BKSDA Jateng  Pertimbangkan Penghentian Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Sejumlah pekerja UD Sumber Rezeki melakukan pengambilan karang di perairan Pantai Bondo Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah akan menghormati putusan rapat dengar pendapat, terkait pengambilan terumbu karang di perairan Jepara. Namun demikian, pihaknya mengklaim telah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tersebut. 

Hal itu dikatakan oleh Haris Yunanto Kabag Tata Usaha BKSDA Provinsi Jateng, usai pertemuan di Pendapa Kabupaten Jepara, Jumat (11/8/2017). 

“Berdasarkan pembicaraan tadi disepakati untuk menghentikan (pengambilan terumbu karang,red), maka kami pertimbangkan untuk lakukan pemberhentian,” ucapnya.

Baca Juga : DPRD Jateng Minta Pengambilan Terumbu Karang di Jepara Dihentikan Sementara

Namun pada pertemuan lanjutan, ia berharap agar pengusaha terumbu karang ikut serta, dalam pertemuan selanjutnya. Dirinya juga tidak bisa serta merta melakukan penghentian ekspoitasi terumbu karang secara sepihak. 

“Yang harus kami terima adalah alasan untuk menghentikan, kami sebagai pelayan masyarakat tak bisa menghentikan secara sewenang-wenang. Jadi kami mengharapkan UD (Usaha Dagang-pengusaha) datang (dalam pertemuan di Semarang) agar bisa mendengarkan apa yang bisa diinginkan forum dalam hal ini DPRD Jateng,” imbuhnya. 

Baca Juga : Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Disinggung tentang surat izin pengambilan terumbu karang, dirinya mengakui pihaknya memang memberikan izin tersebut. Akan tetapi hal itu berdasarkan peraturan yang masih berlaku. 

“Karena undang-undang yang kami anut no 5 tahun 1990 (tentang Konservasi SDAH dan E) sebelumnya tidak dicabut atau dikecualikan, kemudian peraturan pemerintah nomor 8/1999 (tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) tidak ada yang mencabut maka tetap kita berlakukan. Dan kami selalu bicara tentang jenis yang diboleh dimanfaatkan jenis tertentu, atau yang dilindungi jenis tertentu. Bukan semua jenis terumbu karang itu dilarang,” imbuhnya.

Terkait pengawasan, ia menyebut telah melakukannya secara rutin. Hal itu dilaksanakan dengan pengecekan melalui laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, pihaknya mengklaim telah mengawasi pengambilan terumbu karang secara langsung ke perairan Jepara. Selain itu, BKSDA juga telah mewajibkan pengusaha terumbu karang untuk melakukan transplantasi karang.

Editor: Supriyadi

Satpolair Dalami Eksploitasi Karang di Perairan Bondo Jepara

Terumbu karang hasil tangkapan UD Sumber Rezeki saat tertangkap basah oleh kelompok pengawas masyarakat “Jinking” Desa Bondo. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Jepara mendalami eksploitasi terumbu karang di perairan Bondo. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan pihak terkait tentang peristiwa tersebut. 

“Kami akan mengumpulkan pihak terkait, Badan Keamanan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI AL, serta BKSDA, terkait adanya izin pengambilan karang di wilayah Jepara. Surat sudah naik pada hari Jumat (4/8/2017) lalu. Harapannya dari BKSDA provinsi Jawa Tengah bisa hadir minggu depan,” ujar Kasatpolair Polres Jepara AKP Hendrik Irawan, Senin (7/8/2017).

Menurutnya, sesuai peraturan di seluruh wilayah Indonesia sudah tak diperbolehkan lagi mengambil terumbu karang, jenis apapun. Oleh karenanya, ia ingin melakukan pendalaman terkait izin yang dikantongi UD Rejeki, dari BKSDA untuk dapat mengambil karang yang diklaim tak dilindungi. 

Hendrik juga menyebut, pengambilan karang bisa menciderai alam. Lantaran pengambilan karang menggunakan alat berat.

“Bukan izinnya yang dipermasalahkan, namun cara pengambilannya yang bisa merusak terumbu karang lain. Misalnya diinjak-injak atau dicongkel,” lanjutnya. 

Dirinya menyebut, pengambilan karang di perairan Jepara bukanlah hasil penangkaran, namun karang-karang tersebut menempel pada karang alam lain. 

“Saat ini sekitar 100 buah karang masih kami simpan di Markas Polair. Ada beberapa diantaranya (karang) yang masih hidup,” pungkas Hendrik.

Sebelumnya, nelayan di sekitar Pantai Bondo-Bangsri mempertanyakan aktifitas pengambilan karang di perairan itu. Nanang Cahyo Hadi koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s” Desa Bondo mengeluhkan hal tersebut pada awak media. Menurutnya, warga nelayan di desa itu bingung dengan aktifitas yang telah berlangsung sejak lama tersebut.

“Kami nelayan disuruh menjaga kelestarian karang, namun disisi lain ada pengambilan karang yang dilakukan oleh sebuah usaha dagang (UD) Rejeki di kawasan kami. Namun saat kami tanyai orang yang beraktifitas mengambil karang, ternyata mereka mengantongi izin,” kata dia Jumat (4/8/2017). 

Menurutnya, warga tak bisa melarang karena mereka mengantongi izin dari BKSDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Nanang juga mempermasalahkan tentang pengawasan terkait pengambilan karang tersebut. 

Baca Juga: Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha 

Baca Juga: Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara 

Baca Juga: Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah, Ini Respons Pemkab

Editor: Supriyadi

Tim BKSDA Akhirnya Turun ke Lokasi Munculnya Harimau

Tim BKSDA turun ke lokasi munculnya harimau hingga Sabtu besok (1/8/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Tim BKSDA turun ke lokasi munculnya harimau hingga Sabtu besok (1/8/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

GROBOGAN – Setelah dinantikan cukup lama, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah akhirnya datang ke Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan siang tadi. Ada tujuh personel yang ditugaskan BKSDA untuk memastikan kabar munculnya harimau di dekat perkampungan penduduk beberapa hari lalu. Lanjutkan membaca