Warga Blora yang Ingin Sukses Menjadi TKI, Begini Kiatnya

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan saat menyampaikan sosialisasi tentang peluang kerja di luar negeri di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Blora – Hingga kini jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang bermasalah masih cukup banyak. Kebanyakan para TKI bermasalah ini lantaran berangkat dengan cara ilegal entah tertipu dengan calo ataupun lainnya.

Oleh karenanya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) gencar melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Seperti yang digelar di Kabupaten Blora, akhir pekan kemarin.

Dalam sosialisasi itu yang menjadi narasumber adalah Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan, perwakilan BNP2TKI Provinsi Jawa Tengah, Komisi 4 DPRD Kabupaten Blora, dan perwakilan Pemkab Blora.

Sri Wulan mengatakan, masyarakat agar tak mudah kepincut dengan janji-janji manis calo yang menawarkan gaji besar di luar negeri. dengan proses yang mudah dan cepat. Menurut dia, hal seperti ini yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

”Ketika TKI bekerja di luar negeri secara ilegal, dan terjadi masalah, maka pemerintah akan sulit untuk melakukan perlindungan, karena tidak terdata,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Oleh karenanya dalam kesempatan itu ia menyampaikan kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan agar bisa sukses menjadi TKI. Termasuk berapa besaran biaya-biaya yang harus dikeluarkan calon TKI sesuai dengan aturan yang ada, sehingga mereka tak tertipu.

Salah satu kiat yang paling penting yakni mencari lembaga atau perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi. Untuk mengetahui ini, calon TKI bisa menghubungi Dinas Tenaga Kerja atau meminta informasi ke BNP2TKI.

Perusahaan penyalur yang legal, dipastikan akan melakukan tugasnya sesuai ketentuan. ”Termasuk memberi pendidikan baik bahasa dan keterampilan, sebelum memberangkatkan calon TKI tersebut,” ujar anggota dewan dari Fraksi Gerindra tersebut.

Politisi asal Kabupaten Pati ini menyebut, yang paling utama untuk menjadi bekal calon TKI adalah kemampuan bahasa asing. Karena banyak kejadian permasalahan TKI di luar negeri, disebabkan karena masalah bahasa ini.

Selain itu, Sri Wulan juga memaparkan berbagai program yang diberikan kepada mantan TKI di kampung halaman. Para mantan TKI ini akan digembleng berbagai pelatihan, sehingga bisa membuka peluang usaha sendiri, tanpa harus kembali ke luar negeri untuk mengadu nasib.

Editor : Ali Muntoha

Betah di Kampung Sendiri, Puluhan Mantan TKI di Tanjungsari Pati Budidayakan Lele

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan ikut memanen lele di kolam milik kelompok peternak lele di Desa Tanjungsari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Rabu (8/3/2017). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Pati – Banyak warga di Desa Tanjungsari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, yang menggantungkan hidup dengan mengais rezeki di luar negeri. Tawaran gaji besar, serta minimnya lapangan pekerjaan di daerah, membuat mereka rela pergi ke negeri orang untuk mengadu nasib.

Namun sebesar-besarnya gaji yang ditawarkan, kerja di negeri sendiri dirasa yang paling nyaman. Hal ini yang dirasakan oleh puluhan mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) di desa itu. Kini mereka tak lagi kepincut untuk kembali ke luar negeri untuk mencari nafkah.

Mereka juga tak lagi pusing soal duit, karena mereka kini punya cara tersendiri untuk membuat dapur tetap ngebul. Para mantan TKI ini membentuk kelompok tani dan menekuni usaha budidaya ikan lele. Ada sekitar 30 mantan TKI yang kini serius menekuni budidaya ini.

Kelompok ini sudah mempunyai 80 kolam lele, dengan menyewa lahan seluas tiga perempat hektare. Setiap kolam mampu digunakan untuk membesarkan 5.000 benih lele. Benih ini dibeli secara patungan seharga Rp 600 ribu. Hasilnya luar biasa, dan sangat membantu perekonomian para mantan TKI ini.

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan, yang mengunjungi kelompok tani ini, Rabu (8/3/2017) pagi tadi juga mengaku cukup terkejut dengan semangat para TKI tersebut. Karena hanya dengan modal Rp 600 ribu, setiap tiga bulan sekali mereka bisa memanen ratusan kilogram lele.

“Setiap kali panen dari 5.000 bibit lele itu, mereka mampu mendapatkan hasil sampai 450 kilogram. Dari modal beli benih Rp 600 ribu, bisa mendapatkan hasil berlipat-lipat,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Ia menyebut, budidaya lele ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak ekonomi warga. Terutama bagi para mantan TKI, agar tak perlu lagi pergi ke luar negeri. Hal ini sudah terbukti selama tiga tahun berjalan, usaha budidaya lele ini bisa cukup dimaksimalkan untuk seluruh anggota.

Melihat kegigihan para mantan TKI ini, dalam kesempatan itu, Sri Wulan langsung memberikan bantuan berupa mesin penyedot air. Bantuan ini diberikan lantaran ketika Sri Wulan menyaksikan panen lele, mereka terlihat kesusahan untuk menguras air di dalam kolam.

Tak hanya itu, kehadiran Sri Wulan di desa itu juga digunakan untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari ratusan warga. Saat dialog dengan warga, anggota kelompok peternak lele ini juga menyampaikan keluhan yang mereka alami.

Seperti yang dikatakan ketua kelompok peternak lele di desa itu, Jumono. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian dengan memberi pelatihan budidaya lele. Jumono mengaku selama ini sudah mengajukan adanya pelatihan dari dinas terkait, namun belum direspon.

“Sejak berjalan selama tiga tahun, belum ada pelatihan sama sekali. Kami sudah berkali-kali mengajukan proposal untuk pelatihan ke dinas terkait, namun belum ada yang dikabulkan. Kami sangat membutuhkan pelatihan ini, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Budiyono dan Sri Wulan Bantu Pengobatan Balita Penderita Hidrosefalus Asal Tegalharjo Pati

Plt Bupati Pati Budiyono dan Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan mengecek kondisi Isna, balita penderita hidrosefalus saat dibawa ke UGD RSUD Soewondo Pati, Sabtu (4/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono dan Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan (dua dari kanan) mengecek kondisi Isna, balita penderita hidrosefalus saat dibawa ke UGD RSUD Soewondo Pati, Sabtu (4/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono bersama anggota DPR RI Sri Wulan mengunjungi rumah Isna Zulfa Rahmadani, balita berusia tujuh bulan asal Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Pati yang menderita hidrosefalus. Isna kemudian dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Soewondo Pati, Sabtu (4/2/2017).

Budiyono mengatakan, orang tua Isna termasuk masyarakat kurang mampu sehingga tidak bisa membiayai operasi yang disarankan dokter. Karena itu, dia bersama anggota DPR RI berkunjung ke rumahnya untuk memastikan kondisi keluarga Isna.

“Kami cek di rumahnya, hari ini kita urus BPJS. Persyaratan sudah cukup, perawatan selanjutnya, sudah dibawa ke RSUD Soewondo. Pihak BPJS dan rumah sakit merujuknya ke RS Kariadi Semarang. Sebagai pemangku jabatan atas nama pemerintah, upaya ini menjadi bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Budiyono.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan yang konsen di bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan mengaku prihatin dengan kondisi balita yang terkena hidrosefalus tersebut. Awalnya, Sahabat Wulan, komunitas yang konsen di bidang lingkungan memberikan informasi adanya bayi hidrosefalus di Pati.

“Saya tahu informasi dari Sahabat Wulan yang baru kami bentuk. Dari informasi itu, kami langsung turun di lapangan untuk mengecek kondisi Isna. Kami upayakan agar Isna bisa mendapatkan penanganan medis secara baik dan gratis. Sebab, keluarga Isna tidak mampu sehingga tidak mampu membiayai operasi yang disarankan dokter,” kata Wulan.

Siswanto (29), ayah Isna mengucapkan terima kasih atas bantuan Budiyono dan Sri Wulan yang mengawal pengobatan gratis untuk Isna. Dia berharap, anak kesayangannya itu bisa segera sembuh dari hidrosefalus yang membuat kepalanya membesar.

Editor : Kholistiono

Sri Wulan Kampanyekan Kampung KB di Pati

 Sri Wulan, Anggota Komisi IX DPR RI mengkampanyekan kampung KB di Desa Tambaharjo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Rabu (21/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sri Wulan, Anggota Komisi IX DPR RI mengkampanyekan kampung KB di Desa Tambaharjo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Rabu (21/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Sri Wulan mengkampanyekan kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tambaharjo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Rabu (21/09/2016). Kampung KB dinilai perlu untuk menciptakan tatanan keluarga yang baik dan sejahtera. Pasalnya, keluarga adalah peradaban kecil yang membentuk peradaban besar bernama Indonesia.

Bila peradaban kecil itu sanggup sejahtera, maka akan terakumulasi menciptakan peradaban besar yang sejahtera. Karena itu, kampung KB diharapkan bisa menjadi solusi bagi keluarga dan desa untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, termasuk menekan angka kemiskinan.

“Kampung KB tidak terfokus pada BKKBN saja, tetapi juga melibatkan semua sektor. Intinya, adanya Kampung KB ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami berharap, Desa Tambaharjo juga akan menggalakkan Kampung KB,” ujar Wulan.

Hal itu mendapatkan respons positif dari Kepala Desa Tambaharjo, Supardi. Di desanya, hampir 90 persen program KB melibatkan kalangan ibu-ibu. “Di Desa Tambaharjo, 506 pasangan memakai akseptor dari total sekitar 700 pasangan. Kami berharap, kedatangan Mbak Wulan bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk mengikuti program KB,” kata Supardi.

Camat Tambakromo, Sudarto sendiri mendukung program Kampung KB di kecamatannya. Sebab, program KB dapat menjadi indikasi keluarga sejahtera. Dengan pengaturan jumlah keluarga, taraf hidup dan ekonomi bisa meningkat.

“Dalam satu keluarga yang jumlah anggotanya banyak, tidak menutup kemungkinan beban keluarga semakin tinggi. Akhirnya, taraf hidup dan ekonomi menurun yang berimbas pada menurunnya kualitas SDM. Karena itu, progam KB sangat diperlukan untuk perencanaan keluarga yang sejahtera,” tutupnya.

Editor : Kholistiono

Pemerintah Alokasikan Dana Rp 470 Miliar untuk Program BKKBN

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Wulan (tengah) saat menyampaikan sosialisasi keluarga berencana di SMK Asta Mitra Purwodadi, Jumat (16/09/2016).

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Wulan (tengah) saat menyampaikan sosialisasi keluarga berencana di SMK Asta Mitra Purwodadi, Jumat (16/09/2016).

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemerintah rencananya akan mengucurkan dana sebesar Rp 470 miliar untuk mendukung progam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Wulan usai menjadi pembicara di SMK Asta Mitra Purwodadi, Jumat (16/9/2016).

“Dana itu, digunakan untuk penambahan kontrasepsi KB, kegiatan gerakan KB, dan segala mekanisme di lapangan,” kata politisi asal Pati itu.

Menurut Wulan, program-program yang ada di BKKBN sejauh ini dinilai cukup baik. Terutama program yang menyasar anak-anak usia sekolah dan remaja.

Oleh sebab itu, program yang sudah berjalan perlu dapat dorongan agar penyiapan generasi berencana nanti bisa lebih maksimal. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.

Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Mustar yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan, pemberian dana dari pemerintah tersebut memang diperlukan. Terutama, untuk memaksimalkan program yang ditujukan buat kalangan remaja.

Menurutnya, dari data statistik yang dimiliki BKKBN tahun 2015 lalu,  ada sekitar 3 ribu lebih remaja di Jawa Tengah yang meminta dispensasi nikah. Hal tersebut, dinilai cukup memprihatinkan dan sangat mengganggu persiapan generasi berencana.

Banyaknya pengajuan nikah dispensasi itu, lanjut Mustar, disebabkan dua faktor utama. Yakni sudah terlanjur hamil sebelum nikah dan kekhawatiran orang tua.

“Dengan sosialisasi Generasi Berencana ini diharapkan dapat membangun motivasi para remaja. Generasi tersebut harus disiapkan untuk pembangunan sumber daya manusia di Indonesia,” katanya.

 Editor : Kholistiono

Biar Tak Seperti Zaskia Gotik, Anggota DPR RI Ini Ajari Siswa SD di Pati Lambang-lambang Pancasila

Anggota MPR/DPR RI Sri Wulan (tengah) bersama siswa-siswi SD Kedalingan 2, Tambakromo, Pati, usai sosialisasi 4 pilar MPR RI. (MuriaNewsCom)

Anggota MPR/DPR RI Sri Wulan (tengah) bersama siswa-siswi SD Kedalingan 2, Tambakromo, Pati, usai sosialisasi 4 pilar MPR RI. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Pati – Anggota DPR/MPR RI Sri Wulan prihatin dengan kondisi umum masyarakat yang semakin lupa dengan Pancasila. Terlebih kasus yang membelit pedangdut Zaskia Gotik, yang dianggap menghina Pancasila dengan menyebut lambang sila kelima adalah bebek nungging.

Atas keprihatinan ini, anggota Fraksi Gerindra DRPR RI ini turun langsung ke daerah-darah untuk menyosialisasikan empat pilar MPRI RI. Seperti yang dilakukan pada Minggu (17/4/2016) pagi tadi, Sri Wulan menggelar Sosialiasi 4 Pilar MPR RI, di SD Kedalingan 2, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.

Sosialisasi ini sengaja membidik anak usia sekolah dasar, untuk menanamkan secara dini tentang nilai-nilai pancasila. Terutama mengenalkan dan arti dari lambang-lambang Pancasila. Hal ini sesuai dengan tema sosialisasi yakni “Mengenalkan Lambang Negara Sejak Dini”.

“Kasus Zaskia Gotik itu menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk semakin giat menyosialisasikan tentang Pancasila. Kami membidik siswa-siswi SD ini agar mereka bisa lebih paham sejak dini,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dalam sosialisasi itu, Wulan mengenalkan tentang lambang-lambang negara, terutama lambang dan sila-sila Pancasila dengan cara yang menarik, sehingga mudah dipahami anak-anak. Siswa-siswi SD itu juga diajak menggambar lambang-lambang Pancasila.

Sosialsiasi empat pilar itu juga dihadiri Kepala Desa Kedalingan Joko Waluyo, dan Kepala SD 2 Kedalingan Wasimin. Mereka menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, karena bisa menanamkan sejak dini tentang nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI untuk mengenalkan lambang-lambang negara ini juga sebelumnya dilakukan Sri Wulan, pada 24 Februari 2016 lalu, untuk wilayah Pati bagian utara.

Sebelumnya diberitakan, pedangdut Zaskia Gotik tersandung masalah setelah dengan guyonan menyebut lambang sila kelima adalah bebek nungging. Ucapan yang disampaikan pada sebuah acara di tv nasional itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap lambang negara, sehingga ia harus berhadapan dnegan hukum.

Editor : Ali Muntoha