Ini Tanggapan Bappeda Jepara Terkait Oknum yang Mengaku dari Bappenas dan Diduga Melakukan Penipuan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Sujarot memberikan tanggapan atas adanya oknum yang mengaku sebagai anggota Bappenas dan menjanjikan memberikan bantuan kepada 93 lembaga pendidikan swasta di Jepara.
Menurut Sujarot, selama ini instansi Bappenas maupun Bappeda ketika memberikan bantuan melalui instansi atau kementerian terkait.

“Saya belum tahu persis masalah dugaan penipuan itu. Setahu saya, selama ini ketika Bappenas maupun Bappeda ingin memberikan bantuan kepada instansi, baik pendidikan maupun lainnya harus melalui instansi atau lembaga atau kementerian teknis, tidak secara langsung,” ujar Sujarot saat dihubungi MuriaNewsCom, Kamis (24/3/2016).

Menurut dia, mekanisme yang lazim dijalankan memang seperti itu, karena Bappenas maupun Bappeda bukan instansi yang bisa mengeksekusi kebijakan. Hanya saja, pihaknya tidak berani secara langsung menilai salah atau benar. Sebab, pihaknya belum mengetahui persis masalahnya.

“Jika memang ada aturan baru kalau Bappenas bisa memberikan bantuan secara langsung, saya belum tahu. Dalam hal ini, saya belum bisa berkomentar dan memberikan banyak tanggapan,” tegasnya.
Seperti diberitakan, Sedikitnya 93 lembaga pendidikan swasta tingkat usia dini hingga menengah atas di Kabupaten Jepara diduga terkena penipuan oleh oknum berinisial HRS, yang mengaku sebagai Kepala Divisi Pelatihan dan Pengembangan UMKM Kementerian PPN/Bappenas. HRS menjanjikan dapat membantu memberikan kucuran bantuan sebesar Rp 100 juta.

Dugaan adanya penipuan tersebut muncul, setelah sejumlah pengelola lembaga pendidikan itu merasa curiga, kemudian melaporkan HRS ke Polres Jepara. HRS menjanjikan bantuan ratusan juga dan meminta sejumlah uang ratusan ribu kepada masing-masing lembaga pendidikan dengan dalih memuluskan cairnya bantuan tersebut.

Hal itu seperti yang disampaikan Pengelola PAUD Annur Tengguli Jepara, Muhammadun. Menurut dia, kepada para korbannya, HRS mengaku dapat membantu mencairkan bantuan dana hibah sebesar Rp 100 juta per lembaga dari Bappenas. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masing-masing pengelola lembaga diminta untuk mengajukan proposal dan membayar sejumlah uang.

Editor : Kholistiono