GP Ansor Kudus Keberatan dengan Isi Spanduk HTI

Anggota GP Ansor memperlihatkan isi spanduk dari HTI yang membuat mereka keberatan di Kudus, Rabu. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – GP Ansor Kudus menyatakan sikap keberatan dengan isi spanduk milik Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam spanduk memuat kata Khilafah.

“Dalam spanduk bertuliskan Saatnya Umat Bangkit Dengan Syariah Dan Khilafah Dan Masirah Panji Rasulullah, Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Kalimat ‘Masirah Panji Rasulullah’ tidak lain hanya sebatas tunggangan nama dalam agenda besar HTI yakni penegakan Khilafah utk menggantikan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Ketua GP Ansor Kudus M Sarmanto Hasyim.

Dia bersama anggotanya menyatakan sikap keberatan dan melaporkannya ke Polres Kudus,  Rabu (5/4/2016). Saat itu, Kasatintelkam Polres Kudus AKP Mulyono menerima perwakilan GP Ansor di ruangannya, sekitar pukul10.30 WIB.

Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik. Di antaranya di Pasar Doro Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Proliman Tanjung Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati dan Pasar Kliwon Desa Rendeng Kecamatan Kota.

Pemasangan spanduk HTI ternyata juga tidak dilengkapi dengan perizinan resmi dari dinas terkait. Saat ini spanduk tersebut telah diturunkan oleh GP Ansor dan Banser Kudus.”HTI juga telah mendeskreditkan Ansor dan Banser sebagai penjaga gereja, padahal kegiatan tersebut bukan merupakan instruksi namun hanya tugas bersama yang dilakukan untuk pengamanan Natal dan tahun baru,” ujarnya.

Tugas tersebut merupakan pembuktian kepada negara bahwa Ansor dan Banser mempunyai komitmen membantu aparat keamanan. Jadi, apa yang dikatakan oleh HTI jelas tidak pas. Dia juga mengatakan kalau bendera HTI yang berwarna hitam, bukanlah bendera dari Rasulullah SAW, melainkan lebih kepada bendera pemberontak yang diberi nama Liwa dan Mayan

Ansor dan Banser juga menentang terhadap kelompok anti NKRI, kelompok anti Pancasila dan kelompok yg menolak Bhineka Tunggal Ika termasuk tidak menerima gagasan negara Khalifah di NKRI. Pihaknya menuntut pembubaran HTI secara organisasi, paham, gerakan maupun tindakan, karena sudah nyata dan jelas bahwa HTI mengumandangkan anti Pancasila serta menyerukan Khilafah untuk mengganti Pancasila dan UUD 45.

Sementara, Ketua HTI Kudus Agung Dwi Nurcahyo, saat dikonfirmasi awak media membenarkan jika banner itu memang milik HTI. Dan itu memang terpasang tak berizin lantaran itu dianggap tidak perlu. “Pemasangan tidak dilakukan di tempat khusus banner, namun tempat umum. Jadi tidak perlu izin,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

6 Guru Menanggung Konsekuensi Berat atas Keputusan Yayasan

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Ketua LBH Ansor Jepara, Solehan mengakui pihaknya mendapatkan aduan mengenai enam guru yang mengajar di SD dan MI di Yayasan Pendidikan Al-Islam Jepara, dinonaktifkan dari tugas mengajarnya oleh pihak pengurus yayasan. Setelah mempelajari masalahnya, pihaknya menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait.

Diakuinya, masalah ini memang memprihatinkan sekali. Terutama bagi nasib para guru yang dinonaktifkan dan hanya dijadikan staf saja itu. Dari sekilas yang sudah dipahami dari persoalan ini, mereka (para guru) memang menanggung konsekuensi berat atas kebijakan yang diambil pihak Yayasan.

Enam guru yang mengadukan nasibnya tersebut, adalah Anik Fauziah, M. Syaifudin, Mudakir, Nuryati (guru di SD Al-Islam), Siti Rahmawati, dan Mustaqim (guru MI Al-Islam). Dengan kebijakan tersebut mereka akan kehilangan tunjangan sertifikasi yang selama ini sudah didapatkannya. Pihaknya berharap masih ada kebijakan yang lebih baik bisa diambil pihak Yayasan AL-Islam dalam hal ini, tanpa mengorbankan kepentingan para guru tersebut.

”Kami akan pelajari dan segera mengambil langkah untuk memberikan pendampingan atas nasib mereka. Jika memang terpaksa harus melakukan langkah hukum ya akan kami lakukan. Namun tentu saja diawal kami berharap masih ada pembicaraan yang bisa dilakukan,” ujar Solekan.

Sementara itu, pihak Yayasan Al-Islam Jepara, sampai berita ini dimuat belum bisa dikonfirmasi. Beberapa pengurus yang sekirannya bisa memberikan konfirmasi belum bisa dihubungi. Yayasan Al-Islam merupakan yayasan pendidikan yang memiliki sekolah SD dan MI di Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Foto sama

Dinonaktifkan, 6 Guru Swasta Ngadu ke LBH Ansor Jepara

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mudzakir didampingi ketua LBH Ansor saat konferensi pers di presroom wartawan Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Sebanyak enam guru yang mengajar di SD dan MI di Yayasan Pendidikan Al-Islam Jepara dinonaktifkan dari tugas mengajarnya oleh pihak pengurus yayasan. Lantaran keberatan dengan keputusan yang dianggap sepihak itu, mereka mengadukan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jepara, Jumat (31/7/2015).

Dari enam orang guru yang diketahui telah memiliki sertifikasi tersebut, satu orang dipindah dari SD ke MI yang bernaung di Yayasan yang sama, dan lainnya dijadikan staff, mulai tahun ajaran baru 2015-2016 ini.

Salah seorang guru yang dinonaktifkan, Mudzakir mengatakan, kebijakan Yayasan tersebut, secara tidak langsung merupakan ’pemecatan’ bagi dirinya dan lima lainnya. Sebab dengan tidak mengajar, maka sertifikasi yang didapatkan setelah 24 tahun dia mengabdi menjadi guru dipastikan hilang.

”Karena sertifikasi hanya berlaku jika seorang guru bisa memenuhi 24 jam mengajar dalam setiap bulannya. Tanpa sertifikasi, maka penghasilan yang didapatkan hilang,” ujar Mudzakir kepada MuriaNewsCom, Jumat (31/7/2015).

Kebijakan tersebut menurut Mudzakir, dilakukan secara sepihak. Alasan-alasannya juga dinilai tidak adil. Kebijakan itu konon didasarkan pada uji kompetensi yang dilakukan dengan melibatkan salah satu perguruan tinggi di Kudus, yang dinilai tidak sesuai. Kemudian juga didasarkan pada evaluasi tahunan, yang dilakukan oleh yayasan. Padahal selama ini evaluasi yang dimaksud bentuknya tidak diketahui secara jelas. (WAHYU KZ/TITIS W)