Pengelolaan Tanah Bengkok Dikembalikan ke Desa, Kades Diminta Tak Loyo Layani Masyarakat

Pemkab Jepara gelar agenda pembekalan bagi kades dan BPD di Jepara, Senin (10/8/2015) (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pemkab Jepara gelar agenda pembekalan bagi kades dan BPD di Jepara, Senin (10/8/2015) (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diminta dapat memicu kades dan perangkatnya untuk bisa melayani masyarakat secara optimal.

Dalam aturan yang baru tersebut, dijelaskan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa.

”Jadikan ini sebagai pemacu semangat saudara untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Jepara Ahmad Junaidi saat membuka acara pembekalan bagi kepala desa dan BPD se-Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara, Senin (10/8/2015).

Dengan adanya revisi mengenai UU Desa tersebut, dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kades dan Perangkat Desa. Hal ini, digunakan sebagai pegangan dalam mengelola keuangan desa, sehingga selaras dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Olah Bengkok Desa, Perbaiki Perekonomian Warga

13 Hektar lahan sawah milik Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

13 Hektar lahan sawah milik Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

KUDUS – Menanggapi terkait program peningkatkan ekonomi warga dengan cara menyewakan lahan banda desa ke penduduk pribumi, salah satu petani Kasmono mengutarakan program itu harus dilanjutkan.

”Ya harus dilanjutkan. Kami warga Mlati Norowito sangat mengapreasi aturan yang diberlakukan lurah. Yang mengharapkan warganya mengolah lahan pertanian. Yaitu dengan mewajibkan terlebih dahulu warganya untuk menyewa tanah banda desa tersebut,” kata Kasmono.

Mono melanjutkan, pihaknya juga menyewa tanah tersebut untuk satu tahun. Berhubung terbentur modal, ia lebih memilih harga sewa yang murah. Meskipun letaknya berada 150 meter dari jalan umum. Dengan sewa lahan yang terjangkau tersebut, pria berusia 55 tahun tersebut bisa mencari penghasilan tambahan, dan tidak menggantungkan pekerjaan sebagai buruh.

”Karena sebagai buruh, satu hari mendapat Rp 30 ribu – Rp 50 ribu. Ya saya memutuskan untuk sewa tanah satu kotak saja, seharga Rp 350 ribu,” paparnya.

Dengan bertani, Kasmono mampu memperoleh dari hasil panen sebesar Rp 575 ribu. ”Usai panen padi ini, saya melanjutkan menanam kacang hijau. Sehingga disaat panen kacang hijau nanti, tepat memasuki musim hujan dan kembali menanam padi,” katanya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

13 Hektar Sawah Hasilkan Rp 30 Juta Per Tahun

13 Hektar lahan sawah milik Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

13 Hektar lahan sawah milik Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

KUDUS – Lurah Mlati Norowito, Iwan Eliardi mengungkapkan, dalam proses lelang pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) Tani Jaya wilayah tersebut. Sehingga mereka bisa menyeleksi dan tidak memonopoli. Sebab penyeleksian itu juga berdasarkan kondisi perekonomian warga. Dan yang diutumakan diperuntukkan bagi warga miskin dan tidak memiliki pekerjaan.

Meski begitu, pihak kelurahan beserta gapoktannya bekerja sama menentukan harga lelangnya. ”Harga sewa itu kami berikan harga Rp 350 ribu – Rp 500 ribu per tahun, untuk ukuran satu kotak atau sekitar 50 m. Harga tersebut juga tergantung dari letak sawah, berdekatan jalan atau yang jauh dari jangkaun,” ujarnya.

Dengan begitu, kelurahan berpenduduk 6.109 jiwa terdiri dari 33 RT dan 9 RW tersebut bisa membuat warganya meningkatkan penghasilannya. ”Untuk saaat yang terdaftar dalam keanggotaan penyewa eks-banda deso 13 hektare tersebut ada sebanyak 15 orang. Selain itu dalam setahunnya

bisa menghasilkan sebesar Rp 30 juta. Akan tetapi besaran tersebut masih dipotong 15% untuk biaya operasional gapoktan . Dan selebihnya disetorkan pemkab setempat,” imbuhnya. (Edy Sutriyono/Titis w)

13 Hektar Bengkok Mlati Norowito Digarap Warga Pribumi

Iwan Eliardi Lurah Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Iwan Eliardi Lurah Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

KUDUS – Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota, memang segala bentuk pemerintahan maupun anggaran operasionalnya menginduk dari pemerintah Kota Kudus. Meski begitu, wilayah tersebut mempunyai banda desa yang dahulunya sempat dijadikan modal anggaran terhadap pemerintahan Kudus.

Lurah Mlati Norowito, Iwan Eliardi mengatakan, sebelum tahun 80an wilayah ini masih berstatus desa, sehingga pendapatan pemdes diperoleh dari bengkok (banda desa). Namun setelah tahun 80-an wilayah ini berubah menjadi kelurahan. Sehingga segala sesuatunya menginduk pada pemkab setempat. Akan tetapi banda desa tersebut diharapkan dapat digarap warga pribumi. Ketimbang dipekerjakan warga desa lain.

Banda desa yang dimaksud berupa lahan persawahan sebanyak 13 hektare. Lahan tersebut pernah mampu sebagai penopang anggaran wilayah. Sehingga disaat menjadi kelurahan, maka hasil dari sawah itu dikelola oleh Pemkab Kudus. ”Oleh karena itu, lahan tersebut wajib digarap penduduk asli Mlatinorowito dengan cara lelang sewa. Sehingga hasil lelang itu bisa disetorkan ke pemrintah terkait. Selain itu, bila digarap penduduk pribumi, otomatis meningkatkan ekonomi warga,” ujarnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)