Kudus Dipastikan Tak Ada BPJS Palsu

bupati bpjs

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan peninjauan ke pasien BPJS. (Facebook)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Beredarnya kartu BPJS palsu di sejumlah daerah membuat masyarakat khawatir. Termasuk juga para pengelola instansi kesehatan.

Bupati Kudus Musthofa menanggapi kegalauan masyarakat. Melalui akun media sosialnya di Facebook, dia ungkapkan reaksinya.

“Masy Kudus tdk prlu resah dg adanya kartu BPJS palsu di daerah lain. Di Kudus tdk ada….Krn di Kudus, hanya dg menunjukkan KTP, masy Kudus bs mndapatkan pelayanan kelas 3 RS dan puskesmas secara gratis, tanpa menggunakan kartu BPJS,” katanya dikutip MuriaNewsCom, Jumat (5/8/2016).

Pemerintah pusat sendiri, melalui Kemensos menyatakan, untuk menyederhanakan jumlah kartu yang diterima oleh masyarakat dengan berbagai jenis kartu, Kemensos berencana untuk menggantinya dengan Kartu Bisa atau Kartu Kombo yang saat ini masih dalam uji coba.

Kartu tersebut nantinya bisa digunakan dengan berbagai macam fungsi mulai dari akses pelayanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, serta mendapatkan beras miskin.

Editor : Akrom Hazami

Sosialisasi Aturan Baru, BPJS Kesehatan Bakal Gandeng Pemkab Kudus

f-bpjs 2

MuriaNewsCom, Kudus – Aturan baru tersebut terkait bayi yang lahir dari orang tua peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara otomatis tercatat sebagai peserta JKN, masih perlu disosialisaikan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan bakal menggandeng Pemkab Kudus.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono mengatakan, untuk informasi terbaru ini akan diagendakan rapat bersama jajaran Pemkab Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) serta pihak rumah sakit sebagai patner pelaksanaan.

“Aturan ini baru, tapi sudah berjalan. Sehingga, pihak terkait perlu ada sosialisasi agar tidak ada salah komunikasi ke depannya. Apalagi Dinsosnakertrans, sekarang pegang kendali data masyarakat yang kurang mampu,” katanya.

Rencananya, kata dia, tahap berikutnya bakal digelar sosialisasi khusus untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).“Kemudian, untuk bayi khusus peserta perorangan (mandiri) sebaiknya  daftarkan dahulu ketika sudah diketahui denyut jantungnya atau maksimal masa hamil 7-8 bulan.Dengan demikian dapat membantu dalam proses ke depan dan jika terjadi apapun dapat ditanggung BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

 

Bayi PBI Otomatis jadi Peserta BPJS Kesehatan

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Bayi yang lahir dari orang tua peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis tercatat sebagai peserta JKN dan bisa langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono mengatakan, aturan itu mengacu pada PP Nomor 76 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang belum mencantumkan bahwa bayi yang baru dilahirkan bisa terdaftar secara otomatis.

“Jadi, ibu dari kepesertaan PBI yang melahirkan, maka anaknya akan terkover BPJS Kesehatan secara langsung. Aturan tersebut sedang dalam proses sosialisasi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Untuk selanjutnya, tinggal mengurus administrasi, yakni menyerahkan surat keterangan lahir. Orang tua bayi juga tinggal  mengirimkan nama, maksimal tiga bulan.

Agus menambahkan, PP sebelumnya tidak bisa kalau ingin memasukkan anak yang baru lahir menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan, dan harus pindah menjadi kepesertaan mandiri. Namun mulai sekarang tidak perlu, dan sampai anak ketiga masih bisa dikover.

Dia menambahkan, kasus persalinan juga akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan jika pasien sudah terdaftar aktif sebagai peserta, baik itu dalam keadaan darurat ataupun tidak. “Jadi, jika ada bayi yang sakit, orang tua tidak usah bingung. Sebab, dapat ditangani langsung,lantaran sudah masuk sebagai anggota BPJS Kesehatan. Seperti misalnya bayi yang kena kuning, dapat langsung ditangani,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

 

Penting! Ini Aturan Baru, Jika Sampai Telah Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Ini Akibatnya

 Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


MuriaNewsCom, Kudus
–  Bagi pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,kini harus lebih tertib dalam  membayar iuran bulanan. Sebab, jika telat sebulan saja membayar, maka kartu akan dinonaktifkan.Aturan tersebut bakal berlaku mulai per 1 Juli 2016 mendatang. Bagi peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau mandiri yang nunggak satu bulan, maka kartu tersebut tidak bisa digunakan.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kudus Agus Purwono, aturan tersebut baru diterbitkan berdasarkan Perpres Nomor 28 dan 29 Tahun 2016 tentang Pembayaran Iuran yang Menunggak Lebih Satu Bulan, kepesertaannya sebagai anggota BPJS Kesehatan non PBI langsung dinonaktifkan.” Per 1 Juli 2016 baru dilaksanakan. Jadi kami sosialisasi dulu kepada masyarakat selama sebulan ini,” katanya kepada MuriaNewsCom

Meski demikian, setelah kepesertaan nonaktif, kartu bisa diaktifkan kembali jika sudah ada pelunasan. Namun, hal itu masih ada syarat lainnya, yakni, setelah 45 hari dari pelunasan wajib membayar 2,5 persen dari total biaya pelayanan.

Menurutnya, mengenai aturan yang lama terkait pembayaran telat dari tanggal yang sudah ditetapkan, maka akan dikenakan denda dua persen. Sedangkan, aturan baru tidak ada denda tapi langsung dinonaktifkan.

Hingga kini, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Mei 2016, mencapai 555.107 jiwa atau 67 persen, sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 267.215 jiwa atau 33 persen. Pihak BPJS Kesehatan, katanya, akan terus mengembangkan pemegang kartu, sehingga nantinya bisa terus merambah pada kepesertaan dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Editor : Kholistiono