Mobil Dinas Ditarik, Anggota Dewan Kudus Diberi Ganti Rp 8 Juta per Bulan

Mobil dinas anggota dewan dikandangkan. Mereka akan mendapat ganti berupa tunjangan transportasi Rp 8 juta per bulan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kendaraan dinas milik pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah dikembalikan. Pengembalian tersebut, akan diganti dengan tunjangan transportasi dewan. Besaran tunjangan transportasi dewan, diisukan sebesar Rp 8 juta untuk tiap anggota.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kudus Sudjadmiko Muhardi mengatakan, nominal Rp 8 juta diambil dari survey harga sewa mobil di Kudus selama sebulan. Dari hasil survey, setelah dirata-rata dibagi angka yang keluar untuk ganti sewa mobil sejumlah Rp 8 juta.

“Angka itu seperti kalau sewa mobil selama sebulan. Namun itu merupakan usulan, masih menunggu perbup juga,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, dari 45 Anggota DPRD Kudus, hanya empat yang tidak mendapatkan tunjangan transportasi. Mereka berasal dari unsur pimpinan, yaitu ketua DPRD Kudus, dan tiga wakil ketua DPRD. Empat pimpinan DPRD Kudus tersebut masih mengenakan mobil dinas.

Hingga kini, kata dia, tercatat 13 mobil dari jumlah total 14 mobil yang sudah dikembalikan dari alat kelengkapan dewan. Tinggal satu mobil yang belum dikembalikan dan masih dipinjam oleh anggota Sutejo.

Mobil tersebut, lanjut dia, masih dipinjam beberapa hari lagi sejak Rabu (30/8/2017) kemarin. Rencananya, mobil akan segera dikembalikan dalam waktu dekat ini setelah anggota dewan mendapatkan mobil baru.

Sementara, Ketua komisi A DPRD Kudus Mardijanto, mengatakan sudah mengembalikan mobil dinas sebagai ketua komisi tiga pekan lalu. Dia mengembalikan untuk memberi contoh sebagai ketua komisi mengembalikan sejak dini.

“Kami tak masalah mobil dikembalikan, tak akan terganggu kinerja kami. Apalagi tiap anggota dewan juga sudah memiliki kendaraan masing-masing,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus –  DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Kudus. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus mengesahkan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2017. Dengan disahkannya Ranperda tersebut maka pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRD akan bertambah. Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus berkomitmen meningkatkan kinerja DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan harapan masyarakat sangat besar untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang sejahtera. Sesuai tugas pokok dan fungsi, DPRD memiliki kewenangan anggaran, penyusunan regulasi, dan pengawasan.

”Apabila tiga fungsi tersebut dilaksanakan maksimal, akan membawa dampak positif bagi Kudus. Sehingga pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan Pemerintah Daerah berjalan baik. Keberhasilan menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota dewan,” kata Masan.

Selain itu, keseimbangan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD juga harus dijalankan agar dapat memberi manfaat signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pola keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah tersebut ditunjang kesejahteraan yang memadai. Tujuan disahkannya Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan peran dan tanggungjawab DPRD. Dalam Ranperda Hak Keuangan dan Admninistratif Pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan tunjangan uang representasi, tunjangan transportasi, pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus merupakan tindak lanjut dari PP Nomor. 18 Tahun 2017. Pihaknya berharap kinerja DPRD yang selama ini baik ditingkatkan lagi. ”Semangat untuk mengabdi dan melayani masyarakat harus menjadi landasan anggota dewan dalam melaksanakan tugas kesehariannya,” ucap Bupati Musthofa. (NAP)

 

Editor : Supriyadi