampai surat edaran dari pemkab itu nantinya bertentangan dengan aturan di atasnya,” tukas Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati Puji Istiyanto.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pati, Dolik Yulianto mengatakan, kemungkinan dari siltap perangkat desa akan dipotong sebanyak 2 persen, ADD atau APBDes akan dipotong 4,24 persen. Premi itu akan digunakan untuk tiga program jaminan.

“Kami berharap agar perangkat desa tahun ini sudah masuk BPJS Ketenagakerjaan dan surat edaran keputusan Bupati tentang Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dapat segera terealisasi agar para perangkat desa tidak kebingungan,” harapnya.

Saat ditanya tentang sanksi yang dikenakan bila perangkat desa tak mendaftarkan diri pada BPJS ketenagakerjaan, Dolik mengaku belum ada sanksinya. Dalam Perpres Nomor 109 dan PP Nomor 86, pengenaan sanksi hanya dikenakan kepada pengusaha dan pekerja di luar sektor pemerintahan.

“Perangkat desa di Perpres masuk pegawai pemerintah nonpegawai negeri sipil, jadi belum ada sanksi. Untuk sektor nonpemerintah, pembagiannya berdasarkan skala usaha, apakah masuk skala mikro, kecil, menengah, atau besar,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengusaha atau pekerja yang sudah mendapatkan sosialisasi, tetapi tak kunjung mendaftarkan diri bisa terkena sanksi. Sanksi untuk pengusaha, mereka tidak bisa mendapatkan IMB.

Selain itu, beberapa layanan publik dan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing juga akan dicabut. Bahkan, perpanjangan SIM atau STNK untuk perusahaan dan perorangan tidak akan dilayani.

Editor : Akrom Hazami

Di Jepara, Gaji Dibawah UMK bisa Jadi Peserta BPJS

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Masyarakat yang menerima gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara, dipastikan bisa menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kantor Opresional Kabupaten Jepara Asri Wulandari.

Menurutnya, bagi pekerja penerima upah (PPU) yang gajinya di bawah UMK misalnya Guru Madin yang sebulan misalnya hanya mendapatkan gaji Rp 300 ribu, maka yayasan terkait dapat mendaftarkan guru tersebut sebagai peserta BPJS dengan ketentuan UMK Kabupaten Jepara Rp 1.350.000 x 5% yaitu Rp 67.500.

”Guru Madin yang mempunyai gaji dibawah UMK bisa menjadi peserta dengan penyetor Rp 67.500 untuk lima jiwa yaitu Ibu/bapak dan 3 anak dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh BPJS,” kata Asri dalam acara sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat, yang digelar Humas Setda Jepara di Kecamatan Tahunan, Senin (22/2/2016).

Dia menjelaskan,  hal itu sesuai dengan semboyan BPJS kalau gotong royong, semua tertolong. Menurut Asri Wulandari, pelayanan program rujuk balik pada peserta BPJS 2016 di antaranya yang dijamin dengan  diagnosa ada sembilan yaitu DM tipe 2, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru, Epilepsy, Schizophrenia, Stroke, dan System Lupus Eythematosus.

”Sedangkan prinsip pelayanan kesehatan yang sesuai dengan hak kelas dan prosedur di antaranya tidak ada iur/tambahan biaya, tidak ada pembatasan kamar/biaya/obat, tidak ada klaim perseorangan. Semua peserta BPJS yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan BPJS harus memperlakukan pesien sama antara kelas I hingga kelas III. Di sini BPJS tidak membedakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda Jepara, Endang Retnoningsih mengatakan, informasi sangat penting bagi semua masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu masyarakat di daerah perlu mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama, agar informasi yang didapat tidak setengah-setengah.

”Maka bagian humas sangat berperan aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah baik dari pusat hingga daerah, tentang kebijakan yang diambil dalam pembangunan,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Simak Ini Jika Anda Termasuk Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan Ganda

kartu_bpjs

 

MuriaNewsCom, Kudus – Tidak sedikit masyarakat yang mengaku keberatan dengan kebijakan iuran terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ditengarai, BPJS dalam proses pendaftaran kepesertaan telah melakukan penarikan iuran kepesertaan ganda.

Hal itu disampaikan pakar hukum Universitas Muria Kudus (UMK) Yusuf Istanto menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada dirinya terkait program BPJS.

“Banyak warga yang melapor ke kami dan mengaku keberatan, di mana bagi keluarga, suami dan istri yang bekerja pada instansi berbeda harus membayar BPJS semua,’’ ujarnya.

Bagi Yusuf, keberatan warga ini sangat beralasan, karena menurut ketentuan hukum, kepesertaan BPJS adalah berdasarkan nomor tunggal. “Pasal 13 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2011, bahwa BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta,’’ terangnya.

Berdasarkan dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal adalah nomor yang diberikan khusus kepada setiap peserta. “Artinya, dalam kepesertaan BPJS, tidak mengenal kepesertaan ganda,’’ tegasnya.

Jika kemudian dalam kepesertaan BPJS terdapat nomor kepesertaan ganda untuk satu identitas peserta, yang mana, ini terjadi karena pihak BPJS mewajibkan setiap pendaftaran BPJS berdasarkan Kartu Keluarga (KK) kepada semua perusahaan atau institusi. Jika itu yang terjadi, maka potensi kerugian yang diderita oleh peserta, sangat besar.

”Contohnya, ketika suami bekerja di perusahaan A, oleh perusahaan didaftarkan sebagai peserta BPJS. Sementara, istrinya yang bekerja di perusahaan B juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, di mana ketentuan dari BPJS mewajibkan pendaftaraan kepesertaan adalah seluruh anggota keluarga berdasarkan KK. Maka, di sinilah muncul potensi kepesertaan ganda pada BPJS,” ungkapnya.

Jika kebijakan seperti itu dijalankan BPJS, menurutnya hal itu merupakan penyalahgunaan aturan.

Editor : Kholistiono

BPJS Ketenagakerjaan Blora Beri Kemudahan untuk Pengusaha

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Unit BPJS Ketenagakerjaan wilayah Blora menawarkan program BPJS tenaga kerja informal bagi warga yang memiliki usaha sendiri. Seperti pemilik usaha yang ingin mengembangkan diri.

Hal itu mereka sosialisasikan di Blora, Jumat (18/12/2015). Dalam program ini, disampaikan bahwa mengikuti program tersebut bisa iuran minimal Rp 18.800 per bulan untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dengan rincian Rp 12. 000 untuk jaminan kecelakaan kerja dan Rp 6.500 untuk jaminan kematian.

Kepala Unit BPJS Ketenagakerjaan Blora Artanti Satiya melalui petugas madya Pemasaran dan Pelayanan David Anton Purowoko mengatakan, pembuatan BPJS Ketenagakerjaan digratiskan hanya untuk Jumat.

“Untuk hari ini gratis dan diperpanjang 1 bulan ke depan. Dan misal mau dilanjutkan bisa, tidak juga bisa,” kata David, Jumat.

Dijelaskan pula perbedaan BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan. Sehingga nantinya masyarakat juga bisa mengetahui akan perbedaan tersebut.

Di antara perbedaannya adalah, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tiga program. Tiga program ini yaitu Kecelakaan kerja, Kematian, dan Hari Jaminan Tua.

“Kami harap adanya kegiatan ini bisa membuat warga sadar manfaatnya,” ujarnya.
Salah satu warga Blora, Harjanto mengaku belum begitu paham tentang BPJS Ketenagakerjaan. Adanya sosialisasi itu membuatnya mulai memahami perbedaan BPJS Keshatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Tahunya hanya BPJS Kesehatan,” kata Harjanto. (RIFQI GOZALI/AKROM HAZAMI)

Data KIS Banyak Kesalahan, Dinsosnakertrans Diminta Segera Koordinasi dengan BPJS

Kepala Kelurahan Kuripan, Purwodadi Slamet Kurniadi menunjukkan KIS milik warganya yang terdapat kesalahan data. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Kelurahan Kuripan, Purwodadi Slamet Kurniadi menunjukkan KIS milik warganya yang terdapat kesalahan data. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Banyaknya kesalahan data penerima yang tertera dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS), mendapat perhatian serius dari Bupati Grobogan Bambang Pudjianto. Terkait masalah itu, Bambang meminta Dinsosnakertrans agar secepatnya berkoordinasi dengan BPJS.

”Adanya kesalahan penulisan data dalam KIS ini harus segera diselesaikan. Program KIS ini merupakan salah satu prioritas dari Pemerintahan Jokowi-JK. Saya sudah perintahkan agar segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait urusan KIS, khususnya BPJS,” tegasnya pada wartawan.

Bambang meminta agar KIS yang sudah ada, supaya diteliti lagi data penerimanya. Kalau sudah sesuai bisa langsung diberikan pada penerima. Tetapi untuk data yang ada kesalahan jangan diberikan dulu.

Pihak Dinsosnakertans juga diminta untuk membantu menyiapkan data-data penerima KIS. Bisa jadi, hal itu nantinya diperlukan untuk perubahan data yang sebelumnya digunakan untuk pengisian penerima kartu jaminan kesehatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertans Grobogan Andung Sutiyoso menyatakan, pihaknya sejauh ini hanya terlibat dalam pendistribusian KIS melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Untuk pembuatan kartu dilakukan oleh pusat.

Ia menjelaskan, dalam tahap awal, ada 19.545 KIS yang sudah diterima. Mengenai data penerima yang digunakan untuk membuat KIS, pihaknya tidak tahu diambilkan dari mana. Sebab, tidak ada permintaan data penerima KIS ke Dinsosnakertrans.

”Sebenarnya, kita sudah melakukan verifikasi data penerima KIS melalui TKSK. Tetapi, sejauh ini data yang kita punya tidak pernah diminta,” kata Andung.

Mengenai jumlah KIS yang datanya aneh, Andung belum bisa memastikan. Sebab, masih diteliti oleh TKSK. Namun, dari informasi sementara yang diterima, sudah ada ribuan kartu yang dinilai tidak sesuai dengan data penerima KIS.

”Kami minta semua KIS diteliti lagi. Setelah selesai, data yang keliru akan kita kembalikan ke BPJS,” jelasnya. (DANI AGUS/TITIS W)

Dari 300 Perusahaan Baru 16 yang Tergabung Jaminan Pensiun

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Sampai saat ini , perusahaan yang sudah mendaftarkan kepesertaan jaminan pensiun jumlahnya hanya 16 perusahaan. Izadin mengatakan, masih perlu kerja keras agar target terpenuhi.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus M Izadin. Menurutnya, tujuan memberikan jaminan pensiun membuktikan perusahaan tersebut memperhatikan karyawannya. Syaratnya, usia karyawan belum sampai 56 tahun dan jaminan pensiun tidak berdasarkan masa kerja karyawan tapi berdasarkan nominal upah yang diterimanya.

Sementara itu, Kasi Perselisihan Hubungan Perindustrial Dinsosnakertrans Kudus Suntono menjelaskan, pekerja perlu mendapatkan perlindungan dan tunjangan. Seharusnya per 1 Juli 2015, perusahaan sudah mendaftarakan menjadi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.

”Kalau untuk pekerja yang masih dalam masa percobaan, perusahaan mendaftarkan kepesertaan di progam jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua (JHT),” katanya.

Ditambahkan, setelah diangkat menjadi karyawan tetap maka perusahaan seharusnya mendaftarkan jaminan pensiun. Suntono mengatakan, ini sebenarnya bisa meringankan beban perusahaan dalam wujud tanggung jawab kepada pekerjanya. (FAISOL HADI/TITIS W)

BPJS Ketenagakerjaan Ngoyo Cari Peserta Jaminan Pensiun

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kudus gencar sosialisasi kepesertaan jaminan pensiun. Kali ini sasarannya, perusahaan menengah ke atas dan diwajibkan ikut.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus M Izadin mengatakan, sosialisasi kepada perusahaan yang ada di Kudus terus dikuatkan. Ditargetkan, jumlah perusahaan menengah ke atas sekitar 300 perusahaan bisa ter-cover menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khsusunya jaminan pensiun.

”Kami sudah ada nota kesepatakan dengan kejaksaan negeri (Kejari), kalau ada perusahaan yang sudah berkali-kali diberikan peringatan, maka akan dilakukan tindakan sanksi pelayanan publik,” katanya.

Hal tersebut berdasarkan PP No. 45 Tahun 2015 tentang Progam Jaminan Pensiun. Izadin menambahkan, untuk sistem pembayaran iuran per bulannya yang ditanggung dari perusahaan sebesar dua persen dan dari karyawan satu persen.

”Saya rasa kalau perusahaan kelas menengah ke atas tidak terlalu berat. Dan maksimal upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan Rp 7 juta. Tapi, perusahaan yang tergolong kecil diperbolehkan ikut kepesertaan jaminan pensiun, asalkan mampu membayarnya,” ungkapnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Bupati Jepara Sedih Kalau Perusahaan Tak Ikut BPJS

Para karyawan tampak hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Para karyawan tampak hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

 

JEPARA – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mendukung program BPJS Ketenagkerjaan. Dia meminta para pengusaha dapat memikirkan nasib masa depan dan hari tua karyawannya. Dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berarti telah membantu meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerjanya.

“Ingatlah bahwa tanpa pekerja pengusaha tidak akan bisa berbuat apa-apa,” kata Marzuqi.

Demikian sebaliknya, lanjut Marzuqi, sehingga harus ada dan saling mengisi serta saling memberi. Apalagi jaminan BPJS Ketenagakerjaan hanya 5,7 % dari gaji.  Tidak boleh  saling mendiskreditkan, egosentris maupun egosektoral.

“Sebaliknya jika dapat mensinkronisasikan pengusaha, tenaga kerja dan pihak terkait  akan menjadi hebat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara Muhammad Zahid mengatakan, pihaknya meminta agar semua perusahaan dapat mengikutsertakan seluruh karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Semua Perusahaan Harus Ikutkan Seluruh Karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan

BPJS-Ketenagakerjaan

Sejumlah pengusaha di Kabupaten Jepara mengikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PP No 46/2015 tentang Jaminan Hari tua (JHT) di Kabupaten Jepara terus disosialisasikan. Kali ini, giliran pimpinan federasi serikat pekerja, pengusaha dan asosiasi pengusaha yang mendapatkan sosialisasi.

”Sosialisasi ini untuk menjelaskan materi, substansi dan manfaat dari BPJS ketenagakerjaan. Terutama terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI No. 45, 45, 46 yakni program jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Selain itu juga terkait penyelenggaraan program jaminan pensiun serta jaminan hari tua,” terang Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara, Muhammad Zahid dalam pers rilis yang diterima MuriaNewsCom, Jumat (18/9/2015).

Menurutnya, melalui sosialisasi ini semua perusahaan bisa mengikutsertakan seluruh karyawannya. Karena hingga saat ini belum seluruh perusahaan di Jepara mengikutsertakan jaminan karyawannya di PBJS.

Hal senada juga dikatakan Agung Mariyanto, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus. Menurutnya, Per Juli BP Jamsostek selain melayani program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT), juga mulai melayani program Jaminan Pensiun (JP). Khusus di Jepara sendiri BPJS buka kantor cabang sendiri.

”Intinya visi BPJS dan Pemkab Jepara akan selaras dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kabupaten Jepara sendiri hingga saat ini banyak membuat Peraturan dan Perundangan, Perbub hingga Surat Edaran,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

‘Hantu’ PHK Berakibat BPJS Ketenagakerjaan Kudus Diserbu

BPJS ketengakerjaan

 

KUDUS – ‘Hantu’ PHK benar-benar menakutkan. Dampak melemahnya rupiah, tampaknya sudah mulai terasa. Hal itu terlihat dari banyaknya yang mencairkan dana hari tua BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Agung Maryanto mengatakan, pihak BPJS menerima banyak permintaan pencairan dana hari tua.

“Ada sekitar 200 orang karyawan yang mencairkan. Ya ini sangat ironis di kabupaten yang banyak industrinya. Tapi banyak karyawan harus mengalami hal tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kondisi pemberhentian karyawan juga dimungkinkan lebih awal terjadi. Sebab aturan pencairan adalah dengan sebulan usai tidak bekerja tidak mendapatkan pekerjaan baru.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bakal terjadi penambahan pemberhentian karyawan di Kudus. Sebab perusahaan juga harus bertahan dengan lemahnya rupiah. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Ini Syarat Pencairan Dana Jaminan Hari Tua

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Para pekerja pemegang kartu Jamsostek yang hendak mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan harus melengkapi sejumlah persyaratan. Sebab jika para pekerja tidak bisa memenuhi syarat wajib itu, mereka dipastikan tidak bisa mencairkan dana JHT. Berdasarkan keterangan dari sejumlah pekerja yang mengurus JHT, setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi.

Jarwanto, warga Desa Kemendung, Kecamatan Rembang yang mengurus pencairan dana JHT di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Rembang mengatakan, menyebutkan akibat jumlah pemohon formulir pencairan dana JHT membludak, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat kehabisan formulir pengajuan. Dia mengaku mengurus pencairan dana JHT-nya karena dulu keluar baik-baik dari salah satu perusahaan perakitan sepeda motor di Jakarta. Dia mengaku, masih memiliki saldo dana JHT sebesar Rp 2,2 juta dan akan dicairkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

”Persyaratan pencairan dana JHT adalah mengisi formulir dengan dilampiri KTP, KK, dan surat pengalaman kerja. Karena pembayaran JHT dilakukan tidak secara tunai, maka peserta JHT wajib menyertakan pula rekening bank. Setelah pengajuan, sepekan kemudian, dana JHT baru ditransfer ke rekening,” ujar Jarwanto, Jumat (4/9/2015).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang mengajukan pencairan dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan Rembang, rata-rata didominasi mantan pekerja pabrik rokok Bentoel, PT PDI Tresno yang dulu berlokasi di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang. Para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Kota Garam ini terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pabrik gulung tikar. (AHMAD FERI/TITIS W)

Korban PHK Berbondong Datangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum'at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum’at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Puluhan pekerja pemegang kartu Jamsostek dari sejumlah daerah di Kabupaten Rembang rela mengantre untuk mendapatkan formulir pengajuan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Para pekerja yang rata-rata telah mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu pun berbondong mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat. Sejak Selasa (1/9/2015) hingga Jumat (4/9/2015) para pekerja selalu memadati kantor BPJS yang beralamat di Jalan Kartini tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang ingin mengajukan pencairan dana JHT itu rata-rata sebelumnya hanya boleh dicairkan apabila sudah berusia 56 tahun, meninggal, atau cacat total. Namun saat ini ketentuan itu telah berubah, sehingga mereka boleh dicairkan para pekerja yang mengundurkan diri, terkena PHK, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

”Saya memang sengaja ingin mencairkan seluruh saldo dana JHT untuk modal usaha. Selama lima tahun saya bekerja di salah satu perusahaan di Serang, Jawa Barat. Saat baru dua tahun kerja, saya sudah ikut Jamsostek. Jadi sudah tiga tahun, saya jadi peserta. Saya berhenti kerja karena pulang untuk menikah. Jadi saya ada surat keterangan pengalaman kerja,” ujar Laras, warga Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori, Jumat (9/8/2015).

Laras mengatakan, ketika menjadi peserta Jamsostek yang sekarang berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dia mengaku rutin membayar premi bulanan, nilainya Rp 40.000. Namun setelah tidak bekerja, dia tidak membayar premi lagi. Dia menyebutkan saldo JHT miliknya kini tercatat mencapai sekitar masih Rp 4 jutaan. (AHMAD FERI/TITIS W)

 

 

Diimbau Ikut BPJS, Kades Malas-Malasan

MuriaNewsCom

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Dengan adanya imbauan dari Pemkab Kudus bahwa kepala dan perangkat desa nonPNS harus ikut  BPJS. Bambang Juniatmoko, Kepala Desa Barongan mengutarakan, hal tersebut bisa menguntungkan dan merugikan peserta BPJS.

Karena perhitungan pembayaran BPJS perangkat desa tersebut itu dimbilkan dari penghasilan tetap (siltap) yang mereka terima.

“Misalkan, saya kepala desa siltapnya Rp 3 juta dan pembayaran BPJS itu sebesar 5% dari siltap tersebut. Berarti biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150 ribu. Itu bisa dinilai untung karena Rp 150 ribu tersebut bisa mengkaver istri dan ketiga anak saya,” paparnya.

Selain itu, bisa juga dinilai rugi. Yakni dalam kasus perangkat desa belum mempunyai istri dan anak. Sehingga mereka akan membayar di atas nominal sewajarnya yang sudah ditentukan oleh BPJS.

“Bila perangkat itu belum menikah maka mereka akan membayar sebesar Rp 75 ribu. Sebab siltap mereka akan dikalikan 5% juga. selain itu, nominal Rp 75 ribu tersebut di atas nominal BPJS kelas I yang nominalnya Rp 59.500,” ujarnya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

BPJS, Kades dan Perangkat Tunggu Petunjuk Pemkab

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Selain perangkat Desa Barongan, Kecamatan Kota yang mengalami kebingungan dengan adanya kewajiban keikutsertaan dalam anggota BPJS di tahun 2015. Perangkat desa lainnya juga mengalami hal yang sama. Salah satuya ialah Pemerintah Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati.

Salah satu perangkat Desa Getaspejaten Budi Laksono mengutarakan, sebenarnya pihaknya dua tahun yang lalu juga masih terdaftar dalam BPJS. Namun sekarang setiap perangkat desa nonPNS diwajibkan ikut. Oleh karenanya pihaknya lebih memilih aturan resmi dari pemkab.

Dia menilai, bila pembayaran administrasi BPJS tersebut memang diambilkan dari APBDes tanpa mengurangi siltap sedikitpun, maka pihaknya sangat bersykur sekali. Akan tetapi apakah pembayaran tersebut akan secara otomatis ditransfer ke kas negara, atau bahkan ditransfer ke kas desa.

Dengan begitu, dari pemerintah desa, saat ini masih menunggu juknis dari pemerintah terkait. Sehingga ke depannya, perangkat desa bisa lebih jelas.

Kepala Desa Getaspejaten Indarto juga mengutarakan hal yang sama. Dia berkata, kalau BPJS itu bisa dimanfaatkan bagi yang belum terdaftar dalam keanggotannya.

Namun bila yang sudah punya, akan bisa membingungkan. “Yang terpenting ialah menunggu juknis dari pemerintah saja. Supaya tidak salah alur,” katanya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Di Kudus, Kades dan Perangkatnya Bingung Ikuti BPJS

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Terkait dengan imbauan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada seluruh perangkat desa agar  terdaftar dalam Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS), mendapat tanggapan beragam.

Misalnya saja, salah satu Kepala Desa Barongan Bambang Juniatmoko. Dia berpendapat  keikutsertaan kepala desa dan perangkatnya ikut BPJS nantinya akan menimbulkan pro dan kontra. “Akan pro kontra,” katanya.

Dia  juga menuturkan, bila ada salah satu perangkat desa atau sanak famili yang sudah terdaftar di Askes atau BPJS secara mandiri, apakah nantinya bisa menimbulkan klaim dobel atau dobel data.

Sebab sebelum diadakannya kewajiban mendaftar di BPJS tersebut, rata rata perangkat desa yang ada di Kudus telah mendaftar iuran BPJS secara mandiri.

Selain itu, bila perangkat desa yang sudah tergabung dalam BPJS kelas I. Sekarang malah disuruh mendaftar lagi secara kolektif dengan perangkat desa lainnya di kelas II .

”Apakah itu namanya tidak turun kelas? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita? Sebab MOU dengan BPJS tersebut juga belum sampai ke kami. Dan kami juga masih bertanya tanya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pendaftaran BPJS tersebut persyaratan yang paling mutlak ialah menggunakan E-KTP. Namun E-KTP tersebut harus digunakan satu kali dalam penginputan data.

Bila mereka diharapkan untuk ikut serta BPJS secara kolektif, apakah nantinya akan dobel dalam penginputan menggunakan E-KTP tersebut.

Selain itu, dalam pembayaran BPJS itu nantinya akan diambilkan dari APBDes di Sub Bagi hasil pajak daerah yang sudah di transfer ke rekening desa.

“Meskipun nantinya akan di ambilkan dari APBDes di sub Bagi hasil pajak daerah, akan tetapi rata rata kades dan perangkat pasti mempunyai pandangan yang berbeda tentang hal itu,” paparnya.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Perangkat Desa Barongan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bangun Mulyo Wibowo. Dia mengatakan, keluarganya selama ini sudah terdaftar dalam Askes istrinya yang jadi PNS. Kondisi itu membuatnya bingung. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Kejaksaan Blora Geregetan Ingin Hukum Perusahaan yang Nakali BPJS

Kajari Blora Mochammad Djumali bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto saat melakukan penandatangan naskah kerja sama. (MuriaNewsCom/Priyo)

Kajari Blora Mochammad Djumali bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto saat melakukan penandatangan naskah kerja sama. (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Mochammad Djumali mengungkapkan akan membantu sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kudus.

Sebab aturan yang ada ini juga harus ditegakkan untuk mengayomi dan memberi kenyamanan serta memberi hak-hak mereka sebagai pekerja dalam hal ini juga tertera pada UU Nomor 7 tahun 2012 dan PP Nomor 2 tahun 2015 tentang Fungsi Jaksa dan Kepolisian menangani konflik sosial.

”Sebelum ke sini saya ke polres dan pihak kepolisian siap ikut mendukung sebab memang perlu ditegakkan agar para perusahaan bisa memberikan hak –hak yang harusnya dimiliki oleh para pekerja,” kata Djumali.

Namun saat ini, kejari akan lakukan pendekatan terlebih dahulu, sekaligus memberikan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan. ”Ya kalau dimungkinkan memang harus ada penindakan ya akan ditindak,” ujarnya.
Namun jika masih bisa dilakukan pendekatan dalam bentuk kekeluargaan tentu akan dilakukan dengan hal itu. (PRIYO/AKROM HAZAMI)

BPJS Takut Dicurangi Perusahaan Bandel, Wadul Kejari Blora

Kajari Blora Mochammad Djumali bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto saat melakukan penandatangan naskah kerja sama. (MuriaNewsCom/Priyo)

Kajari Blora Mochammad Djumali bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto saat melakukan penandatangan naskah kerja sama. (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kudus melakukan kerja sama dengan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan suatu program pemerintah agar tetap bisa dijalankan di lapangan sesuai aturan. Dalam hal ini adalah untuk mengantisipasi adanya para perusahaan yang tidak mematuhi aturan terhadap hak-hak pekerja.

“Penandatangan naskah kerja sama ini untuk mengantisipasi terkaitnya para perusahaan yang tidak bisa memenuhi peraturan yang sesuai dan tidak bisa dilakukan pendekatan secara kekeluargaan(persuasif)nantinya Kejari Blora yang akan menanganinya,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto, Kamis(20/8/2015).

Menurutnya hal ini dilakukan agar nantinya semua perusahaan bisa tertib dan bisa tetap pada aturuan yang berlaku. Yakni pada PP Nomor 86 tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaan Jaminan Sosial.

“Jika nantinya ada etika yang tak baik dari suatu perusahaan, ya biar kejaksaaan yang menindak dan menangani. Sehingga kami berharap para perusahaan bisa memberikan jaminan kerja/ mendapat BPJS agar para pekerja juga mendapat kenyamanan, terayomi dan bisa menerima hak-hak sebagai pekerja sebab wilayah Blora harus kita kawal khususnya mereka yang bekerja agar dapat mendapat BPJS,” ungkapnya. (PRIYO/AKROM HAZAMI)

Hingga Juli Ini, Peserta yang Mencairkan JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Sekitar 70 Orang

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

KUDUS – Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) masih belum jelas aturannya. Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan revisi, karena dianggap memberatkan pekerja. Dana JHT baru bisa dilakukan setelah pekerja menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun, dan pencairan JHT penuh baru bisa dilakukan setelah umur pekerja 56 tahun.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Agung Maryanto, kasus di Kudus tentang JHT belum begitu menonjol. Data yang ada sampai bulan ini sekitar 70 orang yang mencairkan JHT yang kepesertaan BPJSnya baru lima tahun.

”Mereka yang berhenti dari pekerjaan per Juni 2015, masih bisa diberikan. Tapi, mulai Juli sudah tidak bisa, sampai aturannya benar-benar pasti. Sekarang ini masih digodok dipusat, jadi kami menunggu,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya masih ada perusahaan yang tidak memberikan pesangon, jika ada pekerjanya yang keluar . Inilah yang menyebabkan mereka mencairkan JHT. Sebenarnya, pindah tempat kerja, JHT masih bisa dilanjutkan.

Ditambahkan dia, peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja, dapat langsung mencairkan dana hari tua dengan masa tunggu selama satu bulan tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun.

Sementara, JHT ini dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10 persen untuk persiapan hari tua, atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan.

”Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan,” ujarnya.

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan yang telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 punya jaminan lain yang diberikan kepada peserta, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Dia menambahkan, per Mei 2015, kepesertaan JHT di Kudus mencapai 98.466 peserta dan perusahaan yang sudah melakukan MOU dengan BPJS Ketenakerjaan sebanyak 1.572 perusahaan.

”Tahun ini kami targetkan kepesertaan perusahaan 708 ribu perusahaan dan pekerja 192 ribu. Mudah-mudahan bisa terpenuhi target,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Kholid: BPJS Merugikan, Tolak Saja

JHT-BPJS (e)

Aturan baru terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan memang diprotes warga. Pasalnya, karyawan atau buruh keberatan jika kemudian pencairannya harus menunggu 10 tahun atau harus berusia 56 tahun. (MuriaNewsFaisol Hadi)

KUDUS – Aturan baru pencairan jaminan hari tua (JHT) yang harus menunggu 10 tahun kepesertaan atau usia 56 tahun jika ingin mengambil seluruh simpanan, dinilai sangat merugikan karyawan atau buruh. Lanjutkan membaca

Revisi JHT Buat Rakyat Makin Tidak Percaya Pemerintah

JHT-BPJS (e)

Aturan baru terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan memang diprotes warga. Pasalnya, karyawan atau buruh keberatan jika kemudian pencairannya harus menunggu 10 tahun atau harus berusia 56 tahun. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Adanya perubahan dalam mekanisme pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, memang bisa menimbulkan keresahan terhadap diri buruh atau karyawan sebuah perusahaan, yang terdaftar menjadi peserta. Lanjutkan membaca

JHT BPJS Ketenagakerjaan Bikin Resah

JHT-BPJS (e)

Aturan baru terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan memang diprotes warga. Pasalnya, karyawan atau buruh keberatan jika kemudian pencairannya harus menunggu 10 tahun atau harus berusia 56 tahun. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Revisi terhadap ketentuan pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, memang membuat resah para karyawan yang terdaftar sebagai peserta. Lanjutkan membaca

Klaim Dana BPJS Ketenagakerjaan Harus Lampirkan Resep Obat dari Dokter

Petugas BPJS melayani anggota peserta BPJS di kantor BPJS sub cabang Jepara (MURIANEWS/WAHYU KZ)

Petugas BPJS melayani anggota peserta BPJS di kantor BPJS sub cabang Jepara (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Sejumlah kasus sulitnya mencairkan dana sering dialami nelayan di Jepara, sehingga nelayan menilai jika BPJS Ketenagakerjaan sulit diandalkan. Namun, hal itu sebenarnya kurangnya kelengkapan persyaratan yang diajukan peserta, yakni tidak melampirkan resep obat. Padahal persyaratan tersebut sudah diwajibkan meski sebelumnya memang belum.  Lanjutkan membaca

Sulitnya Pencairan Dana BPJS, Disebut Karena Nelayan Enggan Lengkapi Persyaratan

f-nelayan (e)

Nelayan di Jepara kesulitan mengakses BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan, yakni tak melampirkan resep obat dokter. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Sejumlah nelayan di Jepara pernah mengeluhkan sulitnya mengakses jaminan kesehatan seperti BPJS. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara menyatakan, sulitnya pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan, dinilai karena nelayan sendiri yang enggan melengkapi persyaratan. Lanjutkan membaca