Bantuan Terpotong Rp 3 Juta, 11 Warga Pati Tolak Bantuan Rumah Tak Layak Huni

Kabid Pemukiman Disperkim Pati Febes Mulyono menjelaskan persoalan bantuan RTLH yang semula bernilai Rp 15 juta menjadi barang material yang nilai Rp 12 juta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak sebelas warga Pati menolak bantuan rumah tak layak huni (RTLH). Salah satu penyebabnya, bantuan yang mestinya bernilai Rp 15 juta ternyata terpotong Rp 3 juta saat diterimapenerima.

Selain itu, bantuan tersebut, penerima bantuan tidak menerima uang tunai, tetapi berupa material yang akan digunakan untuk membenahi rumah agar menjadi layak huni. Jika dihitung-hitung, material yang diterima nilainya hanya Rp 12 juta.

Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Pati Febes Mulyono membenarkan adanya sebelas warga yang mengundurkan diri dari program bantuan RTLH. Mereka beralasan tidak mampu melakukan swadaya untuk membenahi rumah menggunakan material yang diberikan dari program RTLH.

Febes menjelaskan, nilai bantuan RTLH dari APBN memang senilai Rp 15 juta. Namun, bantuan itu harus diberikan kepada penerima bantuan berupa material, sehingga kena pajak dan keuntungan dari pemborong.

“Kenapa bantuan yang nilai Rp 15 juta, material yang disalurkan jadi sekitar Rp 12 juta? Kan ada pajak dan keuntungan pemborong, sehingga barangnya tidak bernilai Rp 15 juta,” ucap Febes kepada MuriaNewsCom, Kamis (24/8/2017).

Masalah itu, kata Febes, sebetulnya sudah disampaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Hanya saja, sebagian masyarakat ada yang masih belum memahami sehingga sosialisasi dilakukan hingga dua kali.

Sampai saat ini, masih ada empat warga yang mempertanyakan persoalan tersebut. Keempatnya memutuskan untuk mengambil atau menolak program RTLH, setelah sosialisasi yang dilakukan untuk ketiga kalinya.

Sementara sebelas warga yang sudah menolak program bantuan RTLH, antara lain dua warga di Semampir, empat warga Puri, satu orang di Bajomulyo, dua orang di Bulumanis, satu orang di Margomulyo dan Sambiroto. Dengan demikian, hanya ada 420 warga Pati yang akan menerima bantuan tersebut dari jatah 431 orang.

Editor: Supriyadi

Dinilai Minim, Bantuan Korban Kebakaran di Grobogan Perlu Dinaikkan

Warga saat berada di lokasi kebakaran di Kabupaten Grobogan, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sejumlah pihak meminta agar Pemkab Grobogan menaikkan besarnya bantuan bagi warga yang menjadi korban kebakaran. Hal itu dilontarkan karena bantuan yang diterima saat ini dinilai masih minim.

“Bantuan dari pemkab untuk korban kebakaran maksimal nilainya Rp 2,5 juta. Itupun diberikan untuk rumah yang terbakar habis,” ungkap Ahmadi, warga Purwodadi.

Dengan alokasi dana sebesar itu dirasa belum bisa maksimal meringankan korban kebakaran. Sebab, kerugian material yang akibat kebakaran itu nilainya terkadang bisa mencapai ratusan juta.

“Di daerah lain, bantuan untuk korban bencana nilainya ada yang jauh lebih besar. Saya berharap, kedepan nilai bantuan bisa dinaikkan,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan Agus Sulaksono ketika dimintai komentarnya mengakui jika alokasi bantuan untuk korban bencana memang tidak begitu besar. Besarnya bantuan yang diserahkan juga disesuaikan dengan tingkat kerusakan akibat kebakaran tersebut.

“Kalau rumahnya terbakar habis, bantuan bisa sampai Rp 2,5 juta. Tetapi kalau hanya sebagian, nilai bantuannya juga lebih kecil. Selain uang, kita juga kasih bantuan paket makanan untuk korban kebakaran,” jelasnya.

Untuk memberikan bantuan pada korban kebakaran, pihaknya juga mengajukan ke Pemprov Jateng. Biasanya, bantuan itu diajukan untuk kasus kebakaran luar biasa. Yakni, minimal ada 5 unit rumah yang terbakar habis.

“Untuk kasus kebakaran seperti ini biasanya dapat bantuan dari provinsi Rp 20 juta. Selama ini, ada beberapa kejadian kebakaran yang menimpa banyak rumah,” terangnya.

Agus menyatakan, jika dibandingkan dengan daerah lain, frekuensi kebakaran di wilayah Grobogan boleh dibilang memang jauh lebih tinggi. Khususnya, ketika sudah memasuki musim kemarau.

Setiap tahun intensitas kebakaran ini berkisar 80 hingga 100 kali. Artinya, rata-rata setiap pekan atau empat hari sekali terjadi bencana kebakaran di kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah ini.

Editor : Akrom Hazami

 

Sumringah, Warga Miskin yang Bantuannya Cair

bantuan miskin (e)

Para peserta Program Keluarga Harapan sedang antri mengambil uang di Kantor Pos Purwodadi

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Rona ceria terlihat dari wajah para peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Ini menyusul cairnya dana PKH dari pemerintah pusat mulai hari ini, Kamis (14/4/2016).

”Alhamdulillah, saya senang sekali bantuannya bisa cair. Uang ini akan saya pakai buat membeli seragam sekolah anak,” kata Siti Aminah, warga Purwodadi, usai mengambil dana PKH di Kantor Pos Purwodadi.

Kepala Dinsosnakertrans Andung Sutiyoso menyatakan, pembayaran PKH buat Keluarga Sangat Miskin (KSM) dijadwalkan mulai 14-23 April nanti. Pencairan PKH 2016 ini merupakan tahap I pada gelombang keenam. Tahapan pembayaran PKH ini dipercayakan pada PT Pos.

”Jumlah penerima dana seluruhnya ada 25.315 KSM yang tersebar di 19 kecamatan. Adapun dana yang disiapkan untuk membayarkan PKH ini sebanyak Rp 20,3 miliar lebih,” kata Andung melalui Kabid Sosial Kurniawan.

Dikatakannya, mulai tahun 2014 lalu ada PKH dari Kementerian Sosial. Program nasional ini berupa pemberian bantuan tunai langsung bersyarat untuk KSM, dengan tujuan untuk membantu menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Purwodadi Sugiastono menyatakan, pengambilan dana PKH dilakukan di Kantor Pos Purwodadi dan 12 kantor cabangnya di kecamatan.

Untuk wilayah kecamatan yang belum ada kantor PT Pos, pembayarannya akan dilakukan di salah satu balai desa atau lokasi yang sudah ditentukan. Karena memang ada beberapa kecamatan yang memang tidak ada kantor pos pembantu.

Kecamatan yang belum punya kantor pos itu adalah Kecamatan Penawangan, Tanggungharjo, Brati, Klambu, Tawangharjo dan Pulokulon. ”Hal ini sudah kita siapkan upaya pembayaran PKH biar lebih dekat dengan penerima. Yakni, di salah satu balai desa yang sudah kita tentukan,” katanya.

Editor: Merie

Ada Ratusan Fakir Miskin dan Puluhan Anak Yatim di Desa Jojo

f-desa jojo (2) (e)

Kaur Kesra Desa Jojo beserta Sekdes saat melakukan pendataan (MURIANEWS/EDY SUTRIYONO)

KUDUS – Pada Ramadan ini, perangkat Desa Jojo, Kecamatan Mejobo berencana akan memberikan santunan terhadap warga miskin dan anak yatim yang terdapat di desa tersebut. Dari data sementara, ada sekitar 180 warga miskin dan 35 anak yatim. Lanjutkan membaca

Bupati Serahkan Bantuan Kaki Palsu kepada Nur Usuf

KAB SEMARANG-Pemerintah Kabupaten Semarang menaruh perhatian kepada warganya yang mendapat musibah. Salah satu bentuk perhatian tersebut, ditujukan kepada Nur Usuf (26), warga RT 01, RW 03, Dusun Pancuran, Desa Piyanggan, Kecamatan Sumowono. Baru-baru ini, Bupati Mundjirin menyerahkan bantuan berupa kaki palsu kepada Nur Usuf.
Menurut bupati, bantuan terseut berasal dari perolehan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (Bazis) Kabupaten Semarang. Sehingga, dengan adanya bantuan tersebut, warga yang kesulitan bisa terkurangi beban penderitaannya.
”Perolehan zakat, infak, dan sedekah dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) serta masyarakat harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi hingga lapisan bawah,” ujarnya.
Selain menyerahkan bantuan berupa kaki palsu, bupati juga berkesempatan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa SD di wilayah ini. ”Setiap harta yang didapat, pasti ada hak orang lain yang membutuhkan,” terang Mundjirin.
Sementara itu, Wakil Ketua II Bazis Kabupaten Semarang Munashir menambahkan, zakat dan sedekah yang diperoleh pada 2013 lalu mencapai Rp 1,67 miliar. ”Dari dana itu telah disalurkan sebesar Rp 1,273 miliar kepada warga yang membutuhkan,” jelasnya.

Lanjutkan membaca