Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Seorang pemulung sedang memilah sampah di TPA Desa Bandengan. Hingga Maret 2017 jumlah warga miskin di Jateng tercatat sebanyak 4,4 juta jiwa. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2017 ini masih sangat banyak. Hingga Maret 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 4.450.072 jiwa, atau 13,01 persen dari total warga Jateng.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebut, penurunan angka kemiskinan jauh lebih signifikan ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.

Kepala BPS Jawa Tengah, Margo Yuwono mengatakan, inflasi periode September 2016 hingga Maret 2017 yang hanya 2,63 persen mampu menjaga garis kemiskinan sebesar 3,25 persen.

Dengan kondisi ini maka pendapatan per kapita warga miskin pun mengalami kenaikan dari Rp 322.748 per bulan pada September 2016, menjadi Rp 333.224 per kapita per bulan pada Maret 2017.

“Inflasi kita di September kecil. Cuma 2,63. Itu berpengaruh pada turunnya kemiskinan Jateng paling tinggi se-Indonesia. Turunnya 43 ribu. Bahkan di Aceh naiknya 31 ribu,” katanya dikutip dari website resmi Pemprov Jateng, Kamis (24/8/2017).

Oleh karena itu menurut dia, menjaga inflasi menjadi sangat penting untuk menekan angka kemiskinan. Dalam menjaga laju inflasi, tambah Margo, penting untuk memperhatikan terjaganya harga komoditas, terutama komoditas pangan.

Sebab komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, yakni sebesar 73,41 persen. Untuk komoditas nonpangan, antara lain perumahan, bensin, dan listrik, hanya menyumbang 26,59 persen.

“Bagaimana kita menjaga garis merah (kemiskinan) agar tidak naik tajam, supaya kemiskinan bisa kita kurangi. Kata kuncinya adalah menjaga laju inflasi. Kalau inflasi kita jaga, garis merahnya tidak bergerak, tinggal bagaimana kita menaikkan pendapatan,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jateng menyebut, untuk menekan angka kemiskinan di Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempertajam program-program yang berorientasi pada kemiskinan.

“Kalau lebih dipertajam, tentu orientasi kewilayahannya menuju kepada 15 daerah (di zona merah). Tentu kita tidak bicara hanya 15 kabupaten/ kota. Tapi kita bicara prioritas. Sebanyak 15 kabupaten yang miskin, barangkali potensi dan kondisi kemiskinannya tidak sama persis,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Berharap Ada Uluran Tangan dari Pemerintah

Pasutri di Desa Karanggondang Jepara yang tinggal di sebuah gubug tak layak huni (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pasutri di Desa Karanggondang Jepara yang tinggal di sebuah gubug tak layak huni. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Mundzakir (50) dan istrinya Wasilah (51), warga Desa Karanggondang RT 01 RW 02 Kecamatan Mlonggo, Jepara, yangtinggal di gubuk tak layak huni, berharap ada uluran tangan dari pemerintah.Pasutri ini, selama dua tahun pernah tinggal di kandang kambing.

Menurut Mundzakir, yang terpenting baginya adalah bisa memperoleh rumah yang layak huni, meski sederhana. Sebab, dengan pekerjaan serabutan, serta istri yang hanya berjualan jagung rebus, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Maino, salah seorang tetangga yang juga kordinator untuk mencarikan bantuan terhadap Pasutri tersebut mengatakan, selama ini Pasutri tersebut memang tak tersentuh bantuan pemerintah. Hanya baru-baru ini setelah warga RT gencar mencari bantuan, pihak desa memberikan bantuan sebanyak Rp 1 juta. “Sedangkan dari pemkab maupun DPRD Jepara sama sekali belum ada,” katanya.

Lebih lanjut Maino mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menemui dewan, tapi jawabannya selalu harus melalui prosedur. Sedangkan dari pihak Bupati Jepara, tanggapan yang diperoleh cukup positif. Tapi baru sebatas dijanjikan untuk bertemu membahas soal ini.

Dia berharap, dewan maupun pemkab setidaknya mengunjungi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi sebenarnya. “Kami yakin pemkab maupun dewan memiliki banyak cara untuk bisa membantu,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Menyedihkan! Selama Dua Tahun, Pasutri Ini Tinggal di Kandang Kambing

pasutri-tinggal-di kandang-kambing

Pasutri ini pernah tinggal di kandang kambing. Saat ini mereka tinggal di hunian yang masih tak layak (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Nasib malang menimpa pasangan suami istri (Pasutri) di Desa Karanggondang RT 01 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Karenakondisi keuangan yang sulit, Pasutri ini rela tinggal di kandang kambing selama dua tahun.

Pasutri ini adalah Mundzakir (50) dan Wasilah (51). Mundzakir menceritakan, bahwa dirinya dengan sang istri pernah tinggal di kandang kambing milik salah seorang warga lain. Selama itu pula, dia tinggal berdampingan dengan kambing.

Namun, sejak tiga tahun terakhir ini, mereka tak tinggal lagi di kandang kambing. Sedikit meningkat, tapi tetap masih tak layak. Mereka tinggal di sebuah gubuk berukuran 1,8 x 3,5 meter.

“Ini hasil bantuan dari warga se-RT sini. Dulu saya tinggal di kandang kambing selama dua tahun,” kata Mundzakir kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Warga yang ada di sekitar membantu dengan seadanya. Baik dalam proses pembangunan hingga perbaikan jika ada yang rusak. Lahan yang ditempati rumah itu merupakan milik salah satu tetangganya. Demikian pula dengan aliran listriknya.

Dengan rumah sesempit itu, Mundzakir mengaku memang kesulitan dalam beraktivitas di dalam rumah. “Saat tidur saja, saya harus tidur di atas tanah beralaskan tikar. Sedangkan istri saya tidur di atas ranjang sederhana,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemkab Rembang Klaim Angka Kemiskinan Turun

Suko Mardiono, Pj Bupati Rembang (kiri) ketika mengikuti Rakor TKPKD di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suko Mardiono, Pj Bupati Rembang (kiri) ketika mengikuti Rakor TKPKD di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengklaim bahwa angka kemiskinan di wilayah setempat sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Penjabat (Pj) Bupati Rembang, Suko Mardiono mengungkapkan berdasarkan data angka kemiskinan Rembang terus mengalami penurunan meskipun lambat.

“Pada tahun 2011 angka kemiskinan tercatat sebesar 23,71 persen, pada 2012 berkurang lagi menjadi 21,88 persen, dan tahun 2013 juga turun lagi menjadi 20,97 persen. Saat ini Rembang memang masih menduduki peringkat ketiga kabupaten termiskin se-Jawa Tengah,” ujar Suko, saat memberikan sambutan di rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015).

Suko menegaskan bahwa pemkab terus berupaya melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan. Dia optimistis angka kemiskinan akan turun drastis dengan partisipasi, penyatuan persepsi semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat. Jika hal itu berjalan maksimal, maka penurunan angka kemiskinan bisa berhasil dengan signifikan.

“Faktor yang menjadi permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan, di antaranya kurang validnya data, adanya ego sektoral dalam penanganan kemiskinan, kurangnya pendampingan dan monitoring dari SKPD pengampu. Untuk itu dengan rakor TKPK ini kami harapkan bisa mencetuskan langkah-langkah nyata penanganan kemiskinan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh,” kata Suko. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)