BPK Audit 5 Desa di Kudus, Ini Kata Pemkab

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan kepada lima desa di Kecamatan Dawe. Yaitu Desa Lau, Samirejo, Japan, Piji, dan Cendono.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengatakan, BPK memutuskan melakukan audit ke desa. Karena pemdes selama ini juga menerima transfer anggaran dari pemerintah.

Tercatat, total dana transfer ke sebanyak 123 desa di Kabupaten Kudus tahun ini mencapai Rp 219 miliar lebih. “Anggaran itu terdiri atas dana desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 103 miliar dan alokasi dana desa (ADD) dari APBD Kudus sebesar Rp 106 miliar lebih,” kata Eko.

Pemdes juga menerima bagi hasil retribusi dan pajak masing-masing sebesar Rp 1,95 miliar dan Rp 8,23 miliar. “Kami setiap tahun anggaran juga telah meminta ikhtisar laporan keuangan desa, sebagai bentuk pengawasan penggunaan anggaran di desa,” pungkas Eko.

BPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administrasi di lima desa tersebut. Pelanggaran itu, kata dia, contohnya yaitu tidak adanya dokumen penyerahan pekerjaan yang didanai dari anggaran desa. 

Pekerjaan fisiknya ada dan sudah selesai dikerjakan. Semua prosedur tahapan pekerjaannya juga sudah benar. Tapi masih ada kekurangan seperti dokumen penyerahan hasil pekerjaan. Praktis itu harus segera dilengkapi.

Editor : Akrom Hazami

5 Desa di Dawe Kudus Diaudit BPK Habis-Habisan

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau lima desa di Kudus terkait pengelolaan anggaran desa.

Hal itu disampaikan Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriya. Dia mengatakan, BPK melakukan audit di lima desa di Kabupaten Kudus. Audit penggunaan anggaran desa tahun 2016 ini menjadi yang kali pertama dilakukan BPK.

Lima desa yang diaudit yaitu Desa Lau, Samirejo, Japan, Piji, dan Cendono. Kelima desa ada di Kecamatan Dawe. “Baru tahun ini BPK melakukan audit ke pemerintah desa. BPK memilih secara acak desa mana saja yang akan diaudit,” kata Agus, di Kudus, Rabu (1/3/2017).

BPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administrasi di lima desa tersebut. Pelanggaran itu, kata dia, contohnya yaitu tidak adanya dokumen penyerahan pekerjaan yang didanai dari anggaran desa. 

Pekerjaan fisiknya ada dan sudah selesai dikerjakan. Semua prosedur tahapan pekerjaannya juga sudah benar. Tapi masih ada kekurangan seperti dokumen penyerahan hasil pekerjaan. Praktis itu harus segera dilengkapi.

BPK merekomendasikan agar Pemkab Kudus segera melakukan pendampingan kepada lima desa tersebut. Melalui pemerintah kecamatan dan pendamping desa, Pemkab Kudus langsung melakukan pembinaan. Agar penyelewengan anggaran oleh oknum di pemdes tak terulang.

Editor : Akrom Hazami