Terancam Tak Beroperasi, Paguyuban Bentor Pati Datangi Kantor SHEEP

Surono, penarik bentor asal Kutoharjo, Pati mengaku akan kehilangan pekerjaan karena adanya larangan bentor di wilayah Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Belasan orang dari paguyuban becak motor (bentor) Pati Kota mendatangi Kantor Yayasan SHEEP Area Jawa Tengah di Perumahan Wijayakusuma, Pati, Rabu (29/3/2017). Mereka meminta pertimbangan atas larangan penggunaan bentor di wilayah Pati.

Surono, penarik bentor asal Kutoharjo, Pati mengaku akan kehilangan pekerjaan dengan munculnya spanduk larangan penggunaan bentor yang dilakukan Satlantas Polres Pati. Pasalnya, dia bekerja menarik bentor setiap harinya.

“Kalau dilarang, kasihan anak-anak, karena setiap hari saya bekerja menarik bentor. Kalau dilarang tidak bisa narik lagi. Narik bentor satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan,” ungkap Surono.

Bahkan, hasil dari narik bentor digunakan untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Karena itu, dia bersama penarik bentor yang merasa satu nasib mencoba mengonsultasikan persoalan tersebut kepada Yayasan SHEEP.

Staf Yayasan SHEEP Husaini menuturkan, penarik bentor memang kalah dari aspek hukum, kerena penggunaan bentor dilarang undang-undang. Hanya saja, dia akan ikut memperjuangkan nasib penarik bentor lantaran menyangkut kemanusiaan.

“Dari aspek hukum memang jelas menyalahi aturan. Namun, ini bicara soal kemanusiaan. Bentor sudah dijadikan sarana untuk bekerja sehari-hari, menghidupi anak dan istri, bahkan menyekolahkan anak-anaknya,” ucap Husaini.

Baca juga : Becak Motor di Pati Akan Ditindak Tegas

Sementara itu, Kasatlantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari mengatakan, larangan penggunaan mentor menjadi bagian dari penegakan hukum dari UU. Ditanya soal kemanusiaan, AKP Ikrar justru sudah memperhatikan aspek kemanusiaan dengan memberikan sosialisasi sebelum melakukan penegakan.

“Sosialisasi itu bagian dari kemanusiaan. Kami tidak langsung melakukan penegakan, tapi memberikan sosialisasi terlebih dahulu biar mereka paham bahwa bentor melanggar UU. Penegakan kami lakukan pada akhir April 2017 mendatang,” tandas AKP Ikrar.

Editor : Kholistiono

Keberadaan Becak Motor di Pati Jadi “Ancaman” Bagi Angkutan Umum

Seorang pengendara becak motor melintas di Terminal Tayu Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang pengendara becak motor melintas di Terminal Tayu Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan becak motor di Pati dinilai menjadi ancaman dan menyebabkan sejumlah polemik tersendiri bagi angkutan umum. Hal itu diungkapkan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Pati Suyanto.

“Bagi sopir angkutan umum, keberadaan becak motor memang cukup dilematis. Karena itu, kami meminta kepada pemerintah supaya ada pengaturan dan penataan rute untuk becak motor,” ujar Suyanto kepada MuriaNewsCom, Senin (29/2/2016).

Ia mengatakan, masalah tersebut sebetulnya sudah menjadi polemik klasik. Karena itu, butuh adanya solusi yang bisa memecah kendala tersebut.

“Kabarnya, saat ini sudah ada paguyuban becak motor di Pati. Padahal, keberadaan becak motor sendiri melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” imbuhnya.

Becak motor, kata dia, biasanya melanggar Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) lantaran tanpa ada pengujian terlebih dahulu. “Selain bermasalah dengan angkutan umum, becak motor juga biasanya tidak dilengkapi dengan SIM, rawan keselamatan, dan tanpa pelat kendaraan,” tukasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Sopir AKDP Protes Rute Baru Menuju Terminal Tayu