Ini Hasil Pertemuan DPN APTRI dengan Mendag

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita saat menemui perwakilan DPN APTRI di Jakarta. (Foto DPN APTRI)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia ( APTRI) ditemui oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin kepada MuriaNewsCom, mengatakan, DPN telah mendapatkan informasi dari menteri. Di antaranya, Mendag akan ‘memaksa’ produsen gula rafinasi membeli gula tani.

“Sore ini juga akan mempertemukan dengan perwakilan petani tebu untuk membicarakan harga yang pas dan jumlah gula tani yang tidak laku,” kata Khabsyin.

Selanjutnya, Mendag menginformasikan ada gula beredar di pasaran produksi dari pabrik gula milik BUMN. Tapi memiliki kualitas jelek dan tidak layak dikonsumsi. Sehingga akan dilakukan investigasi dan tindakan hukum. Karena tidak sesuai SNI dan melanggar UU Pangan dan Perdagangan, serta merugikan petani tebu.

Terhadap gula rafinasi yang beredar di pasar, kata anggota DPRD Kudus Fraksi PKB itu, Mendag akan menindak tegas pelakunya, baik dari produsennya, maupun pedagangnya.

Sementara agenda keesokan hari, DPN APTRi dan perwakilan petani tebu akan mendatangi kantor Menteri BUMN, untuk meminta pertanggungjawaban soal rendemen yang rendah dan temuan gula denga nkualitas jelek di pasar.

“Dilanjutkan jam 11 akan bertemu Sekjen Kemenkeu di kantor Kemenkeu di lapangan Banteng untuk menagih janji PMK soal pembebasan gula tani,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

DPN APTRI Akan Gelar Rakernas

Petani tebu saat memanen hasil tanamannya di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia ( APTRI ) akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), di Hotel The Acacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat.Kamis – Jumat (20-21 Juli 2017).

Rakernas dihadiri oleh utusan pengurus DPD dan DPC APTRI seluruh Indonesia, pabrik gula, direksi pabrik gula, pedagang gula dan unsur pemerintah. Rakernas rencananya akan dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

M Nur Khabsyin Sekretaris Jenderal DPN APTRI mengatakan Rakernas akan menampilkan paparan dari para pengambil kebijakan di bidang pergulaan Nasional. Rakernas akan membahas di antaranya : tindak lanjut pembebasan PPN gula tani, HPP gula tani, HET gula, kebijakan impor gula, revitalisasi pabrik gula, peningkatan rendemen dan lainnya.

“Di samping membahas hal-hal tersebut, rakernas APTRI juga akan membahas program kerja APTRI dan rekomendasi. Di antara usulan-usulan APTRI di bidang pergulaan,” katanya di rilis persnya.

Usulan APTRI  adalah gula tani harus dibebaskan dari pengenaan PPN sampai tingkat konsumen, seperti beras, jagung, dan kedelai. Karena gula termasuk bahan pokok yang bersifat strategis.

Sampai saat ini pedagang gula sekarang masih takut membeli gula tani karena khawatir akan menanggung PPN. Walaupun sudah ada penegasan dari Dirjen Pajak bahwa petani yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar tidak dikenakan PPN.

“Kami akan mengawal revisi Perpres 71 tahun 2015 tentang penetapan bahan pokok strategis sehingga gula tani bisa masuk,” ujarnya.

Terkait dengan harga acuan gula tani (HPP) Rp 9.100 /Kg dan HET gula Rp. 12.500,-/Kg, petani kurang sependapat karena harga acuan (HPP) gula tani masih di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP). BPP gula tani sebesar Rp. 10.600,-/Kg, sedangkan HPP idealnya harus di atas BPP, sedangkan HET harus diatas HPP.

“Kami mengusulkan kepada Menteri Perdagangan HPP gula tani sebesar Rp. 11.000,- sedangkan HET gula sebesar Rp. 14.000. Angka tersebut kami anggap wajar karena satu sisi petani ada keuntungan yang wajar dari usaha tani tebu selama setahun, di sisi lain harga tersebut tidak memberatkan kepada konsumen,” tambahnya.

Editor : Akrom Hazami

 

DPN APTRI Pertanyakan Pembelian PT GMM Blora oleh Perum Bulog

APTRI

MuriaNewsCom, Blora – Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI ) mempertanyakan pembelian PT Ghendis Multi Manis (PT GMM) di Blora, pada tahun 2016 oleh Bulog.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN APTRI M Nur Khabsin mengatakan, kebijakan tersebut dinilai sangat dipaksakan, tidak rasional dan sarat “kepentingan” pihak tertentu. Mengingat hasil studi kelayakan Bahana Securitas pada Desember 2015 yang menyebutkan PT GMM tidak layak diakuisisi (Majalah Tempo Tanggal 22 Mei 2016).

“DPN APTRI mendesak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembelian pabrik gula PT Ghendis Multi Manis (PT GMM) di Blora, Jawa Tengah tersebut,” katanya dalam rilis ke MuriaNewsCom, Rabu (8/2/2017).

Perum Bulog tetap memaksakan diri membeli pabrik gula di Blora tersebut termasuk utangnya. Padahal saat ini ada 11 pabrik gula BUMN ( 9 di antaranya di Jawa Timur )  yang akan tutup dan seharusnya dapat diambil alih oleh Bulog tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Kebijakan tersebut, tidak saja merugikan keuangan negara namun juga menyengsarakan petani. Sebagaimana diketahui, pabrik gula tersebut sangat tergantung pada pasokan impor raw sugar. Sebagai BUMN mestinya Bulog memprioritaskan pembelian gula produksi tebu rakyat dan sebagai sesama BUMN sebaiknya lebih mengutamakan “menghidupkan” kembali Pabrik Gula milik BUMN yang akan ditutup.

Selain itu, aksi korporasi Bulog tidak saja menjadi tanda tanya besar, tetapi juga dikawatirkan akan merugikan petani tebu bilamana nanti Bulog akan lebih mengutamakan impor bahan baku raw sugar.

Bulog juga menunjukkan kegagalan melaksanakan amanat pemerintah untuk menstabilkan harga gula nasional, terlihat dari Izin Impor yang dimiliki oleh Bulog berupa white sugar sebanyak 100.000 ton menjelang hari raya Idul Fitri.

Berikutnya  raw sugar 267.000 ton (bagian dari izin impor raw sugar yang diberikan kepada BUMN sebanyak 381.000 ton dengan janji kompensasi rendemen 8,5 % bagi petani tebu yang tidak terwujud) pada tahun 2016.

Editor : Akrom Hazami

APTRI Tidak Setuju dengan HET Gula yang Rp 12.500 per Kilogram

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk gila pasir sebesar Rp 12.500 per kilogram. Namun, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menolak HET ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN APTRI Nur Khabsyin mengatakan, HET yang ditetapkan pemerintah itu, didasarkan pada perhitungan yang tidak realistis, karena terlalu rendah. ”Mestinya dasar menentukan HET adalah dari besaran harga pokok penjualan (HPP) ditambah margin distribusi,” katanya.

Khabsyin mengatakan, untuk penentuan dasar HPP adalah dari biaya pokok produksi (BPP) ditambah margin untuk petani. Sedangkan untuk BPP tahun 2017, ada kenaikan pada komponen biaya tenaga kerja di kebun dan transportasi, akibat kenaikan BBM dan kenaikan harga barang.

”HET yang realistis itu kami nilai ada pada angka Rp 14 ribu. Karena BPP saat ini Rp 10 ribu, sedangkan HPP Rp 11.500. Yang penting ditetapkan sebetulnya adalah HPP gula tani, dalam rangka penyanggaan harga kepada petani. Bukan penentuan HET,” tegasnya.

Dikatakan Khabsyin, pihaknya beranggapan bahwa masyarakat tidak keberatan bila harga gula di kisaran Rp 14 ribu. Ini karena gula termasuk kebutuhan pokok, meski memang bukan yang paling utama.

”Banyak alternatif pemanis selain gula. Dan sebagian masyarakat juga tidak mengonsumsi gula. Lain halnya dibanding beras dan daging sebagai kebutuhan pokok yang utama. Penetapan HET hendaknya tidak berdasarkan harga gula luar negeri, tapi berdasarkan BPP dan HPP gula dalam negeri,” paparnya.

Khabsyin mengatakan, data produksi yang direndahkan dan data kebutuhan yang ditinggikan, hanya sebagai alasan utk menaikkan jumlah impor. Karena itu, pihaknya menduga ada rent seeking dalam soal impor.

Sedangkan terkait rencana pemerintah untuk impor raw sugar sebesar 400 ribu ton guna gula konsumsi, pihaknya juga tidak setuju. Pasalnya, stok gula saat ini sudah mencukupi. ”Jadi tidak ada alasan untuk impor dalam rangka menambah stok gula konsumsi. Stok gula dari produksi giling tahun 2016 itu ada 800 ribu ton. Ditambah sisa eks impor tahun 2016 sebesar 1 juta ton. Sehingga stok itu masih sangat cukup. Bbahkan lebih, sampai dengan musim giling tahun 2017 yang dimulai pada bulan Mei 2017 mendatang,” imbuhnya.

Editor: Merie

Nur Khabsyin Desak Polri Tuntaskan Penyidikan Kasus Gula Rafinasi

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – M. Nur Khabsyin, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia ( DPN APTRI ) mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk secepatnya menuntaskan kasus perembesan gula rafinasi skala besar yang diduga dilakukan oleh PT Berkah Manis Makmur (PT BMM) melalui PT Lyus Jaya Sentosa dan PT Duta Sugar Internasional (PT DSI).

“Rembesan bukan hanya dilakukan oleh dua perusahan tersebut, namun oleh perusahaan gula rafinasi lainnya. Total kerugian petani dari penyimpangan 11 perusahaan gula rafinasi (termasuk PT BMM dan PT DSI) mencapai 600.000 ton,” kata Khabsyin dalam rilis persnya.

Pria yang juga anggota DPRD Kudus melanjutkan, DPN APTRI memperkirakan rembesan gula rafinasi di musim giling ini mengakibatkan turunnya harga lelang gula tani sebesar Rp 1000/ kg. Total kerugian akibat turunnya harga lelang gula mencapai Rp 700 miliar.

Dari hasil investigasi APTRI diperoleh informasi bahwa dua perusahaan tersebut melakukan melakukan penyelewengan dengan dua modus berbeda. Modus PT Lyus Jaya Sentosa tergolong modus baru, yakni PT Lyus membeli gula rafinasi dari PT PT BMM. Mestinya PT Lyus mengolah menjadi gula halus, namun praktiknya tidak terjadi pengolahan. Namun langsung menjual ke pasar setelah diganti karung yang berlogo PT Lyus. Sementara PT DSI langsung menjual gula rafinasinya ke pasar.

“Kasus penyimpangan gula rafinasi ini kini ditangani oleh Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes Polri,” ujarnya.

Dalam kasus PT Lyus sudah pada tahap penyidikan, sedangkan untuk kasus PT DSI masuk tahap penyelidikan. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari pelaporan APTRI tentang gula impor milik Bulog tanpa SNI.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Mabes Polri  menemukan dua kasus itu.  Terkait permasalahan tersebut DPN APTRI menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar kasus penyimpangan gula rafinasi terus menerus terjadi bahkan cenderung meningkat.

“Oleh karena itu, kami mendesak Kementerian Perdagangan agar menindak tegas perusahaan gula rafinasi yang terbukti melakukan penyimpangan. Kasus serupa ini sangat menyengsarakan petani dan merugikan perekonomian nasional,” tambahnya.

Menuntut Kementerian Perdagangan membuat mekanisme kontrol baru terhadap industri gula rafinasi, agar kasus perembesan/ penyimpangan gula rafinasi tidak terus menerus terjadi.

Menuntut Kementerian Perdagangan agar kuota izin impor gula rafinasi dikurangi karena ada kelebihan 600 ribu ton. Tidak hanya itu, APTRI mendesak aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk bertindak tegas terhadap industri gula rafinasi yang telah lama melakukan kecurangan tersebut.

“Tindakan mereka telah merugikan jutaan petani tebu rakyat termasuk mengacaukan kebijakan pemerintah terkait tata gula nasional,” pungkas Khabsyin.

Editor : Akrom Hazami

Harga Lelang Gula Jatuh, APTRI Tuntut Pemerintah Tangani

Karyawan pabrik gula di Kudus melakukan pekerjaannya. (MuriaNewCom)

Karyawan pabrik gula di Kudus melakukan pekerjaannya. (MuriaNewCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) menuntut pemerintah terkait jatuhnya harga lelang gula, akhir-akhir ini.

Sekretaris Jenderal DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan, pihaknya menolak izin impor gula yang telah diberikan. Baik untuk gula konsumsi maupun gula rafinasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gula nasional.

“Mendesak kepada Menteri Perdagangan meninjau kembali izin impor gula supaya disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya di rilis persnya ke MuriaNewsCom, Jumat (12/8/2016).

Pihaknya juga mendesak kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan pengawasan ketat distribusi gula kristal rafinasi dan memberi sanksi tegas kepada produsen gula rafinasi yang gulanya merembes ke pasar konsumen.

“Bila tuntutan kami para petani tebu tersebut tidak mendapat tanggapan, maka kami petani tebu yang tergabung dalam DPN APTRI akan bersama-sama unjuk rasa di Jakarta,” tambahnya.

Berkaitan dengan jatuhnya harga lelang gula petani akhir-akhir ini, maka DPN APTRI menyampaikan beberapa hal.

Di antaranya, saat ini musim giling tebu tahun 2016 pada posisi puncak dan sesuai dengan perkiraan Produksi Gula Kristal Putih (GKP) yang akan dihasilkan dalam musim giling tahun 2016 ini sebesar 2,4 juta s.d 2,5 juta ton.

Dengan demikian bilamana kebutuhan untuk konsumsi langsung diperkirakan 2,7 juta ton sampai 2,8 juta ton, maka diperlukan tambahan sekitar 350.000 ton (biasanya pemerintah memberikan ijzn impor raw sugar untuk idle capacity).

Untuk kebutuhan Gula Kristal Rafinasi berkisar antara 2,4 juta ton yang dipenuhi dengan 2,6 juta ton raw sugar yang diproses oleh Pabrik Gula Rafinasi.

Namun saat ini pemerintah memberikan kuota impor kepada industri gula rafinasi (11 Pabrik Gula Rafinasi) sebesar 3,2 juta ton, sehingga ada kelebihan sekitar 600.000 ton yang berpotensi merembes ke pasar konsumsi.

Bahwa berdasarkan informasi yang APTRI dapatkan pada tahun 2016 ini pemerintah telah mengeluarkan izin impor untuk pemenuhan konsumsi baik berupa white sugar maupun raw sugar.

Mereka adalah pemegang izin impor PPI (Izin Impor Pertama) 200.000 ton, PPI (Izin Impor Kedua) 100.000 ton, PT Adi Karya Gemilang 50.000 ton,  PT PG Gorontalo 25.000 ton.

Ada juga, BUMN (PTPN dan RNI) 381.000 ton, dan Perum Bulog (White Sugar) 100.000 ton.

Komisioning untuk PT KTM, PG di Dompu NTB, Industri Gula Glenmor (PTPN XII), PT GMM. Total jumlah 1.126.000 ton.

Apabila informasi tersebut benar, kata dia, maka akan ada gula impor yang masuk untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi + 1.126.000 ton.

Hal ini tentunya akan ada kelebihan pasokan untuk gula konsumsi sebesar + 775.000 ton karena jumlah kekurangan untuk gula konsumsi hanya sebesar + 350.000 ton.

Dan bilamana kelebihan gula rafinasi sekitar 600.000 ton yang berpotensi merembes dan akhirnya benar-benar masuk ke pasar konsumsi, maka akan terjadi banjir gula di pasar konsumsi dan ini akan menghancurkan harga lelang gula tani yang sekarang sudah merosot harganya.

Perlu diketahui bahwa pada awal giling sekitar bulan juni 2016, harga lelang rata-rata Rp. 14.000/kg lebih sedangkan saat ini harga lelang gula berkisar rata-rata Rp. 11.000/kg lebih, sehingga ada penurunan sekitar Rp. 3.000 / kg.

Saat ini rendemen tebu petani masih rendah hanya sekitar 6 – 6,7 %, jadi tidak sesuai janji Menteri BUMN yang akan menjamin rendemen 8,5 %, padahal izin Impor sudah diberikan.

“Kami menyadari bahwa dari kuota izin impor tersebut belum keseluruhan terealisasi namun dampaknya sudah sangat besar terhadap harga lelang gula petani saat ini, sehingga pada kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Menteri Perdagangan RI untuk meninjau kembali izin impor baik raw sugar untuk gula rafinasi maupun raw sugar untuk gula konsumsi,” tambahnya.

Pengalaman kehancuran harga lelang gula petani pada tahun 2013 dan bahkan pada tahun 2014 harga lelang gula petani sempat jatuh dibawah HPP (HPP = Rp.8.500/kg harga lelang gula tani sempat jatuh sampai Rp. 7.400/kg), seolah akan berulang kembali.

Editor : Akrom Hazami