PPP dan Golkar Pernah Kisruh, Dana Banpolnya Pun Utuh

Pemkab Kudus membahas dana banpol yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Merie)

Pemkab Kudus membahas dana banpol yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Gara-gara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pernah kisruh berakibat dana bantuan politik (banpol) pun tak diambil.

Hal itu membuat alokasi dana banpol sebesar Rp 182,2 juta dikembalikan lagi ke kas daerah Pemkab Kudus. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Djati Sholecah mengatakan, anggaran sebesar itu berasal dari dana banpol dua parpol yang tidak diambil.

Selain itu, sebagian berasal dari sisa dana banpol sembilan parpol lainnya. Dua parpol yang tidak mencairkan banpol yaitu Partai Golkar sebesar Rp 105,7 juta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp 76.2 juta.

“Keduanya tidak bisa mencairkan dana banpol karena adanya dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Sisanya dana banpol berasal dari sembilan parpol lainnya. Pencairan dana banpol kini sudah rampung dilaksanakan,” katanya, Selasa (29/12).

Djati mencontohkan, Partai Nasdem mendapat alokasi banpol sebesar Rp 98.220.797,64. Namun Nasdem hanya mencairkan sebesar Rp 98 juta. “Mungkin untuk kemudahan membuat laporan, atau memang kebutuhannya sebesar itu,” kata Djati.

Disebutkan, Pemkab Kudus mengalokasikan dana banpol sebesar Rp 1,078 miliar. Hingga akhir tahun ini, sembilan parpol sudah mencarikan banpol sebesar Rp 896.6 juta. Sisanya sebesar Rp 182,2 juta akan disetor kembali ke kas daerah.

Alokasi dana banpol terbesar diterima PDIP, sebagai pemenng pileg 2014, sebesar Rp 200,1 juta. Partai Bulan Bintang (PBB) mendapat alokasi banpol terkecil sebesar Rp 21,1 juta. Alokasi dana banpol ditentukan jumlah suara yang diperoleh pada pileg 2014.

Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus versi Djan Faridz, Mustamir mengaku tak masalah jika pada akhirnya dana banpol tak dicairkan. Namun, ia berharap persoalan elite partai di tingkat pusat segera terselesaikan. “Terkait kegiatan parpol, masih ada dana kas parpol dan iuran anggota yang menjadi wakil rakyat yang bisa digunakan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan wakil rakyat asal Partai Golkar Ali Mukhlisin. Partainya tak ambil pusing dengan keputusan pemerintah yang tak akan mencairkan dana banpol, hingga dualism kepemimpinan di partainya berakhir. “Tak masalah. Kegiatan partai tetap masih jalan,” katanya. (MERIE/AKROM HAZAMI)