Bupati Rembang Minta Dinkes Percepat Proses Pengurusan Kartu BPJS Kesehatan Bagi Warga Tidak Mampu

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang untuk mempercepat proses pengurusan kartu BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu yang belum terkover oleh program BPJS dari tingkat nasional.

Abdul Hafidz mengaku menerima laporan sejumlah kepala desa, bahwa mereka sudah mengirimkan data warga yang diusulkan untuk mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Namun sampai sekarang tidak jelas, bagaimana kabar selanjutnya.

Untuk itu, ia meminta kepada jajaran Dinas Kesehatan intensif berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Apabila data pemohon sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial, maka Dinas Kesehatan harus segera meneruskan ke kantor BPJS Kesehatan.

“Pemkab tidak membatasi kuota. Selama yang bersangkutan termasuk keluarga miskin dan belum terdata BPJS Kesehatan, maka bisa diusulkan. Anggaran daerah siap memenuhi. Sempat muncul keluhan anggaran kurang Rp 5 miliar. Jangankan Rp 5 Miliar, Rp 10 Miliar pun, pemerintah siap menanggung. Yang penting, keadilan di bidang kesehatan mesti ditegakkan, terutama untuk keluarga miskin,” ujarnya.

Hafidz mengingatkan, kesempatan tersebut jangan disalahgunakan oleh kepala desa. “Pernah ada sebuah desa mengajukan 300 calon peserta baru BPJS Kesehatan. Setelah tim menggelar survei, menemukan indikasi hal itu disengaja, karena kebetulan akan berlangsung pemilihan kepala desa. Jangan sampai hal seperti ini justru dijadikan sarana berpolitik mencari dukungan pemilih,” imbuhnya.

Menurutnya,saat ini warga Rembang yang diproses menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui anggaran daerah mencapai 16 ribuan orang. Angka itu merupakan bekas peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan warga miskin yang terlewatkan dalam pendataan. Setelah Jamkesda dihilangkan, mereka diikutkan program BPJS Kesehatan yang sifatnya nasional, dengan jangkauan pelayanan lebih luas.

Editor : Kholistiono

DKK Rembang Pastikan Pemegang Kartu BPJS Kesehatan Tak Dipungut Biaya saat Periksa

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang Supriyo Utomo mengtakan, jika peserta BPJS Kesehatan yang akan periksa di dokter gigi yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maka tak akan dipungut biaya.

“Dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS pastinya tak akan memungut biaya pasiennya yang sudah ikut serta program BPJS. Karena pasien itu sudah membayar setiap bulannya,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, jika periksa gigi tidak berkaitan dengan kesehatan maka akan dipungut biaya. Seperti halnya mempercantik tampilan gigi dan lainnya dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan.

Ia mengatakan, untuk di Rembang sendiri, saat ini dokter gigi yang sudah melakukan kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan terhitung ada 6 dokter.

“Semua dokter gigi tentunya sudah mempunyai spesifikasi permasalahan gigi yang bagaimana atau tidak harus dipungut biaya. Sebab, BPJS Kesehatan itu kan berkaiatan dengan kesehatan. Dan tidak untuk mempercantik gigi atau sejenisnya,” paparnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai minimnya dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ia mengutarakan bahwa dimungkinkan dokter gigi lainnya belum mempunyai minat.

“Mungkin juga dokter gigi lainnya belum minat kerja sama dengan BPJS. Selain itu, untuk kerja sama dengan BPJS juga harus melalui prosedur yang ada. Misalkan saja, melewati penelitian DKK. Bahwa dokter itu mempunyai langganan pasien yang jumlahnya cukup banyak, SDM atau peralatannya dan sebagainya,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

BPJS Kesehatan Dikeluhkan Veteran Blora

Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Membahas BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Wakil Bupati Blora, Rabu, (19/10/2016). (Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blora)

Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Membahas BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Wakil Bupati Blora, Rabu, (19/10/2016). (Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Wakil Bupati Blora Arief Rohman memimpin Rapat Koordinasi Membahas BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Wakil Bupati Blora, Rabu, (19/10/2016). Rapat ini diikuti oleh Plt Sekda Kabupaten Blora Sutikno Slamet, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati dr Rahmat Widodo, Kepala Dinas Nakertransos Chris Hapsoro AW, Kepala BKD Suwignyo, Kabag Kesra Setda Blora Hariyanto, Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Blora Kapten (Purn) Karsidin, serta seluruh Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Blora.

Arief menyampaikan bahwa di era modern seperti saat ini sangat diperlukan informasi yang terintegrasi satu sama lain. Diharapkan ke depan BPJS dapat mengintegrasikan seluruh data yang ada. “Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan kepada pasien,” kata Arief.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati dr Rahmat Widodo, berpesan kepada seluruh Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Blora untuk tertib dalam pemberkasan, perincian keuangan, dan penggunaan dana BPJS dengan tepat dalam penanganan pasien.

Kepala BKD Suwignyo menyampaikan bahwa saat ini seluruh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blora telah terdaftar sebagai peserta BPJS, akan tetapi untuk tenaga honorer belum terdaftar. Syarat tenaga honorer untuk dapat menjadi anggota BPJS adalah dengan memiliki gaji minimal Rp 1.700.000 per bulan, sedangkan UMR Kabupaten Blora sebesar Rp 1.328.000,00 per bulan.

Untuk menjembatani hal tersebut diharapkan ada MoU khusus antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan BPJS sehingga tenaga honorer di Kabupaten Blora dapat pula menikmati layanan BPJS.

Pada kesempatan ini, Ketua DPC LVRI Kabupaten Blora Kapten (Purn) Karsidin menyampaikan keluhan mengenai perbedaan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit kepada pasien peserta BPJS dengan pasien non BPJS. “Diharapkan kedepan tidak ada lagi perbedaan tersebut,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Kantor BPJS Kesehatan Kudus Ditutup Saat Jam Kerja, DPRD : Tidak Pantas

bpjs-kesehatan-2MuriaNewsCom, Kudus – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mawahib Afkar, menanggapi adanya kantor BPJS Kesehatan yang tutup saat jam pelayanan.

Menurutnya sangat tidak pantas lembaga layanan publik menghentikan layanan hanya dengan alasan karyawannya pergi kondangan.

”Ini jelas tidak pantas. Apalagi BPJS merupakan lembaga layanan publik yang sangat vital karena melayani jaminan kesehatan masyarakat,” kata Mawahib.

BPJS Kesehatan juga sudah menerapkan kenaikan iuran serta menerapkan sanksi yang keras bagi peserta yang telat membayar iuran. Hal ini tentu tidak sepantasnya jika BPJS Kesehatan justru menyepelekan pelayanan pada masyarakat.

Mawahib berharap harus ada evaluasi terhadap pimpinan BPJS Cabang Kudus. Jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi lembaga layanan publik lainnya yang ada di Kudus.

Sebelumnya diberitakan, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus menutup pelayanannya, Selasa (27/9/2016). Tentu saja, warga yang akan dilayani BPJS, jadi sewot.

Alasannya kantor pelayanan tutup sepele, karena karyawan BPJS pergi memenuhi undangan hajatan pernikahan.

Editor : Akrom Hazami

Cara Hemat Pelaku UMKM Ikut Kepesertaan BPJS

umk

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bagi para pelaku usaha, terdapat cara khusus agar murah dalam mengikuti kepesertaan BPJS. Jika cara tersebut dilaksanakan, maka seluruh anggota keluarga menjadi tanggungan BPJS.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono, mengatakan kalau pelaku UMKM dapat dikenakan BPJS seperti seorang karyawan. Dalam membayar iuran, cukup 5 persen dari UMK Kudus saat ini.

“Tidak usah mandiri, nanti jatuhnya mahal. jadi daftarnya khusus. Nanti iurannya sama seperti karyawan, yakni 5 persen dari UMK,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jika UMK Kudus sekarang Rp 1,6 juta, maka 5 persen adalah di angka Rp 80 ribuan. Iuran itu dapat dibayarkan tiap bulan, dan mampu menanggung satu keluarga maksimal lima orang.

Dengan demikian, kata dia, pelaku usaha akan lebih hemat. Selain itu, jika ada hal yang tidak diinginkan menyangkut kesehatan, dapat segera ditangani tanpa khawatir soal biaya karena akan ditanggung.

Dia menambahkan, sebenarnya konsep BPJS berbeda dengan lainnya. Jika yang lain adalah iuran banyak manfaat kecil, maka di BPJS iuran minimal dengan manfaat yang besar. Hal itu, lantaran yang dilakukan adalah subsidi silang

“Kami sebenarnya juga sedang menggarap hal ini. Namun, hingga kini masih belum maksimal. Ke depan pelaku UMKM bakal menjadi sasaran agar menjadi peserta JKN KIS,” ungkapnya.

Menurutnya, Kabupaten Kudus menjadi kabupaten tertinggi kepesertaan BPJS. Sebab, untuk Kudus sudah di angka 70 persen ikut peserta. Hal itu, tertolong dengan adanya banyak perusahaan, yang sudah mendaftarkan karyawannya.

Editor : Akrom Hazami

 

75 Persen Warga Jepara Ditarget Ikut BPJS Kesehatan

bpjs

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi melakukan penandatanganan kesepakatan dengan BPJS Kesehatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara dengan BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang optimasiasi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jepara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat I Setda Jepara. Senin (18/7/2016).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Kudus dr Agus Purwono. Dalam sambutannya, Marzuqi mengatakan, adanya kesepakatan bersama ini selaras dengan upaya untuk mengimplikasikan Perpres Nomor 111 tahun 2013 yang mengamatkan seluruh WNI wajib menjadi peserta JKN-KIS paling lambat 1 Januari 2019.

“Dalam rangka untuk melaksanakan akselerasi pelayanan JKN-KIS di Jepara agar seluruh warga masyarakat Jepara bisa menjadi peserta, baik berasal dari penerima upah maupun penerima bantuan iuran (IPB) baik dari APBN maupun APBD,” kata Marzuqi.

Menurutnya, hingga 30 Juni lalu penduduk Jepara berjumlah 1.145.164 jiwa dan sebanyak 642.352 jiwa atau 56,09 persen sudah terdaftar pada JKN-KIS. Untuk itu perlu upaya ektra agar penduduk Jepara terlindungi program JKN-KIS karena sampai saat ini masih mempunyai sisa tinggal 2,5 tahun sesuai dengan amanat Perpres nomor 111 tahun 2013.

“Terkait hal tersebut saya akan mengintruksikan kepada kecamatandan desa untuk segera membentuk kader JKN, dengan harapan akhir 2016 kepesertaan penduduk Jepara bisa mencapai 75 persen. Sehingga sisa waktu bisa mencapai 100 persen pada 1 Januari 2019,” ungkapnya.

Agar rencana ini berhasil, lanjut Marzuqi, ia minta kepada BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk konsisten dan bersinambungan untuk melakukan sosialisasi termasuk kepada karyawan swasta yang ada di Jepara.

Kepala KCU BPJS Kesehatan Kudus  Agus Purwono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih riil, sehingga tujuan cakupan 75 persen bisa tercapai. Karena tujuan ini melibatkan pemegang kebijakan dan banyak yang terlibat tentu membutuhkan koordinasi yang lebih intens.

Editor : Akrom Hazami

 

 

RS di Kudus Siap Layani Pemudik Peserta JKN-KIS

Penandatangan kesepakatan oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit di Kudus dalam hal pelayanan saat lebaran (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Penandatangan kesepakatan oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit di Kudus dalam hal pelayanan saat lebaran (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


MuriaNewsCom, Kudus
– Selama mudik Lebaran, BPJS Kesehatan membebaskan peserta JKN-KIS yang ingin berobat langsung ke rumah sakit. Adanya kebijakan ini, seluruh rumah sakit diharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Menyikapi kebijakan itu, pihak rumah sakit di Kudus, baik itu rumah sakit swasta maupun milik pemerintah siap menampung peserta JKN – KIS. Pihak rumah sakit menyepakati pelayanan yang masih tetap diberikan kepada pemudik mesti tanpa rujukan di tingkat faskes I.

Kesepakatan tersebut oleh pihak rumah sakit, dituangkan dalam penandatanganan saat jumpa pers pagi tadi. Perwakilan rumah sakit yang turut hadir dalam jumpa pers adalah RSUD Loekmono Hadi, RS Mardi Rahayu, RSI Sunan Kudus, RS Aisiyah dan RS Kemala Siwi. Mereka menandatangani kesiapan melayani pemudik peserta JKN-KIS.

Direktur RSI Sunan Kudus dr Farid Nur mengatakan, pihak RSI Sunan Kudus siap melayani pemudik peserta JKN-KIS. Namun agar program ini bisa lebih maksimal, menurutnya dibutuhkan publikasi yang lebih banyak. “Spanduk, baliho dan pamflet harusnya juga disiapkan. Agar para pemudik tahu adanya pelayanan ini,” katanya saat jumpa pers di Kantor BPJS Kesehatan Kompleks Perkantoran Mejobo, Rabu (29/6/2016).

Dia mengatakan, kesipaan juga untuk pelayanan rawat inap. Diyakini saat lebaran nanti banyak rumah sakit yang sepi pasien. Hal itu disebabkan pasien yang meminta pulang terlebih dahulu sebelum lebaran. “Pelayanan sekarang lebih bagus, kalau tahun lalu hanya pasien emergensi saja, namun sekarang pasien non emergensi juga dilibatkan,” ujarnya.

Sayangnya, di RSI Sunan Kudus saat lebaran pertama tidak ada yang piket dokter bedah. Sehingga jika ada kebutuhan untuk bedah tidak dapat terlayani.

Sementara, Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar menjelaskan, pelayanan tetap buka 24 jam, dan soal kartu BPJS, sebenarnya cukup menggunakan KTP. “Silakan saja datang berobat, KTP dirasa cukup. Dan untuk ruang, memang biasanya cukup longgar, karena mulai banyak yang meminta pulang,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

BPJS Kesehatan Permudah Pelayanan Bagi Pemudik

Konferensi pers yang dilakukan BPJS Kesehatan terkait pelayanan kemudahan bagi pemudik (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Konferensi pers yang dilakukan BPJS Kesehatan terkait pelayanan kemudahan bagi pemudik (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebagai wujud kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta dalam hal penjamin pelayanan kesehatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H, BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanannya.

Para peserta JKN-KIS yang sedang mudik dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Askes, dan Kartu Jamkesmas.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agus Purwono mengatakan, peserta JKN-KIS yang sedang mudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke kantor cabang BPJS setempat. Peserta kesehatan dapat langsung mengunjungi IGD rumah sakit terdekat selama mudik berlaku sejak H-7 sampai H+7 lebaran.

“Ini merupakan program nasional, jadi jika pemegang kartu dalam kondisi emergensi maupun non emergensi masih tetap dapat dilayani. Yakni dengan langsung datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” katanya, Rabu (29/6/2016).

Ia katakan, fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iuran biaya peserta yang sedang sakit saat mudik. Peserta, menurutunya cukup hanya memperlihatkan kartu aktif. Kartu tersebut, nantinya digunakan untuk mengecek kepesertaan. Jika kartu masih aktif, maka pelayanan akan didapatkan oleh peserta BPJS tanpa terkecuali.”Tema kami adalah “Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan.”Jadi harus tetap dilayani,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya hanya menggunakan KTP bisa, tapi KTP baru dapat digunakan jika memang kartu JKN – KIS tidak dibawa karena suatu hal. Sebab,proses akan lebih lama, dikarenakan pihak rumah sakit harus mengacak lagi nomor KTP pada link BPJS Kesehatan.

Editor : Kholistiono

Ini Hak Pasien BPJS Kesehatan Jika Kamar Rawat Inap Penuh

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pasien BPJS Kesehatan harus memperoleh keistimewaan ketika mereka berobat dan harus dilakukan rawat inap, namun kamar di rumah sakit penuh.  Jika hal ini terjadi, maka pasien laik naik kelas.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang kudus Agus Purwono. Menurutnya, aturan yang tertera sudah jelas, jika memang kamar penuh, pasien bisa naik kelas.

“Misalnya saja persoalan kamar, jika pasien BPJS Kesehatan kamarnya kelas II itu penuh, maka pasien harus ditempatkan pada kamar kelas I. Itu sudah menjadi aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Perjanjian semacam itu, sudah berlangsung lama antara pihak BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit. Bahwa, pelayanan kepada pasien harus tetap diutamakan.

Dia menambahkan, jika selama tiga hari kamar untuk pasien sesuai kelasnya tersebut sudah kosong, maka, barulah pasien dapat dikembalikan sesuai dengan kelas yang dimiliki.

Jika dikembalikan pasien menolak, lanjutnya, maka pasien yang bersangkutan harus membayar biaya tambahan sesuai dengan ketentuan pihak rumah sakit.

“Jika dilihat, selama ini sudah berjalan dengan baik. Jadi pelaksananya juga sudah berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sementara itu, Mahmudah, warga Kecamatan Kaliwungu mengeluhkan adanya pelayanan di rumah sakit swasta di Kudus terkait penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Saat anaknya sakit dan membawanya berobat di rumah sakit, dia memakai BPJS Kesehatan untuk kelas II, namun dengan alasan kamar penuh, anaknya ditawarkan untuk menempati kelas tiga.

“Katanya penuh, jadi pasien dipindah ke kamar kelas tiga. Namun setelah satu hari baru dipindah kembali ke kamar kelas dua,” ungkapnya.

Editor  : Kholistiono

BPJS Kesehatan Klaim Sudah Memberikan Pelayanan yang Bagus

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya pasien BPJS Kesehatan di Kudus, dinilai sudah terlayani dengan baik oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal itu diperkuat dengan tidak adanya laporan tentang buruknya pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono mengklaim, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit sudah bagus. Pelayanan yang dimaksud, adalah pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

“Sejauh ini sudah bagus, tidak ada keluhan atau penanganan yang dibedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan pasien mandiri,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pelayanan pasien BPJS Kesehatan sekarang sudah bagus, baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakitmilik pemerintah. Sebab,pihak BPJS Kesehatan melakukan pemantauan dan membuka layananan pengaduan bagi pasien.

Katanya, hampir tiap rumah sakit terdapat pos BPJS Kesehatan. Hal itu bertujuan agar pasien, dapat dengan leluasa untuk mengadukan permasalahan yang dialami terkait pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kalau susah untuk ke pos, bisa menghubungi nomor 1500400. Nomor itu merupakan nomor pengaduan untuk pelayanan pasien BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya pihak BPJS Kesehatan dengan rumah sakit bukansebagai atasan dan bawahan,namun sebagai mitra. Untuk itu, yang bisa menegur katanya, adalah pasien BPJS Kesehatan jika mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan.

Editor : Kholistiono

BPJS Enggak Dilayani di Klinik Kesehatan Swasta

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutannya di salah satu klinik kesehatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutannya di salah satu klinik kesehatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Makin banyaknya jumlah klinik kesehatan swasta di Grobogan memang dinilai punya banyak dampak positif. Yakni, akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan cepat. Sebab, selain menangani pengobatan umum, klinik tersebut kebanyakan juga melayani jasa persalinan.

Meski demikian, ada satu hal yang masih jadi kendala sampai saat ini. Yakni, belum tertampungnya pemegang kartu BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik swasta tersebut.

“Ini, masih jadi PR buat kami. Kami berharap bisa memberikan pelayanan kepada semua masyarakat termasuk pemegang BPJS. Namun, sejauh ini, kami belum berhasil menjalin kerjasama dengan pihak BPJS,” ungkap Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Grobogan Ahmadun Alfaputra saat menghadiri peresmian Klinik Pratama Rawat Inap dan Bersalin di Jengglong Barat, Purwodadi, Kamis (31/3/2016).

Ahmadun menyatakan, Asklin siap mendukung kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tentang keharusan melahirkan di puskesmas atau klinik kesehatan. Sebab, kebijakan itu memiliki tujuan yang positif. Yakni, untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) saat menjalani proses persalinan.

“Kebijakan ini sangat sesuai dengan prinsip pertolongan persalinan, yakni ditolong dengan empat tangan. Pertolongan seperti ini hanya ada di pelayanan kesehatan seperti klinik dan puskesmas.,” katanya.

Menurut Ahmadun, saat ini sarana prasarana yang ada di klinik kesehatan dan puskesmas jauh lebih lengkap dan sesuai standar. Selain itu, di tempat pelayanan kesehatan juga punya minimal empat orang bidan serta satu dokter jaga. Hal inilah yang membedakan klinik kesehatan dan puskesmas dengan klinik pengobatan biasa.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, belum bisanya pemegang kartu BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di klinik swasta itu terjadi dalam level nasional. Tidak hanya di Kabupaten Grobogan saja.

“Hal ini memang sudah jadi pemikiran. Kami nanti akan koordinasikan dengan pihak terkait dan BPJS soal ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Iuran BPJS Kesehatan Naik April Ini, Berikut Rinciannya

kartu_bpjs

 

MuriaNewsCom, Kudus – Gara-gara defisit anggaran sebesar 5,85 triliun, Kementerian Kesehatan untuk memutar otak mencari solusi agar hal itu tidak terulang lagi.

Meskipun demikian pemerintah beserta BPJS Kesehatan harus bisa mengatasi defisit tersebut dengan menaikkan besaran angsuran sebagai solusi apabila kebijakan – kebijakan yang diambil tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Dikutip dari BPJS Online, berikut besaran kenaikan yang telah disepakati:

  • Untuk Peserta PBI yang semula 19.225 / Bulan menjadi 23.000 / bulan
  • Untuk Peserta mandiri Kelas I dari 59.500/ bulan menjadi 80.000/bulan
  • Untuk Peserta mandiri Kelas II dari 42.500/ bulan menjadi 51.000/bulan
  • Untuk Peserta mandiri Kelas III dari 25.500/ bulan menjadi 30.000/bulan

Pemerintahan Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 April 2016. Kenaikan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini merevisi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 yang mengatur hal yang sama. Salah satu poin dalam aturan baru ini adalah kenaikan iuran BPJS. Semoga, pelayanan BPJS terhadap masyarakat juga naik.

Editor : Akrom Hazami

Di Jepara, Gaji Dibawah UMK bisa Jadi Peserta BPJS

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat di Kecamatan Tahunan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Masyarakat yang menerima gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara, dipastikan bisa menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kantor Opresional Kabupaten Jepara Asri Wulandari.

Menurutnya, bagi pekerja penerima upah (PPU) yang gajinya di bawah UMK misalnya Guru Madin yang sebulan misalnya hanya mendapatkan gaji Rp 300 ribu, maka yayasan terkait dapat mendaftarkan guru tersebut sebagai peserta BPJS dengan ketentuan UMK Kabupaten Jepara Rp 1.350.000 x 5% yaitu Rp 67.500.

”Guru Madin yang mempunyai gaji dibawah UMK bisa menjadi peserta dengan penyetor Rp 67.500 untuk lima jiwa yaitu Ibu/bapak dan 3 anak dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh BPJS,” kata Asri dalam acara sosialisasi lembaga komunikasi dan informasi masyarakat, yang digelar Humas Setda Jepara di Kecamatan Tahunan, Senin (22/2/2016).

Dia menjelaskan,  hal itu sesuai dengan semboyan BPJS kalau gotong royong, semua tertolong. Menurut Asri Wulandari, pelayanan program rujuk balik pada peserta BPJS 2016 di antaranya yang dijamin dengan  diagnosa ada sembilan yaitu DM tipe 2, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru, Epilepsy, Schizophrenia, Stroke, dan System Lupus Eythematosus.

”Sedangkan prinsip pelayanan kesehatan yang sesuai dengan hak kelas dan prosedur di antaranya tidak ada iur/tambahan biaya, tidak ada pembatasan kamar/biaya/obat, tidak ada klaim perseorangan. Semua peserta BPJS yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan BPJS harus memperlakukan pesien sama antara kelas I hingga kelas III. Di sini BPJS tidak membedakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda Jepara, Endang Retnoningsih mengatakan, informasi sangat penting bagi semua masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu masyarakat di daerah perlu mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama, agar informasi yang didapat tidak setengah-setengah.

”Maka bagian humas sangat berperan aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah baik dari pusat hingga daerah, tentang kebijakan yang diambil dalam pembangunan,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Simak Ini Jika Anda Termasuk Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan Ganda

kartu_bpjs

 

MuriaNewsCom, Kudus – Tidak sedikit masyarakat yang mengaku keberatan dengan kebijakan iuran terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ditengarai, BPJS dalam proses pendaftaran kepesertaan telah melakukan penarikan iuran kepesertaan ganda.

Hal itu disampaikan pakar hukum Universitas Muria Kudus (UMK) Yusuf Istanto menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada dirinya terkait program BPJS.

“Banyak warga yang melapor ke kami dan mengaku keberatan, di mana bagi keluarga, suami dan istri yang bekerja pada instansi berbeda harus membayar BPJS semua,’’ ujarnya.

Bagi Yusuf, keberatan warga ini sangat beralasan, karena menurut ketentuan hukum, kepesertaan BPJS adalah berdasarkan nomor tunggal. “Pasal 13 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2011, bahwa BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta,’’ terangnya.

Berdasarkan dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal adalah nomor yang diberikan khusus kepada setiap peserta. “Artinya, dalam kepesertaan BPJS, tidak mengenal kepesertaan ganda,’’ tegasnya.

Jika kemudian dalam kepesertaan BPJS terdapat nomor kepesertaan ganda untuk satu identitas peserta, yang mana, ini terjadi karena pihak BPJS mewajibkan setiap pendaftaran BPJS berdasarkan Kartu Keluarga (KK) kepada semua perusahaan atau institusi. Jika itu yang terjadi, maka potensi kerugian yang diderita oleh peserta, sangat besar.

”Contohnya, ketika suami bekerja di perusahaan A, oleh perusahaan didaftarkan sebagai peserta BPJS. Sementara, istrinya yang bekerja di perusahaan B juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, di mana ketentuan dari BPJS mewajibkan pendaftaraan kepesertaan adalah seluruh anggota keluarga berdasarkan KK. Maka, di sinilah muncul potensi kepesertaan ganda pada BPJS,” ungkapnya.

Jika kebijakan seperti itu dijalankan BPJS, menurutnya hal itu merupakan penyalahgunaan aturan.

Editor : Kholistiono

BPJS Ketenagakerjaan Blora Beri Kemudahan untuk Pengusaha

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Masyarakat Blora sedang konsultasi dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Unit BPJS Ketenagakerjaan wilayah Blora menawarkan program BPJS tenaga kerja informal bagi warga yang memiliki usaha sendiri. Seperti pemilik usaha yang ingin mengembangkan diri.

Hal itu mereka sosialisasikan di Blora, Jumat (18/12/2015). Dalam program ini, disampaikan bahwa mengikuti program tersebut bisa iuran minimal Rp 18.800 per bulan untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dengan rincian Rp 12. 000 untuk jaminan kecelakaan kerja dan Rp 6.500 untuk jaminan kematian.

Kepala Unit BPJS Ketenagakerjaan Blora Artanti Satiya melalui petugas madya Pemasaran dan Pelayanan David Anton Purowoko mengatakan, pembuatan BPJS Ketenagakerjaan digratiskan hanya untuk Jumat.

“Untuk hari ini gratis dan diperpanjang 1 bulan ke depan. Dan misal mau dilanjutkan bisa, tidak juga bisa,” kata David, Jumat.

Dijelaskan pula perbedaan BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan. Sehingga nantinya masyarakat juga bisa mengetahui akan perbedaan tersebut.

Di antara perbedaannya adalah, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tiga program. Tiga program ini yaitu Kecelakaan kerja, Kematian, dan Hari Jaminan Tua.

“Kami harap adanya kegiatan ini bisa membuat warga sadar manfaatnya,” ujarnya.
Salah satu warga Blora, Harjanto mengaku belum begitu paham tentang BPJS Ketenagakerjaan. Adanya sosialisasi itu membuatnya mulai memahami perbedaan BPJS Keshatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Tahunya hanya BPJS Kesehatan,” kata Harjanto. (RIFQI GOZALI/AKROM HAZAMI)

Mantan Karyawan Resah, GCI Tak Bayarkan BPJS Kesehatan

Danu Sukotjo, eks-Humas PT Geo Cepu Indonesia (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Danu Sukotjo, eks-Humas PT Geo Cepu Indonesia (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Mantan Humas PT Geo Cepu Indonesia (GCI) Danu Sukotjo mempertanyakan iuran BPJS yang tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Pasalnya, iuran BPJS tersebut selama 2015 hanya dibayarkan selama dua bulan.

Tidak dibayarkannya iuran BPJS kesehatan karyawan KSO Pertamina PT GCI hingga berbulan-bulan, membuat keresahan eks-karyawan GCI resah. Itu diketahui dari salinan skrip iuran BPJS ketenagakerjaan oleh mantan Humas PT GCI, atas nama Danu Sukotjo. ”Saya khawatir jika sewaktu-waktu dari BPJS menagih kepada saya,” ungkap Danu kepada MuriaNewsCom (26/11/2015).

Ia mengaku, masa kontrak kerjanya habis per tanggal 23 November 2015. Usai masa kontrak kerja itu, pihaknya masih ada ganjalan terkait BPJS Ketenagakerjaan.

Disisi lain, Toni Heriyanto, Perwakilan PT GCI mengungkapkan iuran tersebut tidak dibayarkan karena inklud dengan gaji yang telah diberikan. Dan manfaat juga telah diterima.

Setelah mereka bertemu guna mendiskusikan hal ini, diperoleh kesepakatan antara Danu Sukotjo dengan Toni Heriyanto. Untuk menganggap bahwa masalah ini telah selesai.

Keduanya sepakat, dan menanda tangani surat kesepakatan seluruh permasalahan telah selesai. Termasuk masalah upah yang juga dikeluhkan Danu Sukotjo, juga pembayaran BPJS selama periode kontrak.

Keduanya juga sepakat untuk tidak menuntut dikemudian hari. Ia juga sepakat masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. (RIFQI GOZALI/TITIS W)

Kepala BPJS Grobogan Tuding Media Terlalu Membesar-besarkan Berita Soal KIS

 

Kepala BPJS Kesehatan Grobogan Asri Wulandari saat menyampaikan sosialisasi KIS (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala BPJS Kesehatan Grobogan Asri Wulandari saat menyampaikan sosialisasi KIS (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Meski pada kenyataannya memang banyak KIS yang salah data, namun Kepala BPJS Kesehatan Grobogan Asri Wulandari menuding berita itu terlalu dibesar-besarkan oleh media. Dimana, bagi media, kesalahan data dalam KIS itu dinilai jadi bahan berita yang sangat menggiurkan, sehingga layak di blow up terus untuk menaikkan rating.

“Program KIS ini rawan masalah politis dan intervensi media. Begitu ada kesalahan, langsung di blow up karena dinilai sangat menggiurkan,” ungkap Asri saat menyampaikan sosialisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Ruang Riptaloka, siang tadi.

Menurutnya, data penerima yang dipakai dalam pembuatan KIS diambilkan dari database pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Dalam data itu, tidak mencantumkan tanggal lahir, tetapi hanya umur saja. Oleh pihak BPJS, data itu justru ditambah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dalam pembuatan kartu Jamkesmas dulu sudah ada kesalahan data. Tetapi kenapa tidak pernah dikupas media,” katanya.

Meski akhirnya muncul kesalahan dalam data KIS, hal itu dinilai Asri tidak masalah. Artinya, kartu itu tetap bisa dibagikan pada penerima. Nantinya, data penerima dalam kartu tersebut akan direvisi jika memang ada kesalahan.

”Kami meminta pada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) agar menyalurkan pada penerima. Soal adanya kesalahan, nanti akan kita perbaiki dan kartu itu bisa langsung digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan,” cetusnya.

Sementara itu, beberapa peserta sosialisasi mengusulkan agar data KIS yang salah itu diperbaiki lebih dulu. Setelah direvisi, baru diberikan pada penerima, sehingga dinilai lebih praktis dan memudahkan pendistristribusian. Selain itu, sebelum dapat KIS, para penerima juga masih bisa mendapatkan layanan kesehatan melalui kartu Jamkesmas yang dimiliki. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Camat dan Kades di Grobogan Diminta Memantau Pendistribusian KIS

Sosialisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Ruang Riptaloka Kabupaten Grobogan, Senin (2/22/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sosialisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Ruang Riptaloka Kabupaten Grobogan, Senin (2/22/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Para camat dan kepala desa/kelurahan diminta ikut memantau perkembangan pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) di wilayahnya masing-masing. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto saat membuka sosialisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Ruang Riptaloka, Senin (2/22/2015).

Acara sosialisasi tiga kartu buat warga miskin itu dihadiri pula Kepala BPJS Kesehatan Grobogan Asri Wulandari dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Agus Pribadi. Hadir pula Kepala BPS Grobogan Manggus Suryono, dan Kepala Dinsosnakertrans Andung Sutiyoso. Sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh kepala desa, unsur kecamatan dan dinas terkait lainnya.

Menurut Sugiyanto, pendistribusian KIS dilakukan secara bertahap. Dimana, pada tahap awal sudah ada 19.585 KIS yang diterima. Namun, dalam KIS tahap awal ini ada beberapa permasalahan. Antara lain, penulisan data penerima yang kurang sesuai. Seperti nama, alamat, dan tanggal lahir.

”Saya minta agar data dalam KIS ini dicermati dan diteliti dengan sungguh-sungguh agar tidak muncul pemasalahan dikemudian hari. Segera koordinasikan dengan pihak terkait sehingga kesalahan ini bisa segera ditindaklanjuti,” katanya. (DANI AGUS/TITIS W)

Pasien BPJS Kesehatan Sering di Diskriminasi?

BPJS-Kesehatan

Agus Purwono, Kepala BPJS Kesehatan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, kerap kali didiskriminasikan oleh pihak dokter atau rumah sakit. Sedangkan dengan pasien non BPJS, mendapatkan pelayanan yang jauh lebih memuaskan.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus dr. Agus Purwono mengatakan, pihaknya sudah mendengar mengenai hal tersebut. Pihaknya mengakuinya juga terdapat hal semacam itu antara peserta jaminan dengan non jaminan.

”Kami sudah mendengar keluhan masyarakat. Terdapat beberapa kasus perbedaan. Soal itu tidak ada masalah, karena tinggal menunggu waktu saja,” katanya kepada MuriaNewsCom Selasa (15/9/2015).

Pihak BPJS juga masih memberlakukan teguran tentang peserta yang masih diskriminasi. Tak tanggung tanggung, BPJS juga sampai memutus kerja sama dengan instansi yang melakukan diskriminasi.

”Masyarakat sudah mulai sadar tentang kesehatan. Hingga kini masih banyak yang mendaftarkan diri untuk ikutserta dalam BPJS,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

 

Perangkat Desa Ikut BPJS, Warga Desa di Kudus Malah Menuntut, Hmm!

wikipedia org

wikipedia org

 

KUDUS – Terkait dengan kewajiban seluruh perangkat desa di Kudus ikut dalam fasilitas BPJS yang dibiayai oleh negara. Salah satu warga Desa Getaspejaten, kecamatan Jati Rusmanto menuntut agar perangkat desa harus bisa siap meningkatka kerjanya.

“Kalau mereka (perangkat) dibayari pemerintah dalam administrasi BPJS-nya, maka harus bisa lebih baik lagi kerjanya. Yaitu bisa melayani dengan baik, mudah dalam pelayanan serta bisa meningkatkan pemangunan,” kata Rusmanto.

Selai itu, lanjut Rusmanto, pihaknya juga mendengar sejak lama, Selain mendapat bengkok, perangkat desa saat ini telah mendapatkan bayaran uang. Karena itulah mereka harus bisa giat lagi. Lantaran mereka mendapatkan fasilitas.

Hal senada juga diutarakan oleh warga Desa Barongan Siti Khumayah. Dia menambahkan, yang terpenting bagi warga itu bisa dilayani dengan baik. ”Kami tidak mempersoalkan terhadap fasilitas tersebut yang diberikan ke perangkat desa. Pokoknya yang penting bisa bekerja memuaskan warga itu sudah cukup,” kata Siti. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Diimbau Ikut BPJS, Kades Malas-Malasan

MuriaNewsCom

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Dengan adanya imbauan dari Pemkab Kudus bahwa kepala dan perangkat desa nonPNS harus ikut  BPJS. Bambang Juniatmoko, Kepala Desa Barongan mengutarakan, hal tersebut bisa menguntungkan dan merugikan peserta BPJS.

Karena perhitungan pembayaran BPJS perangkat desa tersebut itu dimbilkan dari penghasilan tetap (siltap) yang mereka terima.

“Misalkan, saya kepala desa siltapnya Rp 3 juta dan pembayaran BPJS itu sebesar 5% dari siltap tersebut. Berarti biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150 ribu. Itu bisa dinilai untung karena Rp 150 ribu tersebut bisa mengkaver istri dan ketiga anak saya,” paparnya.

Selain itu, bisa juga dinilai rugi. Yakni dalam kasus perangkat desa belum mempunyai istri dan anak. Sehingga mereka akan membayar di atas nominal sewajarnya yang sudah ditentukan oleh BPJS.

“Bila perangkat itu belum menikah maka mereka akan membayar sebesar Rp 75 ribu. Sebab siltap mereka akan dikalikan 5% juga. selain itu, nominal Rp 75 ribu tersebut di atas nominal BPJS kelas I yang nominalnya Rp 59.500,” ujarnya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

BPJS, Kades dan Perangkat Tunggu Petunjuk Pemkab

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Selain perangkat Desa Barongan, Kecamatan Kota yang mengalami kebingungan dengan adanya kewajiban keikutsertaan dalam anggota BPJS di tahun 2015. Perangkat desa lainnya juga mengalami hal yang sama. Salah satuya ialah Pemerintah Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati.

Salah satu perangkat Desa Getaspejaten Budi Laksono mengutarakan, sebenarnya pihaknya dua tahun yang lalu juga masih terdaftar dalam BPJS. Namun sekarang setiap perangkat desa nonPNS diwajibkan ikut. Oleh karenanya pihaknya lebih memilih aturan resmi dari pemkab.

Dia menilai, bila pembayaran administrasi BPJS tersebut memang diambilkan dari APBDes tanpa mengurangi siltap sedikitpun, maka pihaknya sangat bersykur sekali. Akan tetapi apakah pembayaran tersebut akan secara otomatis ditransfer ke kas negara, atau bahkan ditransfer ke kas desa.

Dengan begitu, dari pemerintah desa, saat ini masih menunggu juknis dari pemerintah terkait. Sehingga ke depannya, perangkat desa bisa lebih jelas.

Kepala Desa Getaspejaten Indarto juga mengutarakan hal yang sama. Dia berkata, kalau BPJS itu bisa dimanfaatkan bagi yang belum terdaftar dalam keanggotannya.

Namun bila yang sudah punya, akan bisa membingungkan. “Yang terpenting ialah menunggu juknis dari pemerintah saja. Supaya tidak salah alur,” katanya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Di Kudus, Kades dan Perangkatnya Bingung Ikuti BPJS

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Terkait dengan imbauan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada seluruh perangkat desa agar  terdaftar dalam Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS), mendapat tanggapan beragam.

Misalnya saja, salah satu Kepala Desa Barongan Bambang Juniatmoko. Dia berpendapat  keikutsertaan kepala desa dan perangkatnya ikut BPJS nantinya akan menimbulkan pro dan kontra. “Akan pro kontra,” katanya.

Dia  juga menuturkan, bila ada salah satu perangkat desa atau sanak famili yang sudah terdaftar di Askes atau BPJS secara mandiri, apakah nantinya bisa menimbulkan klaim dobel atau dobel data.

Sebab sebelum diadakannya kewajiban mendaftar di BPJS tersebut, rata rata perangkat desa yang ada di Kudus telah mendaftar iuran BPJS secara mandiri.

Selain itu, bila perangkat desa yang sudah tergabung dalam BPJS kelas I. Sekarang malah disuruh mendaftar lagi secara kolektif dengan perangkat desa lainnya di kelas II .

”Apakah itu namanya tidak turun kelas? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita? Sebab MOU dengan BPJS tersebut juga belum sampai ke kami. Dan kami juga masih bertanya tanya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pendaftaran BPJS tersebut persyaratan yang paling mutlak ialah menggunakan E-KTP. Namun E-KTP tersebut harus digunakan satu kali dalam penginputan data.

Bila mereka diharapkan untuk ikut serta BPJS secara kolektif, apakah nantinya akan dobel dalam penginputan menggunakan E-KTP tersebut.

Selain itu, dalam pembayaran BPJS itu nantinya akan diambilkan dari APBDes di Sub Bagi hasil pajak daerah yang sudah di transfer ke rekening desa.

“Meskipun nantinya akan di ambilkan dari APBDes di sub Bagi hasil pajak daerah, akan tetapi rata rata kades dan perangkat pasti mempunyai pandangan yang berbeda tentang hal itu,” paparnya.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Perangkat Desa Barongan Bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bangun Mulyo Wibowo. Dia mengatakan, keluarganya selama ini sudah terdaftar dalam Askes istrinya yang jadi PNS. Kondisi itu membuatnya bingung. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Hai Kades, jangan Nunggak Bayar BPJS Lho

Aktivitas perangkat desa di salah satu desa di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas perangkat desa di salah satu desa di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Kudus Adi Sadono Murwanto mengatakan, kades yang ikut BPJS tetap akan dibebani untuk membayar.

”Masing-masing peserta, akan ditarik 6,24% dari penghasilan tetap mereka. Mana penghasilan tetap yang ada atau gaji mereka, disetarakan dengan Rp 1,5 juta per bulan. Tinggal dihitung saja, berapa 6.24% dari Rp 1,5 juta itu,” kata Adi.

Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, keanggotannya berlaku bukan hanya untuk kades dan perangkatnya. Melainkan juga untuk suami atau istri, dan tiga anak mereka. Untuk BPJS ini, diambilkan 5% dari penghasilan tetap mereka.

Anggaran untuk membayar BPJS tersebut, menurut Adi, sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) masing-masing. Jika semua kades dan perangkatnya ikut dalam program ini, maka jumlahnya akan mencapai 1.600 orang.

”Itu belum termasuk jumlah keluarga dari masing-masing kades dan perangkatnya, ya. Itu baru mereka saja. Kalau ditambah keluarga, tinggal dikalikan saja. Ribuan orang memang,” jelasnya.

Keikutsertaan kades, perangkat, dan keluarganya dalam BPJS ini, menurut Adi, memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 66 undang-undang tersebut, dikatakan bahwa aparat pemerintah desa berhak mendapat penghasilan tetap, tunjangan, jaminan, dan penghasilan lain-lain yang sah.

Diharapkan dengan keikutsertaan kades dan perangkat menjadi peserta BPJS, menurut Adi, akan membuat mereka bisa terlindungi dalam hal kesehatan. Sehingga akan bisa mendongkrak kinerja. ”Harapannya seperti itu. Sehingga kades dan perangkat akan lebih tenang bekerja, dan setelah selesai atau purna tugas nanti,” imbuhnya.

Seperti diketahui, ribuan kepala desa dan perangkat desa, diwajibkan ikut dalam program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Kades Kudus Ramai-Ramai Ikut BPJS

Aktivitas perangkat desa di salah satu desa di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas perangkat desa di salah satu desa di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Kini di Kabupaten Kudus, kepala desa dan perangkat desanya, wajib ikut program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Baik kesehatan maupun ketenakerjaan.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Kudus Adi Sadono Murwanto mengatakan, keikutsertaan kades dan perangkatnya sudah dimulai sejak Agustus lalu.

Saat ini yang sudah resmi melakukan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Kaliwungu.

”Memang sudah ada ketentuan bahwa kades dan perangkatnya harus ikut BPJS. Dan yang sudah menandatangani MoU adalah desa-desa di Kecamatan Kaliwungu dengan pihak BPJS,” katanya, Selasa (25/8/2015).

Nantinya adalah desa di Kecamatan Bae. Kemungkinan pada awal September mendatang, mereka akan mengikuti rekan mereka yang ada di Kaliwungu.

Dua BPJS yang diikuti kades adalah BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, jenis layanan yang dipilih adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan, dan Jaminan Kematian. (MERIE /AKROM HAZAMI)