Sosialisasi Laporan Pajak Pribadi Digelar di Jepara

laporan-pajak

Perwakilan Inspektorat Pemkab Jepara menggelar sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (8/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Usai digelar sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, kini giliran Inspektorat Pemkab Jepara yang menggelar sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (8/9/2016) dengan pemateri utama adalah KPP Pratama Jepara.

Sekretaris Inspektorat Jepara, Heny Nurcahyani menjelaskan, sejalan dengan perkembangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta untuk meningkatkan integritas di lingkungan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian  LP2P bagi pejabat atau pegawai.

“Terkait hal tersebut, Inpektorat Pemkab Jepara melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian laporan pajak–pajak pribadi (LP2P). Dengan peserta yang terdiri dari para Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Bendahara Pengeluaran di seluruh SKPD dan Sekolah,” ujar Heny.

Menurutnya, pelaksanaan acara ini berdasarkan ketentuan UU RI No. 6 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 2004 tentang LP2P. Tujuan utamanya untuk menyatukan persepsi tentang pelaporan LP2P yang cepat, tepat dan tertib administrasi.

Kegiatan ini menampilkan dua pemateri sekaligus. Pemateri pertama dari  KPP Pratama Jepara tentang tata cara Pengisian LP2P dan pemateri kedua dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang Disiplin PNS.

Sementara itu, Sekda Jepara Sholih dalam sambutan menyatakan pelaporan LP2P ini wajib dan sangat penting. Dasarnya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/300/Sj tanggal 23 Januari 2013 tentang Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Tahun 2013.

“Pada prinsipnya seluruh  PNS golongan III dan IV di setiap SKPD berkewajiban untuk melaporkan LP2P kepada Inspektorat yang kemudian dilanjutkan ke Mendagri,” katanya.

Ia menambahkan, manfaatnya sangat jelas dan laporan tersebut berguna untuk pencegahan kebocoran penerimaan uang Negara dari sektor pajak. Untuk itu dengan adanya acara ini diharapakan, kepala SKPD melalui bendahara masing-masing agar rutin menyampaikan laporan LP2P setiap tahunnya.

Tercatat data di BKD jumlah pegawai golongan III ke atas di Kabupaten Jepara ada 7.809 PNS. Terdiri 1.442 orang PNS golongan III/a dan Golongan III/b keatas jumlahnya mencapai 6.367 PNS. Pengurusan LP2P ini akan banyak diurus pada akhir tahun. Namun diingatkan ini sudah bulan September, untuk itu  seluruh PNS diimbau agar secepatnya dapat mulai  mengisi LP2P.

Editor : Akrom Hazami

KPP Pratama Jepara Sosialisasikan Amnesti Pajak ke Pejabat

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan mengenai amnesti pajak kepada pejabat di Kabupaten Jepara, Rabu (7/9/2016). (MuriaNewsCom/ Wahyu KZ)

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan mengenai amnesti pajak kepada pejabat di Kabupaten Jepara, Rabu (7/9/2016). (MuriaNewsCom/ Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menggelar sosialisasi Amnesti Pajak kepada pejabat, baik yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopinda), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pimpinan instansi lainnya di Pendapa Kabupaten Jepara, Rabu (7/9/2016). Kegiatan tersebut dikemas dalam agenda Update Tax Amnesty.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan, pihaknya menggelar agenda tersebut untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai amnesti pajak kepada pejabat dan pimpinan instansi di Kabupaten Jepara. Itu dilakukan agar semua unsur dan elemen paham betul mengenai program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan nasional tersebut.

“Saya berharap keresahan dan kegelisahan terkait kegiatan tax amnesty ini bisa terjawab dengan lega. Kami merasa perlu mendapatkan dukungan terutama unsur pemerintah tingkat kabupaten untuk melancarkan pelaksanaan program tax amnesty ini,” ujar Endaryono saat memberikan sambutan awal dalam kegiatan tersebut.

Endaryono mengakui belakangan ini banyak bergulir rumor bernada amnesti pajak salah sasaran, mengejar masyarakat kecil, dan lain sebagainya. Maka pihaknya merasa penting untuk memberikan paparan yang jelas tentang amnesti pajak. “Selain persoalan tersebut yang harus terjawab, juga kami sampaikan begaimana latar belakang dan pentingnya amnesti pajak ini bagi pembangunan bangsa,” katanya.

Menurutnya, kondisi ekonomi negara saat ini cukup memprihatinkan. Kementerian Keuangan sampai memangkas anggaran. Pertama, anggaran dipangkas sebesar Rp 133 triliun, dan kemarin juga dilakukan penghematan sebesar Rp 137 T, berupa penghematan anggaran dan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). “Itu terjadi karena penerimaan pajak berjalan stagnan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi global sudah sangat melambat dan dampaknya ke negara kita. Sekarang negara butuh dana dari pajak,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, muncul Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, nomor 11 tahun 2016 yang hanya sedikit sekali itu dijelaskan bahwa amnesti pajak untuk semua warga Indonesia, yang sudah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maun objektif. “Yang memenuhi persyaratan berupa penghasilan yang di atas Rp 4,5 juta. Tapi perlu diketahui bahwa penghasilan tidak hanya gaji saja tetapi semua tambahan kemampuan ekonomis. Misal saya punya gaji 30 juta, istri buka kos-kosan, dan yang lain itu masuk penghasilan kita,” terangnya.

Ia menambahkan, sampai saat ini masih banyak di antara kita, khususnya warga Jepara yang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak termasuk pula memenuhi persyaratan mengikuti amnesti pajak, tetapi tidak mendaftarkan diri. “Yang sudah punya NPWP dan gaji dipotong oleh bendahara. Masih punya hak ikut amnesti jika masih punya sumber penghasilan lain dalam bentuk usaha maupun yang lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih mengatakan, sektor pajak di negara Indonesia memang sangat penting karena mayoritas pendapatan Negara dari sektor tersebut. Program amnesti pajak juga tidak kalah penting, untuk memperbaiki pendapatan negara.

“Saking pentingnya, sampai-sampai pak Presiden sendiri secara langsung melakukan sosialisasi amnesti pajak. Kebetulan kami juga mengikuti saat sosialisasi di Semarang beberapa waktu lalu,” kata Sholih.

Ia berharap agar semua wajib pajak yang berkewajiban atau berhak mengikuti amnesti pajak segera melakukan pendaftaran, atau jika belum paham mengenai program amnesti pajak dapat segera dikonsultasikan.

Editor : Akrom Hazami

Rp 360 juta Uang Tebusan Amnesti Pajak Terkumpul di KPP Pratama Jepara

pajak

Petugas dari KPP Pratama melayani masyarakat yang berkonsultasi mengenai amnesti pajak di gerai BNI cabang Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekitar 46 wajib pajak telah membayar tebusan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Dari jumlah tersebut, uang tebusan yang telah terkumpul sekitar Rp 360 jutaan.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, data 46 wajib pajak yang telah ikut program amnesti pajak itu sampai Kamis (25/8/2016). Data itu terus bertambah seiring dengan masih dibukanya pelayanan amnesti pajak di wilayah Kabupaten Jepara.

“Animo masyarakat untuk mengikuti program amnesti pajak di Jepara cukup tinggi. Ada sekitar 400-an wajib pajak yang telah mendatangi pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Jepara, untuk berkonsultasi,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (26/8/2016).

Menurutnya,dari jumlah wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak itu diketahui belum ada yang memasukkan uang dari luar negeri, alias semuanya masih bersifat deklarasi aset dalam negeri. Selain itu juga didominasi wajib pajak pribadi, bukan badan.

“Kalau saya melihatnya antusiasme masyarakat atau wajib pajak dengan amnesti pajak ini cukup tinggi. Untuk itu, kami membuka 11 tempat layanan amnesti pajak baru yang tersebar di kantor perbankan maupun di toko dan di tempat-tempat strategis,” ungkapnya.

Endaryono juga mengemukakan, khusus di perbankan memang untuk memberikan kemudahan. Ketika di bank, baik di BNI maupun di Bank Mandiri dan BRI, masyarakat bisa konsultasi dan mengurus langsung. Setelah semuanya selesai, berkasnya baru kemudian diserahkan ke kantor KPP Pratama Jepara.

“Digerai ini bisa dilakukan konsultasi dan pengurusan lainnya, termasuk membayar tebusan. Setelah berkas lengkap baru ke kantor KPP Pratama Jepara. Itu lebih mudah dan tidak perlu bolak-balik,” katanya.

Pihaknya juga membuka layanan melalui nomor Whatsapp di 0812 1010 516. Baru beberapa hari dibuka layanan melalui nomor WA tersebut, ia mengaku antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk berkonsultasi.

Editor : Akrom Hazami