Jepara Terkena Imbas Pemotongan DAU

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat penandatanganan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Smentara (KUA-PPAS), di DPRD Jepara, Jumat (18/8/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara terekena imbas efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakkan oleh pemerintah pusat. Dana transfer dari APBN itu dipotong sebanyak Rp 30 miliar.

Hal itu diungkap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, saat penandatanganan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Smentara (KUA-PPAS), di DPRD Jepara, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, hal itu membebani anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun DAU 2017 untuk Jepara adalah 1.000.373.359.000.

“Kami mendapatkan pemotongan tiga persen atau sebear Rp 30 miliar, dari DAU. Selain itu ada penyesuaaian dengan alokasi bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah dan dana bagi hasi dari pusat serta provinsi,” kata Marzuqi. 

Hal itu turut berpengaruh pada penganggaran sejumlah pembiayaan daerah, pada sejumlah kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Terkait penyesuaian KUA-PPAS ia mengatakan, sejumlah faktor lain pun turut memengaruhi. Diantaranya pertumbuhan ekonomi Jepara yang ditarget melaju dari 5 hingga 5,5 persen. Hal itu terkait dengan pertumbuhan disektor industri dan investasi yang berkembang di kabupaten ini.

Selain itu, sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, yang mulai dilakukan secara bertahap. Sejumlah pengeluarana pun ditekan untuk melakukan pembiayaan pada kegiatan yang dianggap penting dan mendesak. 

Marzuqi yakin, perubahan KUA-PPAS itu telah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 

Editor: Supriyadi

Dana Swadaya Masyarakat di Jepara Tahun 2015 Tembus Rp 205, 1 Miliar

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat memberi sambutan pada penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2016 Kabupaten Jepara, di Lapangan Dukuh Ngemplik, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, Selasa (31/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat memberi sambutan pada penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2016 Kabupaten Jepara, di Lapangan Dukuh Ngemplik, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, Selasa (31/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ternyata tak semuanya utuh. Beberapa bantuan yang diberikan bahkan ada yang hanya bersifat stimulus. Sehingga warga harus menambahkan dana berupa swadaya masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini jumlah dana yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui swadaya terus meningkat. Berdasarkan data yang ada, tercatat tahun 2013 ada Rp 170,8 miliar, tahun 2014 ada Rp 176,1 miliar dan tahun 2015 jumlahnya melonjak 16 persen menjadi Rp 205,1 miliar.

”Kami berharap dukungan dalam rangka menghidupkan kembali semangat gotong royong  yang menjadi ciri khas bangsa ini. Meski dari sisi swadaya meningkat, ” ujar Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2016 Kabupaten Jepara, di Lapangan Dukuh Ngemplik, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, Selasa (31/5/2016).

Marzuqi menjelaskan, melalui rutinitas peringatan BBGRM dan HKG PKK diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Termasuk kebersamaan dalam upaya pemeliharaan hasilnya menuju pada penguatan integrasi sosial.

Pada kesempatan  tersebut Bupati dan Ketua TP PKK Kabupaten, Chuzaemah juga menyerahkan bantuan dan hadiah kepada para pemenang lomba. Tercatat ada 62 macam kegiatan dan lomba serta bantuan dalam  kerangka BBGRM ke – XIII dan HKG PKK ke- 44.  Meliputi bidang social, kemasyarakatan dan lingkungan.  Dia berharap kedepan dapat menghilangkan pragmatisme dan mengembalikan Spirit kebangsaan gotong royong yang sekarang hilang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Jepara, Chuzaemah mengatakan, tujuan utamanya untuk penguatan kelompok sosial, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  serta keluarga.  Disamping itu juga untuk mewujudkan penguatan kebersamaan, kerjasama keswadayaan, menguatkan peran serta masyarakat dalam NKKBS maupun motivasi kader melalui 10 program PKK.

Kegiatan dicanangkan serentak Tk Propinsi Jawa Tengah dipusatkan di Temanggung pada awal Mei 2016 lalu. Selanjutnya kegiatan ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten dan Kecamatan selama sebulan penuh. Selanjutnya ditutup pada tanggal 31 Mei 2016.

Editor: Supriyadi

DPRD Setujui APBD Jepara 2016 Sebesar Rp 2,113 Triliun

Bupati Jepara menerima keputusan DPRD Jepara yang menyetujui draf APBD tahun 2016 (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara menerima keputusan DPRD Jepara yang menyetujui draf APBD tahun 2016 (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – DPRD Kabupaten Jepara secara aklamasi menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 melalui Rapat Paripurna, Kamis (10/12/2015). Sesuai pembahasan di badan anggaran (banggar), pada APBD 2016, total anggaran yang disetujui dewan mencapai Rp. 2,1136 triliun.

Besaran jumlah APBD yang disetujui tersebut, tidak mengalami perubahan angka yang signifikan dari draf yang diajukan eksekutif. Perubahan lebih banyak terjadi pada pergeseran, rasionalisasi, penghapusan, dan pemunculan pos anggaran yang tidak berpengaruh signifikan pada total APBD.
Sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna, draf APBD telah melalui pembahasan intensif mulai dari tingkat komisi lalu dihimpun dalam pembahasan di tingkat banggar. Di tingkat komisi, tiap-tiap komisi melakukan pembahasan bersama SKPD yang menjadi mitra kerjanya, sehingga masing-masing menyepakati adanya penghapusan, pergeseran, hingga pengurangan maupun penambahan anggaran.

Komisi A misalnya, meminta penambahan target pendapatan bagian laba dari tiga BUMD. PD BPR BKK yang semula ditarget memberi bagian laba sebesar Rp 1,489 miliar, oleh Komisi A digenapkan menjadi Rp 1,5 miliar. Sementara pendapatan dari bagian laba PD. BPR Bank Jepara Artha yang semula diajukan eksekutif sebesar Rp 2,562 miliar, dinaikkan ke angka Rp 2,662 miliar atau naik Rp 100 juta. Sedangkan PD Aneka Usaha hanya ditarget memberi pendapatan bagian laba sebesar Rp 563,7 juta atau naik Rp 50 juta dibanding draf eksekutif.

Komisi A juga melakukan rasionalisasi belanja di beberapa bagian dalam lingkup Setda Jepara. “Rasionalisasi atau efisiensi anggaran di Bagian Humas Rp 75 juta, efisiensi di Bagian Hukum sebesar Rp 50 juta, dan Bagian Umum sebesar Rp 200 juta,” kata juru bicara Komisi A Eko Sudarmaji. Hal yang sama terjadi di Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Semua hasil pembahasan itu dihimpun oleh banggar hingga akhirnya persetujuan terhadap APBD 2016. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

APBD Perubahan 2015 Ditetapkan, Anggota Dewan Tetap Memberi Saran

Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi menandatangani penetapan APBD Perubahan 2015. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi menandatangani penetapan APBD Perubahan 2015. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Meski APBD Perubahan 2015 telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD Jepara. Dalam laporannya, anggota Dewan memberikan saran dan masukan. Diantaranya, Eko Sudarmaji, Anggota Komisi A DPRD Jepara dalam laporannya menyatakan, agar mengupayakan peningkatan pelayanan kependudukan termasuk didalamnya pemenuhan kekurangan kebutuhan blangko KTP elektronik, melalui koordinasi dengan kementerian dalam negeri.

”Pemkab juga perlu melakukan studi potensi pendapatan daerah dan kajian hukum sumber-sumber pendapatan baru, dalam rangka mengupayakan peningkatan target pendapatan daerah,” ujar Eko Sudarmaji saat rapat paripurna pengambilan keputusan di gedung DPRD Jepara, Rabu (19/8/2015).

Sementara itu, Komisi B yang membidangi masalah ekonomi, dalam laporannya meminta agar pemkab menambah kuota LPG 3 kg, meninjau ulang operasional resi gudang, menambah wahana rekreasi di obyek wisata, serta merealisasikan pengadaan area publik di Karimunjawa.

”Pemkab juga harus melaksanakan aturan tentang pencantuman ornamen ukir pada bangunan milik pemeirntah,” kata Quriyah, perwakilan komisi B.
Masykuri perwakilan Komisi C menyarankan, agar pemkab merencanakan pembangunan rumah sakit tipe D di Jepara, serta memperhatikan pelayanan kesehatan kapada masyarakat miskin.

Sedangkan laporan Komisi D yang dibacakan oleh Edy Arianto, meminta agar pemkab memperbaiki rencana kegiatan dan mengutamakan skala prioritas. Segera mengisi kembali Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Pengairan di Dinas Bina Marga yang saat ini harus mengampu 77 kegiatan.
”Rekanan yang menyalahi aturan atau melanggar harus diberikan sanksi yang tegas,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

APBD Perubahan 2015 Jepara Resmi Ditetapkan

Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi menandatangani penetapan APBD Perubahan 2015. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi menandatangani penetapan APBD Perubahan 2015. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – DPRD Jepara resmi menetapkan APBD Perubahan tahun anggaran 2015 melalui sidang paripurna pengambilan keputusan di gedung DPRD Jepara, Rabu (19/8/2015). Dalam paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Dian Kristiandi itu, tujuh fraksi yang ada di DPRD Jepara semuanya sepakat untuk menyetujui rancangan APBD Perubahan 2015 untuk ditetapkan.

Di dalam APBD perubahan 2015 ini, jumlah pendapatan yakni sebesar Rp 1,8 Triliun. Sementara untuk belanja daerah mencapai Rp 2.02 Triliun. Dengan angka ini, defisit di APBD Perubahan mencapai Rp 215 Milyar. Akan tetapi, defisit ini dapat ditutup dari surplus pembiayaan.

Jika dalam paripurna-paripurna sebelumnya, setiap fraksi membacakan pendapat akhirnya yang disertai dengan saran dan masukan. Dalam paripurna ini, dari tujuh fraksi yang ada, hanya Fraksi Gerindra yang membacakan saran dan masukannya. Sedangkan lainnya, hanya menyatakan pendapat akhirnya serta menyerahkan saran dan masukan kepada bupati.

Muzaidi, Anggota Fraksi Gerindra mengatakan, pada APBD 2015 ini, banyak program pemerintah yang sudah dianggarkan, namun tidak dapat dilaksanakan. ”Untuk itu, kedepan harus dioptimalkan kembali. APBD yang berbasis kinerja di tahun ini juga belum dapat optimal dilakukan, serta adanya aksi mundur dari pokja jangan sampai terulang kembali,” kata Muzaidi.

Menanggapi ditetapkannya APBD Perubahan 2015 ini, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan apresiasi kepada semua pihak utamanya anggota dewan yang melakukan pembahasan.

”Kerja sama yang terjalin baik ini harus kita tingkatkan. Sementara untuk saran dan masukan yang diberikan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Fantastis! Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tembus Rp 2 Triliun

Penyerahan draf Ranperda APBD Perubahan 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Penyerahan draf Ranperda APBD Perubahan 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Belanja daerah di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2015, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 mengalami kenaikan dibanding penetapan awal APBD 2015 lalu.

Kenaikan tersebut mencapai 15,91 persen. Jika sebelumnya direncanakan Rp 1,742 triliun, kini menjadi Rp 2 triliun lebih, tepatnya Rp 2.019.847.686.000.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, rencana belanja itu mengalami kenaikan sebesar 15,91 persen dibanding sebelumnya karena mempertimbangkan banyak hal. Proyeksi kenaikan belanja yang disampaikan eksekutif dalam Ranperda APBD perubahan, mengacu pada naiknya sejumlah pos pendapatan daerah. Seperti biasa, dana perimbangan menjadi pemasok pendapatan mayoritas dalam struktur keuangan daerah.

”Dana perimbangan yang semula Rp. 1.050 triliun, direncanakan naik sebesar Rp. 65,8 miliar,atau menjadi Rp. 1,118 triliun,” kata Ahmad Marzuqi saat menyampaikan pengantarnya ketika berlangsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara yang berlangsung Senin (10/8/2015) di Tamansari.

Pada pos dana perimbangan tersebut, kenaikan sepenuhnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp. 74 miliar menjadi Rp. 140 miliar. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp 936 miliar.

Meski kenaikan pendapatan terjadi di sejumlah pos, total pendapatan daerah yang akan dipatok pada APBD Perubahan tahun 2015 hanya mencapai Rp. 1,803 triliun. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 215,9 miliar. Namun, kata bupati, defisit anggaran tersebut akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah dalam nominal yang sama. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Penyampaian Ranperda APBD Perubahan di Jepara Tanpa Pandangan Umum

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berjabat tangan dengan wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar usai rapat paripurna (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berjabat tangan dengan wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar usai rapat paripurna (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

 

JEPARA – DPRD Kabupaten Jepara menggelar rapat paripurna yang dengan agenda Penyampaian Ranperda APBD Perubahan Tahun 2015, Senin (10/8/2015). Namun, sampai agenda itu usai dilakukan, tanpa ada pandangan umum baik dari fraksi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jepara Dian Kristiandi tersebut sebenarnya mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi. Namun, saat pimpinan rapat menawarkan sesi tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir tidak memanfaatkannya.

Tiga anggota dewan, masing-masing Sunarto, Arofiq, dan Ahmad Marchum sempat menyampaikan interupsi terkait agenda tersebut. Namun pada akhirnya disepakati pandangan umum akan diberikan pada pembahasan di tingkat komisi.

“Kita sepakati pandangan umum akan diberikan pada pembahasan di tingkat komisi,” kata Dian Kristiandi dalam rapat paripurna itu, Senin (10/8/2015).

Dari hasil rapat paripurna tersebut, mengemuka bahwa belanja daerah Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2015, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 mengalami kenaikan dibanding penetapan awal APBD 2015 lalu.

Kenaikan tersebut mencapai 15,91 persen. Jika sebelumnya direncanakan Rp 1,742 triliun, kini menjadi Rp 2 triliun lebih, tepatnya Rp 2.019.847.686.000. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)