DPPKD Kudus Sebut Tak Tahu Jika Ada Rasionalisasi Lagi APBD 2016

(istimewa)

(istimewa)

 

KUDUS – Terkait dengan adanya rasinalisasi kembali anggaran yang dilakukan DPRD Kudus, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Jumartono saat dikonfirmasi mengatakan, pada dasarnya struktur APBD 2016 sudah ‘dikunci’ saat paripurna silam.

Namun, kalau saat ini ada komisi di DPRD Kudus yang melakukan rasionalisasi, hal itu katanya, di luar proses pembahasan APBD dan pihaknya belum tahu.

”Kami sendiri belum tahu kegiatan mana saja yang dirasionalisasi. Sebab, kami hanya memegang angka globalnya saja,” ujar Eko.

Secara global, berdasarkan paripurna lalu, struktur APBD Kudus 2016,  terdiri dari Pendapatan Daerah Rp1,752 triliun dan Belanja Daerah, sebesar Rp 1,922 triliun. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 170,53 miliar. Namun defisit anggaran tersebut, ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp170,53 miliar  yang membuat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol. (MERIE/KHOLISTIONO)

APBD 2016 Sudah Didok, Tapi DPRD Kudus Masih Lakukan Rasionalisasi Anggaran, Ada Apa?

(istimewa)

(istimewa)

 

KUDUS – DPRD Kudus hingga kini masih terus melakukan proses rasionalisasi anggaran belanja pada APBD 2016. Kondisi tersebut tentu cukup mengherankan,  mengingat  persetujuan APBD 2016 telah ditandatangani antara bupati dengan DPRD Kudus, Jumat (27/11/2015) lalu.

Proses rasionalisasi tersebut dilakukan secara tertutup antara pimpinan DPRD dengan pimpinan komisi. Mereka terlihat secara intensif melakukan pembahasan rasionalisasi anggaran tersebut. ”Iya, masih belum beres. Ini masih ada proses rasionalisasi , terutama di Komisi D,” kata Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron, Senin (30/11/2015).

Diakui Mukhasiron, secara formal APBD Kudus 2016 memang sudah didok pada Jumat (27/11/2015) lalu. Namun, jumlah anggaran dan belanja daerah yang disepakati sifatnya masih global. Sementara, secara rinci anggaran untuk tiap kegiatan pada tiap SKPD masih dilakukan perubahan.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat enggan berkomentar banyak mengenai adanya proses rasionalisasi usai paripurna persetujuan APBD 2016. Namun, dirinya mengakui munculnya lonjakan defisit pada belanja daerah membuat anggaran belanja hasil pembahasan di tiap-tiap komisi harus dirasionalisasi besar-besaran alias dikepras.

”Banyak kegiatan yang sudah kami rencanakan dengan SKPD, terpaksa dicoret karena proses rasionalisasi tersebut,” ujarnya.

Muhtamat mencontohkan, beberapa proyek yang gagal dianggarkan pada tahun 2016 adalah pembuatan ‘hotel sapi’ yang sebelumnya direncanakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Selain itu, ada pula rencana pembuatan trade center di kawasan terminal induk Jati juga dipastikan batal dilaksanakan tahun depan.

”Padahal rencana kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Kudus,’ ujarnya. (MERIE/KHOLISTIONO)

Pembangunan JUT untuk 13 Desa di Kudus Terancam Gagal

Ilustrasi (MuriaNewsCom)

Ilustrasi (MuriaNewsCom)

KUDUS – Sebanyak 13 desa di Kabupaten Kudus, tahun ini rencananya bakal dibangunkan Jalan Usaha Tani (JUT). Namun, rencana tersebut terancam gagal.  Hal itu terjadi lantaran aturan baru yang menyebutkan mengenai aturan bantuan hibah yang harus berbadan hukum.

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Budi Santoso mengatakan, aturan baru tersebut berbunyi harus berbadan hukum. Sehingga, penerima bantuan JUT juga harus berbadan hukum pula.

“Kami belum tahu mana saja yang berbadan hukum. Kemudian, mengenai syarat yang berbadan hukum juga belum jelas, apakah berbadan hukum tingkat kabupaten sudah bisa ataukah harus sampai nasional,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Untuk itu, belum bisa diketahui apakah semua lokasi yang mendapatkan JUT bisa dilaksanakan ataukah tidak. Namun yang pasti, pembangunan JUT belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Pembangunan JUT tersebut, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pertanian di Kudus. Dalam membangun JUT tersbebut, pemerintah menyediakan biaya sekitar Rp 2,250 miliar.

Biaya tersebut diambilkan dari APBD 2015. 13 desa tersebut tersebar di enam kecamatan di Kudus, yakni meliputi Kecamatan Mejobo, Kemamatan Jekulo, Kaliwungu, Bae dan Kecamatan Dawe.

”Kami harapkan dengan adanya JUT ini, dapat mempermudah para petani untuk menggarap sawahnya. Karena dengan jalan yang bagus di persawahan, maka petani juga mudah mengangkut hasil panen ataupun ketika ke sawah,” ujarnya.

Menurut Budi, mengenai pembangunan, pihaknya belum mengetahui secara persis kapan akan dimulai. Hal itu disebabkan proses pembangunan JUT masih dalam tahapan perencanaan. Namun, dia berharap pembangunan dapat dilaksanakan secepatnya untuk kebutuhan petani.

Karena masih dalam tahap perencanaan, maka hingga kini pihaknya belum mengetahui panjang JUT yang akan dibangun di 13 desa. Meski demikian, dia mentaksir panjang JUT tiap desa mencapai 600 meter.

”Tujuan utama kami adalah para petani. Jadi dengan adanya JUT nanti, jelas akan membantu para petani. Terlebih target beras yang dibebankan ke Kudus mencapai 159 ribu ton selama setahun ini. Jadi selain memperbaiki kualitas tanaman, infrastuktur juga diperlukan,” ujarnya.

Dia menambahkan, melihat pengalaman membangun JUT sebelumnya yang pernah dilakukan, seperti yang dilakukan di Kecamatan Undaan, sangat mempengahruhi hasil panennya. Bahkan, harga tanah persawahan yang sudah dibangunkan JUT juga melambung tinggi karena akses yang lebih mudah. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

 

Desa yang Akan Dibangun JUT

– Kecamatan Mejobo (Desa Mejobo, Desa Jepang, Desa Termulus)

– Kecamatan Jekulo (Desa Jekulo, Desa Honggosoco, Desa Terban, Desa Sidomulyo)

– Kecaatan Kaliwungu (Desa Kaliwungu, Desa Mijen)

– Kecamatan Bae (Desa Bacin)

– Kecamatan Dawe (Desa Rejosari, Desa Dawe, Desa Lau)