DPRD Kudus Gelar Bimtek Optimalisasi Fungsi Pengawasan

Bimtek Anggota DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan pemberdayaan peran dan fungsinya, akhir pekan lalu.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, bimtek itu penting untuk meningkatkan kemampuan wakil rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Disebutkan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD menjadi fokus utama legislatif. Diharapkan anggaran daerah yang telah disetujui membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

”Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan setiap pimpinan dan anggota DPRD Kudus semakin optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pembangunan daerah, utamanya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas APBD,” katanya.

Workshop yang digelar selama tiga hari (9-11/6/2017) di Hotal Atria Magelang itu menghadirkan sejumlah narasumber baik dari Kemendagri, Pemrpov Jateng, maupun akademisi. Hadir sebagai narasumber Moh Umar F Wijaya dari Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kemendagri, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Kunto Nugroho Hari P, dan dua akademisi Harsoyo dan Budi Harsono.

Dalam paparannya, Moh Umar F Wijaya mengatakan, legislatif perlu menerapkan strategi yang tepat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD. Menurut dia, strategi pengawasan harus bersifat holistik, dimulai dari agenda seting hingga implementasi.

”Mencegah terjadinya penyimpangan lebih baik daripada menemukan kesalahan. Pengawasan yang dilakukan legislatif juga harus bersifat partisipatoris, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Fungsi pengawasan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah sesuai ketentuan yang berlaku. “Melalui fungsi pengawasan ini lah, legislatif memberikan arahan kepada penyelenggaraaan pemerintahan daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Dia menambahkan, DPRD juga harus terus mendorong agar belanja daerah yang prosesntasenya telah ditetapkan sesuai amanat perundang-undangan, telah dijalankan.

Ia mencontohkan, belanja fungsi pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari total belanja daerah, belanja urusan kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja di luar gaji, serta alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan.

Editor: Supriyadi

Pendaftaran Caleg Partai Nasdem Kudus Digelar Satu Bulan

MuriaNewsCom, Kudus – Keseriusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus menjaring bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam Pilihan Legislatif (Pileg) 2019 ternyata tak main-main. Guna mendapatkan kader mumpuni, mereka bakal membuka pendaftaran hingga satu bulan ke depan.

”Kami akan menggelar pendaftaran satu bulan ke depan. Karena itu, siapapun boleh mendaftar menjadi caleg dari Partai Nasdem,” kata Ketua DPD Partai Nasdem, Akhwan di sela-sela launching pendaftaran caleg di kantor DPD Partai Nasdem setempat, Minggu (12/3/2017).

Tak Mau Kecolongan, Nasdem Kudus Buka Pendaftaran Calon Legislatif untuk Pileg 2019

Start lebih awal Partai Nasdem ini bukannya tanpa maksud. Menurut Akhwan, langkah ini ditempuh sebagai antisipasi ketentuan dalam RUU Pemilu yang isinya akan mewajibkan para caleg harus sudah menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

”Dalam draf RUU Pemilu, salah satu poin penting yang dibahas adalah ketentuan seorang caleg harus sudah menjadi anggota parpol selama satu tahun,” katanya.

Dengan demikian, melalui pendaftaran yang dilakukan lebih awal, ketentuan tersebut akan terlampaui. Pasalnya, setelah seseorang mendaftar sebagai caleg, otomatis dia akan mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem.

Editor: Supriyadi

Jembatan Tinggi Direncanakan Akan Dibangun di Tanggulangin Kudus

jembatan-1

Pemandangan yang tampak dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di barat Gerbang Kudus Kota Kretek (GKKK) Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kudus, atau di dekat Gerbang Kudus Kota Kretek (GKKK) terancam nganggur. Hal itu terjadi karena pemerintah pusat, akan membangun jembatan baru.

Jembatan tersebut bernama Jembatan Kolonel Sunandar. Jembatan Anyar nantinya memiliki tinggi melebihi RTH itu. Desain jembatan baru rencananya akan mulai dibangun pada 2017 .

Kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang (Ciptakaru) Kudus Sumiyatun mengatakan, tinggi jembatan baru mencapai empat meter dari aspal jalan. Sementara pas di atas air mancur di RTH, ketinggian mencapai 3,23 meter.

“Jika demikian, maka RTH akan tertutup jembatan. Hal itu akan mengurangi keindahan dari RTH,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Saat ini, pembangunan RTH masih disempurnakan oleh pekerja. Rencananya, pembangunan akan selesai pada 10 Desember mendatang, termasuk lahan parkir dan cafetaria.

Anggaran yang dikucurkan untuk RTH juga tidak sedikit. Sekitar Rp 7,4 miliar sudah dihabiskan untuk pembuatan RTH beserta tempat parkir. Anggaran tersebut mulai APBD tahun lalu, APBD 2016 baik murni maupun perubahan.

Jembatan Kolonel Sunandar nantinya memiliki panjang 590 meter. Jumlah tersebut meliputi panjang jembatan yang berada di atas sungai 170 meter,  panjang jalan yang di Kudus usai jembatan di atas sungai 210 meter dan di Demak 210 meter juga.

Jembatan tinggi dibuat dari pemerintah pusat unruk mengantisipasi adanya banjir di kawasan Tanggulangin. Dengan jembatan yang tinggi maka kendaraan masih dapat melintas.

Pihaknya akan berkordinasi dengan pemerintah pusat hingga menyurati secara resmi. “Katanya dari kantor Bina Marga Pusat yang terdapat di provinsi akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas. Tapi belum bisa menjawab apakah jembatan akan dirubah ataukah tidak,” ungkapnya.

Solusi lain soal hal itu juga disarankan. Seperti dengan membuat jembatan yang mirip dengan jembatan Tanggulangin yang bagian timur. Dengan demikian maka tidak akan menganggu RTH di barat Tanggulangin.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pembangunan Jembatan Kolonel Sunandar, Toni, mengatakan saat ini Detail Enginering Design (DED) jembatan masih dalam proses. Artinya, hal itu masih bisa direvisi.

Editor : Akrom Hazami

Anggaran Infrastruktur Wisata Cukup Besar, Ketua DPRD Kudus Minta Warga Ikut Merawatnya

iklan-dprd-kudus-2-tyg-24-oktober-2016-e

Ketua DPRD Kudus Masan menerima audiensi dari pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku), di ruangan kerjanya pada Senin (24/10/2016). Audiensi ini membahas seputar pengembangan desa wisata yang ada di Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus menyetujui anggaran yang cukup besar, bagi pengembangan infrastruktur pariwisata yang ada di wilayah ini. Karena itu, warga diminta supaya ikut merawatnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kudus Masan saat menerima audeinsi Pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku), di kantor dewan, Senin (24/10/2016). Turut hadir dalam kesempatan itu adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus Yuli Kasiyanto dan Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Yusi Dwi Sasepti.

Menurut Masan, kucuran anggaran itu dipergunakan bukan hanya untuk akses jalan menuju desa-desa wisata yang ada. Termasuk juga telah menyetujui anggaran untuk perbaikan Museum Purbakala di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, sebesar Rp 2,65 miliar, kompleks Taman Krida Wisata sebesar Rp 3,9 miliar, dan Taman Budaya Bae sebesar Rp 1,8 miliar.

Di samping itu, ada juga pembangunan gapura di empat desa wisata, yakni Desa Terban, Wonosoco, Jepang, dan Kaliwungu. Masing-masing senilai Rp 400 juta. Sayangnya, anggaran perbaikan jalan menuju Desa Wisata Wonosoco sebesar Rp 2 miliar tidak kunjung terealisasi karena gagal lelang.

Masan mengatakan, ketika infrastruktur sudah dibangun, maka masyarakat desa wisata juga harus ikut dalam perawatannya. ”Sebab tidak mungkin menyerahkan perawatan sepenuhnya ke pemkab atau Disbudpar. Masyarakat harus aktif ikut menjaga dan merawat,” katanya.

Dikatakan Masan, ketika desa wisata tertata bagus, masyarakatlah yang diuntungkan. Minimal dalam sebulan sekali, warga Desa Wisata menggelar kerja bakti bersih-bersih desa. ”Terkait perda, kami masih menunggu usulan dari eksekutif,” jelasnya.

Pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku) dalam audiensinya dengan ketua dewan, memang mengusulkan adanya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) sebagai dasar pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kudus.

Ketua Dewiku Anis Aminuddin mengatakan, adanya perda akan semakin mendukung pengembangan potensi desa wisata. ”Dengan adanya perda, maka ada sinergisitas antara pengelola desa wisata dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kudus,” katanya.

Anis mengapresiasi dukungan penganggaran oleh eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki infrastruktur desa wisata. Karena akses jalan menuju desa wisata memang perlu banyak pembenahan, agar pengunjung semakin mudah dan nyaman berkunjung.

”Dengan banyaknya kunjungan wisatawan, maka tak hanya obyek wisata yang semakin terkenal, tapi juga menggerakkan pada aktivitas perekonomian warga di desa wisata,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kudus Yuli Kasiyanto mengatakan, saat ini di Kabupaten Kudus ada sebanyak 12 desa wisata. ”Keberadaan desa wisata ini, memang menggambarkan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Sehingga akan lebih dikenal masyarakat luas,” imbuhnya.

Editor: Merie

BNNP Jateng Tetapkan Kudus Darurat Narkoba

 

BNN

 

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng mengincar Kabupaten Kudus. Hal itu seiring tertangkapnya Ketua Komisi C DPRD Kudus, Agus Imakudin.

Kepala BNNP Jateng Kombes Tri Agus Heru  saat gelar kasus di halaman kantornya, Rabu (27/7/2016) mengatakan, Kudus merupakan salah satu kota yang kini akan dipantau.

“Kudus darurat narkoba. Kami akan memantau daerah tersebut,” kata Tri.

Sebagaimana diketahui, dari penangkapan Agus Imakudin. Terungkap pula peredaran narkoba di Kudus. Yang melibatkan beberapa orang. Seperti Farasanti sebagai pengedar sabu. Nur Ade Erwansyah sebagai perantara.

BNNP menetapkan tiga tersangka. Diketahui, Agus Imakudin sebagai pengguna dikenakan pasal 127, Nur Ade Erwansyah sebagai perantara dikenakan pasal 112 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1), dan Farasanti sebagai pengedar. Sedangkan VR atau NN masih berstatus sebagai saksi. Pasal tersebut sesuai dengan Undang Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Istri Agus Imakudin: Saya Tahu Perempuan Itu, Tapi Keluarga Kami Baik-baik Saja

istrinya lag ei

Istri Agus Imakudin hanya bisa pasrah.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Novi Okta Fitria, istri Ketua Komisi C DPRD Kudus Agus Imakudin, mencurahkan isi hatinya, saat dihubungi MuriaNewsCom, terkait dengan penangkapan suaminya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah karena diduga menyimpan sabu-sabu. Apalagi saat ditangkap, suaminya bersama dengan perempuan lain.

Agus ”Udin” Imakudin ditangkap BNNP Jateng bersama dengan seorang perempuan berinisial VR, di salah satu ruas jalan di kompleks Perumahan Puri Anjasmoro, pada Senin (25/7/2016) sore kemarin. Saat diperiksa, ditemukan satu paket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 gram, yang disembunyikan di sikat gigi.

Sang istri, Novi, masih berada di kantor BNNP Jateng untuk mendampingi suaminya menjalani pemeriksaan hingga Selasa (26/7/2016). Menurutnya, dia mengetahui perempuan yang ditangkap bersama suaminya itu. ”Kalau teman perempuannya yang VR itu, saya sudah tahu lama. Sejak setahun lalu,” jelasnya.

Menurut Novi, sejauh yang dia ketahui, VR adalah orang Cirebon. Namun, hanya sejauh itu yang diketahuinya mengenai VR tersebut, hingga akhirnya dirinya mendapat kabar jika suaminya tertangkap dengan perempuan tersebut.

Hanya saja, Novi menegaskan jika keluarganya baik-baik saja mengenai kabar tersebut. Meski memang dirinya kecewa dengan kejadian tersebut. ”Saya memang kecewa, marah. Namun saya tetap support Bapak (Agus Imakudin, red). Dan keluarga kami masih baik-baik saja,” tegasnya.

Menurut Novi, saat diperiksa BNN, sudah ada pengacara yang mendampingi suaminya tersebut. Pengacara itu adalah pengacara yang ditunjuk BNN, dalam pemeriksaan yang dilakukan. ”Namun pengacaranya siapa, saya lupa. Yang jelas, saya belum mau ngomong banyak. Saya tunggu pemeriksaan dahulu,” katanya.

Editor: Merie