Lihat Bentor dengan Kondisi Mengerikan, Begini Reaksi Polisi Pati

Sejumlah bentor yang disita petugas di Satlantas Polres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan becak motor (bentor) yang beroperasi di kawasan jalan utama Pati ditilang dan disita polisi. Hingga pertengahan Agustus 2017, sedikitnya ada 50 bentor yang diamankan di Satlantas Polres Pati.

“Operasi kami lakukan di jalan-jalan utama. Pedesaan belum kita jangkau. Kami akan lakukan secara bertahap, mungkin di pedesaan nanti bisa. Ini sesuai dengan perintah Ditlantas Polda Jawa Tengah,” kata Kasatlantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari, Selasa (22/8/2017).

Untuk mengambil bentor yang disita petugas sebagai barang bukti, pemilik bentor harus melengkapi surat dan ketentuan teknis. Bukti kepemilikan yang sah seperti BPKB juga harus bisa ditunjukkan kepada petugas.

Selain itu, pemilik harus mengembalikan fungsi asal bentor. Setelah semua syarat dipenuhi dan melalui mekanisme sidang, pemilik bisa mengambilnya di Kantor Satlantas Polres Pati.

“Pengembalian fungsi bentor harus dilakukan di Satlantas, kemudian pemilik membuat surat pernyataan agar tidak dirakit kembali. Beberapa pemilik yang memenuhi syarat sudah ada yang mengambil,” tuturnya.

Dia berharap, penerapan aturan yang tegas sesuai dengan undang-undang membuat para pemilik sadar, karena bentor melanggar ketentuan tertib berlalu lintas. Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, bentor dinilai mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Ia menambahkan, rata-rata bentor yang diamankan merupakan kendaraan tua dengan kondisi yang cukup mengerikan. Rem bentor juga banyak yang tidak layak jalan, sehingga membahayakan penumpang.

Editor : Ali Muntoha

Penegakan Becak Motor di Pati Mulai Dilakukan

Polisi lalu lintas merazia bentor di wilayah Pati Kota, Senin (1/5/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Batas toleransi penggunaan becak motor (bentor) di Pati sudah habis, Senin (1/5/2017). Polisi pun langsung melakukan penegakan dengan menggelar operasi di sejumlah titik.

“Meski sempat mendapatkan penolakan, kami tetap pada peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya penegakan hukum tidak mandul. Undang-undang itu tujuannya baik, ingin mengutamakan keselamatan berlalu lintas,” ungkap Kasatlantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari.

Razia yang dilakukan di sejumlah titik ternyata tidak hanya menyasar bentor, tetapi juga kendaraan bak terbuka berpenumpang manusia seperti pikap dan roda tiga. Mereka ikut dirazia, lantaran kendaraan bak terbuka yang digunakan mengangkut orang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Mulai Mei ini, kami sudah siagakan anggota polisi lalu lintas untuk melakukan patroli dan razia. Sebab, kita sudah memberikan waktu toleransi dengan sosialiasi sebulan yang lalu. Itu bentuk toleransi kami, sekarang waktunya sudah habis,” tuturnya.

Dari hasil patroli yang dilakukan, sejumlah titik yang masih banyak menggunakan bentor, di antaranya Kecamatan Juwana, Margoyoso, dan Tayu. Ke depan, penegakan hukum terhadap bentor akan terus digiatkan di kawasan tersebut.

Sebagai bentuk toleransi, bentor masih bisa diperbolehkan beroperasi di jalan-jalan kecil seperti perkampungan. Hal itu diakui bukan sebagai upaya pembiaran, tetapi lebih kepada toleransi karena sebagian besar bentor digunakan untuk mencari nafkah.

Namun, pihaknya tidak memberi toleransi kepada penarik bentor yang beroperasi di jalan raya. Pada tahap awal, polisi akan melakukan penegakan dengan pembinaan dan pendataan.

Bila masih bandel, pihaknya tidak segan untuk melakukan tindakan represif. “Ini batas toleransi kan sudah habis, sehingga langsung ke tindakan represif. Semuanya demi penegakan hukum dan keselamatan berlalu lintas,” tandas AKP Ikrar.

Editor : Kholistiono

Polemik Bentor di Pati, Kasatlantas: Kami Siap Didemo

Paguyuban bentor seusai berkonsultasi di Kantor Yayasan SHEEP di Perumahan Wijayakusuma Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Upaya penegakan undang-undang larangan becak motor (bentor) di Pati yang dilakukan polisi ternyata mendapatkan reaksi dari paguyuban bentor. Mereka akan menempuh sejumlah upaya agar bentor tetap dibiarkan beroperasi.

Penarik bentor sadar bila pengoperasian bentor melanggar undang-undang. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lagi karena dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa mereka hidup dari menarik bentor.

“Saya mencari nafkah dari menarik bentor. Saya menghidupi anak dan istri, menyekolahkan anak-anak juga dari menarik bentor. Kami benar-benar meminta toleransi kepada polisi untuk tidak melakukan penegakan undang-undang,” ungkap Surono, salah satu penarik bentor asal Kutoharjo, Pati.

Rencananya, paguyuban bentor akan melakukan audiensi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Bila jalur audiensi yang ditempuh mentok, mareka berencana akan menggelar aksi demonstrasi.

Menanggapi hal itu, Kasatlantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari mengaku siap didemo. “Kami sudah konsultasikan dengan Kapolres Pati. Kami siap didemo, itu bagian dari demokrasi. Namun, kami tetap akan menegakkan undang-undang,” ucap AKP Ikrar.

Selain melanggar undang-undang, keberadaan bentor disebut mengancam keselamatan berkendara karena tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Sebelum penegakan dilakukan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk larangan bentor di berbagai titik.

Untuk penegakan sendiri rencananya akan berlaku efektif pada akhir April 2017. Sosialisasi dianggap perlu supaya para penarik bentor bisa bersiap, sebelum penegakan dilakukan dengan menjaring operasi dan mengamankan bentor.

Editor : Kholistiono

Becak Motor di Pati Akan Ditindak Tegas

Sosialisasi larangan bentor di depan Mapolsek Tayu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Transportasi becak motor (bentor) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pati akan ditindak tegas Satlantas Polres Pati. Pasalnya, bentor melanggar Pasal 227 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Namun, sebelum melakukan penindakan, petugas melakukan sosialisasi larangan penggunaan bentor sebagai bentuk toleransi. Polisi memberikan batas toleransi kepada pengguna bentor hingga 1 April 2017 mendatang.

“Bentor tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan dan bertentangan dengan undang-undang. Larangan ini akan kami tegakkan demi keselamatan berlalu lintas. Sebelum ada penegakan, kami berikan sosialisasi biar pengguna bentor tahu,” ujar Kasatlantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari, Rabu (29/3/2017).

Sosialisasi dilakukan dengan memasang spanduk di sejumlah tempat. Dalam spanduk, polisi menyebut parakit dan pembuat bentor dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp 24 juta karena melanggar Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Di titik lain, spanduk berbunyi: “Bentor Dilarang Beroperasi. Dapat Dipidana Penjara Paling Lama Satu Bulan, Denda Maksimal Rp 250 ribu. Pasal 285 UU Nomor 22 Tahun 2009.”

AKP Ikrar berharap, sosialisasi tersebut bisa dipahami para pengguna bentor. “Kami sengaja tidak langsung melakukan penegakan agar dipahami. Kami sadar betul, bentor jadi sarana untuk mencari nafkah. Namun, mereka juga sadar bahwa bentor dilarang UU karena mengancam keselamatan pengendara,” tuturnya.

Editor : Kholistiono