Belajar dari Pengalaman di Pati, Bawaslu Desak Regulasi Pilkada Disempurnakan

Suasana kampanye terbuka Pilkada Pati di kawasan Stadion Joyokusumo beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyempurnakan regulasi pilkada. Pasalnya, belajar dari fenomena Pilkada Pati, banyak hal-hal terkait pilkada yang tidak terakomodasi dalam Undang-undang.

“Dalam wilayah pengawasan kami, di Pati misalnya, banyak dinamika pilkada yang tidak terjangkau regulasi. Ada pula ketentuan dalam regulasi yang sulit diterapkan dalam pilkada. Ini sudah menjadi catatan khusus dan perlu ada penyempurnaan UU,” ujar Abhan, Selasa (28/2/2017).

Salah satu fenomena yang tidak terakomodasi dalam UU, antara lain adanya kampanye atau sosialisasi di media sosial. Akun media sosial di luar tim kampanye resmi tidak bisa diatur, karena tidak ada UU yang mengaturnya. Mereka melakukan kampanye di luar batas waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sejauh ini, kata Abhan, regulasi hanya mengatur akun medsos untuk tim kampanye. Mereka harus terdaftar di KPU dan harus ditutup, setelah waktu kampanye berakhir. Namun, faktanya, banyak akun medsos di luar tim kampanye yang gencar melakukan kampanye di luar peraturan yang ditetapkan KPU.

“Fenomena ini merupakan satu di antara banyak persoalan yang tidak terakomodasi dalam regulasi. Di Pati, pilkada berlangsung sangat dinamis. Fenomena kotak kosong juga layak menjadi acuan. Belajar dari Pati, regulasi pemilu mesti disempurnakan,” tuturnya.

Selain itu, penanganan terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran politik uang selalu mentok pada pembuktian. Persoalannya, perkara politik uang hampir sama dengan suap sehingga saksi dari pihak penerima akan dikenakan sanksi bila melakukan laporan.

Pun, eksistensi kotak kosong juga belum diatur dalam regulasi. Akibatnya, banyak persoalan dan konflik dalam pilkada yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, lantaran tidak ada payung hukum yang mengaturnya.

Editor : Kholistiono

Seorang Anggota KPPS di Jepara Dicopot Karena Terlibat Money Politics

Ilustrasis

MuriaNewsCom,Jepara – Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Rabu (15/2/2017).

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa (14/2/2017) malam, sehari menjelang pemilihan.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

Ia menambahkan, bagi pemberi maupun penerima uang jika memang terbukti, ancaman pidananya bisa sampai enam tahun kurungan. “Itu memang ancaman pidananya agak keras yaitu maksimal enam tahun kurungan, itu dikenakan bagi pemberi maupun penerima,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Pelanggaran yang Paling Sering Terjadi pada Pilkada Pati

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Pati – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, dari 7 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 146 pelanggaran. Dari jumlah itu yang paling banyak berada di Kabupaten Pati, yang tercatat sebanyak 77 kasus.

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo,  tingginya jumlah pelanggaran di Pati ini memang cukup menarik. Terlebih di Pilkada Pati hanya terdapat satu pasangan calon, yang nantinya akan melawan kotak kosong.

“Pelanggaran yang paling sering terjadi di Pati yakni pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pemasangan dilakukan di tempat-tempat terlarang,” ujarnya, Selasa (7/2/2017).

Hal ini menurut dia, menunjukkan masih rendahnya komitmen pasangan calon dalam melaksanakan kampanye yang bersih. Padahal menurut dia, dalam setiap koordinasi yang dilakukan Bawaslu Jateng dan panswas, pasangan calon selalu memaparkan tentang niat mereka untuk melakukan kampanye sesuai aturan.

“Namun dalam implementasinya tetap saja ada yang keluar dari komitmen itu. Dan itulah yang harus kita ingatkan bersama dan bisa jadi referensi juga bagi pemilih,” ujarnya.

Baca juga : Pelanggaran Pilkada di Pati Paling Tinggi Se-Jateng

Ia mengakui fenomena di Pati memang cukup unik. Karenanya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 ini, Pilkada Pati mendapat perhatian yang cukup lebih dari Bawaslu. Pasalnya dalam pilkada ini, muncul fenomena relawan yang juga turut menyosialisasikan untuk mengajak warga untuk memilih kotak kosong.

Bahkan relawan kosong menjadi satu-satunya yang mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Soal Pilkada Pati ini memang fenomenal. Selain banyak pelanggaran, hanya di Pati yang mengajukan gugatan ke DKPP, sehingga kita beri perhatian lebih,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pelanggaran Pilkada di Pati Paling Tinggi Se-Jateng

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Pati – Dari tujuh kabupaten/kota di Jateng yang menggelar pilkada serentak tahun 2017 ini, Kabupaten Pati tercatat paling banyak dalam hal pelanggaran pilkada. Padahal, untuk Pilkada 2017 ini, Pilkada Pati hanya diikuti calon tunggal yakni Haryanto-Syaiful Arifin.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, dari 7 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 146 pelanggaran. Dari jumlah itu yang paling banyak berada di Kabupaten Pati, yang tercatat sebanyak 77 kasus.

“Data itu dikumpulkan per 25 Januari 2017, jadi kemungkinan masih bisa lebih. Jumlah pelanggaran itu berdasar temuan langsung dari panwas ataupun laporan dari masyarakat,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, Selasa (7/2/2017).

Ia merinci, selain Kabupaten Pati yang terdapat pelangaran tertinggi, urutan di bawahnya yakni Kabupaten Jepara dengan jumlah pelanggaran 24 kasus. Kemudian Kabupaten Batang dan Banjanegara yang masing-masing 16 pelanggaran, disusul Kabupaten Cilacap 7 pelanggaran, serta Kabupaten Brebes dan Kota Salatiga yang masing-masing 3 pelanggaran.

Editor : Kholistiono

Sidang DKPP dengan Teradu Panwaslu Pati di Kantor Bawaslu Jateng Dikawal Ratusan Relawan Kotak Kosong

Massa dari relawan kotak kosong mengawal sidang yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

Massa dari relawan kotak kosong mengawal sidang yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan relawan kotak kosong mengawal sidang yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017).

Mereka mengenakan kostum relawan kotak kosong bergambarkan dua jari, berwarna hitam-merah. Sejumlah ibu dan nenek berkostum relawan kotak kosong juga tampak menunggu sidang yang berlangsung cukup tegang di depan Kantor Bawaslu.

Massa yang dikawal ketat polisi juga membentangkan spanduk merah-putih bertuliskan “Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP)” di depan Kantor Bawaslu. Sementara itu, tiga anggota Panwaslu Pati, Tim Bawaslu Jawa Tengah, DKPP, serta pelapor, Itkonul Hakim tengah mengikuti sidang.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, sebanyak 150 orang relawan kotak kosong bertolak ke Semarang menggunakan lima armada bus dan sepuluh unit kendaraan pribadi. Sidang dipimpin Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari Ida Budhiarti, Prof Gunarto, Andreas Pandiangan, Teguh Purnomo dan Hakim Junaedi.

Adapun agenda sidang, antara lain mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu, keterangan pihak terkait, dan saksi. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono juga hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panwaslu Pati dilaporkan Itkonul Hakim, yang juga Sekretaris AKDPP ke DKPP karena dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai Panwaslu dengan tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan Calon Bupati Pati petahana, Haryanto. Hingga berita ini turun pukul 14.25 WIB, sidang masih dilakukan.

Editor : Kholistiono

2 Calon Petahana, Pilkada Jepara Dinilai Rawan dengan Keterlibatan ASN Dalam Politik Praktis

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan Misbah (kiri). Dirinya menilai, pilkada Jepara yang calonnya merupakan petahana, rawan dengan adanya keterlibatan ASN sebagai tim sukses calon. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan Misbah (kiri). Dirinya menilai, pilkada Jepara yang calonnya merupakan petahana, rawan dengan adanya keterlibatan ASN sebagai tim sukses calon. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu permasalahan krusial Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Bagi daerah yang petahana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya maju masing-masing, seperti halnya di Jepara, ASN sangat dimungkinkan terbelah dan juga rawan terlibat dalam politik praktis, di antaranya menjadi tim sukses dari pasangan calon.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah mengatakan, keikutsertaan Marzuqi dan Subroto besaing sebagai calon bupati dalam Pilkada Jepara 2017 ini, rawan dengan adanya mobilisasi pergerakan ASN untuk mendukung pasangan calon.

“Kedua calon bupati ini kan dulunya berpasangan dan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Sekarang, keduanya bersaing di Pilkada 2017 ini. Tentunya, dengan kondisi itu, pasti ASN akan rawan sekali masuk ke jajaran tim sukses mereka. Sebab, keduanya pastinya mempunyai kedekatan tersendiri dengan ASN. Sehingga ASN kini rawan sekali untuk masuk ke tim sukses,” ungkapnya.

Sementara itu saat disinggung mengenai kondisi pilkada di Jepara, ia mengutarakan bahwa sampai saat ini masih berjalan dengan kondusif serta berjalan dengan dinamis.

“Saat ini menurut pemantauan yang kondisi masih baik, kondusif dan dinamis. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dengan peran masyarakat yang saat ini sudah mulai melek demokrasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, sejauh ini sudah ada puluhan laporan dugaan pelanggaran pidana yang masuk dari tujuh kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017. “Dari sejumlah laporan dan temuan itu, didominasi soal keterlibatan ASN  dan politik uang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Bawaslu Jateng Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif di Ponpes Kulon Banon Pati

Ketua Bawaslu Jateng Abhan memaparkan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 di Ponpes Kulon Banon, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Sabtu (27/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Bawaslu Jateng Abhan memaparkan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 di Ponpes Kulon Banon, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Sabtu (27/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah bersama Panwas dan KPU Kabupaten Pati menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 di Ponpes Kulon Banon, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Sabtu (27/8/2016).

Dalam sosialisasi tersebut, ratusan santri dari berbagai ponpes di Kabupaten Pati dilibatkan sebagai peserta. Mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih diharapkan bisa ikut berpartisipasi mengawasi Pilkada Pati pada 15 Februari 2017 mendatang.

“Hadirnya pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu disebut dengan pengawasan partisipatif. Karena itu, kami mendorong kepada seluruh warga Pati, termasuk santri untuk ikut mengawasi Pilkada Pati supaya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Jateng, Abhan.

Ia menjelaskan, peran pengawasan partisipatif dalam Pilkada Pati bisa dilakukan dengan memberikan informasi awal, mencegah adanya pelanggaran, mengawasi atau memantau, hingga melaporkan. Adapun obyek yang bisa diawasi masyarakat, antara lain data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara.

Dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu berharap agar bisa mewujudkan Pemilu yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi publik, dan membentuk karakter serta kesadaran politik masyarakat. “Kalau ada pelanggaran atau kecurangan, masyarakat bisa melaporkan kepada Panwas. Tapi, pengawasan partisipatif ini tidak ada honornya. Mereka hanya diminta aktif melakukan pengawasan supaya pilkada benar-benar bisa berjalan demokratis,” tutur Abhan.

Nidaul Husna (16), santri dari Ponpes Roudloh Al Thohiriyyah Kajen mengatakan, usianya akan menginjak 17 tahun pada Desember 2016 mendatang. Karena itu, ia sudah berhak menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017.

“Kalau nanti saya tidak punya hak untuk memilih, padahal usia saya sudah mencapai 17 tahun pada Februari 2017, saya berhak melaporkan kepada Panwas. Dengan sosialisasi ini, kami jadi tahu bahwa masyarakat juga punya peran pengawasan partisipatif,” ucap Husna.

Editor : Kholistiono

 

Bawaslu Jateng Mulai Jaring Calon Panwas Pilkada Jepara

pilkada_01

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tahapan seleksi calon panitia pengawas pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk di Jepara sudah dimulai.

Tahapan itu dimulai dari sosialisasi pengumuman pendaftaran yang berlangsung 7-13 April 2016. Dalam pengumuman ini, tim seleksi memanfaatkan media sosial, media cetak, online dan radio, hingga penyebaran informasi melalui pamflet.

Ketua Tim Seleksi Panitia PengawasPilkada Hasyim Asy’ari menyatakan, masa pendaftaran calon panitia pengawas Pilkada Jepara dibuka mulai 14 hingga 20 April 2016.

“Kami berharap berbagai kalangan masyarakat mendaftarkan diri dalam seleksi ini. Jika nanti mendapatkan amanah menjadi panitia pengawas pilkada, maka bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus kebanggaan tersendiri karena bisa ikut mendorong pelaksanaan pilkada bisa demokratis, jujur dan adil,” kata Hasyim Asy’ari.

Hasyim menambahkan, syarat-syarat dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Jl. Atmodirono No. 12 A Semarang, atau yang lebih mudah bisa melalui website: www.bawaslu-jatengprov.go.id (klik menu Seleksi Panwas).

Timsel Panwaslu yang terdiri dari lima orang akan terjun ke tujuh daerah di Jateng yang bakal menggelar pilkada serentak, termasuk Jepara.Hal ini, untuk mensosialisasikan tahapan serta mekanisme seleksi. “Agar semakin banyak orang yang tahu sehingga pendaftarnya pun banyak,” kata Hasyim.

Pada Rabu, (6/4/2016) sore hingga malam, untuk pertama kalinya, tim seleksi calon pengawas pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten/kota di Jawa Tengah menggelar rapat perdana.

Dalam rapat itu disepakati Ketua Timsel adalah Hasyim Asy’ari (akademisi), sekretaris Muhammad Rofiuddin (wartawan dan aktivis NGO) dengan anggota Amir Machmud (wartawan), Sri Wahyu Ananingsih (akademisi) dan Abu Rokhmad (akademisi).

Dalam rapat itu juga dihadiri tiga anggota Bawaslu Jawa Tengah beserta tim kesekretariatan. Dalam rapat juga disepakati rencana kerja beserta jadwal waktunya yang akan dilalui dalam tahapan seleksi, seperti penelitian berkas administrasi, tes tertulis dan tes wawancara. Selain itu, tim seleksi juga akan membuka tanggapan dan masukan dari publik atas nama-nama pendaftar yang nanti lolos dalam seleksi administrasi.

Editor : Kholistiono